25
Jan
17

Kenegarawanan : Politik Kepentingan Pertama Indonesia

Politik Kepentingan Pertama Indonesia (INDONESIA FIRST)

sejarah.id file

SHNet – Kepada Yth Segenap Anak Bangsa Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

*Kepentingan Pertama Indonesia (INDONESIA FIRST)* sesungguhnya teramanatkan pada

PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yaitu

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan
.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yang menegaskan tentang

  1. landasan (historis) berdirinya Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan, yang menjadi hak segala bangsa;
  2. pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia yang berdaulat;
  3. pencantuman tujuan negara Republik Indonesia;
  4. Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat (menegaskan politik demokrasi di Indonesia);
  5. idiil kehidupan berbangsa dan bernegara warga negara Indonesia, yaitu PANCASILA, yang dijabarkan di Alinea 4.

Sebagaimana termaklumatkan di *Berita Repoblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959*, yang masih berlaku sampai saat kini dan esok, serta melekat satu kesatuan sebagai *Undang Undang Dasar 1945* atau dapat disebut Konstitusi PRO PANCASILA.

Oleh karena itulah *Undang Undang Dasar Reformasi 1999-2002* sebagaimana *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, 12, 13, dan 14* yang termaklumat TANPA Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 patut disebut sebagai Konstitusi NON PANCASILA.

Dengan demikian, *Undang Undang Dasar Reformasi 1999-2002* termaksud diatas selayaknya disebut juga *Non Kepentingan Pertama Indonesia*.

Penyikapan *Politik Kepentingan Pertama Indonesia* ini adalah strategik guna turut bersolusi konstruktif ketika mengarungi situasi dan kondisi kontraktif politik global kini dan esok.

Dalam pengertian inilah, *Politik Kepentingan Pertama Indonesia (INDONESIA FIRST)* sepatutnya disikapi bersama oleh segenap anak bangsa Indonesia dalam tempo yang se-singkat2nya.

Jakarta, 25 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Foto GPA45 1Jun16

Suara Warga :

POLITIK KEPENTINGAN PERTAMA INDONESIA (INDONESIA FIRST)

Kepada Yth Segenap Anak Bangsa Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

*Kepentingan Pertama Indonesia (INDONESIA FIRST)* sesungguhnya teramanatkan pada

PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yaitu

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan
.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

yang menegaskan tentang

  1. landasan (historis) berdirinya Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan, yang menjadi hak segala bangsa.
  2. pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia yang berdaulat.
  3. pencantuman tujuan negara Republik Indonesia.
  4. Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat (menegaskan politik demokrasi di Indonesia).
  5. idiil kehidupan berbangsa dan bernegara warga negara Indonesia, yaitu PANCASILA, yang dijabarkan di Alinea 4.

sebagaimana termaklumatkan di *Berita Repoblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959*, yang masih berlaku sampai saat kini dan esok, serta melekat satu kesatuan sebagai *Undang Undang Dasar 1945* atau dapat disebut Konstitusi PRO PANCASILA.

Oleh karena itulah *Undang Undang Dasar Reformasi 1999-2002* sebagaimana *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, 12, 13, dan 14* yang termaklumat TANPA Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 patut disebut sebagai Konstitusi NON PANCASILA.

Dengan demikian, *Undang Undang Dasar Reformasi 1999-2002* termaksud diatas selayaknya disebut juga *Non Kepentingan Pertama Indonesia*.

Penyikapan *Politik Kepentingan Pertama Indonesia* ini adalah strategik guna turut bersolusi konstruktif ketika mengarungi situasi dan kondisi kontraktif politik global kini dan esok.

Dalam pengertian inilah, *Politik Kepentingan Pertama Indonesia (INDONESIA FIRST)* sepatutnya disikapi bersama oleh segenap anak bangsa Indonesia dalam tempo yang se-singkat2nya.

Jakarta, 25 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

www.jakarta45.wordpress.com

======================

Kepentingan Politik Apa Politik Kepentingan? – KOMPASIANA.com

http://www.kompasiana.com/…udiezindonesia/kepentinganpolitik-apa-politikkepentingan
28 Nov 2012 – Bagi saya, kepentingan pertama jelas merupakan kepentingan yang salah … Akan tetapi, di Indonesia terdapat banyak partai politik, yang …
Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij yang … mengusung kepentingankepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut …
Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan … dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta … Partai Politik yang paling pertama dibentuk di Indonesia adalah De Indische Partij …
Hal ini disebabkan orientasi yang pertama adalah politik kekuasaan, untuk … cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit yang berkuasa.
Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa … Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan … terjadi karena lebih banyak untuk kepentingan pemerintahan Belanda.
4 Apr 2013 – Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan … Menurut Gabriel A. Almond, ada empat tipe kelompok kepentingan yaitu sebagai berikut : … Republik China; Soekarno – Presiden Pertama Republik Indonesia.
15 Feb 2012 – Pertumbuhan Partai Politik di Indonesia telah mengalami pasang surut. … Pemilihan Umum pertama yang diikuti oleh 36 Partai Politik, meski yang … Dimana setiap partai hanya mementingkan kepentingan partai sendiri …

Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat

Kepentingan pertama, kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras dari … Dua kepentingan tersebut (politik dan ekonomi) telah melatarbelakangi … Perbedaan secara horizontal ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang …

MEMIMPIN DI ERA POLITIK KEPENTINGAN. Sesungguhnya setiap pemimpin memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Presiden Indonesia yang pertama, …

advokasi : seruan 1711 / politik konstitusi pancasila indonesia …

Nov 19, 2016 – ADVOKASI KEPADA PEYELENGGARA NEGARA SERUAN 1711 / Politik Konstitusi Pancasila Indonesia 1945 MERDEKA ! Berpijak pula pada …

Suara Warga : Resolusi 1912, Politik Konstitusi Pancasila Indonesia …

nusantaranews.co/suara-warga-resolusi-1912-politikkonstitusipan

Dec 19, 2016 – NUSANTARANEWS.CO – Pada hari ini, Hari Bela Negara, tanggal 19 Desember 2016, kami Generasi Penerus Angkatan 45, memahami …

Jan 11, 2017 – Apalagi Politik Konstitusi Kesejahteraan Sosial Bab XIV UUD 1945 … pemantapan Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia termaksud di atas …

ADVOKASI KEPADA PEYELENGGARA NEGARA SERUAN 1711 / Politik Konstitusi Pancasila Indonesia 1945 MERDEKA ! Berpijak pula pada Maklumat Nawa …

Sep 24, 2011 – Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi ( Bagian Kedua dari Satu Tulisan) … Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:[26] …. Dalam ilmu politik, Pembukaan UUD 1945 tersebut dapat disebut sebagai …

Jan 8, 2017 – Langkah-langkah optimasi politik keberdayaan pertambangan Indonesia berbasis Konstitusi Pancasila bukan Konstitusi Reformasi termaksud …

LANDASAN IDIIL, KONSTITUSIONAL DAN OPERASIONAL POLITIK …

sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.com/…/landasan-idiil-…

Oct 7, 2016 – Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Pancasila memuat lima sila, yang didalamnya terkandung semua aspek …

Jump to PancasilaDasar Negara Indonesia adalah Pancasila sejak tahun 1945, … dalam konteks konstitusi Negara Repiblik Indonesia ( R.I ), tidak perlu …

Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi … Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat …. Pancasila Sebagai Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia.

Politik Kenegarabangsaan Pancasila Indonesia

berita.baca.co.id/7330068?origin=relative&pageId…8bd3…
Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Politik Kepentingan Pertama Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,193,028 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: