20
Jan
17

Kenegarawanan : Politik Kepidanaan Penistaan Ideologi

Politik Kepidanaan Penistaan Ideologi

ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yang Terhormat Segenap Pemangku Penyelenggaraan Negara‎, mewabahnya kiprah disinterpretasi atau tafsir2 negatif Ideologi Negara Pancasila ‎akhir2 ini, memicu perlunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadendum.

Tindak Penistaan dapat diperluas cakupannya seperti terkait Simbol2 dan Identitas2 Negara terkait 9 (sembilan) Pusaka Bangsa Indonesia :
http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/‎

termasuk nama2 alami dari entitas2 Tanah dan Air serta Tradisi Seni Budaya berikut Monumen2 Peradaban Nusantara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesegeraan adendum2 KUHP termaksud diatas kini diyakini sebagai kebutuhan strategis bagi harapan keterpaduan kiprah penyelenggaraan keutuhan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 senantiasa terkendali optimal.

Jakarta, 20 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Pengertian Ideologi : Macam, Hakekat Dan Fungsi Ideologi

 ideology

PENGERTIAN IDEOLOGI

Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logi. Idea berarti melihat(idean), sedangkan logi berasal dari kata logos yang berarti pengetahuan atau teori. Jadi, ideologi dapat diartikan hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat juga diartikan suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat (kejadian) yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup.Ideologi terbagi mencadi dua,yaitu ideologi Terbuka dan Ideolgi tertutp,perbedaan ideologi terbuka dan tertutup ini sangat mencolok,sehingga dapat dengan mudah dikelompokkan.

Indonesia adalah negara yang menganggap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka dan pancasila sebagai sumber nilai .Namun sebenarnya,Ideologi sering dipahami secara berbeda-beda. Hal ini menimbulkan berbagai pendapat mengenai pengertian ideologi dari berbagai ahli, diantaranya:

  • Karl Marx

Karl Marx memahami ideologi berlawanan dengan pengertian ideologi menurut Destutt de Tracy. Menurut Karl Marx, ideologi adalah kesadaran palsu. Mengapa disebut kesadaran palsu? Karena ideologi merupakan hasil pemikiran yang diciptakan oleh pemikirnya, padahal kesadaran para pemikir tersebut pada dasarnya ditentukan oleh kepentingannya.Jadi ideologi menurut Karl Marx adalah pengandalan-pengandalan spekulatif yang berupa agama moralitas, atau keyakinan politik .Meskipun spekulatif ideologi tersebut dianggap sebagai kenyataan untuk menyembunyikan atau melindungi kepentingan kelas sosial pemikir tersebut.

Namun, ideologi negara dapat diartikan sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat. Karena ideologi negara didasarkan atas kepentingan masyarakat jadi pemikiran tersebut bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya.

  • Louis Althuser

Louis Althuser adalah murid Karl Marx. Meskipun begitu, ia tidak setuju dengan gagasan Karl Marx mengenai Ideologi.Menurutnya, Ideologi adalah gagasan spekulatif tetapi ideologi bukan gagasan palsu karena gagasan spekulatif tersebut bukan dimaksudkan untuk menggambarkan realitas melainkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana semestinya manusia menjalani hidupnya. Sesungguhnya setiap orang membutuhkan ideologi, karena setiap orang perlu memiliki keyakinan tentang bagaimana semestinya ia menjalankan kehidupannya.

  • Dr. Alfian

Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang tepat, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.

  • Soerjanto Poespowardoyo

Ideologi sebagai kompleks pengetahuan dan macam-macam nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya itu, seseorang menangkap apa yang dilihat baik dan tidak baik.

  • Machiavelli

ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa.

  • M.Sastra Prateja

Ideologi sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Dalam hal ini, ideologi mengandung beberapa unsur, yaitu :

  1. Adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan.
  2. Setiap Ideologi memuat seperangkat nilai atau suatu persepsi moral.
  3. Ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai di dalamnya.
  • Thomas H

Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.

  • Napoleon

Ideologi merupakan keseluruhan pemikiran politik dan rival-rivalnya.

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

  1. Ideologi dapat menjadi sesuatu yang baik ketika ideologi menjadi pendoman hidup menuju lebih baik.
  2. Ideologi dapat menjadi hal yang tidak baik ketika ideologi dijadikan alat untuk menyembunyikan kepentingan penguasa.

MACAM-MACAM IDEOLOGI

Berikut Pengertian Dan Ciri-Ciri dari ideologi masing-masing,

  • Ideologi Liberalis

Ideologi Liberalis adalah suatu ajaran yang diyakini kebenarannya untuk mengatur tingkah laku yang menonjolkan kebebasan individu.

Ciri-ciri ideologi, antara lain sebagai berikut :

  1. Bidang ideologi : menerapkan paham sekuler
  2. Bidang politik : dikenal adanya partai oposisi
  3. Bidangekonomi : sistem ekonomi kapitalis, perekonomian diserahkan kepada perseorangan.
  4. Bidang sosial budaya: anggota masyarakat cenderung individualis.
  • Ideologi Komunis

Ideologikomunis adalah suatu ajaran yang didasarkan atas paham sama rata sama rasa dan telah diyakini kebenarannya.

Ciri-ciri ideologi komunis, adalah sebagal berikut :

  1. Bidang politik : politik bersifat tertutup hanya ada satu partal yang berkuasa yaltu partai komunis, rakyat hanya sebagai objek negara.
  2. Bidang ekonomi : sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekoriomi etatisme.
  3. Bidang sosial budaya : tidak percaya adanya Tuhan, masyarakat hanya mengenal satu kelas sosial.
  • Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila adalah suatu ajaran yang tersusun sistematis dan diyakini kebenarannya
karena didasarkan atas nilai-nilai Pancasila.

Ciri-ciri ideologi Pancasila, antara lain sebagai berikut :

  1. Bidang politik : politik berdasarkan demokrasi Pancasila.
  2. Bidang ekonomi : sistem ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
  3. Bidang sosial budaya : pola kehidupan sosial adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Di Indonesia menganut ideologi Pancasila. Hal ini tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketátanegaraan negara RI harus berdasarkan Pancasila. Semua peraturan yang berlaku di Indones
ia harus bersumber pada Pancasila, dalam arti Pancasila adalah sumber dan segala sumber hukum di Indonesia.

Pancasila sebagal dasar negara, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif (mengikat) bagi  penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembagakemasyarakatan, warga negara Indonesia di manapun berada, dan penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam Tap MPR No. XVIII/MPRJ1 998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPRI1 978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa Pancasila seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 adalahdasar negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

UNSUR-UNSUR IDEOLOGI

Unsur-unsur yang ada dalam ideologi seperti dibawah ini :

  1. Seperangkat gagasan yang disusun secara sistematis
  2. Pedoman tentang cara hidup.
  3. Tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok.
  4. Dipegang teguh oleh kelompok yang meyakininya.

FUNGSI IDEOLOGI

Fungsi yang ada pada ideologi, antara lain sebagai berikut :

  1. Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar.
  2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia
  3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak
  4. Bekal dan jalan bagi seseorangu untuk menemukan identitasnya.
  5. Kekuatannya yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan
  6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah-lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

DIMENSI IDEOLOGI

Sebuah ideologi yang telah menjdai keyakinan dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi luntur atau pudar seiring perkembangan zaman.Hal tersebut tergantung pada daya tahan Ideologi. Ideologi akan mampu bertahan menghadapi perubahan zaman,apabila mempunyai tiga dimensi,yaitu:

  • Dimensi Realita

Dimensi ini menunjuk pada kemampuan ideologi untuk mencerminkan realita yang hidup dalam masyarakat, di mana ia muncul untuk pertama kalinya, paling kurang realita pada saat-saat awal kelahirannya

  • Dimensi Idealisme

Dimensi Idealisme adalah kadar/kualitas idealisme yang terkandung di dalam iseologi atau nila-nilai dasarnya. Kualitas itu menentukan kemampuan ideologi dalam memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan yang ada dalam masyarakat untuk mempunyai dan membina kehidupan bersama secara lebih baik dan membangun suatu masa depan secara lebih cerah.

  • Dimensi Fleksibilitas

Yaitu kemampuan ideologi dalam memengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat. Memengaruhi berarti ikut mewarnai proses pengembangan, sedangkan menyesuaikan diri berarti bahwa masyarakat berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai-nilai daasar dari ideologi sesuai dengan realita-realita baru yang muncul dan yang harus mereka hadapi.

KLASIFIKASI IDEOLOGI

  • Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Ideologi ini memiliki ciri sebagai berikut.
Merupakan kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat (falsafah). Jadi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan kesepakatan masyarakat.
Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri, ia milik seluruh rakyat, dan bisa digali serta ditemukan dalam kehidupan mereka.
Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian  mereka.
Tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu.
Mengahargai pluralitas, sehingga dapat diterima masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama.

  • Ideologi Tertutup

Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak, ideologi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat.

Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma dan berbagai segi masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut.

Bersifat Totaliter, artinya mencakup / mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan sebab kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk memengaruhi perilaku masyarakat.
Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati.

Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi juga tuntutan konkret dan operasional yang keras,mutlak dan total.

Hakekat Ideologi bagi suatu bangsa Hakikat ideologi Negara adalah nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warga Negara dan yang ingin diwujudnyatakan dalam kehidupan bernegara.           Pancasila merupakan ideologi Negara, karena didalamnya terdapat nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warga Negara Indonesia dan ingin diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan itu terjadi pada masa awal berdirinya Negara Indonesia, yaitu dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Oktober 1945.

Makna Pancasila sebagai ideologi Negara adalah Pancasila mampu memberika arah, wawasan, asas, dan pedoman dalam seluruh bidang kehidupan Negara. Setidaknya ada 4 fungsi Pancasila sebagai ideologi, yaitu :

  • Mempersatukan bangsa, memlihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan.
  • Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan
  • Memberikan tekad dalam memelihara dan mengembangkan identitas bangsa.
  • Menyoroti kenyataan yang ada dan kritis terhadap upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan kata lain, sebagai ideologi Negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan Negara dan memperbaiki kehidupan bangsa Indinesia.

MANFAAT IDEOLOGI

Manfaat Ideologi bagi suatu negara, yaitu sebagai berikut :

  1. Menjadi pedoman bagaimana bangsa itu membangun dirinya.
  2. Memberi arah dan cita-cita bangsa yang bersangkutan.
  3. Memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan.
  4. Mampu memandang persoalan-persoalan yang dihadapinnya dan menentukan arah serta bagaimana bangsa itu  memecahkan persoalan yang di hadapi.

Bahaya Penerapan Pidana Ideologi

RABU, 24 AUG 2016 20:10

Augustinus Simanjuntak

Augustinus Simanjuntak (Jawa Pos Photo)

DEWAN Perwakilan rakyat (DPR) berencana membahas revisi Buku II RUU KUHP terkait pidana ideologi. Pasal krusial yang menjadi perhatian publik adalah pasal 219-221. Yaitu, tindakan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme (KML) serta kejahatan mau mengganti ideologi Pancasila. Banyak pihak menilai, penghidupan kembali delik KML dianggap mengancam kebebasan setiap warga untuk berpendapat sekaligus berpotensi memunculkan tindakan represif aparat keamanan.

Langkah DPR mengangkat isu KML dalam RUU KUHP kembali mengingatkan kita pada Tragedi 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G 30/S. Peristiwa tersebut merupakan dasar historis bagi pemerintahan Orde Baru untuk melarang ajaran KML lewat Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 karena memang tidak sesuai dengan asas-asas kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan. Lalu, Tap MPRS itu dioperasionalkan dengan menghidupkan kembali UU Nomor 11/PnPs Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UU Antisubversi) untuk memidana setiap warga yang dianggap terlibat paham komunis.

Namun, sejak Presiden Soeharto lengser pada 1998 (akibat gerakan reformasi), tuntutan penghapusan UU Antisubversi pun mengemuka karena dianggap telah disalahgunakan Orde Baru untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Akhirnya, undang-undang tersebut dicabut melalui UU Nomor 26 Tahun 1999 dengan pertimbangan UU Antisubversi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), prinsip keadilan, dan kepastian hukum. Sehingga penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan masyarakat.

Pencabutan itu tentu melegakan para narapidana politik Orde Baru yang pernah dituduh terlibat paham komunis. Status mereka seolah berubah dari terpidana menjadi korban pemidanaan karena hukum yang pernah dipakai untuk mengadili mereka akhirnya dicabut. Namun, meski UU Antisubversi telah dicabut, pemerintahan B.J. Habibie (1999) masih menganggap ideologi komunis sebagai objek kriminal.

Yaitu, dengan membentuk UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan atas KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Pasal 107a KUHP mengatakan: Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Namun, pasal di atas eksis, tapi seperti macan ompong. Sebab, sejak diberlakukan, pasal 107a KUHP belum pernah diterapkan pada kasus terkait KML. Ini pertanda bahwa zaman sudah berubah dan peradaban global sudah jauh meninggalkan spirit pasal tersebut. Karena itu, DPR perlu menimbang, apakah pidana ideologi semacam itu masih relevan?

 

Peluang Jadi Alat Kepentingan

Khawatirnya, pasal pidana ideologi sekadar pesanan dari kepentingan pihak tertentu, baik secara politik maupun ekonomi, untuk dijadikan stigma dalam menjatuhkan pihak lain. Konflik bernuansa ideologi bisa saja terjadi sebagai simbolisasi kaum elite politik dan ekonomi atas realitas sekelompok warga terhadap keadaan atau kebutuhan tertentu. Keadaan tersebut menjadi alasan bagi kaum elite untuk membenturkan warga dengan kelompok elite lainnya untuk mengubah tatanan sosial, politik, dan ekonomi secara radikal.

Bahayanya, ideologi bisa dijadikan alat propaganda pragmatis hingga berujung pada anarkisme. Bahkan, menurut Walter Kunneth (1951), isu ideologi bisa menjadi alat politik yang berbahaya dan perusak tatanan kebangsaan ketika (kebencian) atas suatu ideologi itu akhirnya dimanfaatkan untuk keuntungan golongan tertentu. Dalam konflik ideologis, kelompok pemenang akan melahirkan produk hukum (pidana ideologi) untuk mengekang pihak lawan politiknya.

Karena itulah, menurut Karel E.M. Bongenaar (1992), sebuah norma hukum tidak boleh mengandung ideologi. Anehnya, secara emosional, UU Nomor 27 Tahun 1999 telah menjadikan ideologi komunis-marxis sebagai objek kriminal. Bahayanya, jika seseorang menyalahgunakan ideologi kelompoknya untuk membunuh orang lain, maka seluruh anggota kelompoknya itu bisa menjadi sasaran peradilan ideologi.

Padahal, antara ideologi dan tindakan kriminal seharusnya dipisahkan untuk menghindari penghukuman atau stigma yang sesat terhadap orang-orang yang tidak ikut melakukan kejahatan. Orang yang berideologi salah belum tentu bertindak kriminal. Misalnya, bila terjadi pemberontakan terhadap negara, maka para pelakunya itulah yang harus dipidana, bukan semua orang yang berideologi komunis. Penganut paham komunis belum tentu semuanya membahayakan negara.

Dan, orang yang memberontak terhadap negara belum tentu berpaham komunis. Menurut pakar hukum Amerika Serikat Jay S. Albanese (1999), hukum pidana selalu fokus pada perbuatan (act), bukan ideologi. Dengan kata lain, perbuatan pidana tidak perlu dikaitkan dengan paham (outlook) si pelaku. Kriminalisasi suatu paham sebenarnya justru bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin UUD 1945.

Di alam negara demokrasi, menganut dan mengembangkan suatu ideologi merupakan hak asasi setiap orang. Karena itu, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara tidak perlu dilakukan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Justru tantangan terberat bangsa kita saat ini bukan persoalan ideologi, melainkan persoalan korupsi, maraknya kasus narkoba, dan perusakan lingkungan.

Ideologi adalah sesuatu yang perlu dipelajari, dikaji, dan dipahami masyarakat supaya mampu membedakan antara pemikiran yang benar dan salah dari sudut pandang Pancasila dan UUD 1945. (*)

*) Dosen aspek hukum di FE Universitas Kristen Petra Surabaya

Rabu 01 Jun 2016, 15:50 WIB

Ketua MPR: Pancasila Ideologi Bangsa, Gotong Royong Jadi Sarinya

Baban Gandapurnama – detikNews
Ketua MPR: Pancasila Ideologi Bangsa, Gotong Royong Jadi SarinyaFoto: MPR RI
Bandung – MPR RI sengaja mengambil tema peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 ‘Pancasila Ideologi Bangsaku, Gotong Royong Semangat Negeriku’. Semangat gotong royong dianggap sebagai sari dari Pancasila.

“Dengan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia akan terus disinari oleh cahaya illahi, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki semangat persatuan, gotong-royong, musyawarah dalam menyatukan perbedaan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Oleh karena itu, MPR pada peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 hari ini, mengambil tema “Pancasila Ideologi Bangsaku, Gotong Royong Semangat Negeriku”,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat membuka pidato sambutannya di peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung, Rabu (1/6/2016).

Tema ini dipandang relevan dengan kondisi dinamis bangsa Indonesia saat ini, untuk terus memaknai kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa dan gotong royong, sebagai modal sosial untuk menyongsong Indonesia masa depan.

“Sebagai sebuah ideologi, Pancasila harus terus kita jaga, kita rawat, agar nilai-nilainya “membumi dan membunyi” dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, sosial dan budaya kita haruslah berdasarkan Pancasila,” ingat Zulkifli.

Dengan berpegang pada Ideologi Pancasila, masih menurut Zulkifli, niscaya seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara akan kokoh, sehingga mampu menangkal setiap gangguan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, termasuk ancaman masuknya pengaruh ideologi dan paham dari bangsa lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Gotong Royong haruslah menjadi semangat dalam perilaku keseharian kita, agar kita tetap bersatu, bekerjasama, saling tolong-menolong, bahu-membahu, yang berat sama dipikul, dan yang ringan sama dijinjing. Sesungguhnya gotong royong adalah sarinya Pancasila,” terangnya.

Zulkifli kemudian mengutip Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. “Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong”,” kata Zulkifli.

Dasar dari semua sila-sila, ditegaskan Zulkifli, Pancasila adalah “semangat gotong-royong”. Prinsip Ketuhanannya harus berjiwa gotong royong yakni ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang, dan toleran, bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan.

“Prinsip kemanusiaan juga berjiwa gotong-royong yakni yang berkeadilan dan berkeadaban, bukan pergaulan yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip persatuan harus berjiwa gotong-royong, yang mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan “Bhinneka Tunggal Ika”, bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau pun menolak persatuan,” ujar Zulkifli melanjutkan pidatonya.

Prinsip demokrasi, tegas Zulkifli, harus berjiwa gotong-royong yang mengembangkan musyawarah-mufakat, bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa–pemodal. “Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong-royong yang mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan, bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme,” tegasnya.
(van/tor)

 

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Politik Kepidanaan Penistaan Ideologi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,310,126 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: