18
Jan
17

Politik Maritim : Pendulum Nusantara dan Tol Laut Tak Beri Kesejahteraan Bangsa Indonesia

Pendulum Nusantara dan Tol Laut Tak Beri Kesejahteraan Bangsa Indonesia

Ilustrasi/Ist

Oleh : Harjono Kartohadiprodjo

Pembukaan UUD 1945 RI alinea 4 menyebutkan : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan……”

UUD 1945 merupakan landasan hukum kesepakatan Bangsa Indonesia di dalam bernegara. Kewajiban Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan dalam negara.

Bila Pendulum Nusantara dan Tol Laut merupakan kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan sistem distribusi nasional guna mencapai kesejahteraan yang ditetapkan di dalam UUD 1945, maka peta pola trayeknya harus mengikuti landasan pola pikir Wawasan Nusantara, yang didasari nilai-nilai Pancasila dengan motto Bhineka Tunggal Ika, yaitu:

Pertama, mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia dari pada individu dan golongan,apalagi bangsa asing. Kedua, memperhatikan geographi kewilayahan Nusantara yang kaya sumber daya alam , berpenduduk jutaan penduduk, yang merupakan potensi pasar tetapi tersebar di ribuan pulau.

Dan ketiga, sistem pola trayek angkutan laut harus berfungsi bagi menyatukan aspek sosial budaya dari ratusan suku yang hidup diwilayah NKRI,yang memiliki adat istiadat sendiri, agama maupun kepercayaan yang beragam.

 

silkroadmapoks_big

Pendulum Nusantara dan Tol Laut

Peta Pola Trayek dari Pendulum Nusantara dan Tol Laut berikut 24 pelabuhan yang dibangun atau dibesarkan cendrung hanya memudahkan terjadinya pergerakan ekspor dan impor dibandingkan peningkatan perdagangan antar pulau maupun industri dalam negeri.

Peta Pola Trayek dari Pendulum Nusantara dan Tol Laut cendrung menunjukan mengikuti pola trayek pelaksanaan dari New China Maritime Silk Road, pidatonya Presiden RRT Xi Jinping di DPR RI pada tanggal 3 Oktober 2013. Pola trayek tersebut merupakan pelaksanaan fisik dari peningkatan pemberlakuan dan pelaksanaan Zona Perdagangan Bebas RRT-ASEAN (CAFTA).

rute-tol-laut

 

Untuk Bangsa Indonesia Sejahtera

Bangsa Indonesia harus memanfaatkan semaximal mungkin kekayaan alam sebagai karunia Tuhan YME untuk kesejahteraan. Jangan sampai sekadar menjadi obyek bangsa asing yang menikmati tenaga kerja murah beserta kekayaan alamnya.

Untuk membangkitkan dan mewujudkan kesejahteraan perlu segera diperbaiki sistim Pola Trayek Pelayaran Tetap dan Teratur. Ini untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang terletak di tepi sungai maupun pantai di ribuan pulau-pulau yang menjadi tempat bermukimnya penduduk dan hidupnya pengusaha mikro,kecil dan menengah atau UMKM.

Tujuan kebutuhan pokok hidup sehari-hari dan bahan baku industri mereka dapat tersalurkan secara merata, tetap, teratur, dan berkeadilan, melalui perdagangan antar pulau, sehingga daerah berkembang ekonominya dan tidak menimbulkan urbanisasi.

Pola Trayek Pelayaran Tetap dan Teratur atau Regular Liner Service sudah teruji dan dijalankan berabad-abad di Bumi Nusantara baik di jaman penjajahan Belanda oleh NV Koninkijke Paketvaart Maatschappij maupun sebelumnya secara tradisionil, tetapi pelaksanaannya tentunya harus mengikuti perkembangan tehnologi dan jaman.

Oleh karena itu, pola Trayek Pelayaran Tetap dan Teratur harus diarahkan sebagai urat nadi negara dalam mendistribusikan kebutuhan hidup,termasuk industri dan Pembangunan Nasional secara merata dan berkeadilan keseluruh pelosok wilayah NKRI, mencegah kesenjangan sosial.

peta-kpm

Harus pula untuk mewujudkan landasan hidup gotong royong antar daerah dan suku di wilayah NKRI didalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dan turut membantu pengawasan keamanan wilayah teritorial negara maritim NKRI.

Yang penting diperhatikan adalah desain kapal harus disesuaikan dengan corak dari alur pelayaran (kedalaman,lebar dan panjang kapal, maupun jenis muatan yang secara tetap diangkut).

Untuk mencapai pemerataan harga kebutuhan pokok suatu komoditi,diperlukan subsidi biaya transportasi atau membangun Pusat Supply Wilayah untuk mengurangi biaya angkutan.

Penulis adalah Pengamat Maritim

Advertisements

0 Responses to “Politik Maritim : Pendulum Nusantara dan Tol Laut Tak Beri Kesejahteraan Bangsa Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,223,246 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: