18
Jan
17

Kenegarawanan : Politik Konflik Perundang-Undangan Indonesia

 

Politik Konflik Perundang-Undangan Indonesia

ist

SHNet – Dalam rangka turut mengisi kiprah mulia Presiden Jokowi Akan Bentuk Unit Pemantapan Pancasila ‎[Senin, 19 Desember 2016] per berita
http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/19/presiden-jokowi-akan-bentuk-unit-pemantapan-pancasila-777879‎ dan‎

‎Presiden Jokowi Siapkan Kebijakan Ekonomi Pancasila Gotong Royong [Selasa , 10 Januari 2017] sebagaimana pemberitaan
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/10/ojjvm1382-presiden-jokowi-siapkan-kebijakan-ekonomi-pancasila-gotong-royong‎

‎Maka tidaklah cukup keberadaan mekanisme Uji Material Perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maupun di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kini tersedia dengan waktu pelaksanaan yang tidak hemat waktu, sementara revolusi ipoleksosbudhankam kini semakin dinamis dan cepat berubah sebagai dampak daripada kemajuan modernisasi kehidupan bernegarabangsa.

Diperlukan tambahan mekanisme Pra Uji Material Perundang-undangan sebelum dirilis oleh internal lembaga tinggi negara dan lembaga negara agar terbebas dari Konflik Perundang-undangan seperti yang kini melekat pada PP Nomor 72/2016 Dikhawatirkan Permudah Aset BUMN *Dijual* ke Swasta [Sabtu, 14 Januari 2017] :‎ http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/14/160301126/pp.nomor.72.2016.dikhawatirkan.permudah.aset.bumn.dijual.ke.swasta‎

‎Khusus ikhwal substansi yang berkonflik itu, Pasal 33 UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara 75 Tahun 1959 intinya menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perluasan makna *bumi, air dan kekayaan alam didalamnya* sebagai kepemilikan publik atau aset negara adalah wajar berlaku pula bagi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bahkan Badan Usaha Milik Desa selain prinsip perbedaan makna *dikuasai* dengan makna *dimiliki*, dengan catatan esensi Milik di BUMN, BUMD, BUMDes adalah bermakna *dikuasai* karena saham-sahamnya adalah terbentuk dari dana milik rakyat.

Seperti diketahui, Pasal 33 UUD itu lalu dijabarkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.‎

Hak menguasai dalam pasal 33 UUD 1945 dan pasal 2 (2) UU Pokok Agraria Tahun 1960 diartikan negara mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.‎

Hak menguasai juga berarti menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, bumi, air dan ruang angkasa.

Definisi lainnya dari hak menguasai adalah menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.‎

Dari ketentuan ini konsep penguasaan oleh negara adalah jelas dalam arti negara hanya mengatur aset negara sebagai kepemilikan publik demi ketertiban dan memenuhi prinsip keadilan sosial, dan bukan konsep negara sebagai *pemilik* sebagaimana politik kepemilikan publik kolonial Hindia Belanda.

Analog dengan pemahaman tentang politik kepemilikan publik/aset negara Indonesia termaksud diatas pasca berlakunya Pasal 33 UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, harusnya wajar berlaku pula bagi Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005).

‎Sehingga tidaklah wajar bila kelak terjadi transaksi jual beli kepemilikan publik atau aset negara oleh penyelenggara negara kepada pembeli swasta domestik apalagi asing hanya karena gagal paham tentang Politik Kepemilikan Publik Indonesia sebagaimana dapat diturunkan atau dijabarkan dari Pasal 33 UUD 1945.

‎Dalam kesempatan yang baik ini, adalah menurut hemat kami memang perlu kiranya bersegera kiprahkan tentang hadirnya

PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia‎ [December 27, 2016]‎ https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=perppu+konstitusi+pancasila+indonesia dan‎

Seruan 2212 : POLITIK BENTENG PANCASILA 45 [‎December 23, 2016] http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/

menimbang pula gagasan-gagasan seperti

Indonesia Raya Incorporated Bisa Selamatkan NKRI [17 Januari 2017]
‎http://politik.rmol.co/read/2017/01/17/276760/Letjen-(Purn)-Kiki-Syahnakri:-IRI-Bisa-Selamatkan-NKRI‎

Politik Kokohkan Performa Indonesia‎ [1 Januari 2017]

Politik Kokohkan Performa Indonesia

ilustrasi /ist

SHNet – Indikator Performa Indonesia (IPI) terkini dari 5 negara ASEAN kecuali Singapore adalah a.l.
1) GDP Nominal USD 862 Miliar (No 1),
2) GDP/Kapita USD 3.346 (No 3),
3) GDP/Kapita PPP USD 11.035 (No 3),
4) GDP Growth 4,8% (No 4),
5) Tingkat Kemiskinan 11,1% (No 2),
6) Rasio Gini 0,41% (No 3),
7) Tingkat Pengangguran 6,2% (No 1),
8) Nilai Ekspor USD 181 Miliar (No 3),
9) Populasi 258 Juta (No 1).

Sehingga adanya niatan Politik Bisnis Ekspansif 2017 untuk IPI lebih baik maka menurut Strategi Ketahanan Bangsa adalah perlu imbangan konsolidasi berupa terapi‎ terpadu Bina Trisakti PANCASILA (BTP) diseluruh negeri mencakupi moda Politik PANCASILA Berdaulat, Ekonomi PANCASILA Berkemandirian dan Budaya PANCASILA Berkepribadian agar Indonesia Kokoh mampu melewati masa2 Bonus Demografi 2025-2045 menuju kearah Indonesia Berjaya 2045 sejalan dengan
‎[http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/‎]

Keterpaduan pemberdayaan BTP ini penting dikonsolidasikan mengingat situasi dan kondisi Ketahanan Bangsa terkini seperti :

1) bahwa Kehidupan Keagamaan potensial rawan bilamana kiprah sila-1 PANCASILA yakni Ketuhanan Yang Maha Esa tidak senantiasa terjaga harmonis terselenggara oleh segenap umatNya

2) bahwa Kehidupan Ideologis potensial retak bilamana wabah Coruptio (korupsi dalam bahasa Latin) yang artinya orang yang tidak menepati janji, orang brengsek, berkhianat dll lepas kendali, contohnya seperti tindak menonpadukan UUD Reformasi 1999-2002 (LNRI 11-14 Tahun 2006) dengan Pembukaan UUD 1945 yang memuat sila-sila PANCASILA (BRI Th II, 1946 jo LNRI 75 Tahun 1959) sehingga terjadi tindak koruptif yang potensial terduga khianati Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945;

‎3) bahwa Kehidupan Politik potensial resah tersebab sila-4 PANCASILA tidak dituruti secara murni dan konsekwen misal saat PilPres, PilGub, PilBup, PilWalKot dst;

‎4)‎ bahwa ‎Kehidupan Ekonomi potensial ganas bilamana orientasi pembangunan ekonomi tidak sepenuhnya dijiwai oleh ruh konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran bagi sebesar-besarnya rakyat Indonesia.

bahwa pembangunan ekonomi dianggap masih menyisakan ketimpangan di masyarakat ‎yakni belum inklusif karena menyisakan trilogi ketimpangan, yakni ketimpangan antarindividu, antarwilayah, maupun antarsektor ekonomi;

bahwa kue ekonomi nasional hanya dinikmati oleh segelintir orang yang menempati 20 persen teratas dari struktur piramida ekonomi nasional dan 40 persen kelas menengah;

5) bahwa Kehidupan Sosial Budaya potensial pudar bilamana keberagaman yang menjadi ciri utama Indonesia tidak terkelola dengan baik bahkan dapat berbalik rawan disintegrasi negarabangsa;‎

bahwa tercermin dari Rasio Gini juga kini dianggap masih cukup tinggi, yaitu 0,41 dan 0,6 untuk Rasio Gini penguasaan tanah;

bahwa pembangunan juga kini masih terpusat di pulau2 Jawa dan Sumatera, yang berporsi 81 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, terbanding pulau-pulau lain;

bahwa kekayaan 50 ribu orang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 60 persen aset penduduk Indonesia.

bahwa hanya segelintir orang mendominasi kepemilikan atas jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan dan obligasi pemerintah serta penguasaan tanah;

bahwa sektor pertanian mengalami involusi dan menjadi lumbung kemiskinan, padahal sektor pertanian merupakan lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu sekitar 38 juta orang;

bahwa pembangunan saat ini dinilai lebih cenderung ditopang oleh sektor jasa dan keuangan yang padat modal;

bahwa direkomendasi agar pemerintah memberi perhatian lebih terhadap upaya2 pembenahan sektor pertanian dimulai dari reforma agraria yang pada intinya adalah redistribusi tanah untuk petani;‎

6) bahwa Kehidupan HamKamNas potensial lengah bilamana Ketahanan Bangsa dan Pertahanan Negara tidak diperkokoh dengan a.l. terapkan Konsep NeoGeoPolitik Maritim Indonesia Abad 21

7) bahwa Kehidupan Ekologis potensial gersang bilamana senantiasa tidak berkiprah memakmurkan bumi (mamayu hayuning bawono)

Keutamaan Strategi Ketahanan Bangsa termaksud diatas bijaknya dikiprahkan beriringan dengan kebajikan Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 jo Roh Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 bertumpu pada kepemimpinan, kedaulatan dan kemuliaan PANCASILA 1945.

Jakarta, 1 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Jakarta, 17 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK TINJAUAN HISTORIS-FILOSOFIS DAN PRAKTIS PEMANFAATAN PERADILAN SEBAGAI WAHANA

1:58 AM Hendro Purba, SH No comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Oleh: Prof. Dr. H. Loebby Loeqman, S.H PENDAHULUAN Melakukan analisis terhadap delik politik merupakan hal yang amat menarik sepanjang jaman. Hal ini disebabkan sulitnya melakukan perumusan tentang delik politik. Kesulitan merumuskan delik politik karena sulitnya mencari definisi yang universal tentang politik. Delik politik merupakan istilah sosiologis, bukan istilah yuridis. Di kalangan hukum lebih terkenal dengan Drelik Keamanan Negara. Sedangkan apabila ditinjau lebih mendalam, permasalahannya sampai ke analisis terhadap negara termasuk kepentingan negara itu. Sehingga faktor waktu dan tempat menjadi faltor yang dominan untuk melihat perbuatan yang dianggap mengganggu atau mengancam kepentingan negara. Timbul suatu pendapat baru di mana kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap berlangsungnya kehidupan ketatanegaraan. suatu delik ketata negaraan. Kepentingan negara tentunya terumuskan dalam politik pemerintahan pada saat itu. Sehingga kepentingan pemerintahan mutlak merupakan kepentingan negara pada saat itu. Di Indonesia kepentingan negara tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara, di mana GBHN, meskipun disusun oleh MPR, masih dianggap sebagai kepentingan pemerintahan pada saat itu. Di mana kemungkinan dengan terjadinya pemerintahan akan terjadi pergantian kepentingan. Hal-hal inilah yang merupakan sulitnya dilakukan suatu kesatuan pendapat tentang substansi delik politik. Padahal asas dalam hukum pidana menghendaki kejelasan yang mempunyai sifat limitatif. Sifat limitatif yang merupakan kekhususan dalam hukum pidana hendaknya terjaga, sehingga tidak terjadi kekaburan penafsiran, di mana pada masa kini penafsiran lebih bersifat mencari keuntungan bagi pihaknya saja, tanpa mengindahkan sistem dalam ajaran penafsiran. Ternyata di dalam praktek penyelesaian konflik politik dicoba untuk diselesaikan melalui pengadilan. Padahal seperti diutarakan di atas, bahwa di mata hukum, tidak terdapat perbedaan motifasi politik atau bukan politik dalam suatu peristiwa. Diakui memang terdapat ketentuan khusus di dalam undang-undang tentang ekstradisi bahwa terhadap kejahatan politik tidak dapat diekstradisi. Akan tetapi bagi suatu pemerintahan, apabila seseorang telah melakukan perbuatan di mana perbuatan itu melanggar ketentuan dalam pidana, tidak bisa lain akan tetapi dilakukan penindakkannya melalui hukum pidana tersebut, tanpa melihat lagi latar belakang politik atau bukan. Apakah Delik Politik itu? Uraian pertama yang harus dilakukan adalah sejauh mungkin dicari suatu patokan, perbuatan apa yang dimaksud dengan delik politik. Dalam hal suatu perbuatan dimaksudkan sebagai suatu delik tentunya apabila perbuatan itu diatur dalam suatu ketentuan hukum pidana. asas legalitas telah menggariskan tentang hal ini. Sehingga bentuk serta macam suatu perbuatan itu sediri adalah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang telah ada. Jenis perbuatan itu sendiri, mungkin merupakan bentuk yang bersifat comun, artinya sama seperti delik-delik comun lainnya, yaitu pembunuhan, pengrusakan, penculikan dan sebangsanya. Delik-delik ini kebanyakan sudah termuat dalam ketentuan pidana yang telah ada. Bentuk perbuatan di atas, dapat secara terang-terangan, dapat pula dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu dilakukan melalui gerakan yang bersifat subversi. Dapat pula dilakukan melalui suatu perbuatan yang bersifat teror. Apapun jenis dan bentuk perbuatan itu, haruslah merupakan suatu perbuatan yang telah nyata diatur dalam perundang-undangan yang ada. Permasalahan berikutnya adalah, latar belakang perbuatan itu. Sejauh ini dalam perundang-undangan hukum pidana, khususnya yang termuat dalam suatu kondifikasi (umpamanya KUHP) tidak secara nyata memberikan latar belakang terhadap perbuatan di bidang politik. Dalam KUHP yang dilarang adalah pembunuhan terhadap presiden atau wakil presiden. Tanpa menyebutkan apa latar belakang perbuatan pembunuhan itu. Sehingga pada hakekatnya tidak diperlukan adanya pertimbangan latar belakang politik dalam pembuktian di depan pengadilan. Ternyata di Indonesia, di samping ketentuan yang ada dalam KUHP, didapati ketentuan lain tentang perbuatan subversi di luar kondifikasi. Yaitu Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Dalam melakukan analisis terhadap undang-undang ini terjadi dua pendapat, bahwa perbuatan subversi harus berlatar belakang politik, dimana pelakunya mempunyai tujuan-tujuan politik, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak perlu di buktikan latar belakangserta tujuan politik terhadap perbuatan itu. Dibicarakan secara khusus tentang latar belakang serta tujuan politik suatu perbuatan karena terhadap delik ini ternyata terjadi perbedaan penilaian yang amat berbeda dan amat mendasar. Suatu perbuatan yang termasuk delik politik, satu pihak dianggapnya sebagai suatu perbuatan dan akan merusak sistem ketatanegaraan yang ada. Pada pihak lain perbuatan itu dianggapnya sebagai perbuatan kepahlawanan. Penilaian dari dua kutub inilah yang selalu mendasari analisis perbuatan yang dianggap sebagai delik politik. Suatu perbuatan yang termasuk delik politik, didasari oleh anggapan tidak diakuinya sistem hukum yang telah ada. Berbeda dengan delik yang biasa., mereka yang berbuat mengakui adanya sistem hukum yang ada. Karena sesuatu hal mereka melanggar sistem hukum tersebut. Bagi pelaku delik politik, mereka sama sekali tidak mengakui atau tidak menyetujui sistem hukum yang ada, sehingga perbuatan mereka tidak terikat oleh sistem hukum atau sistem pemerintahan yang ada. Dari dasar pemikiran inilah mereka menganggap perbuatan tidak melanggar ketentuan yang ada. Dan dari dasar pemikiran ini pula terjadi penanganan yang berbeda terhadap pelaku delik politik. Hazewinkel-soeringa melakukan pengelompokan terhadap sikap beberapa negara dalam melakukan tindakan terhadap apa yang dimaksud dngan delik politik menjadi empat teori. Keempat teori tersebut adalah sebagai berikut: 1. Teori obyektif, atau juga disebut sebagai teori absolut. Teori ini mengemukakan bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan lembaga-lembaga negara. 2. Teori Subyektif atau teori relatif. Pada dasarnya semua perbuatan yang dilakukan dengan berlatar belakang atau bertujuan politil adalah suatu delik politik. 3. Teori Predominan. Teori ini membatasi pengertian yang luas terhadap delik politik, terutama teori relatif. Dalam teori ini dicari perbuatan apa yang paling dominan. Apabila yang dominan adalah kejahatan umum, perbuatan itu bukan termasuk delik politik. 4. Teori `Political Incident`. Teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik. Perlu diperhatikan dalam uraian tentang teori-teori di atas, bahwa teori tersebut merupakan hasil klasifikasi suatu keadaan, jadi sifatnya adalah empiris. Bukan dibentuk suatu teori dan diterapkan teori-teori itu, akan tetapi bagaimana negara-negara melihat suatu perbuatan sebagai suatu delik politik, barulah dilakukan klasifikasi. Sebagai umpama dapat dilihat ketentuan yang ada di Indonesia. Melihat pengaturan yang ada dalam KUHP, termasuk dalam teori obyektif. Sedangkan pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang subversi, termasuk dalam klasifikasi teori subyektif. Demikian pula apa yang sering dilakukan oleh negara-negara di Barat, dapat diklasifikasikan dalam teori predominan, sedangkan Perancis lebih diklasifikasi kedalam teori Politickal Incident. Kekhususan lain dari delik politik adalah terhadap masalah ekstradisi. Dimana secara universal bahwa penjahat politik adalah nonekstradisi. Terdapat beberapa pengecualian dalam masalah ekstradisi terhadap pelaku kejahatan politik. Hal ini sesuai dengan persetujuan antara negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam persetujuan ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, meskipun pada hakekatnya pelaku kejahatan politik nonekstradisi, akan tetapi terhadap pembunuhan presiden, masih dimungkinkan adanya ekstradisi, tanpa melihat latar belakang serta tujuan perbuatan itu. Dalam perundang-undangan tentang delik politik di Indonesia terjadi saling beda pendapat, karena adanya duplikasi ketentuan. Yakni kejahatan Keamanan Negara yang diatur di dalam KUHP dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang subversi. Sejauh ini terdapat beda pendapat apakah terhadap pelanggaran Undang-undang subversi diperlukan adanya latar belakang serta tujuan politik bagi pelakunya. Bahkan apabila ditinjau pelaksanaannya di dalam praktek, terdapat bahwa terhadap suatu perbuatan,meskipun tidak berlatar belakang atau bertujuan politik, asalkan merupakan ancaman terhadap kelangsungan kebijaksanaan pemerintah, sudah dianggap sebagai subversi. Sehingga denga demikian dalam masyarakat kita telah diciptakan suatu stigma, dimana kejahatan yang paling tercela dalam kehidupan masyarakat adalah perbuatan subversi. Ketercelaan yang mempunyai gradasi kedua adalah korupsi. Mereka yang melanggar ketentuan yang termuat dsalam KUHP, dianggapnya sebagai kejahatan `kecil` saja. Penciptaan stigma demikian jauh dari tujuan menghilangkan kejahatan dalam masyarakat, sesuai dengan perkembangan teori dalam kriminologi. Dubius dalam ketentuan delik politik di Indonesia menambahkan kesulitan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dianggap sebagai delik politik. Ditambah lagi dengan pasal-pasal tentang penyebaran rasa benci kepada pemerintah (Haatzaai Artikelen), di mana juga mengatur tentang perbuatan yang dianggap telah mengancam kewibawaan pemerintah. Sehingga dengan demikian perlu adanya kejelasan ukuran terhadap hal yang harus dilindungi dalam kejahatan keamanan negara. Dalam hal ini perlu suatu ketegasan terhadap apa suatu ketentuan pidana memberikan perlindungan. Dalam hal kejahatan keamanan negara, jangan diartikan bahwa yang perlu dilindungi adalah `amannya` suatu kota atau daerah.Apabila diartikan demikian, seorang yang melakukan pencurian termasuk dalam ancaman keamanan. Perbuatan apapun yang dapat meresahkan masyarakat akan dikategorikan sebagai telah membuat tidak aman, sehingga termasuk kejahatan keamanan negara. Keamanan Negara di sini haruslah diartikan sebagai keamanan kelangsungan ketatanegaraan. Sehingga perbuatan yang diancam dalam kejahatan keamanan negara adalah terhadap berlangsungnya kehidupan ketatanegaraan. Sehingga kelangsungan ketatanegaraan harus diartikan terhadap gangguan kelangsungan kehidupan bangsa (nation) bukan pemerintah (state). PELAKU Remmelink mengatakan bahwa seorang pelaku delik politik dikendalikan oleh motif altruistis yang digerakkan oleh hati nuraninya. Pelaku delik politik ingin mengubah masyarakat atau pimpinan dari masyarakat tersebut sesuai dengan idealnya, sedangkan pelaku kejahatan biasa didorong oleh motif yang bersifat egoistis. Selanjutnya Remmelink membedakan antara perbuatan politik dengan kejahatan politik. Seorang pelaku kejahatan politik menghendaki pengakuan dari norma-norma yang diperjuangkan agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku. Sedangkan perbuatan politik dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan buka semata-mata karena berkeberatan terhadap norma yang dilan ggarnya, akan tetapi terutama keberatan terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dari tertib hukum atau berkeberatan terhadap situasi-situasi hukum yang dianggap tidak adil. Seorang pelaku perbuatan politik menolak melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak bertentangan dengan hati nuraninya. Perlu diperbandingkan kedua hal di atas untuk memberikan perhatian terhadap perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk menimbulkan kekacauan dengan suatu tujuan mengacaukan negara, akan tetapi melakukan suatu perbuatan kritik yang melanggar undang-undang dengan tujuan memperbaiki keadaan masyarakat dengan perbuatan seperti demonstrasi, petis, aksi protes dan sebagainya. Pelaku delik politik dengan penuh kesadaran berkeyakinan secara itikad baik telah melakukan sesuatu yang menurut keyakinannya tidak bertentangan dengan tertib masyarakat. Bahkan perbuatannya adalah demi kebaikan masyarakat dan keadilan, meskipun mungkin saja perbuatannya diikuti dengan suatu perbuatan kekerasan. Menurut pelaku delik politik, perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang harus dilakuan, karena tertib hukum yang berlaku tidak tepat melaksanakan kewajibannya. Dengan melakukan hubungan perundang-undangan yang ada di Indonesia, kiranya perlu pembedaan antara pelaku perbuatan politik dengan pelaku delik politik. Bagi seseorang ingin melakukan kritik terhadap suatu kebijakan pemerintah, bukanlah secara otomatis dianggap sebagai ingin melakukan kekacauan di bidang ketatanegaraan, sehingga mengancam runtuhnya negara, akan tetapi sebagai kontrol sosial terhadap kebijaksanaan pelaksanaan pemerintahan. Undang-undang subversi dalam rumusan pasal-pasalnya tidak membedakan hal-hal di atas, sehingga baik pelaku perbuatan politik maupun pelaku delik politik dapat dituntut berdasar undang-undang tersebut. Di samping Undang-undang subversi, masih didapat pasal-pasal menyebarkan rasa benci terhadap pemerintah, dimana juga dapat digunakan terhadap mereka yang melakukan perbuatan politik. Dengan demikian tinggaltergantung pemerintah terhadap delik apa suatu perbuatan dapat dituntut. Hal demikian, menurut Hazewinkel-Soering diklasifikasikan sebagai teori subyektif. PERADILAN POLITIK Dengan diungkapkan jenis pelaku di atas, diharapkan akan memudahkan dalam melakukan pembahasan terhadap tindakan kepada pelaku-pelaku tersebut. Akan tetapi dengan melihat sistem hukum terhadap ketentuan pidana bagi delik politik, kiranya akan mengalami kesulitan untuk memberikan ketegasan terhadap ketentuan mana suatu perbuatan akan dapat dituduhkan. Bagi delik politik sendiri terdapat dua ketentuan undang-undang yang mungkin dapat dituduhkan, yakni ketentuan di dalam KUHP dan ketentuan menurut undang-undang subversi. Sedangkan terhadap perbuatan politik demikian juga, dapat dituduhkan pelanggaran pasal-pasal menyebarkan rasa benci terhadap pemerintah, dapat pula dituduhkan pasal-pasal dalam undang-undang subversi. Bahkan terhadap suatu perbuatan tertentu dapat dianggap sebagai concursus idealis. Uraian di atas adalah suatu uraian yang bertitik tolak pada suatu delik yang nyata-nyata sebagai pelanggaran terhadap kehidupan ketatanegaraan. Apabila dilakukan analisis terbalik, yakni sejauh mana ketentuan undang-undang yang ada dapat diterapkan dalam suatu kasus, niscaya permasalahannya akan lebih rumit lagi. Hal ini disebabkan perumusan yang terlampau luas dalam undang-undang subversi. Sehingga undang-undang tersebut dianggap sebagai all embaracing act. Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan penindakan tersebut, juga perlu mendapatkan penelitian tentang lembaga yang dapat melakukan penyidikan. Karena sifat perbuatan dalam delik politik yang menyangkut kepentingan keamanan negara, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan pemeliharaan kestabilan keamanan negara, ternyata suatu badan lain diluar lembaga-lembaga yang berada dalam sistem peradilan pidana dapat melakukan penindakan maupun penyidikan. Sistem penanganan keamanan dan pemeliharaan kestabilan keamanan Indonesia memungkinkan hal di atas. T erhadap kasus tertentu yang dianggap akan mengganggu kestabilan keamanan nasional, terdapat lembaga non yudisial yang akan melakukan tindakan. Apabila ternyata kasus tersebut murni sebagai kejahatan biasa, atau apabila kasus tersebut sudah memenuhi persyaratan yuridis, akan diserahkan ke pihak-pihak dalam sistem peradilan pidana. Dengan dikemukakan hal tersebut,bukan berarti ingin melakukan gugatan terhadap ikut campurnya lembaga non yudisial dalam perkara delik politik, akan tetapi semata-mata ingin melakukan analisis, sejauh mana sistem yang ada telah memenuhi tujuan dari suatu sistem peradilan pidana. Untuk melakukan analisis tentang siapa-siapa yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan serta penindakan terhadap delik politik, kiranya perlu dilakukan penelitian tersendiri dengan melakukan studi fungsional maupun studi perbandingan. Diakui bahwa suatu perbuatan yang termasuk delik politik dapat merupakan kekacauan dalam masyarakat. Sedangkan kekacauan politik akan membawa akibat yang amat luas dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu perlu suatu penanganan yang tegas dalam melakukan penindakan delik politik. Akan tetapi, seperti diuraikan di atas, pelaku delik politik merupakan delik atypis, sehingga harus diperhatikan dalam melakukan tindakan. Akan tetapi juga perlu diperhatikan kepentingan pihak lain, yakni pemerintah yang sedang berkuasa, dimana dalam hal ini merupakan pihak lain yang mempunyai pandangan terminal yang amat berbeda dibanding dengan pandangan pelaku delik politik. Dalam hal ini kiranya sulit untuk dicari keserasiannya, kecuali dengan memberikan ketentuan secara limitatif, sejauh mana suatu tindakan terhadap delik politik dapat dilakukan. Permasalahan lain dari penindakan terhadap perbuatan yang dianggap sebagai delik politik adalah bahwa tidak semua perbuatan yang dilakuakn penyidikan diajukan ke depan pengadilan. Sejauh mana pertanggung jawaban terhadap suatu penindakan yang dihentikan, bahkan tidak diserahkan kepada pegawai penyidik yang telah ditentukan dalam KUHP. Apabila kita perhatikan, memang tidak semua permasalahan dalam suatu negara akan selesai melalui hukum. Terdapat permasalahan yang dianggap dan akan diselesaikan melalui tindakan non hukum. Suatu ketika pemerintah akan melakukan suatu tindakan politik. Menempatkan mereka yang dianggap sebagai anggauta-anggauta aktif PKI di pulau Buru, adalah suatu tindakan politik. Hal demikian pernah dilakukan Pemerintah Amerika Serikat pada waktu Pearl harbour diserang Jepang pada permulaan perang Dunia ke II, dimana warga negar Amerika keturunan Jepang ditempatkan dalam suatu kamp. Ini adalah suatu tindakan politik. Demikian juga pada waktu terjadi bentrokan antar ras di Singapore, di mana pemerintah Singapore menahan beberapa tokoh oposisi. Mereka dibebaskan setelah keadaan mereda, tanpa melalui prosedur hukum. Bedanya adalah di Singapore terdapat Internal Security Act, yang dapat digunakan apabila negara dalam keadaan darurat. Meskipun demikian terdapat tindakan-tindakan yang lebih kearah politik dari pada tindakan hukum. Dengan memperhatikan tindakan-tindakan tersebut, kiranya perlu dilakukan analisis siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan politik itu. Dan sejauh mana tanggung jawab itu. Pembenaran suatu tindakan politik haruslah nyata dalam suatu ketentuan undang-undang. Artinya tata negera harus memberikan norma-norma tentang tindakan politik. Sedangkan pertanggung jawabannya juga harus nyata dalam ketentuan ketetatanegaraan. Oleh karena tindakan tersebut ada dalam wewenang eksekutif, dan di luar bidang hukum, seyogyanya pertanggung jawabannya juga melalui bidang politik. Pemerintah dalam melakukan tindakan politik harus bertanggung jawab kepada DPR atau MPR. Sebaliknya DPR harus dapat meminta pertanggung jawaban atas tindakan politik yang dilakukan premerintah. PEMBINAAN Sejauh ini mungkin sulit mencari pola yang digunakan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana politik. Pola pemasyarakatan yang dikenal selama ini adalah suatu pola pembinaan yang digunakan bagi delik umum. Bahkan sejauh mana efektifitasnya belum pernah dilakukan penelitian yang mendalam. Bagi narapidana politik, meskipun biasanya penempatannya dibedakan dengan narapidana biasa., belum ada pola khusus. Suatu kasus untuk membuat paper bagi narapidana politik sebelum dibebaskan, amat menarik perhatian. Hal itu telah menggugah perhatian para sarjana di bidang pemasyarakatan untuk mencari pola pembinaan bagi narapidana politik. Dalam tahun 1946 telah diintrodusir Pidana Tutupan. Satu jenis pidana bagi mereka yang patut dihormati. Akan tetapi bagaimana wujud serta substansi pidana tutupan ini, sampai sekarang belum dapat dijelaskan. Bahkan terhadap siapa yang dimaksud sebagai narapidana yang wajib dihormati, masih belum jelas. Pernah didengar istilah `kampus kuning`, akan tetapi bagaimana status yuridisnya perlu dipermasalahkan. Pola pembinaan yang selama ini yang diberikan kepada narapidana biasa lebih bersifat `killing time`. Demikian pula bagi narapidana politik lebih banyak melakukan kegiatan yang menurutnya bermanfaat bagi menghilangkan rasa jemu di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pola pembinaan dengan menggunakan `cuci otak` (brain washing) barang kali dapat dipikirkan. Tentunya cara pencucian otak disini tidak diartikan sebagai suatu cara yang membawa penderitaan phisik, umpamanya dengan memberikan aliran listrik ke dalam sistem jaringan otak, akan tetapi dengan memberikan ceramah, diskusi serta cara-cara lain untuk memberikan kejelasan serta kebenaran atas pilihan terhadap sistem hukum yang berlaku. Dengan melakukan diskusi akan dapat diutarakan kebenaran sistem hukum yang dianut pemerintah. Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan pemikiran bagi narapidana politik yang dari semula tidak membenarkan sistem hukum yang digunakan pemerintah. Demikian pula dengan terjadinya suatu dialog, memberikan kesempatan bagi narapidana politik untuk mengemukakan anggapannya, dan pihak pembina melakukan penjelasan dengan penekanan terhadap politik pemerintah dalam tata hukum yang berlaku. Hal ini kiranya dapat memberikan pemikiran yang diinginkan pemerintah terhadap pelaku delik politik.***

Today Deal $50 Off : https://goo.gl/efW8Ef

Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia

Oleh Hamdan Zoelva, S.H., M.H.I. Pendahuluan

Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Prof Lili Rasyidi.[1] Perdebatan mengenai hububngan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.

Memperhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, kita akan melihat adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak positivis. Walaupun demikian Belanda menganut politik hukum adat (adatrechtpolitiek), yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan hukum adat. (baca Daniel S. Lev, 1990 : 438-473).

Karena itu, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia itu. Pada saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakkan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Tulisan ini akan mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang teori positivis yang berkembang dalam ilmu hukum dengan harapan akan mendapatkan gambaran tentang akar persoalan pembangunan sistem hukum Indonesia pada masa mendatang.

II. Pandangan Aliran Positivis Tentang Hukum

Aliran positivisme hukum berasal dari ajaran sosiologis yang dikembangkan oleh filosof Perancis; August Comte (1798-1857) yang berpendapat bahwa terdapat kepastian adanya hukum-hukum perkembangan mengatur roh manusia dan segala gejala hidup bersama dan itulah secara mutlak. August Comte hanya mengakui hukum yang dibuat oleh negara. (Achmad Ali, 2002, : 265). Untuk memahami positivisme hukum tidak dapat diabaikan metodelogi positivis dalam sains yang mengahruskan dilakukannya validasi dengan metode yang terbuka atas setiap kalin atau proposisi yang diajukan. Karena itu bukti empirik adalah syarat universal untuk diterimanya kebenaran dan tidak berdasarkan otoritas tradisi atau suatu kitab suci. Menurut Fletcher (Fletcher 1996 : 33) Positivisme hukum mempunyai pandangan yang sama tentang diterimanya validasi. Seperti halnya positivisme sains yang tidak dapat menerima pemikiran dari suatu proposisi yang tidak dapat diverifikasi atau yang tidak dapat difalsifikasi., tetapi karena hukum itu ada karena termuat dalam perundang-undangan apakah dipercaya atau tidak. Hukum harus dicantumkan dalam undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya.

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapan yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa focus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiolgi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.

Lebih jauh, pandangan dan pendapat dari mazhab positivisme ini dapat ditelusuri dari pendapat dan pandangan dari para penganut terpenting dari mazhab ini antara lain John Austin, seorang ahli hukum yang berkebangsaan Inggeris yang mewakili pandangan positivis dari kelompok penganut sistem hukum Common Law dan Hans Kelsen, seorang ahli hukum yang berkebangsaan Jerman yang mewakili pandangan positivis dari kelompok penganut sistem hukum Eropa Kontinental.

Menurut John Austin (seperti dikutip Achmad Ali, Ibid, hlm. 267), hukum adalah perintah kaum yang berdaulat. Ilmu hukum berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas disebut demikian. Pendapat Austin sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai kedaulatan negara yang memiliki dua sisi yaitu sisi eksternal dalam bentuk hukum internasional dan sisi internal dalam bentuk hukum positif. Kedaulatan negara menuntut ketaatan dari penduduk warga negara. Lebih lanjut menurut Austin, ketaatan ini berbeda dengan ketaatan seseorang karena ancaman senjata. Ketaatan warga negara terhadap kedaulatan negara didasarkan pada legitimasi. Menurut pandangan Austin (Lili Rasyidi, 2001, : 58), hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system). Hukum dipisahkan secara tegas dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk. Ada empat unsur hukum yaitu adanya perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Ketentuan yang tidak memenuhi ke empat unsur ini tidak dapat dikatan sebagai positive law.

Selanjutnya Lili Rasyidi (Ibid, : 59-60) menyimpulkan pokok-pokok ajaran Analytical Jurisprudence dari Austin, yaitu :

  1. Ajarannya tidak berkaitan dengan soal atau penilain baik dan buruk, sebab peniliain terbeut berada di luar hukum;
  2. Walau diakui adanya hukum moral yang berpengaruh terhadap masyarakat, namun secara yuridis tidak penting bagi hukum.
  3. Pandangannya bertolak belakang dengan baik penganut hukum alam maupun mazhab sejarah;
  4. Hakekat dari hukum adalah perintah. Semua hukum positif adalah perintah dari yang berdaulat/penguasa.
  5. Kedaulatan adalah hal di luar hukum, yaitu berada pada dunia politik atau sosiologi karenanya tidak perlu dipersoalkan sebab dianggap sebagai sesuatu yang telah ada dalam kenyataan;
  6. Ajaran Austin kurang/tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari kalangan penganut sistem hukum Eropa Kontinental, Hans Kelsen yang dikenal dengan jaran hukum murninya selalu digolongkan sebagai penganut aliran positivisme ini. Ada dua teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang perlu diketengahkan ( Ibid. : 60). Pertama, ajarannya tentang hukum yang bersifat murni dan kedua, berasal dari muridnya Adolf Merkl yaitu stufenbau des recht yang mengutamakan tentang adanya hierarkis daripada perundang-undangan. Inti ajaran hukum murni Hans Kelsen (Ibid. : 61) adalah bahwa hukum itu harus dipisahkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya. Dengan demikian Kelsen tidak memberikan tempat bagi betrlakunya hukum alam. Hukum merupakan sollen yuridis semata-mata yang terlepas dari das sein / kenyataan sosial.

Sedangkan ajaran stufentheorie berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hierarkis dari hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Sebagai ketentuan yang paling tanggi adalah Grundnorm atau norma dasar yang bersifat hipotetis. Ketentuan yang lebih rendah adalah lebih konkrit daripada ketentuan yang lebih tinggi. Ajaran murni tentang hukum adalah suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan hukum yang senyatanya itu, yaitu apakah hukum yang senyatanya itu adil atau tidak adil.

Selanjutnya Prof. H.L.A. Hart (seperti dikutip oleh Lili Rasyidi, Ibid. : 57), menguraikan tentang ciri-ciri positivisme pada ilmu hukum dewasa ini sebagai berikut:

  • – Pengertian bahwa hukum adalah perintah dari manusia (command of human being);
  • – Pengertian bahwa tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum (law) dan moral atau hukum sebagaimana yang berlaku/ada dan hukum yang sebenarnya;
  • – Pengertian bahwa analisis konsepsi hukum adalah :
  • 1. mempunyai arti penting,
  • 2. harus dibedakan dari penyelidikan :

a. historis mengenai sebab-musabab dan sumber-sumber hukum,

b. sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan

c. penyelidikan hukum secara kritis atau penilain, baik yang berdasarkan moral, tujuan sosial, fungsi hukum dan lain-lainnya.

– Pengertian bahwa sitem hukum adalah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup dalam mana keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik dan ukuran-ukuran moral;

– Pengertian bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau dipertahankan sebagai pernyataan kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi-argumentasi rasional, pembuktian atau percobaan.

Dengan demikian kita dapat pula mengatakan, karena negara adalah ekspresi atau merupakan forum kekuatan-kekuatan politik yang ada didalam masyarakat, maka hukum adalah hasil sebagian pembentukan keputusan yang diambil dengan cara yang tidak langsung oleh penguasa. Penguasa mempunyai tugas untuk mengatur dengan cara-cara umum untuk mengatasi problema-problema kemasyarakatan yang serba luas dan rumit, pengaturan ini merupakan obyek proses pengambilan keputusan politik, yang dituangkan kedalam aturan-aturan, yang secara formal diundangkan. Jadi dengan demikian hukum adalah hasil resmi pembentukan keputusan politik (Ibid, : 93).
III. Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

A. Peranan Struktur dan Infrastruktur Politik

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergangtung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya (Daniel S. Lev, 1990 : xii).

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.

Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan (Lihat Mieke Komar at. al, 2002 : 91).

Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata “process” dan kata “institutions,” dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik yang sangat dpengarhi oleh kekuata-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan (M.Kusnadi, SH., 2000 : 118). Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan- kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Dengan demikian dapatlah disimpilkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu.

Seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu bahwa teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional (Lili Rasjidi, SH., 2003 : 181). Demikian pula dalam praktek hukum pun di tengah masyarakat, pengaruh aliran poisitvis adalah sangat dominan. Apa yang disebut hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, di luar itu, dianggap bukan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Nilai-nilai dan norma di luar undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh undang-undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undang yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut.

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan checks and balances, seperti yang dianut Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem “checks and balances”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik dari instutusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan gugatan terhadap institusi negara tersebut. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan melalui pembentukan undang-undang maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkmah Konstitusi dan dalam hal segala produk hukum dari institusi politik lainnya dibawah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung.

B. Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Pembentukan Hukum

Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-instusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmuan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Bahkan UU. R.I. No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan, dalam Bab. X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53 : “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.”

Kenyataan di atas menunjukan bahwa pengarh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi disegala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Dalam kasus ini, mengingatkan kita kepada apa yang diutarakan oleh pakar filsafat publik Walter Lippmann, bahwa opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master pembuat keputusan yang berbahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup mati (Walter Lippmann, 1999 : 21).

Kenyataan yang perlu disadari, bahwa intensnya pengaruh tuntutan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya keputusan-keputusan hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa keadilan dan ketertiban masyarakat tidak terpenuhi atau terganggu Karena rasa ketidakadilan dan terganggunya ketertiban umum akan memicu efek opini yang bergulir seperti bola salju yang semakin besar dan membahayakan jika tidak mendapat salurannya melalui suatu kebijakan produk hukum atau keputusan yang memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Satu catatan penting yang perlu dikemukakan disini untuk menjadi perhatian para lawmaker adalah apa yang menjadi keprihatinan Walter Lippmann, yaitu :”Kalu opini umum sampai mendomonasi pemerintah, maka disanalah terdapat suatu penyelewengan yang mematikan, penyelewengan ini menimbulkan kelemahan, yang hampir menyerupai kelumpuhan, dan bukan kemampuan untuk memerintah (Ibid, : 15). Karena itu perlu menjadi catatan bagi para pembentuk hukum adalah penting memperhatikan suara dari kelompok masyarakat yang mayoritas yang tidak punya akses untuk mempengaruhi opini publik, tidak punya akses untuk mempengaruhi kebijakan politik. Disnilah peranan para wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme demokrasi yang ada dalam struktur maupun infrastruktur politik untuk menjaga kepentingan mayoritas rakyat, dan memahami betul norma-norma, kaidah-kaidah, kepentingan dan kebutuhan rakyat agar nilai-nilai itu menjadi hukum positif.

C. Sistem Politik Indonesia

Untuk memahami lebih jauh tentang mekanisme pembentukan hukum di Indonesia, perlu dipahami sistem politik yang dianut. Sistem politik mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan bagaimana meknaisme pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara itu dilakukan. Inilah dua hal penting dalam mengenai sistem politik yang terkait dengan pembentukan hukum.

Beberapa prinsip penting dalam sistem politik Indonesia yang terkait dengan uraian ini adalah sistem yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip konstitusional serta prinsip demokrasi. Ketiga prinsip ini saling terkait dan saling mendukung, kehilangan salah satu prinsip saja akan mengakibatkan pincangnya sistem politik ideal yang dianut. Prinsip negara hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu pemisahan kekuasaan  – check and balances – prinsip due process of law, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip konstitusional mengharuskan setiap lembaga-lembaga negara pelaksana kekuasaan negara bergerak hanya dalam koridor yang diatur konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi.

Dengan prinsip demokrasi partisipasi publik/rakyat berjalan dengan baik dalam segala bidang, baik pada proses pengisian jabatan-jabatan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik itu. Karena itu demokrasi juga membutuhkan transparansi (keterbukaan informasi), jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan mekanisme yang disepakati bersama.

Dengan sistem politik yang demikianlah berbagai produk politik yang berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan dilahirkan. Dalam kerangka paradigmatik yang demikianlah produk politik sebagai sumber hukum sekaligus sebagai sumber kekuatan mengikatnya hukum diharapkan – sebagaimana yang dianut aliran positivis – mengakomodir segala kepentingan dari berbagai lapirsan masyarakat, nilai-nilai moral dan etik yang diterima umum oleh masyarakat. Sehingga apa yang dimaksud dengan hukum adalah apa yang ada dalam perundang-undangan yang telah disahkan oleh institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu. Nilai-nilai moral dan etik dianggap telah termuat dalam perundang-undangan itu karena telah melalui proses partisipasi rakyat dan pemahaman atas suara rakyat. Dalam hal produk itu dianggap melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang mendasar yang dihirmati oleh masyarakat dan merugikan hak-hak rakyat yang dijamin konstitusi, maka rakyat dapat menggugat negara (institusi) tersebut untuk mebatalkan peraturan yang telah dikeluarkannya dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian nilai moral dan etik, kepentingan-kentingan rakyat yang ada dalam kenyataan-kenyataan sosial tetap menjadi hukum yang dicita-citakan yang akan selalui mengontrol dan melahirkan hukum positif yang baru melalui proses perubahan, koreksi dan pembentukan perundangan-undangan yang baru.

IV. Kesimpulan

  1. Memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataanya tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum. Dari uraian pada bagian terdahulu, tidak diragukan lagi bahwa apa yang dipahami sebagai hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme dalam ilmu hukum yang memandang hukum itu terbatas pada apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau yang dimungkinkan berlakunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan aliran ini akan terus mengokohkan dirinya dalam perkembagan sistem hukum Indonesia ke depan. Adapun nilai-nilai moral dan etika serta kepentingan rakyat dalam kenyataan-kenyataan sosial di masyarakat hanya sebagai pendorong untuk terbentuknya hukum yang baru melalui perubahan, koreksi serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.
  2. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hukum adat dengan bentuknya yang pada umumnya tidak tertulis, yang sifatnya religio magis, komun, kontan dan konkrit (visual), sebagai hukum asli Indonesia semakin tergeser digantikan oleh paham positivis. Menurut Penulis, berbagai masalah kekecewaan pada penegakan hukum serta kekecewaan pada aturan hukum sebagian besarnya diakibatkan oleh situasi bergesernya pemahaman terhadap hukum tersebut serta proses pembentukan hukum dan putusan-putusan hukum yang tidak demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

  • 1. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. II, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 2002.
  • 2. Daniel S. Lev, Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Cet I, LP3S, Jakarta, 1990.
  • 3. Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. ke VIII, PT Citra Adtya Bakti, Bandung 2001.
  • 4. —————————–, Pengantar Filsafat Hukum, Cet. III, CV Mandar Maju, Bandung, 2002.
  • 5. Bushar Muhammad, Asas_Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Cet. ke 4, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
  • 6. Fletcher, George P, Basic Concepts of Legal Thougt, Oxford University Press, New York, 1996.
  • 7. Mieke Komar, at al., Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM, Alumni, Bandung, 1999.
  • 8. Otje Salman, Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
  • 9. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. ke 27, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
  • 10. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cet. I, Konstitusi Press, 2005.
  • 11. Lippman, Walter. Filsafat Publik, Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul ” The Publik Philosophy, oleh A. Rahman Zainuddin, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1999

PROBLEMATIKA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Cetak PDF

Artikel sebelumnya:

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Oleh Ajarotni Nasution, S.H.,M.H.[1]

PENDAHULUAN

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia merupakan suatu kekayaan bangsa. Kondisi ini, di satu sisi dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali.

Selain itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial. Kondisi seperti ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal. Konflik yang demikian, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Berbagai upaya Penanganan Konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang, seperti dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.

Berdasarkan pemikiran tersebut, setidaknya terdapat tiga alasan pentingnya undang-undang tentang Penanganan Konflik Sosial. Pertama, alasan secara filosofis, yaitu : (a) Jaminan tetap eksisnya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat; (b) Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945; (c) Tanggung jawab negara yang memberikan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan

Kedua, argumentasi secara sosiologis, pembentukan undang-undang tentang Penanganan Konflik Sosial penting karena : (a) Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan Konflik di tengah masyarakat; (b) Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan Konflik; (c) Kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan Konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat; (d) Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segresi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum; (e) Penanganan Konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai; (f) Dalam mengatasi dan menangani berbagai Konflik Sosial, Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan dialogis dan cara damai.

Ketiga, argumentasi secara yuridis tentang perlunya pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah peraturan perundang-undangan tentang penanganan konflik yang masih bersifat sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan.

Bertolak dari alasan-alasan tersebut di atas, DPR berinisiatif menyusun RUU tentang Penanganan Konflik Sosial. Setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya DPR dan Pemerintah menyetujui RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS) disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tanggal 11 April 2012 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2012 Presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Berikut ini akan dipapakan, bagaimana arah dan jangkauan pangaturan serta apa saja yang menjadi ruang lingkup materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada bhineka tunggal ika, keadilan, esetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan.

Tujuan Penanganan Konflik Sosial, menurut Pasal 3 undang-undang ini, adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota dan/atau propinsi; sengketa sumber daya alam antarmasyasrakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha, dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial memuat 62 pasal yang mengatur Penanganan Konflik Sosial melalui tiga tahapan. Mulai dari pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Pencegahan Konflik

Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Dalam hal terjadi konflik sosial, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, dapat melakukan beberapa upaya, yaitu memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi Konflik, dan membangun sistem peringatan dini

Dalam rangka memelihara kondisi damai dalam masyarakat, Pasal 7 mewajibkan setiap orang untuk (a) mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; (b) menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain; (c) mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya; (d) mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; (e) mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggalikaan; dan/atau (f) menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Hasil penyelesaian perselisihan secara damai harus dihormati, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkonflik. Hasil musyawarah mufakat dimaksud mengikat para pihak.

Kemudian untuk Meredam Potensi Konflik, Pasal 9 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan cara (a) melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; (b) menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; (c) melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik; (d) mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat; (e) menegakkan hukum tanpa diskriminasi; (f) membangun karakter bangsa; (g) melestarikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan (h) menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Membangun Sistem Peringatan Dini melalui media komunikasi dengan maksud untuk mencegah: (a) Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau (b) perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik. Sistem peringatan dini ini dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat. Demikian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam rangka Membangun Sistem Peringatan Dini, Pasal 11 menugaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan (a) penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik; (b) penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat; (c) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (d) peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan (e) penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghentian Konflik Sosial

Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Apabila apabila telah terjadi Konflik, Pasal 12 menegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menghentikannya melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan Status Keadaan Konflik, tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban, serta bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Jika kekerasan fisik yang ditempuh pemerintah, penyelesaikan Konflik harus dikoordinasikan dan dikendalikan Polri, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penetapan Status Keadaan Konflik, menurut Pasal 14, dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan. Artinya Jika kondisi di mana eskalasi konflik makin meningkat dan resiko makin meluas karena terbatasnya jumlah personil dan peralatan Polri serta terganggunya kegiatan administrasi pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Penetapan Status Keadaan Konflik berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Apabila terjadi eskalasi politik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD menetapkan Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota. Bupati/walikota bertanggung jawab dan wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota mengawasi pelaksanaan penanganan konflik selama Status Keadaan Konflik.

Lalu, apabila terjadi eskalasi konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa kabupaten/kota dalam suatu provinsi dan memiliki dampak pada tingkat provinsi, gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi menetapkan Status Keadaan Konflik skala provinsi. Gubernur bertanggung jawab dan wajib melaporkan perkembangan penanganan kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan atau menteri terkait serta tembusan kepada DPRD Provinsi. DPRD provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama Status Keadaan Konflik.

Kemudian, apabila terjadi eskalasi konflik mencakup suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa provinsi dan memiliki dampak secara nasional, Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR menetapkan Status Keadaan Konflik skala nasional. Presiden bertanggung jawab atas penanganan atas penanganan Konflik nasional. Dalam melakasanakan tangung jawabnya, Presiden dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum dan keamanan sebagai koordinatir dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait. Dalam penanganan status Kedaan Konflik skala nasional, Presiden menyampaikan perkembangan penanganan Status Keadaan Konflik kepada DPR. DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik skala nasional.

Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, provinsi dan nasional, bupati/walikota, gubernur dan Presiden untuk melakukan (a) pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu; (b) pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu; (c) penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan (d) pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

Terkait dengan Tindakan Darurat Penyelamatan dan Perlindungan Korban, Pasal 32 menugaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ujntuk melakukan tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Tindakan darurat dimaksud meliputi: (a) penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat; (b) pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik; (c) pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; (d) pelindungan terhadap kelompok rentan; (e) upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik; (f) penyelamatan sarana dan prasarana vital; (g) penegakan hukum; (h) pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan (i) penyelamatan harta benda korban Konflik.

Mengenai bantuan TNI, Pasal 33 menegaskan, apabila dalam status keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/walikota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah. Kemudian untuk skala provinsi, gubernur meminta bantuan penggunaan TNI kepada pemerintah. Sedangkan untuk skala nasional, pengerahan TNI dilakukan dengan lebih dulu dilakukan konsultasi oleh presiden kepada DPR. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI dikoordinasikan oleh Polri.

Menurut undang-undang ini, kekuatan TNI baru bisa dikerahkan dalam penyelesaian konflik sosial jika ada ijin langsung dari pemerintah, dalam hal ini diartikan kepada Presiden dan DPR. Rumusan ini sejalan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan pelibatan TNI harus atas perintah Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.

Undang-undang ini menentukan, TNI tetap dilibatkan dalam penanganan konflik karena penanganan konflik jadi salah satu tugas pokok TNI. Pelibatan TNI juga diperlukan untuk memperkuat kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berbunyi, “Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan. Pasal 3 menentukan, “Tentara Profesional, yaitu tentaran yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Kemudian, Pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Apapun namanya, dilibatkannya TNI dalam penanganan konflik sosial itu merupakan bagian dari tugas pokok TNI yang diatur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adanya pihak-pihak maupun LSM yang mencurigai dilibatkannya TNI dalam penanganan konflik sosial, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan kecurigaan yang sangat berlebihan. Mengapa? Karena TNI merupakan alat negara yang jelas-jelas mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Jadi konflik sosial yang mungkin muncul di suatu daerah di Indonesia penting untuk melibatkan TNI guna mengamankan, menertibkan dan juga mendamaikan konflik yang timbul di suatu daerah di Indonesia. Intinya diikutsertakan TNI dalam penanganan konflik sosial adalah demi untuk persatuan, perdamaian dan keutuhan NKRI

Penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI berakhir apabila telah dilakukan pencabutan penetapan status keadaan konflik. Atau berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik. Demikian Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ini menyebutkan.

Pemulihan Pascakonflik

Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pasal 33 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi.

Menurut ketentuan Pasal 37, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi, dan/atau pemaafan. Rekonsilias dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Pelaksanaan rehabilitasi dimaksud meliputi: (a) pemulihan psikologis korban Konflik dan pelindungan kelompok rentan; (b) pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban; (c) perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian; (d) penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat; (e) penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat; (f) pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan; (g) pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; (h) pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;

(i) peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan (i) pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Pasal 39 menugaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Pelaksanaan rekonstruksi dimaksud meliputi: (a) pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik; (b) pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian; (c) perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik; (d) perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; (e) perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; (f) perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK

Kelembagaan penyelesaian Konflik, menurut Pasal 40, terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Pasal 41 menentukan bahwa Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya. Penyelesaian Konflik melalui mekanisme ini difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial. Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme ini memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik. Apabila penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial, menurut Pasal 42, merupakan lembaga penyelesaian Konflik yang bersifat ad hoc dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal: (a) tidak ada Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik; (b)   tidak berfungsinya Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik; (c) tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; (d) tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; dan (e) telah ditetapkannya Status Keadaan Konflik.

Adapun Tugas Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas menyelesaikan Konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian Konflik melalui musyawarah untuk mufakat mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik. Dalam hal penyelesaian Konflik) tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi: (a) pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya Konflik; (b) pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pelindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik; (e) perumusan kesepakatan yang telah dicapai; (f) penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi; (g) penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi dan Pemulihan Pascakonflik; dan (h) penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada DPR/DPRD.

Pasal 45 menentukan Pembentukan, Penetapan, dan Pembubaran Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial dilakukan melalui mekanisme: (a) pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota; (b) pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala provinsi dilakukan oleh gubernur; dan/atau (c) pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala nasional diusulkan oleh menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden.

Jika keadaan Konflik skala kabupaten/kota meningkat menjadi keadaan Konflik skala provinsi, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota tidak dengan sendirinya dibubarkan. Demikian juga apabila keadaan Konflik skala provinsi meningkat menjadi keadaan Konflik skala nasional, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota dan provinsi tidak dengan sendirinya dibubarkan.

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berakhir apabila: (a) Konflik telah diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat; atau (b) penyelesaian Konflik diajukan oleh pihak yang berkonflik melalui pengadilan. Penyelesaian Konflik selama proses di pengadilan difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Fasilitasi dimaksud mencakup pemantauan, pengendalian, dan pengamanan terhadap pihak yang berkonflik tanpa intervensi terhadap proses peradilan.

Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terdiri atas: (a) bupati/wali kota; (b) ketua DPRD kabupaten/kota; (c) instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan; (e) kepala kepolisian resor; (f) komandan distrik militer/komandan satuan unsur TNI; dan (g) kepala kejaksaan negeri. Unsur masyarakat terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian, dan wakil pihak yang berkonflik.

Lalu, Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial provinsi terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat terdiri atas: (a) gubernur; (b) ketua DPRD provinsi; (c) instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan; (d) kepala kepolisian daerah; (e) panglima daerah militer/komandan satuan unsur TNI; (f) kepala kejaksaan tinggi; dan (g) unsur Pemerintah Daerah pada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.

Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian, dan wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.

Kemudian, Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat terdiri atas: (a) kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan; (b) koordinasi urusan kesejahteraan rakyat; (c) urusan dalam negeri; (d) urusan pertahanan; (e) kementerian yang membidangi urusan keuangan negara; (f) kementerian yang membidangi urusan kesehatan; (g) kementerian yang membidangi urusan sosial; (h) kementerian yang membidangi urusan agama; (i) Polri; (j) TNI; (k) Kejaksaan Agung; (l) Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (m) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; (n) unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi yang berkonflik; dan (o) instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Unsur masyarakat terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian, wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi, dan lembaga masyarakat lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.Penetapan unsur masyarakat dalam keanggotaan Satuan Tugas skala kabupaten/kota, provinsi dan nasional harus mempertimbangkan ketokohan, integritas, dan moralitas dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENDANAAN

Pasal 52 – Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengananan Konflik Sosial, menetapkan peran serta masyarakat dan pendanaan. Undang-undang ini menentukan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan Konflik berupa pembiayaan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban Konflik, dan/atau bantuan tenaga dan pikiran.

Kemudian mengenai pendanaan Penanganan Konflik yang digunakan untuk Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang dapat dipakai sewaktu-waktu secara langsung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dana siap pakai ini bersumber dari dana bagian anggaran bendahara umum negara.

Pemerintah mengalokasikan dana pascakonflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Lalu Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pascakonflik melalui APBD. Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang terjadi di daerah.

Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami konflik dan memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan dapat mengajukan permintaan dana pascakonflik kepada Pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik beserta rencana anggaran biaya. Pengajuan dana pascakonflik oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.

Pasal 61 Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini paling lambat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Undang-undang ini mendelegasikan kepada pemerintah untuk membuat 4 (empat) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan mengenai tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan kekuatan TNI, peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik, dan perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan Penanganan Konflik.

PENUTUP

Bangsa Indonesia telah memiliki pegangan dalam Penanganan Konflik Sosial sejak Presiden menandatangani Undang-Undang 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada 10 Mei 2012. Undang-undang ini memuat 62 pasal yang mengatur tentang penanganan konflik sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan. Yakni pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Dalam UU itu disebutkan pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat, dan membangun sistem peringatan dini untuk mencegah konflik atau perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik melalui media komunikasi. Dalam hal konflik telah terjadi, penghentian bisa dilakukan dengan penggunaan tindakan kekerasan fisik; penetapan status keadaan konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Namun, undang-undang ini juga menegaskan, dalam hal dilakukan tindakan kekerasan fisik, harus dikoordinasikan dan dikendalikan Polri; melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat; dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengenai bantuan TNI, ditegaskan dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati/walikota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah. Sedangkan untuk skala provinsi, gubernur meminta bantuan penggunaan TNI kepada Pemerintah. Untuk skala nasional pengerahan TNI dilakukan dengan lebih dulu dilakukan konsultasi oleh Presiden kepada DPR.

Dengan adanya Undang-Undang Tentang Penanganan Konflik Sosial ini akan semakin menjamin kepada masyarakat Indonesia rasa aman, persatuan, perdamaian, dan yang pasti keutuhan wilayah NKRI diatas segalanya.

[1] Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik HAM, Balitbang HAM, Kemkumhan RI

 

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Politik Konflik Perundang-Undangan Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,223,246 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: