11
Jan
17

Kenegarawanan : POLITIK KENEGARABANGSAAN PANCASILA INDONESIA

bendera-640x398
Suara Warga 11Jan17 :

POLITIK KENEGARABANGSAAN PANCASILA INDONESIA

Memperhatikan Politik Kokohkan Performa Indonesia‎ 1 Januari 2017 sebagaimana

http://sinarharapan.net/2017/01/politik-kokohkan-performa-indonesia/

maka Politik Kenegarabangsaan Pancasila Indonesia mantap bilamana bersandarkan
doktrin/pakem Pusaka Bangsa Indonesia :
Sebagai salah satu faktor Pusaka Bangsa Indonesia, UUD 1945 yang terpadu dengan sila-sila Pancasila per amanat Pembukaan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia 75 Th 1959] adalah Konstitusi Pro Pancasila yang de jure sampai kini belum/tidak pernah secara legal formal dinyatakan dicabut sehingga seharusnya masih berlaku dan dipanuti bersama.
Dibandingkan UUD Reformasi produk dari Amandemen 1999-2002 yang de jure tidak terpadu dengan sila-sila Pancasila karena terpisah dengan Pembukaan UUD 1945 [Lembaran Negara Republik Indonesia 11-14 Th 2006] maka Konstitusi Pro Pancasila UUD 1945 itu lebih Pro Aksi2 Pemantapan Pancasila per pencanangan Presiden RI di Hari Bela Negara 19 Desember 2016 :
Oleh karena itulah dalam rangka optimasi kondusifitas bernegarabangsa, mari segera bersama kita refungsikan UUD 1945 yang Konstitusi Pro Pancasila itu dalam kiprah keseharian kita sekarang juga oleh seluruh rakyat NKRI. Apalagi Politik Konstitusi *Kesejahteraan Sosial Bab XIV UUD 1945* memang lebih mantap dikiprahkan daripada Politik Konstitusi *Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Bab XIV UUD Reformasi 1999-2002* yang termaknai dualistik bahkan bias.
Hal ini strategik ditimbang bersama, karena terbukti kini fakta empiris bahwa indeks Gini Ratio 0,32 diawal era Reformasi justru meningkat buruk jadi 0,41 pada tahun 2015 berikut juga indeks penguasaan lahan 0,67 yang menunjukkan hanya segelintir orang menguasai lahan, sedangkan penguasaan properti, terutama di wilayah Jabodetabek indeksnya makin parah yaitu mencapai 0,87 yang artinya 1% penduduk Jabodetabek menguasai properti 87%. Inilah pertanda nyata ketimpangan otentik, yg sebenarnya mengkudeta sila ke-2 dan ke-5 Pancasila yang masing2 representasi kata *ADIL*‎ yang kemudian berdampak buruk bagi sila ke-3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.


Semua data2 tersebut menunjukkan bahwa sejak angin Reformasi bergulir pada 1998 hingga sekarang, daya rekat identitas makin luntur, bertalian makin congkaknya diimpor identitas dan ideologi bangsa lain. Impor ideologi liberalisme terutama dari Barat dan masuknya ideologi trans-nasional Timur Tengah yg mengimpor *tiket instan masuk sorga*, membuat kita semakin jadi limbung. Beriringan dengan itu dirasakan bahwa ketimpangan dan kesenjangan semakin mendapat lahan empuk untuk tumbuh dan terus berkecambah. Sehingga hanya satu tekad : *kembali pada identitas kita, Jatidiri Bangsa yakni Pancasila*.

Merujuk amanat Bung Karno *Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri* maka sudah saatnya kini seluruh anak bangsa berkiprah mengisi Indonesia Merdeka dengan selalu mengutamakan Keadilan demi Persatuan Indonesia yang berorientasi bagi aksi2 pemantapan Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia termaksud diatas demi upaya2 Bela Negara antara lain perjuangan bagi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional diatas 5% dengan penurunan Gini Ratio sebagai cerminan bagi Politik Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang berKeadilan.

‎Jakarta, 11 Januari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the XL network.

Politik Kenegarabangsaan Pancasila Indonesia

Suara Publik RABU, 11 JANUARI 2017 , 10:25:00 WIB |

SEBAGAI salah satu faktor Pusaka Bangsa Indonesia, UUD 1945 yang terpadu dengan sila-sila Pancasila per amanat Pembukaan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia 75 Th 1959] adalah Konstitusi Pro Pancasila yang de jure sampai kini belum/tidak pernah secara legal formal dinyatakan dicabut sehingga seharusnya masih berlaku dan dipanuti bersama.

Dibandingkan UUD Reformasi produk dari Amandemen 1999-2002 yang de jure tidak terpadu dengan sila-sila Pancasila karena terpisah dengan Pembukaan UUD 1945 [Lembaran Negara Republik Indonesia 11-14 Th 2006] maka Konstitusi Pro Pancasila UUD 1945 itu lebih Pro Aksi-aksi Pemantapan Pancasila per pencanangan Presiden RI di Hari Bela Negara 19 Desember 2016.

Oleh karena itulah dalam rangka optimasi kondusifitas bernegarabangsa, mari segera bersama kita refungsikan UUD 1945 yang Konstitusi Pro Pancasila itu dalam kiprah keseharian kita sekarang juga oleh seluruh rakyat NKRI. Apalagi Politik Konstitusi Kesejahteraan Sosial Bab XIV UUD 1945 memang lebih mantap dikiprahkan daripada Politik Konstitusi Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Bab XIV UUD Reformasi 1999-2002 yang termaknai dualistik bahkan bias.

Hal ini strategik ditimbang bersama, karena terbukti kini fakta empiris bahwa indeks Gini Ratio 0,32 di awal era Reformasi justru meningkat buruk jadi 0,41 pada tahun 2015 berikut juga indeks penguasaan lahan 0,67 yang menunjukkan hanya segelintir orang menguasai lahan, sedangkan penguasaan properti, terutama di wilayah Jabodetabek indeksnya makin parah yaitu mencapai 0,87 yang artinya 1 persen penduduk Jabodetabek menguasai properti 87 persen. Inilah pertanda nyata ketimpangan otentik, yang sebenarnya mengkudeta sila ke-2 dan ke-5 Pancasila yang masing-masing representasi kata “adil” yang kemudian berdampak buruk bagi sila ke-3 Pancasila yaitu, Persatuan Indonesia.

Semua data-data tersebut menunjukkan bahwa sejak angin Reformasi bergulir pada 1998 hingga sekarang, daya rekat identitas makin luntur, bertalian makin congkaknya diimpor identitas dan ideologi bangsa lain. Impor ideologi liberalisme terutama dari Barat dan masuknya ideologi trans-nasional Timur Tengah yang mengimpor “tiket instan masuk sorga”, membuat kita semakin jadi limbung. Beriringan dengan itu dirasakan bahwa ketimpangan dan kesenjangan semakin mendapat lahan empuk untuk tumbuh dan terus berkecambah. Sehingga hanya satu tekad: kembali pada identitas kita, Jatidiri Bangsa yakni Pancasila.

Merujuk amanat Bung Karno, “perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”, maka sudah saatnya kini seluruh anak bangsa berkiprah mengisi Indonesia Merdeka dengan selalu mengutamakan Keadilan demi Persatuan Indonesia yang berorientasi bagi aksi-aksi pemantapan Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia termaksud di atas demi upaya-upaya Bela Negara antara lain perjuangan bagi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen dengan penurunan gini ratio sebagai cerminan bagi Politik Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang berKeadilan. [***]

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia | News.BeritaLima.com

fkpmkedungdoro.blogspot.com › Nasional › Suara Pempaca

Pembudayaan ikhwal Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia ini amunisi … rasa kegotongroyongan aspirasi bersikap dan berkiprah kenegarabangsaan …

Jatim Park Group Mulai Rasakan Efek Promosi “Wonderful Indonesia”. Jatim26 …. Selengkapnya. <i>Politik Kenegarabangsaan Pancasila Indonesia</i> …

Kenegarawanan : Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia | Jakarta …

Feb 14, 2014 – Pembudayaan ikhwal Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia ini … berkiprah kenegarabangsaan terbaik diantara ke 7 (tujuh) Lembaga …

Jun 2, 2016 – DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA akan di gelar pada 1 JUNI 2016 … serta Publik Kenegarabangsaan Pembela Indonesia lainnya.

Dec 16, 2016 – Politik Kepeloporan Pejoang45 Indonesia December 12, 2016 ilustrasi … dalam konteks kenegarabangsaan terkini, diharapkan kebersamaan dan … PANCASILA dapat utuh terstruktural konstitusional sebagai politik hukum …

May 17, 2016 – Pada catatan sejarah, Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari … Politik Roh Indonesia Merdeka 45 (PRIMER45) … mesin-mesin kemasyarakatan, kenegarabangsaan dan kepemerintahan NKRI,.

PANCASILA DALAM SISTEM IDEOLOGI POLITIK INDONESIA by …

https://prezi.com/…/pancasila-dalam-sistem-ideologi-politikindone

Dec 27, 2015 – Anita Dewi (52015002) – Cika Nur Atikah (52314743) – Mochammad Rizky Pratama (52015029) – William Andreas Tanuwijaya (52015018)

Liberalisme Barat dan Transnasional Timur Tengah Picu Indonesia …

nusantaranews.co/liberalisme-barat-dan-transnasional-timur-tengah…

1 hour ago – Amankan Pancasila, Selamatkan NKRI dari Paham Liberalisme dan Paham Khilafah. … CO – Dalam rangka optimasi kondusifitas kenegarabangsaan, … Menurutnya politik konstitusi ‘Kesejahteraan Sosial Bab XIV UUD …

 bela-pancasila-300x350
Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : POLITIK KENEGARABANGSAAN PANCASILA INDONESIA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,223,246 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: