02
Jan
17

Kenegarawanan : Politik Kokohkan Performa Indonesia

Politik Kokohkan Performa Indonesia

ilustrasi /ist

SHNet – Indikator Performa Indonesia (IPI) terkini dari 5 negara ASEAN kecuali Singapore adalah a.l.
1) GDP Nominal USD 862 Miliar (No 1),
2) GDP/Kapita USD 3.346 (No 3),
3) GDP/Kapita PPP USD 11.035 (No 3),
4) GDP Growth 4,8% (No 4),
5) Tingkat Kemiskinan 11,1% (No 2),
6) Rasio Gini 0,41% (No 3),
7) Tingkat Pengangguran 6,2% (No 1),
8) Nilai Ekspor USD 181 Miliar (No 3),
9) Populasi 258 Juta (No 1).

Sehingga adanya niatan Politik Bisnis Ekspansif 2017 untuk IPI lebih baik maka menurut Strategi Ketahanan Bangsa adalah perlu imbangan konsolidasi berupa terapi‎ terpadu Bina Trisakti PANCASILA (BTP) diseluruh negeri mencakupi moda Politik PANCASILA Berdaulat, Ekonomi PANCASILA Berkemandirian dan Budaya PANCASILA Berkepribadian agar Indonesia Kokoh mampu melewati masa2 Bonus Demografi 2025-2045 menuju kearah Indonesia Berjaya 2045 sejalan dengan
‎[http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/‎]

Keterpaduan pemberdayaan BTP ini penting dikonsolidasikan mengingat situasi dan kondisi Ketahanan Bangsa terkini seperti :

1) bahwa Kehidupan Keagamaan potensial rawan bilamana kiprah sila-1 PANCASILA yakni Ketuhanan Yang Maha Esa tidak senantiasa terjaga harmonis terselenggara oleh segenap umatNya

2) bahwa Kehidupan Ideologis potensial retak bilamana wabah Coruptio (korupsi dalam bahasa Latin) yang artinya orang yang tidak menepati janji, orang brengsek, berkhianat dll lepas kendali, contohnya seperti tindak menonpadukan UUD Reformasi 1999-2002 (LNRI 11-14 Tahun 2006) dengan Pembukaan UUD 1945 yang memuat sila-sila PANCASILA (BRI Th II, 1946 jo LNRI 75 Tahun 1959) sehingga terjadi tindak koruptif yang potensial terduga khianati Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945;

‎3) bahwa Kehidupan Politik potensial resah tersebab sila-4 PANCASILA tidak dituruti secara murni dan konsekwen misal saat PilPres, PilGub, PilBup, PilWalKot dst;

‎4)‎ bahwa ‎Kehidupan Ekonomi potensial ganas bilamana orientasi pembangunan ekonomi tidak sepenuhnya dijiwai oleh ruh konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran bagi sebesar-besarnya rakyat Indonesia.

bahwa pembangunan ekonomi dianggap masih menyisakan ketimpangan di masyarakat ‎yakni belum inklusif karena menyisakan trilogi ketimpangan, yakni ketimpangan antarindividu, antarwilayah, maupun antarsektor ekonomi;

bahwa kue ekonomi nasional hanya dinikmati oleh segelintir orang yang menempati 20 persen teratas dari struktur piramida ekonomi nasional dan 40 persen kelas menengah;

5) bahwa Kehidupan Sosial Budaya potensial pudar bilamana keberagaman yang menjadi ciri utama Indonesia tidak terkelola dengan baik bahkan dapat berbalik rawan disintegrasi negarabangsa;‎

bahwa tercermin dari Rasio Gini juga kini dianggap masih cukup tinggi, yaitu 0,41 dan 0,6 untuk Rasio Gini penguasaan tanah;

bahwa pembangunan juga kini masih terpusat di pulau2 Jawa dan Sumatera, yang berporsi 81 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, terbanding pulau-pulau lain;

bahwa kekayaan 50 ribu orang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 60 persen aset penduduk Indonesia.

bahwa hanya segelintir orang mendominasi kepemilikan atas jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan dan obligasi pemerintah serta penguasaan tanah;

bahwa sektor pertanian mengalami involusi dan menjadi lumbung kemiskinan, padahal sektor pertanian merupakan lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu sekitar 38 juta orang;

bahwa pembangunan saat ini dinilai lebih cenderung ditopang oleh sektor jasa dan keuangan yang padat modal;

bahwa direkomendasi agar pemerintah memberi perhatian lebih terhadap upaya2 pembenahan sektor pertanian dimulai dari reforma agraria yang pada intinya adalah redistribusi tanah untuk petani;‎

6) bahwa Kehidupan HamKamNas potensial lengah bilamana Ketahanan Bangsa dan Pertahanan Negara tidak diperkokoh dengan a.l. terapkan Konsep NeoGeoPolitik Maritim Indonesia Abad 21

7) bahwa Kehidupan Ekologis potensial gersang bilamana senantiasa tidak berkiprah memakmurkan bumi (mamayu hayuning bawono)

Keutamaan Strategi Ketahanan Bangsa termaksud diatas bijaknya dikiprahkan beriringan dengan kebajikan Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 jo Roh Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 bertumpu pada kepemimpinan, kedaulatan dan kemuliaan PANCASILA 1945.

Jakarta, 1 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia

ist

SHNet – Kepada Yth Pimpinan Penyelenggara Negara,
prakarsa Istana Negara berupa PerPPU tentang Politik Kedaulatan PANCASILA ‎terjudul di atas direkomendasi bermuatan Refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 sekaligus disfungsikan UUD Reformasi 1999-2002 per Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006 tersebab tidak terpadunya dengan Pembukaan UUD 1945 yang bermuatan sila-sila PANCASILA.

Prakarsa diatas diyakini untuk pemantapan keatas yakni bagi kedudukan hukum Daulat Ideologi Negara PANCASILA  secara struktural dan konstitusional berikut perkuat pemantapan kebawah sesuai Politik Benteng PANCASILA 45 :‎

http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/‎

Prakarsa itu sekaligus refleksi bagi peringatan 67 tahun Serah Terima Kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949 di Istana Negara yang menurut logika kenegarawanan PANCASILA adalah juga serangkaian saja dengan kehendak mulia dari Presiden Jokowi “Akan Bentuk Unit Pemantapan PANCASILA‎” sebagaimana pemberitaan :

http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/19/presiden-jokowi-akan-bentuk-unit-pemantapan-pancasila-777879‎

bahkan sejalan dengan pendapat pakar hukum

[http://www.suarakarya.id/2016/12/11/dpr-pancasila-tidak-dapat-diubah-kecuali-makar.html‎]‎  serta ‎senafas juga dengan

Suara Warga 812:‎ Selamat Tinggal Rezim UUD Reformasi sesuai dimaksudkan pada
[www.jakarta45.wordpress.com‎] merujuk berita 15 Desember 2015  :

http://www.teropongsenayan.com/24135-jika-uud-1945-tidak-dikembalikan-ketua-mpr-persilakan-rakyat-duduki-mpr  dan‎

http://www.teropongsenayan.com/24155-ketua-mpr-zulkifli-hasan‎

yang sebenarnya merupakan penegasan sikap politik Ketua MPR Zulkifli Hasan yang bersetuju Kembali Ke UUD 1945.

‎Adapun ajuan PerPPU diatas mengingat pula Landasan Perjuangan Organisasi Angkatan 45  yakni “cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945″[Pasal-2 KepPres No 50/1984] yang diharapkan menutup tahun 2016 dan membuka tahun 2017 dengan bijak bertujuan TRISAKTI PANCASILA (Politik PANCASILA Berdaulat, Ekonomi PANCASILA Berkemandirian dan Budaya PANCASILA Berkepribadian) agar lebih mampu bekerja optimal sedemikian rupa bagi maksud-tmaksud peningkatan kebahagiaan masyarakat dan negarabangsa Indonesia baik per Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia [Biro Pusat Statistik] dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto [Perhimpunan Bangsa Bangsa] serta menjaga keutuhan Pusaka Bangsa Indonesia
[‎www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/]

Semoga prakarsa Istana Negara dimaksud diatas jadi terobosan aksi damai terbaik bagi Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia sejalan dengan pengkokohan Kedaulatan Indonesia‎.

Jakarta, 27 Desember 2016

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Sikap Intoleran Lebih Berbahaya dari Isu Kebangktian PKI

Ilustrasi / ist

SHNet, JAKARTA  – Dalam beberapa pekan di penghujung tahun 2016, media sosial disuguhkan berita meningkat drastisnya investasi Republik Rakyat Cina (RRC) akan berkolerasi dengan upaya menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan tahun 1966.

PKI dibubarkan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XXV/MPRS/Tahun 1966, karena dituding berada di balik Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang menyebabkan 7 jenderal senior Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dibunuh komplotan Letkol (Inf) Untung Syamsuri, anggota Pasukan Tjakrabirawa.

Kekuatan global pernah bertumpu pada dua ideologi saling bertolak belakang di era Perang Dingin, 1946 – 1991, yakni sosialis dan liberalis. Sosialis dimotori Uni Soviet dan RRC, sedangkan liberalis dimotori Amerika Serikat dengan sekutunya di antaranya Inggris, Australia, Selandia Baru.

Di negara sosialis, kelompok masyarakat boleh mendirikan partai komunis. Sosialis adalah ideologi dan komunis merupakan partai politik. Tapi di negara liberalis, partai komunis sama sekali sangat dilarang, berkat resistensi yang tinggi dari kalangan agamawan.

Untuk memperluas pengaruhnya, kaum liberalis dimotori Amerika Serikat, selalu menghantui masyarakat akan bahaya komunis, seperti di Indonesia yang ditaklukkannya melalui Gerakan 30 September (G30S) 1965 di Jakarta, dalam rangka meningkatkan sikap permusuhannya dengan negara penganut ideologi sosialis.

Tanggal 25 Desember 1991, situasi politik global berubah sangat drastis, ditandai hancurnya Uni Soviet sebagai negara komunis yang menandai berakhirnya Perang Dingin. Kejatuhan Uni Soviet, disambut dengan mabuk kemenangan kaum liberalis global.

Sementara itu, pasca bubarnya Uni Soviet, negara penganut ideologi sosialis, termasuk Federasi Rusia dan RRC, melakukan pembenahan radikal dan mendasar. Kaum sosialis, melakukan banyak modifikasi kebijakan ekonomi dan politik. Di antaranya, ekspansi investasi ekonomi ke luar negeri, tidak lagi disertai intervensi paham komunis.

Negara sosialis belajar dari pengalaman ketika Indonesia yang memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC, 30 Agustus 1967. Dalam melakukan normalisasi diplomatik terhitung 8 Agustus 1990, RRC secara terbuka berjanji tidak mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia.

Di bidang ekonomi, negara sosialis, banyak melakukan adopsi kebijakan yang diterapkan negara liberalis, tapi tidak mendewakan kapitalis, demi pemerataan dan berkeadilan sosial bagi masyarakat.

Sikap politik luar negeri kaum sosialis, mendapat sambutan positif global. Semenjak itu pula, percaturan politik global, sudah tidak lagi berdasarkan latar belakang ideologi liberalis dan sosialis. Negara sosialis bebas berinteraksi dengan negara liberalis, dan demikian pula sebaliknya.

Hasilnya sungguh menakjubkan. Tahun 2005, RRC, sebagai negara sosialis, dinobatkan sebagai negara paling kaya di dunia. Kekayaan RRC, sejalan dengan ekspansi ekonomi melalui aktifitas investasi sejumlah negara yang dulu pernah menjadi musuh bebuyutan.

Per Juni 2016, Amerika Serikat, mantan musuh bebuyutan, ditempatkan sebagai lokasi investasi terbesar RRC di seluruh dunia, yakni US$110 miliar. Investasi terbesar kedua RRC di seluruh dunia, ada di Indonesia, senilai US$22,278 miliar per Februari 2016.

Dalam kondisi seperti inilah, tiba-tiba muncul isu RRC akan membantu menghidupkan kembali PKI gaya baru, seiring meningkat tajamnya investasi negara tirai bambu itu di Indonesia.

Penyebar itu dimaksud, tidak lebih dari upaya sejumlah pihak di dalam negeri yang tidak suka akan kebijakan politik dan ekonomi Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf yang lebih realistis di dalam menghadapi percaturan ekonomi global.

Sementara sebuah negara, bisa maju, apabila regulasi yang diterapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dalam dan luar negeri, dilakukan secara menyeluruh dan mendasar.

Argumentasi sejumlah pihak akan bahaya latens komunis seiring dengan meningkatnya investasi RRC di Indonesia, dengan belajar dari pengalaman ulah PKI sebagai dalang G30S 1965, semata-mata memanfaatkan ranah psikologis masyarakat akan dokumen penulisan sejarah Bangsa Indonesia yang tidak benar.

Padahal, dalam dokumen Peter Dale Scott, mantan diplomat Amerika Serikat (2003) dan John Roosa, peneliti berkebangsaan Kanada (2008), menyebutkan G30S 1965, setingan Central Inteligence Agency (CIA) Amerika Serikat, untuk menggulingkan Presiden Soekarno.

G30S 1965 akhirnya menyebabkan pidato Nawaksara Presiden Soekarno ditolak MPRS, 22 Juni 1966 dan terhitung 1 Juli 1966 Pangkostrad Letjen TNI Soeharto, binaan Amerika Serikat, ditunjuk menjadi Penjabat Presiden, kemudian jadi Presiden hingga 21 Mei 1998.

Semenjak itulah Indonesia yang berurat-berakar dari ideologi sosialis yang sudah dimodifikasi sesuai alam dan budaya Bangsa Indonesia, yakni Pancasila, dipaksa berkolaborasi dengan ideologi liberalis.

Berangkat dari merebaknya isu kebangkitan PKI, berbarengan dengan mingkatnya investasi RRC, semata-mata lantaran masyarakat terbuai penulisan dokumen sejarah Bangsa Indonesia yang sengaja dibelokkan.

PKI adalah masa lalu, dan tidak mungkin bisa hidup lagi, karena sudah ada produk politik yang melarangnya tahun 1966. Malah perlu ditelusuri sekarang, siapa sebetulnya pihak-pihak yang sengaja meniupkan isu kebangkitan PKI gaya baru.

Isu kebangkitan PKI sangat tendensius, spekulatif dan menyesatkan, karena sejumlah pihak diam seribu bahasa, ketika Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar), Setya Novanto berguru kepada Partai Komunis RRC di Beijing, Kamis, 12 Oktober 2016.

Isu kebangkitan PKI, menunjukkan ketidak dewasaan berpikir sebagian masyarakat Indonesia. Karena rakyat Amerika Serikat saja, tidak mengkhawatirkan hidupnya paham komunis, saat investasi RRC di seluruh dunia terbesar di negaranya yang mencapai US$110 miliar per Juni 2016.

Federasi Malaysia, sebuah negara bentukan Amerika Serikat tahun 1962, sekarang mengikuti jejak Indonesia, menggaet sebanyak-banyaknya investasi dari RRC. Di Negara Bagian Johor Bahru, misalnya, ada sebuah kawasan seribu hektar lebih dinamai Forest City, sebuah pemukiman elit di Malaysia yang pangsa pasarnya khusus bagi investor RRC.

Bahaya di depan mata bagi Bangsa Indonesia, bukan isu kebangkitan PKI gaya baru, tapi paham radikalisme, terorisme dan sikap intoleran berada di depan mata yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Aju)

Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia

ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yth Kaum Penegak Proklamasi 17 Agustus 1945, terinspirasi 71 Tahun Revolusi Jihad Santri 22 Oktober 1945, dibawah ini kami para deklarator mengajak gelorakan Revolusi Kehormatan Rakyat demi kiprah PANCA STRATEGI INDONESIA SEJAHTERA cakupi :

A) TRI JOANG GENERASI PENERUS A45

1) Refungsikan UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali Ke UUD 1945

2) Tingkatkan pengamalan Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia seutuhnya
[ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ]

3) Tingkatkan Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia (per Biro Pusat Statistik) dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto (per Perhimpunan Bangsa Bangsa)

B) TRI POLITIKA INDONESIA JAYA 2045

1) Politik TRIKESRA Kesejahteraan Rakyat
berdasar potensi yang sejatinya dimiliki Indonesia yaitu a) Kemaritiman, b) Pangan Lokal, c) Energi Terbarukan,

2) Politik TRIKARYA yakni (a) Peningkatan Kecerdasan, (b) Pengentasan Kemiskinan, (c) Penegakan Kedaulatan Rakyat,

3) Politik TRICITA Kenegaraan yaitu a) Indonesia Mulia (2015-2025), b) Indonesia Bermartabat (2025-2035), c) Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045)

C) TRISTRATEGI Bina Mental Kebajikan Negarawan Kerakyatan sebagai berikut :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

D) STRATEGI PANCA KEHORMATAN RAKYAT : a) Merdeka, b) Bersatu, c) Berdaulat, d) Adil, e) Makmur

E) STRATEGI SAPTA KEPEMIMPINAN PANCASILA : aktualisasi dalam a) Falsafah Bangsa, b) Jatidiri Bangsa, c) Pandangan Hidup Bangsa, d) Dasar Negara, e) Ideologi Negara, f) Sumber daripada segala Sumber Hukum, dan g). Mercusuar Dunia.

Jakarta, 14 Oktober 2016

Deklarator,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Lasman Siahaan, 3) Darmawan, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Syafaruddin Osman, 6) Letty Ismet D, 7) Moerjono, 8) Hans Suta Widhya, 9) Cuk Conk Narasipati, 10) Amir Mattata, 11) Raden Hazairin, 12) Dedi Supriyadi, 13) Mohammad Fitrah, 14) Berar Fathia, 15) Ita, 16) Dadang, 17) Ivan Ardiansyah, 18) Muhammad, 19) Sunarti S Boedjoenagoro, 20) Madiri T Sianipar, 21) H Markoni Koto, 22) Amril Sabara, 23) Zulkifli S Ekomei, 24) Bachtiar Muin, 25) Bambang Eko, 26) Liberty Simbolon, 27) Donny Haryanto, 28) Pramono, 29) Bambang Suroso ‎

Jakarta, 29 Desember 2016

Publikator :

Badan Pembudayaan Kejoangan 45 (BPK45),
Pandji R Hadinoto‎
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta‎
http://www.jakarta45.wordpress.com‎

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Politik Kokohkan Performa Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,223,246 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: