Archive for December, 2016



08
Dec
16

Kenegarawanan : Sejarah Merah Putih

Logo Bulat GPA45

BENDERA KERAJAAN MAJAPAHIT dan Sang Saka Gula Kelapa, Sang Merah Putih

BENDERA KERAJAAN MAJAPAHIT dan Sang Saka Gula Kelapa, Sang Merah PutihBerkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela …….Sang Merah-Putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya”.

Lagu diatas diciptakan oleh Ibu Soed tentang bendera Merah-Putih, bendera Indonesia. Bendera Merah-Putih? Sebenarnya hanya terdiri atas dua potong kain saja yang terdiri dari warna Merah berada diatas dan warna Putih berada dibawah yang kemudian dijahit menjadi satu.

Namun kedua potong kain inilah yang menjadi lambang kebesaran bangsa Indonesia, ciri khas Indonesia, serta menjadi lambang kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku yang Bhinneka Tunggal Ika.

Bila kita melihat deretan bendera yang dikibarkan dari berpuluh bangsa di atas tiang, maka terlintas di hati kita bahwa masing-masing warna atau gambar yang terdapat di dalamnya mengandung arti, nilai dan kepribadian tersendiri, sesuai dengan riwayat sejarah bangsa itu masing-masing.

Demikian halnya dengan Sang Merah Putih bagi bangsa Indonesia, warna merah dan putih mempunyai arti yang sangat dalam, sebab kedua warna tersebut tidak begitu saja dipilih dan dibuat secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang sama lamanya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia.

Ditinjau dari segi sejarah, sejak dahulu kala kedua warna merah dan putih mengandung makna yang suci. Warna merah mirip dengan warna gula jawa/gula aren dan warna putih mirip dengan warna nasi. Kedua bahan ini adalah bahan utama dalam masakan Indonesia, terutama di pulau Jawa.

Sejak dulu warna merah dan putih ini oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi sesudah berusia empat bulan di dalam rahim berupa bubur yang diberi pewarna merah sebagian. Orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yaitu darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unsur putih sebagai lambang ayah, yang ditanam di gua garba.

Ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih (umbul-umbul Abang Putih), ternyata Majapahit mempunyai bendera kerajaan yaitu bendera Merah-Putih dan Prajurit Majapahit dinamakanPrajurit Gula Kelapa.

Gula Kelapa itu berwarna Merah dan terbuat dari sari buah Kelapa yang berwarna Putih. Ada juga yang menyebutkan bahwa prajurit Majapahit dinamakan Prajurit Getih-Getah seperti yang kita ketahui bahwa Getih itu berwarna Merah dan Getah berwarna Putih.

Adapun makna dari bendera Merah-Putih ada dua yaitu Merah berati Berani dan Putih berarti Suci, belakangan ini ada juga yang menyebutkan bahwa merah-putih itu melambangkan darah merah dan tulang putih yang menyatu dalam jiwa raga kita.

Sebelum Majapahit, kerajaan Kadiri telah memakai panji-panji merah putih.

Sang Merah-Putih selalu berkibar dan disambut dengan sangat syahdu dan penuh perasaan hormat pada setiap hari Nasional maupun hari-hari kemenangan dalam bidang prestasi, serta upacara lainnya. Bendera kebangsaan bukan hanya sebagai lambang ataupun ciri khas bangsa Indonesia, tetapi dari pada itu Sang Merah-Putih telah menjadi bagian dari bagian setiap insan Indonesia. Dia telah mendarah daging, menjadi sumsum yang mengalir selamanya dalam diri rakyat Indonesia.

Dua potong kain Dwi Warna Merah dan Putih yang kita kenal sekarang sebagai Bendera Kebangsaan Bangsa Indonesia ini telah dikukuhkan sebagai bendera kebangsaan bangsa Indonesia.

Merah yang bermakna berani karena benar dan Putih yang bermakna suci. Pengorbanan yang besar telah ditorehkan rakyat Indonesia untuk Sang Merah-Putih ! Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah kebangsaan sejak 17 Agustus 1945 Sang Merah-Putih berkibar diseluruh tanah air dan tanggal 29 September 1950 berkibar di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bila kita melihat deretan bendera yang dikibarkan dari berpuluh-puluh bangsa di atas tiang, maka terlintas di hati kita bahwa masing-masing warna atau gambar yang terdapat di dalamnya mengandung arti, nilai, dan kepribadian sendiri-sendiri, sesuai dengan riwayat bangsa masing-masing.

Demikian pula dengan bendera merah putih bagi Bangsa Indonesia. Warna merah dan putih mempunyai arti yang sangat dalam, sebab kedua warna tersebut tidak begitu saja dipilih dengan cuma-cuma, melainkan melalui proses sejarah yang begitu panjang dalam perkembangan Bangsa Indonesia.

Menurut sejarah, Bangsa yang sekarang mendiami daerah yang kita kenal dengan Indonesia, memasuki wilayah Nusantara ketika terjadi perpindahan orang-orang Austronesia sekitar 6000 tahun yang lalu datang ke Indonesia Timur dan Barat melalui tanah Semenanjung dan Philipina.

Pada zaman itu manusia memiliki cara penghormatan atau pemujaan terhadap matahari dan bulan.

Matahari dianggap sebagai lambang warna merah dan bulan sebagai lambang warna putih. Zaman itu disebut juga zaman Aditya Candra. Aditya berarti Matahari danCandra berarti Bulan.

Penghormatan dan pemujaan tidak saja di kawasan Nusantara, namun juga di seluruh Kepulauan Austronesia, di Samudra Hindia, dan Pasifik.

Sekitar 4000 tahun yang lalu terjadi perpindahan kedua, yaitu masuknya orang Indonesia kuno dari Asia Tenggara dan kemudian berbaur dengan pendatang yang terlebih dahulu masuk ke Nusantara. Perpaduan dan pembauran inilah yang kemudian melahirkan turunan yang sekarang kita kenal sebagai Bangsa Indonesia.

Pada zaman itu ada kepercayaan yang memuliakan zat hidup atau zat kesaktian bagi setiap makhluk hidup yaitu getih-getah. Getih-Getah yang menjiwai segala apa yang hidup sebagai sumbernya berwarna merah dan putih.

Getih (dalam Bahasa Jawa/Sunda) berarti darah berwarna merah, yaitu zat yang memberikan hidup bagi tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan, dan Getah tumbuh-tumbuhan berwarna putih. Demikian kepercayaan yang terdapat di Kepulauan Austronesia dan Asia Tenggara.

Pada permulaan masehi selama dua abad, rakyat di Kepulauan Nusantara mempunyai kepandaian membuat ukiran dan pahatan dari kayu, batu, dan lainnya, yang kemudian ditambah dengan kepandaian mendapat pengaruh dari kebudayaan Dong Song dalam membuat alat-alat dari logam terutama dari perunggu dan besi.

Salah satu hasil yang terkenal ialah pembuatan genderang besar dari perunggu yang disebut nekara dan tersebar hampir di seluruh Nusantara. Di Pulau Bali genderang ini disebut Nekara Bulan Pejeng yang disimpan dalam pura.

Pada nekara tersebut di antaranya terdapat lukisan orang menari dengan hiasan bendera dan umbul-umbul dari bulu burung.

Demikian juga di Gunung Kidul sebelah selatan Yogyakarta terdapat makam berupa waruga dengan lukisan bendera merah putih berkibar di belakang seorang perwira menunggang kerbau, seperti yang terdapat di kaki Gunung Dompu.

Sejak kapan bangsa-bangsa di dunia mulai memakai bendera sebagai identitas bangsanya?

Berdasarkan catatan sejarah dapat dikemukakan bahwa awal mula orang menggunakan bendera dimulai dengan memakai lencana atau emblem, kemudian berkembang menjadi tanda untuk kelompok atau satuan dalam bentuk kulit atau kain yang dapat berkibar dan mudah dilihat dari jauh. Berdasarkan penelitian akan hasil-hasil benda kuno ada petunjuk bahwa Bangsa Mesir telah menggunakan bendera pada kapal-kapalnya, yaitu sebagai batas dari satu wilayah yang telah dikuasainya dan dicatat dalam daftar.

Demikian juga Bangsa Cina di zaman kaisar Chou tahun 1122 sebelum masehi.

Bendera itu terikat pada tongkat dan bagian puncaknya terdapat ukiran atau totem, di bawah totem inilah diikatkan sepotong kain yang merupakan dekorasi. Bentuk semacam itu didapati pada kebudayaan kuno yang terdapat di sekitar Laut Tengah.

Hal itu diperkuat juga dengan adanya istilah bendera yang terdapat dalam kitab Injil. Bendera bagi raja tampak sangat jelas, sebab pada puncak tiang terdapat sebuah symbol dari kekuasaan dan penguasaan suatu wilayah taklukannya.

Ukiran totem yang terdapat pada puncak atau tiang mempunyai arti magis yang ada hubungnnya dengan dewa-dewa. Sifat pokok bendera terbawa hingga sekarang ini.

Pada abad XIX tentara Napoleon I dan II juga menggunakan bendera dengan memakai lambang garuda di puncak tiang. Perlu diingat bahwa tidak semua bendera mempunyai arti dan ada hubungannya dengan religi.

Bangsa Punisia dan Yunani menggunakan bendera sangat sederhana yaitu untuk kepentingan perang atau menunjukkan kehadiran raja atau opsir, dan juga pejabat tinggi negara.

Bendera Yunani umumnya terdiri dari sebuah tiang dengan kayu salib atau lintang yang pada puncaknya terdapat bulatan. Dikenal juga perkataan vaxillum (kain segi empat yang pinggirnya berwarna ungu, merah, atau biru) digantung pada kayu silang di atas tombak atau lembing.

Ada lagi yang dinamakan labarum yang merupakan kain sutra bersulam benang emas dan biasanya khusus dipakai untuk Raja Bangsa Inggris menggunakan bendera sejak abad VIII. Sampai abad pertengahan terdapat bendera yang menarik perhatian yaitu bendera “gunfano” yang dipakai Bangsa Germania, terdiri dari kain bergambar lencana pada ujung tombak, dan dari sinilah lahir bendera Prancis yang bernama “fonfano”.

Bangsa Viking hampir sama dengan itu, tetapi bergambar naga atau burung, dikibarkan sebagai tanda menang atau kalah dalam suatu pertempuran yang sedang berlangsung. Mengenai lambang-lambang yang menyertai bendera banyak juga corak ragamnya, seperti Bangsa Rumania pernah memakai lambang burung dari logam, dan Jerman kemudian memakai lambang burung garuda, sementara Jerman memakai bendera yang bersulam gambar ular naga.

Tata cara pengibaran dan pemaSångån bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung, kibaran bendera putih sebagai tanda menyerah (dalam peperangan) dan sebagai tanda damai rupanya pada saat itu sudah dikenal dan etika ini sampai sekarang masih digunakan oleh beberapa Negara di dunia.

Pada abad VII di Nusantara ini terdapat beberapa kerajaan. Di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya yang pada hakikatnya baru merupakan kerajaan dengan kekuasaan terbatas, satu sama lainnya belum mempunyai kesatuan wilayah. Baru pada abad VIII terdapat kerajaan yang wilayahnya meliputi seluruh Nusantara yaitu Kerajaan Sriwijaya yang berlangsung sampai abad XII.

Salah satu peninggalannya adalah Candi Borobudur, dibangun pada tahun 824 Masehi dan pada salah satu relief pada dindingnya terdapat “pataka di atas lukisan dengan tiga orang pengawal membawa bendera merah putih sedang berkibar”.

Adanya ukiran pada dinding Candi Borobudur (dibangun pada awal abad ke- 9) menjadi salah-satu bukti awal beliau, di mana pada ukiran tersebut menggambarkan tiga orang hulubalang membawa umbul-umbul berwarna gelap dan terang, di duga melambangkan warna Merah dan Putih.

Keterangan untuk ukiran itu menyebutnya sebagai Pataka atau Bendera. Catatan-catatan lain sekitar Borobudur juga sering menyebut bunga Tunjung Mabang (Merah) dan Tunjung Maputeh (Putih).

Ukiran yang sama juga tampak di Candi Mendut, tidak jauh Candi Borobudur, yang kurang lebih bertarikh sama.

Dari bukti ukiran Candi Borobudur ini, Prof. H. Muhammad Yamin dengan rajin mengumpulkan banyak bukti sejarah lain yang dapat di kaitkan dengan pemujaan terhadap lambang, warna Merah dan Putih di setiap celah budaya Nusantara.

Di bekas kerajaan Sriwijaya tampak pula berbagai peninggalan dengan unsur-unsur warna Merah dan Putih.

Antonio Pigafetta, seorang pencatat dalam pelayaran Marcopolo di abad 16, dalam kamus kecilnya yang berisi 426 kata-kata Indonesia, memasukan entri Cain Mera danCain Pute, yang di terjemahkan sebagai Al Panno Rosso et Al Panno Bianco.

Bila tidak sering melihat kombinasi Merah-Putih sebagai satu kesatuan, mungkinkah Pigafetta memasukkannya sebagai sebuah entri ?

Pada Candi Prambanan di Jawa Tengah juga terdapat lukisan Hanoman terbakar ekornya yang melambangkan warna merah (api) dan warna putih pada bulu badannya. Hanoman = kera berbulu putih. Hal tersebut sebagai peninggalan sejarah di abad X yang telah mengenal warna merah dan putih.

Prabu Airlangga, digambarkan sedang mengendarai burung besar, yaitu Burung Garuda yang juga dikenal sebagau Burung Merah Putih. Demikian juga pada tahun 898 sampai 910 Raja Balitung yang berkuasa untuk pertama kalinya menyebut dirinya sebagai gelar Garuda Muka, maka sejak masa itu warna merah putih maupun lambang Garuda telah mendapat tempat di hati Rakyat Indonesia.

Kerajaan Singasari berdiri pada tahun 1222 sampai 1292 setelah Kerajaan Kediri, mengalami kemunduran. Raja Jayakatwang dari Kediri saat melakukan pemberontakan melawan Kerajaan Singasari di bawah tampuk kekuasaan Raja Kertanegara sudah menggunakan Bendera Merah Putih pada tahun 1292.

Sejarah itu disebut dalam tulisan bahwa Jawa kuno yang memakai tahun 1216 Caka (1254 Masehi), menceritakan tentang perang antara Jayakatwang melawan R. Wijaya.

Pada saat itu tentara Singasari sedang dikirim ke Semenanjung Melayu atau Pamelayu. Jayakatwang mengatur siasat mengirimkan tentaranya dengan mengibarkan panji-panji berwarna merah putih dan gamelan kearah selatan Gunung Kawi.

Kidung Pararaton menerangkan:

Samangka siraji jayakathong mangkat marep ing Tumapel, sanjata kang saka lor ing Tumapel, wong Deha naghala hala, tunggul kalawan tatabuhan penuh

[Sekarang raja Jaya Kathong berangkat menyerang Tumapel. Tentaranya yang datang dari sebelah utara Tumapel terdiri dari orang orang Daha yang tidak baik, berbenderadan bunyi bunyian penuh].

Pasukan inilah yang kemudian berhadapan dengan Pasukan Singasari , padahal pasukan Singasari yang terbaik dipusatkan untuk menghadang musuh di sekitar Gunung Penanggungan. Kejadian tersebut ditulis dalam suatu piagam yang lebih dikenal dengan nama Piagam Butak.

Butak adalah nama gunung tempat ditemukannya piagam tersebut terletak di sebelah selatan Kota Mojokerto. Pasukan Singasari dipimpin oleh R. Wijaya dan Ardaraja (anak Jayakatwang dan menantu Kertanegara). R. Wijaya memperoleh hadiah sebidang tanah di Desa Tarik, 12 km sebelah timur Mojokerto.

Berkibarlah warna merah dan putih sebagai bendera pada tahun 1292 dalam Piagam Butak yang kemudian dikenal dengan Piagam Merah-Putih, namun masih terdapat salinannya.

Demikian perkembangan selanjutnya pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, menunjukkan bahwa putri Dara Jingga dan Dara Pethak yang dibawa oleh tentara Pamalayu juga mangandung unsur warna merah dan putih (jingga=merah, dan pethak=putih).

Tempat raja Hayam Wuruk bersemayam, pada waktu itu keratonnya juga disebut sebagai Keraton Merah-Putih, sebab tembok yang melingkari kerajaan itu terdiri dari batu bata merah dan lantainya berwarna putih.

Empu Prapanca pengarang buku Negarakertagama menceritakan tentang digunakannya warna merah-putih pada upacara kebesaran Raja Hayam Wuruk. Kereta pembesar–pembesar yang menghadiri pesta, banyak dihiasi merah-putih, seperti yang dikendarai oleh Putri raja Lasem.

Nāgaraktāgama Pupuh LXXXIII: 1.

An mangka kottaman sri-narapati siniwing tiktawilwaikanatha
Saksat candreng sarat kastawan ira n-agawe tusta ning sarwwaloka
Lwir padma ng durjjana lwir kumuda sahana sang sajjanasih teke twas
Bhrtya mwang kosa len wahana gaja turagadanya himper samudra.

[Begitulah keluhuran Sri Baginda ekananta di Wilwatika,
Terpuji bagaikan bulan di musim gugur, terlalu indah terpandang,
Berani laksana tunjung merah, suci bagaikan teratai putih,
Abdi, harta, kereta, gajah, kuda berlimpah-limpah bagai samudera.]

Kereta putri Daha digambari buah maja warna merah dengan dasar putih, maka dapat disimpulkan bahwa zaman Majapahit warna merah-putih sudah merupakan warna yang dianggap mulia dan diagungkan. Salah satu peninggalan Majapahit adalah cincin warna merah putih yang menurut ceritanya sabagai penghubung antara Majapahit dengan Mataram sebagai kelanjutan.

Dalam Keraton Solo terdapat panji-panji peninggalan Brawijaya yaitu Raja Majapahit terakhir. Panji-panji tersebut berdasar kain putih dan bertuliskan arab jawa yang digaris atasnya warna merah. Hasil penelitian panitia kepujanggaan Yogyakarta berkesimpulan antara lain nama bendera itu adalah Sang Såkå Gulå Kelåpå. dilihat dari warna merah dan putih.

Gula warna merah artinya berani, dan kelapa warna putih artinya suci.

Di Sumatra Barat menurut sebuah tambo yang telah turun temurun hingga sekarang ini masih sering dikibarkan bendera dengan tiga warna, yaitu hitam mewakili golongan penghulu atau penjaga adat, kuning mewakili golongan alim ulama, sedangkan merah mewakili golongan hulu balang. Ketiga warna itu sebenarnya merupakan peninggalan Kerajaan Minang pada abad XIV yaitu Raja Adityawarman.

Juga di Sulawesi di daerah Bone dan Sopeng dahulu dikenal Woromporang yang berwarna putih disertai dua umbul-umbul di kiri dan kanannya. Bendera tersebut tidak hanya berkibar di daratan, tetapi juga di samudera, di atas tiang armada Bugis yang terkenal.

Bagi masyarakat Batak terdapat kebudayaan memakai ulos semacam kain yang khusus ditenun dengan motif tersendiri. Nenek moyang orang Batak menganggap ulos sebgai lambang yang akan mendatangkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta membawa arti khusus bagi yang menggunakannya.

Dalam aliran agama asli Batak dikenal dengan kepercayaan monotheisme yang bersifat primitive, bahwa kosmos merupakan kesatuan tritunggal, yaitu benua atas dilambangkan dengan warna merah dan benua bawah dilambangkan dengan warna hitam. Warna warna ketiga itu banyak kita jumpai pada barang-barang yang suci atau pada hiasan-hiasan rumah adat.

Demikian pula pada ulos terdapat warna dasar yang tiga tadi yaitu hitam sebagai warna dasar sedangkan merah dan putihnya sebagai motif atau hiasannya. Di beberapa daerah di Nusantara ini terdapat kebiasaan yang hampir sama yaitu kebiasaan memakai selendang sebagai pelengkap pakaian kaum perempuan.

Ada kalanya pemakaian selendang itu ditentukan pemakaiannya pada setiap ada upacara-upacara, dan sebagian besar dari moti-motifnya berwarna merah dan putih.

Ketika terjadi perang Diponegoro pada tahun 1825-1830 di tengah-tengah pasukan Diponegoro yang beribu-ribu juga terlihat kibaran bendera merah-putih, demikian juga di lereng-lereng gunung dan desa-desa yang dikuasai Pangeran Diponegoro banyak terlihat kibaran bendera merah-putih.

Ibarat gelombang samudera yang tak kunjung reda perjuangan Rakyat Indonesia sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, putra-putra Indonesia yang dipimpin Sultan Agung dari Mataram, Sultan Agêng Tirtayasa dari Banten, Sultan Hasanudin, Sisingamangaraja, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Pangeran Antasari, Pattimura, Diponegoro dan banyak lagi putra Indonesia yang berjuang untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, sekalipun pihak penjajah dan kekuatan asing lainnya berusaha menindasnya, namun semangat kebangsaan tidak terpadamkan.

Empat warna utama dalam mitologi jawa, yakni Merah sebagai lambang amarah, Putih sebagai lambang Mutmainnah, Kuning sebagai lambang Supiah, dan Hitam sebagai lambang Luwainnah. Dua keraton di Solo, misalnya menggunakan lambang-lambang warna itu sebagai benderanya.

Keraton Susuhunan Paku Buwono memakai simbol Timur-Selatan yang dilambangkan dengan warna Gulå-Kelåpå atau Merah-Putih. Sedangkan Keraton Mangku Negoro memakai simbol Barat-Utara yang dilambangkan dengan warna Hijau-Kuning. Getaran warna Hijau sama dengan warna Hitam lambang Luwainnah.

Warna Merah dan Putih tidak hanya di pakai sebagai lambang penting oleh kerajaan Mataram. Pada abad ke-16, dua bilah cincin berpermata Merah dan Putih diwariskan oleh Raja Majapahit kepada Ratu Jepara yang bernama Kalinyamat.

Kapal-kapal perang Ratu Kalinyamat ketika melakukan penyerbuan melawan orang-orang Portugis di perairan Laut Jawa, pada tiang-tiang utama kapal berkibar bendera Merah Putih.

Di kerajaan Mataram sendiri, umbul-umbul Gulå-Kelåpå yang berwana Merah-Putih terus dimuliakan oleh Sultan Agung serta Raja-Raja yang meneruskannya.

Perlawanan rakyat yang di pimpin oleh Pangeran Diponegoro pada abad ke-19 di mulai dengan barisan rakyat yang mengibarkan umbul-umbul Merah-Putih berkibar di mana-mana.

Rakyat berkeyakinan bahwa Merah-Putih adalah pelindung mereka dari segala marabahaya. Pada abad ke-19 itu pula, para pemimpin dan pengikut gerakkan Paderi di Sumatera Barat banyak yang mengenakan sorban berwarna Merah dengan jubah berwarna Putih, untuk menandai gerakan perlawanan kaum Paderi terhadap Belanda.

Kata tunggul, dwaja atau pataka sangat lazim digunakan dalam kitab jawa kuno atau kitab Ramayana. Gambar pataka yang terdapat pada Candi Borobudur, oleh seorang pelukis berkebangsaan Jerman dilukiskan dengan warna merah putih.

Pada abad XX perjuangan Bangsa Indonesia makin terarah dan menyadari akan adanya persatuan dan kesatuan perjuangan menentang kekuatan asing, kesadaran berbangsa dan bernegara mulai menyatu dengan timbulnya gerakan kebangsaan Budi Utomo pada 1908 sebagai salah satu tonggak sejarah.

Kemudian pada tahun 1922 di Yogyakarta berdiri sebuah perguruan nasional Taman Siswa dibawah pimpinan Suwardi Suryaningrat. Perguruan itu telah mengibarkan bendera merah putih dengan latar dasar warna hijau yang tercantum dalam salah satu lagu antara lain:

Dari Barat Sampai ke Timur, Pulau-pulau Indonesia, Nama Kamu Sangatlah Mashur Dilingkungi Merah-putih. Itulah makna bendera yang dikibarkan Perguruan Taman Siswa.

Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang-pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih, di bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Qur’an.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia yang berada di Negeri Belanda pada 1922 juga telah mengibarkan bendera merah-putih yang di tengahnya bergambar kepala kerbau, pada kulit buku yang berjudul Indonesia Merdeka. Buku ini membawa pengaruh bangkitnya semangat kebangsaan untuk mencapai Indonesia Merdeka.

Demikian seterusnya pada tahun 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia dibawah pimpinan Ir. Soekarno yang bertujuan mencapai kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. Partai tersebut mengibarkan bendera merah putih yang di tengahnya bergambar banteng.

Kongres Pemuda pada tahun 1928 merupakan detik yang sangat bersejarah dengan lahirnya “Soempah Pemoeda”. Satu keputusan sejarah yang sangat berani dan tepat, karena kekuatan penjajah pada waktu itu selalu menindas segala kegiatan yang bersifat kebangsaan. Sumpah Pemuda tersebut adalah tidak lain merupakan tekad untuk bersatu, karena persatuan Indonesia merupakan pendorong ke arah tercapainya kemerdekaan. Semangat persatuan tergambar jelas dalam “Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia” yang berbunyi :

Pertama : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH YANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA

Kedua : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA YANG SATOE, BANGSA INDONESIA

Ketiga : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA

Pada kongres tersebut untuk pertama kalinya digunakan hiasan merah-putih tanpa gambar atau tulisan, sebagai warna bendera kebangsaan dan untuk pertama kalinya pula diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh penciptanya sendiri WR Supratman.

Pada saat kongres pemuda berlangsung, suasana merah-putih telah berkibar di dada peserta, yang dibuktikan dengan panitia kongres mengenakan “kokarde” (semacam tanda panitia) dengan warna merah putih yang dipasang di dada kiri. Demikian juga pada anggota padvinder atau pandu yang ikut aktif dalam kongres menggunakan dasi berwarna merah-putih.

Kegiatan pandu, suatu organisasi kepanduan yang bersifat nasional dan menunjukkan identitas kebangsaan dengan menggunakan dasi dan bendera merah-putih.

Perlu disadari bahwa Polisi Belanda (PID) termasuk Van der Plass tokohnya sangat ketat memperhatikan gerak-gerik peserta kongres, sehingga panitia sangat berhati-hati serta membatasi diri demi kelangsungan kongres. Suasana merah putih yang dibuat para pandu menyebabkan pemerintah penjajah melarang dilangsungkannya pawai pandu, khawatir pawai bisa berubah menjadi semacam penggalangan kekuatan massa.

Pengibaran Bendera Merah-Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilarang pada masa pendudukan Jepang, karena ia mengetahui pasti bahwa hal tersebut dapat membangkitkan semangat kebangsaan yang nantinya menuju pada kemerdekaan.

Kemudian pada tahun 1944 lagu Indonesia Raya dan Bendera Merah-Putih diizinkan untuk berkibar lagi setelah kedudukan Jepang terdesak. Bahkan pada waktu itu pula dibentuk panitia yang bertugas menyelidiki lagu kebangsaan serta arti dan ukuran bendera merah-putih.

Detik-detik yang sangat bersejarah adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah pembacaan teks proklamasi, baru dikibarkan bendera Merah-Putih, yang kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945. Bendera yang dikibarkan tersebut kemudian ditetapkan dengan nama Sang Saka Merah Putih.

Kemudian pada 29 September 1950 berkibarlah Sang Merah Putih di depan Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Bangsa Indonesia oleh badan dunia.

Bendera Merah-Putih mempunyai persamaan dengan bendera Kerajaan Monako, yaitu sebuah Negara kecil di bagian selatan Prancis, tapi masih ada perbedaannya. Bendera Kerajaan Monako di bagian tengah terdapat lambang kerajaan dan ukurannya dengan perbandingan 2,5 : 3, sedangkan bendera merah putih dengan perbandingan 2 : 3 (lebar 2 meter, panjang 3 meter) sesuai Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1958.

Kerajaan Monako menggunakan bendera bukan sebagai lambang tertinggi karena merupakan sebuah kerajaan, sedangkan bagi Indonesia bendera merah putih merupakan lambang tertinggi.

Bendera Indonesia, Merah Putih, sering diartikan “berani” dan “suci”. Apakah ini pemaknaan budaya modern atau budaya Indonesia promodern? Mengapa kini bangsa Indonesia memilih simbol merah dan putih sebagai jati diri? Mengapa merah di atas dan putih di bawah, bukan sebaliknya? Dari mana simbol ini berasal?

Berbagai pertanyaan itu tak pernah diajukan orang sejak Mohammad Yamin menjelaskannya dalam buku yang tak pernah dicetak ulang. 6000 Tahun Sang Saka Merah Putih, tahun 1958. Dijelaskan, warna merah simbol matahari dan warna putih sebagai simbol bulan. Merah putih bermakna “zat hidup”. Hanya tidak dijelaskan makna “zat hidup”.

Buku ini ingin membuktikan, Merah Putih sudah menjadi simbol bangsa Indonesia sejak kedatangan mereka di kepulauan Nusantara 6.000 tahun lampau.

Makna merah-putih tidak cukup ditelusuri dari jejak arkeologi bahwa warna merah, putih, dan hitam dapat dijumpai pada berbagai peninggalan prasejarah, candi, dan rumah adat.

Artefak-artefak itu hanya ungkapan pikiran kolektif suku-suku di Indonesia. Maka, arkeologi pikiran kolektif inilah yang harus digali dan masuk otoritas antropologi-budaya atau antropologi-seni. Alam pikiran semacam itu masih dapat dijumpai di lingkungan masyarakat adat sampai sekarang.

Warna merah, putih, hitam, kuning, dan campuran warna- warna itu banyak dijumpai pada ragam hias kain tenun, batik, gerabah, anyaman, dan olesan pada tubuh, yang menunjukkan keterbatasan penggunaan warna- warna pada bangsa Indonesia.

Kaum orientalis menuduh bangsa ini buta warna di tengah alamnya yang kaya warna. Benarkah bangsa ini buta warna? Atau bangsa ini lebih rohaniah dibandingkan dengan manusia modern yang lebih duniawi dengan pemujaan aneka warna yang seolah tak terbatas?

Alam rohani dan duniawi. Alam rohani lebih esensi, lebih sederhana, lebih tunggal. Sedangkan alam duniawi lebih eksisten, kompleks, dan plural.

Bangsa Indonesia pramodern memandang hidup dari arah rohani daripada duniawi. Inilah sebabnya penggunaan simbol warna lebih sederhana ke arah tunggal. Jika disebut buta warna, berarti buta duniawi, tetapi kaya rohani.

Berbagai perbedaan hanya dilihat esensinya pada perbedaan dasar, yakni laki-laki dan perempuan. Semua hal yang dikenal manusia hanya dapat dikategorikan dalam dualisme-antagonistik, laki-perempuan. Matahari itu lelaki, bulan perempuan. Dan puluhan ribu kategori lain.

Pemisahan “lelaki” – “perempuan” itu tidak baik karena akan impoten. Potensi atau “zat hidup” baru muncul jika paSångån-paSångån dualistik itu diharmonikan, dikawinkan, ditunggalkan. Itu sebabnya tunggalnya merah dan putih menjadi dwitunggal. Satu tetapi dua, dua tetapi tunggal. Dwitunggal merah-putih menjadi potensi, zat hidup.

Harmoni bukan sintesis. Sintesis merah-putih adalah merah jambu. Bendera Indonesia tetap Merah Putih, dwitunggal.

Dalam sintesis tidak diakui perbedaan karena yang dua lenyap menjadi satu.Bhinneka Tunggal Ika bukan berarti yang plural menjadi satu entitas. Yang plural tetap plural, hanya ditunggalkan menjadi zat hidup. Sebuah kontradiksi, paradoks, yang tidak logis menurut pikiran modern.

Dalam pikiran modern, Anda harus memilih merah atau putih atau merah jambu. Lelaki atau perempuan atau banci.

Dalam pikiran pramodern Indonesia, ketiganya diakui adanya, merah, putih, merah jambu. Merah jambu itulah Yang Tunggal, paradoks, Zat Hidup, karena Yang Tunggal itu hakikatnya Paradoks. Jika semua ini berasal dari Yang Tunggal, dan jika semua ini dualistik, Yang Tunggal mengandung kedua-duanya alias paradoks absolut yang tak terpahami manusia.

Tetapi itulah Zat Hidup yang memungkinkan segalanya ini ada.

Yang Tunggal itu metafisik, potensi, being. Yang Tunggal itu menjadikan Diri plural (becoming) dalam berbagai paSångån dualistik. Inilah pikiran monistik dan emanasi, berseberangan dengan pikiran agama-agama samawi. Harus diingat, merah-putih telah berusia 6.000 tahun, jauh sebelum agama-agama besar memasuki kepulauan ini. Warna merah, putih, dan hitam ada di batu-batu prasejarah, candi, panji perang.

Putih adalah simbol langit atau Dunia Atas, merah simbol dunia manusia, dan hitam simbol Bumi atau Dunia Bawah. Warna-warna itu simbol kosmos, warna-warna tiga dunia.

Alam pikiran ini hanya muncul di masyarakat agraris. Obsesi mereka adalah tumbuhnya tanaman (padi, palawija) untuk keperluan hidup manusia. Tanaman baru tumbuh jika ada harmoni antara langit dan bumi, antara hujan dan tanah.

Antara putih dan hitam sehingga muncul merah. Inilah yang menyebabkan masyarakat tani di Indonesia “buta warna”.

Buta warna semacam itu ada kain-kain tenun, kain batik, perisai Asmat, hiasan rumah adat. Meski dasarnya triwarna putih, merah, hitam, terjemahannya dapat beragam. Putih menjadi kuning. Hitam menjadi biru atau biru tua. Merah menjadi coklat. Itulah warna-warna Indonesia.

Kehidupan dan kematian. Antropolog Australia, Penelope Graham, dalam penelitiannya di Flores Timur (1991) menemukan makna merah dan putih agak lain. Warna merah dan putih dihubungkan dengan darah. Ungkapan mereka, “darah tidak sama”, ada darah putih dan darah merah.

Darah putih manusia itu dingin dan darah merah panas. Darah putih itu zat hidup dan darah merah zat mati. Darah putih manusia mendatangkan kehidupan baru, kelahiran. Darah merah mendatangkan kematian.

Darah putih yang tercurah dari lelaki dan perempuan menimbulkan kehidupan baru, tetapi darah merah yang tercurah dari lelaki dan perempuan berarti kematian.

Makna ini cenderung mengembalikan putih untuk perempuan dan merah untuk lelaki, karena hanya kaum lelaki yang berperang. Mungkin inilah hubungan antara warna merah dan keberanian. Merah adalah berani (membela kehidupan) dan putih adalah suci karena mengandung “zat hidup”.

Mengapa merah di atas dan putih di bawah? Mengapa tidak dibalik? Bukankah merah itu alam manusia dan putih Dunia Atas? Merah itu berani (mati) dan putih itu hidup? Merah itu lelaki dan putih perempuan? Merah matahari dan putih bulan?

Merah panas dan putih dingin? Artinya, langit-putih-perempuan mendukung manusia-merah-lelaki. Asal manusia itu dari langit. Akar manusia di atas. Itulah sangkan-paran, asal dan akhir kehidupan.

Beringin terbalik waringin sungsang. Isi berasal dari Kosong. Imanen dari yang transenden. Merah berasal dari putih, lelaki berasal dari perempuan.

Jelas, Merah-Putih dari pemikiran primordial Indonesia.

Merah-putih itu “zat hidup”, potensi, daya-daya paradoksal yang menyeimbangkan segala hal: impoten menjadi poten, tak berdaya menjadi penuh daya, tidak subur menjadi subur, kekurangan menjadi kecukupan, sakit menjadi sembuh. Merah-putih adalah harapan keselamatan. Dia adalah daya-daya sendiri, positif dan negatif menjadi tunggal.

Siapakah yang menentukan Merah-Putih sebagai simbol Indonesia? Apakah ia muncul dari bawah sadar kolektif bangsa? Muncul secara intuisi dari kedalaman arkeotip bangsa?

Kita tidak tahu, karena merah-putih diterima begitu saja sebagai syarat bangsa modern untuk memiliki tanda kebangsaannya. Merah-Putih adalah jiwa Indonesia.

http://dongengarkeologi.wordpress.com

Advertisements
08
Dec
16

Politik Neokolonialisme : VOC Gaya Baru

koin-voc

Sejarah yang Berulang, Dari VOC ke IMF

Di bawah ini saya copas tulisan Sofia Abdullah difacebooknya. Sofia tekun sekali menelaah buku-buku sejarah dan naskah-naskah kuno, beberapa tulisannya pernah saya baca di media online. Tulisannya berikut ini memberi perspektif baru tentang sejarah Indonesia, menarik sekali. Antara lain, bahwa sebenarnya VOC adalah perusahaan multinasional yang menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jadi, yang menjajah Nusantara pada awalnya bukan Belanda, melainkan korporasi global.

Sejarah berulang hingga kini, ketika kita secara lahiriah merdeka, tapi sejatinya sedang terjajah oleh korporasi global (bukan cuma Indonesia, tetapi juga kebanyakan negara-negara berkembang lainnya). Tengok saja bagaimana perilaku korporasi global hari ini yang memonopoli perdagangan dunia dengan cara-cara kasar, antara lain:

  • melobi para politisi untuk meloloskan UU yang menguntungkan mereka; dana pembuatan UU itu pun digelontorkan oleh “lembaga sosial” yang sebenarnya perpanjangan tangan korporasi (baca buku Kudeta Putih, Hadi, et al)
  • menggunakan kekuatan IMF dan Bank Dunia untuk memaksakan proyek-proyek yang sebenarnya tidak urgen, dan hanya membuat bangsa-bangsa terjerat utang semakin besar (baca buku John Perkins)
  • memaksakan aturan-aturan di WTO agar sesuai dengan kepentingan mereka (baca buku Power in Global Governance, Barnet et al,)

Sedikit info ttg IMF: pemilik saham terbesar dalam IMF adalah AS, Jepang, Jerman, Inggris, dan Prancis (disebut G-5). Kekuatan dominasi G-5 terlihat jelas ketika sebuah negara meminjam uang kepada IMF. IMF baru mengucurkan dana pinjaman bila negara itu telah melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan IMF: mencabut subsidi, meningkatkan pajak, liberalisasi pasar, dan meningkatkan suku bunga. Semua persyaratan itu ujung-ujungnya hanya menguntungkan negara-negara pemegang saham terbesar di IMF dan Bank Dunia (keduanya saling bersekutu; oleh Stiglitz disebut sebagai “pilar globalisasi/pasar bebas”; untuk bisa ngutang di Bank Dunia harus jadi anggota IMF). (Baca: Brics, G20, IMF)

Jadi, terlihat ya, bahwa sejarah itu berulang?

********************

Hebatnya Indonesiaku!!

Selama bertahun-tahun disekolah, kita di beri pemahaman bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun!! Entah darimana awalnya pernyataan salah kaprah ini, karena negeri Belanda-nya saja baru resmi terbentuk tahun 1815!! (lih.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Netherlands)

350 tahun adalah masa kedatangan bangsa Eropa ke negeri ini, karena sifat mereka yg kasar, Rasis dan ingin menguasai pasaran, penduduk nusantara spontan tidak menyukai mereka dan pada umumnya mengambil sikap bermusuhan. Namun ada juga beberapa bangsa Eropa yg awalnya diterima oleh beberapa penguasa di tanah air karena sikap mereka yg sopan dan menunjukkan sikap mau bekerja sama.

Namun sikap sopan mereka hanya sesaat, tabiat bangsa Eropa yang barbar dan ingin menguasai dan memonopoli perdagangan mulai nampak, kerusuhan pun mulai timbul di berbagai pusat perdagangan akibat ulah mereka, dari sinilah kemudian timbul peperangan di tiap-tiap wilayah.  Dari sejak awal kedatangan bangsa Eropa inilah, penduduk Ind mulai melakukan perlawanan, agar wilayahnya kembali damai seperti seblm kedatangan bangsa Eropa.

Lalu siapa sebenarnya yang menjajah kita???

Buat pecinta sejarah, pecinta film-film dan novel-novel perjuangan jadul, selalu dikatakan yang menjajah kita adalah ‘kumpeni’, bukan Belanda, kenapa kumpeni? Karena Kumpeni adalah sebutan yang digunakan untuk VOC.

Kenapa VOC?? Karena penjajah sebenarnya negeri kita adalah persekutuan dagang multinational, yang lebih dikenal dalam bahasa Belanda sebagai VOC, yang merupakan singkatan dari Vereenigde Oost-indische Compagnie yang dalam bahasa Indonesianya berarti gabungan perusahaan dagang HindiaTimur atau dalam bahasa Inggrisnya disebut EIC (East India Company).

Yah! Multinational, dengan kata lain yang menjajah negeri ini bukan cuma 1 negara kecil yang bernama Belanda tapi hampir seluruh negara Eropa barat yang kita kenal sekarang, lebih tepatnya para tuan tanah pendiri negara-negara di Eropa barat yang kita kenal sekarang, termasuk Inggris, Perancis, Belgia dan Belanda serta negara-negara Eropa lainya yang (ternyata baru mulai) berdiri sekitar tahun 1500, kecuali Portugis dan Spanyol. Dengan bantuan pinjaman modal, pasukan dan senjata dari para tuan tanah ini negara-negara Eropa saling bantu untuk menguasai negeri kita tercinta.

Hebatnya, walaupun nusantara telah di keroyok sedemikian banyak negara-negara Eropa yang tergabung dalam VOC, baru setelah 200 tahun mereka dapat menguasai hampir seluruh wilayah nusantara dengan berbagai cara, dari mulai monopoly perdagangan, pembantaian, Adu domba antar wilayah nusantara, hingga peperangan terbuka. Sejak kedatangan bangsa Eropa ke negeri ini, leluhur nusantara selalu dalam posisi siaga tempur, untuk mempertahankan negeri tercinta.

Sebenernya apa sih VOC itu?? Dan apa tujuan dibentuknya VOC/EIC ?

Tujuan utama dibentuknya VOC dan EIC adalah untuk menguasai dan memonopoli pasar dagang di Hindia Timur. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya VOC atau EIC ini adalah persekutuan dagang multi nasional.

Persekutuan atau gabungan perusahaan dagang ini dimodali oleh tuan tanah-tuan tanah Eropa yang memiliki tanah atau wilayah pecahan kekaisaran Romawi Barat yang runtuh tahun 476M.

Tuan tanah-tuan tanah ini sering disebut juga ‘pettite kingdom’ atau kerajaan-kerajaan kecil karena mereka punya wilayah, penduduk dan raja di dalam wilayah-wilayah mereka yang di terlindungi di dalam kastil-kastil berbenteng.

Hindia Timur adalah nama yang digunakan bangsa Eropa untuk menyebut wilayah Asia Tenggara sd kepulauan Indonesia sekarang dan Hindia Barat untuk menyebut negeri India sekarang.

Awalnya kerajaan-kerajaan kecil di Eropa ini datang perorangan dengan bendera dari perusahaan dagang mereka masing-masing dari tiap-tiap klan keluarga bangsawan pemilik perusahaan dagang yang ada di Eropa saat itu, namun mereka kalah saing dengan portugis dan spanyol ditambah lagi barang dagangan mereka tidak laku di pasar tanah air kita, karena mereka tidak mampu mengalahkan pedagang-pedagang dari negeri Asia lainnya.

Karena kalah dalam persaingan dagang inilah para tuan tanah Eropa mengalami kerugian, jangankan menguasai wilayah, dalam persaingan dagang pun mereka kalah saing.

Dengan alasan inilah kemudian perusahaan dagang-perusahaan dagang Eropa ini bersatu, mengumpulkan modal bersama membuat persekutuan dagang multinasional yang di sebut VOC.

Dengan suntikan dana yang ada, VOC mengumpulkan pasukan dari berbagai bangsa yg telah mereka kuasai, dan merekrut para kriminal yang mereka bebaskan untuk dijadikan prajurit upahan mereka. VOC memiliki kekuasaan yang luas selain meminjamkan modal usaha bagi perusahaan perusahaan dagang anggotanya, mereka juga memproduksi senjata, mengeluarkan mata uang, memutuskan perang dan berbagai keperluan perang lainnya, seperti layaknya sebuah negara, karenanya VOC sering dikatakan sebagai ‘ Negara dalam Negara’.

Dengan kata lain segala yang di perlukan untuk menguasai Hindia Timur (Indonesia) disediakan oleh VOC dalam bentuk HUTANG, karena untuk menguasai Hindia Timur mereka membutuhkan senjata, pasukan dan modal yang besar, yang tidak mungkin di miliki oleh satu perusahaan dagang.

Dengan mengetahui sejarah di bentuknya VOC ini sebenarnya kita dapat mengetahui bahwa tujuan mereka sesungguhnya adalah menguasai Hindia bukan untuk berdagang, seperti yang selama ini kita baca dalam buku-buku sejarah umum.

Perdagangan yang mereka lakukan hanyalah kamuflase untuk menguasai Hindia Timur untuk mendapatkan GOLD (emas), GLORY (kejayaan/kekuasaan) GOSPEL (penyebaran agama Kristen), BUKAN rempah2..kalau tujuan mereka hanya untuk mendapatkan rempah-rempah, mereka gak perlu susah payah membentuk VOC.

Hindia Timur yang Maju menjadi latar belakang terbentuknya VOC

Bangsa kita adalah bangsa yang maju, dalam berbagai catatan perjalanan para pelaut Arab, Cina, Eropa dan negara-negara Asia lainnya di kisahkan bahwa pelabuhan2 sepanjang pantai utara jawa adalah pelabuhan2 Internasional, terlengkap pada masanya. Kota-kota pelabuhan ini berfungsi sebagai pusat perdagangan yang memberikan berbagai fasilitas dan jasa bagi kapal2 asing yang berlabuh dan mengadakan perdagangan, seperti misalnya penukaran uang, penginapan, bengkel kapal dsb.

Sementara kondisi Eropa sebaliknya, sejak runtuhnya kekaisaran Romawi pada tahun 476 M, negara-negara di Eropa terpecah menjadi beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang selalu berperang memperebutkan wilayah. Karena selalu berperang antar wilayah, penduduknya menjadi terbelakang dan buta pengetahuan, hingga kemunduran bangsa Eropa mencapai puncaknya pada tahun 700-an hingga 1500-an, kemunduran ini disebut dengan ‘dark ages’.

Singkat kisah, munculnya agama Islam, invasi bangsa Arab ke benua Eropa hingga perang salib yang terjadi selama ratusan tahun, telah menyadarkan bangsa Eropa bahwa peradaban mereka telah tertinggal jauh dengan peradaban Islam dan negara-negara Asia lainnya.

Perang salib yang terjadi selama 500thn pada dasarnya adalah perebutan kekuasan antara penguasa Eropa yang dikuasai oleh kekuasaan gereja dan mengatas namakan Kristen dan penguasa Arab yang mengatasnamakan Islam.

Perang salib ini selain memiliki dampak merusak seperti pada umumnya perang, ternyata juga memiliki dampak positif bagi bangsa Eropa, diantaranya adalah tersebarnya informasi ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim saat itu ke dunia barat, termasuk buku-buku karya ilmuwan Yunani dan Romawi yang telah ditinggalkan di negaranya namun masih tersusun rapi dalam perpustakaan-perpustakaan Islam.

Perkembangan Islam yang pesat, invasi bangsa Arab hingga ke wilayah Eropa, menimbulkan rasa Khawatir bangsa Eropa dan memaksa para penguasa Eropa mencari ‘Dunia baru’, yang akan mereka jadikan sebagai negara Eropa kedua. Dunia Baru bernama ‘India’, yang namanya mereka temukan dalam literatur Islam yang di salin dari buku karya ilmuwan Yunani bernama Plato, akhirnya menjadi tujuan utama mereka. Dimulailah era pencarian dunia baru yang diawali dengan perjalanan darat Marcopolo (1254-1324), seorang pedagang dan pengelana dari Venesia, utusan gereja Romawi Timur (Constantinopel).

India dalam benak bangsa Eropa saat itu adalah sebuah bangsa primitif, kanibal dan terbelakang. Kebayangkan gimana kagetnya bangsa Eropa ketika akhirnya mereka berhasil menemukan India, sebuah negara maju dengan penduduk yang beradab dan berfikiran maju, dan mayoritas penguasa wilayahnya dan penduduknya saat itu telah memeluk agama Islam.

Kota pelabuhan yang ramai, dengan para pedagang dari berbagai bangsa yang menjual berbagai barang dagangan, sistem pemerintahan yang teratur, bersatu, dengan hukum yang telah di jalankan dengan tertib, tentunya bukan saingan bagi bangsa Eropa, yang pada masa itu tertinggal jauh dibelakang baik dalam dunia perdagangan maupun ilmu pengetahuan. Dari titik inilah mereka akhirnya menyadari, bahwa hanya dengan bergabung mereka dapat mencapai tujuan mereka, hingga dibentuklah VOC pada tanggal 20 Maret 1602.

VOC, Sekutu, IMF & Lembaga sejenis

Setelah 200 tahun berkuasa dan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaannya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC akhirnya dibubarkan, dengan alasan korupsi, manipulasi dsb.

Tapi menurut kami, berdasarkan data-data yang telah kami pelajari dari berbagai sumber, VOC dibubarkan karena memang misi-nya untuk menguasai Nusantara telah selesai, walaupun kemudian Hindia timur di kuasai oleh Belanda, para pemegang saham VOC tetap mendapat keuntungan terbesar dari pembagian keuntungan berupa hasil bumi dan kekayaan alam dari negara-negara yang pernah menjadi anggota VOC yang diambil dari negara-negara jajahannya.

Secara de facto dan de Jure VOC, EIC dan gabungan perusahaan dagang Eropa lainnya dengan bahasanya masing-masing, memang dibubarkan, namun sejarah membuktikan pada kita bahwa persekutuan itu tetap ada hingga saat ini dan tetap mempraktekkan cara-cara lama untuk keberhasilan tujuan mereka, hanya namanya saja yang berganti.

VOC dibubarkan kemudian berganti nama menjadi sekutu pada PD I dan II, setelah PD I & II untuk menekan negara-negara yang dianggap berpotensi membahayakan mereka membentuk NATO pada tahun 1949. Negara-negara dengan kekayaan alam yang besar mereka ikat dengan hutang melalui keanggotaan IMF yang di bentuk tahun 1945.

para pecinta sejarah tentu masih ingat bagaimana Belanda dengan liciknya ingin menguasai kembali Indonesia dengan menjadi bagian dari tentara sekutu yang datang ke nusantara untuk melucuti senjata tentara Jepang. Hadirnya Belanda dalam pasukan sekutu yang kemudian ikut andil dalam perang mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi antara 1945-1948 adalah bukti yang jelas bahwa kerjasama untuk menguasai wilayah Nusantara itu masih ada dan terus ada hingga saat ini dengan berbagai caranya.

Banyak kejanggalan seputar VOC/EIC atau apapun namanya dalam bahasanya masing-masing, bila dikatakan satu lembaga yang berbeda, dan bahkan saling bersaing antara yang satu dengan lainnya, bersaing untuk mendapatkan wilayah perdagangan antar perusahaan dagang secara perseroan mungkin iya, tapi dalam banyak hal mereka tetap bersatu dan bekerjasama di bawah 1 bendera VOC atau EIC dan mendapat fasilitas yang sama, itu sebabnya ketika tujuan mereka telah berhasil, VOC atau EIC yang fokus di wilayah malaysia dan Indochina dibubarkan dalam waktu hampir bersamaan.

Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan setelah sebagian besar Jawa, Kalimantan dan Sumatera telah mereka kuasai, demikian pula EIC dibubarkan tahun 1858 setelah tujuan untuk menguasai semenanjung Malaysia, sebagian Indochina dan anak benua India telah mereka dapatkan.

Kebetulan? Kami rasa tidak, baik VOC ataupun EIC di bubarkan karena memang misi mereka telah selesai, ketika para tuan tanah, pemegang saham utama VOC tinggal ‘menikmati’ hasil kerja yang mereka usahakan dengan menghalalkan berbagai cara selama 200 tahun kedatangan mereka di bumi Nusantara.

Bila dianalogikan pada masa kini persekutuan dagang VOC atau EIC ini ibarat Sekutu, Nato atau IMF (International Monetary Fund), yang dengan cara yang halus mengambil keuntungan dengan meminjamkan uang, pasukan, senjata dan modal utk berperang atau dalam bahasa mereka ‘meredakan konflik internal’, namun anehnya untuk meredakan ‘konflik internal’ ini mereka menggunakan kekuatan dari luar.

Kekayaan yang didapat oleh lembaga-lembaga sejenis ini diperoleh dari pembayaran hutang dari negara-negara anggota yang meminjam kepada mereka, beserta bunganya. ketika suatu negara tidak lagi membutuhkan IMF, mereka akan menciptakan konflik dalam negara tersebut, meminjamkan pasukan, uang dan senjata dengan cara ini mereka akan memenuhi kas2 negara mereka masing-masing.

Refleksi 17 Agustus

Walaupun telah menguasai sebagian besar pulau dan wilayah di Nusantara, tidak membuat leluhur kita menyerah dan pasrah pada penjajahan, perjuangan terus berlanjut, letupan-letupan perjuangan di berbagai daerah melawan pemerintah kolonial selalu ada hingga puncaknya dengan berakhirnya perang Jawa (1830) dan dikuasainya Aceh oleh pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1910-12 dengan cara yang licik.

Sebagai bangsa Indonesia kita seharusnya bangga dengan perjuangan leluhur kita yang tidak pernah mengenal kata menyerah, dengan kekuatan keyakinan dan semangat perang Jihad yang dirintis para ulama, kaum Santri, dan para pejuang negeri ini yang telah mengorkan jiwa dan raganya untuk membebaskan nusantara tercinta dari cengkraman penjajahan.

17 Agustus 1945 adalah pernyataan sikap kita sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, yang selama ratusan tahun berjuang menghadapi penjajah baik penjajah asing ataupun penjajah yang berkedok ‘pribumi’.

Kemerdekaan adalah mereka yang terbebas dari belenggu-belenggu yang tercipta pada era kolonial, yang menjadikan bangsa Indonesia terjajah lahir dan batin. Belenggu Adu domba, iming2 harta dan kekuasaan, fanatik buta, doktrinisasi dan sebagainya yang dijadikan alat untuk mencapai segala keinginan penjajah.

Pahlawan-pahlawan hebat negeri ini seperti Diponegoro, Cut Nyak Dien, Untung Surapati, para pendahulu dan penerus mereka adalah sosok yang merdeka lahir dan bathin, walaupun secara lahir mereka dikalahkan, disiksa, dipenjara dan dihinakan, mereka tidak pernah termakan hasutan, rayuan duniawi, Adu domba, fanatisme dan segala hal yang merugikan manusia lain yang melemahkan bangsa ini secara langsung ataupun tidak.

Kemerdekaan berada pada jiwa-jiwa yang merdeka, jiwa yang tidak terbelenggu oleh keinginan-keinginan duniawi yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Kemerdekaan berada pada jiwa yang terbebas dari segala bentuk Adu domba, hasutan, fanatisme, ketidak pedulian, dan lain sebagainya.

Apakah kita sudah merdeka? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing..

Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk menjadi orang yang merdeka lahir dan batin, seperti yang diajarkan Rasul saw dan Ahlilbaitnya yang suci..

Sholawat dan Fatihah kepada rasul dan ahlulbaitnya dan kepada para pahlawan bangsa yang telah menjadi kan rasul saw dan ahlulbaitnya sebagai sumber kekuatan perjuangan mereka untuk memperoleh kemerdekaan bagi negara Indonesia, pengakuan sebagai bangsa yang bebas dan merdeka, yang telah dengan tulus dan ikhlas mengorbankan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan Nusantara tercinta..

Ditulis oleh Sofia Abdullah

Disarikan dari sumber-sumber di bawah ini :

  1. Ricklefs, M.C, Sejarah Indonesia Modern
  2. Heuken, Adolf, Historical sites of Jakarta
  3. Biografi Raden Saleh, berkisah tentang sikap penduduk Banten dan Cirebon ‘menyambut ‘ kedatangan bangsa portugis.
  4. Blackburn, Susan, Jakarta Sejarah 400 tahun
  5. Stockdale,John Joseph, Sejarah Tanah Jawa
  6. Van Kessel, Inneke, Serdadu Afrika di Hindia Belanda 1831-1945
  7. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_India_Company
  8. https://en.m.wikipedia.org/wiki/East_India_Company
  9. https://en.m.wikipedia.org/wiki/NATO
  10. https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
  11. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Allies_of_World_War_I
  12. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Allies_of_World_War_II
07
Dec
16

Politik : Selamat Tinggal Rezim UUD Reformasi

kartunama GP45
Suara Warga 812:
MERDEKA NKRI !
SELAMAT TINGGAL REZIM UUD REFORMASI
Mengingat  pemberitaan 15 Desember 2015  :
sesungguhnya menegaskan sikap politik bahwa KETUA MPR ZULKIFLI HASSAN TELAH BERSETUJU KEMBALI KE UUD 1945 
Sebagaimana diketahui UUD 1945 tersebut adalah dinyatakan per Berita Repoeblik Indonesia Th II/1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75/1959 yang lengkap terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, Penjelasan‎, dan sampai sekarang belum pernah secara de jure / legal formal dinyatakan dicabut sehingga sebenarnya de facto masih dalam keadaan berlaku.
Sedangkan UUD Reformasi produk politik Amandemen 1999-2002 yang tertuang pada Risalah Paripurna MPRRI 1999-2004 dan kemudian didaftarkan 4 (empat) tahun kalender sebagai Lembaran Negara No 11-14/2006 hanya terdiri dari Batang Tubuh TANPA Pembukaan dan Penjelasan.
Setelah berkiprah 17 (tujuh belas) tahun sejak Amandemen ke-1 tahun 1999, ditengah perkembangan politik globalisasi yang marak dengan politik neoliberalisasi dan neokolonialisasi yang melalui metoda proxywar/modernwar ‎bernuansa penjajahan gaya baru oleh pihak2 Kontra NKRI, maka wajarlah bilamana Ketua MPRRI sebagai pimpinan otoritas tertinggi pengatur politik hukum nasional berupa Konstitusi Tertulis melemparkan handuk atau menyerah untuk melanjutkan kiprahkan UUD Amandemen 1999-2002 atau tersebut UUD Reformasi.
Pernyataan \’duduki mpr\’ secara eksplisit bisa dimaknai bahwa pelaku2nya adalah \’rakyat banyak pengaju aspirasi atau aspiran pemilik negeri\’ yang terdiri dari banyak komponen dan elemen masyarakat peduli Pro NKRI.
Masa pengendapan sikap Ketua MPRRI 15 Desember 2015 sampai dengan Desember 2016 seharusnya cukup bagi rekan2nya di MPRRI lainnya untuk bersepakat ucapkan Selamat Tinggal Rezim UUD Reformasi per 15 Desember 2016 yad melalui Risalah Paripurna 2016 tentang Refungsikan Kembali Ke UUD 1945 per BRI Th II/1946 jo LNRI No 75/1959 sebagai tindak politik pelurusan terhadap Risalah Paripurna MPRRI 1999_2002 jo LNRI No 11-14/2006 yang memang ditandai sebagai produk politik bengkok terhadap Pembukaan UUD 1945 itu.
Tindak Politik Pelurusan termaksud diatas sekaligus de jure mengukuhkan kembali keberadaan Pancasila dalam kehidupan struktural konstitusional bernegarabangsa.  
Adapun masa peralihan dari rezim UUD Reformasi ‎ke rezim ketiga UUD 1945 (rezim kesatu 1945-1949, rezim kedua 1959-1998) dapat ditentukan bermuatan tentang pengaturan tentang organisasi dan operasionalisasi daripada lembaga2 kenegaraanbangsa dan program pemastian adendum2 yang perlu dilekatkan ke UUD 1945 rezim ketiga termaksud diatas. 
Mari bersama kita tunggu Tap MPRRI 2016 tentang Selamat Tinggal Rezim UUD Reformasi dan Selamat Datang UUD 1945 Rezim Ketiga, sekaligus refleksi amanat Politik Konstitusi Pancasila Indonesia seutuhnya dan refungsi MPRRI sebagai lembaga tertinggi negara secara elegan.
Jakarta, 8 Desember 2016
Tetap MERDEKA NKRI !
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
dhn-451
Suara Warga 712 :
REKOMENDASI AKSI KONSTITUSIONAL SUPER DAMAI & HEMAT ENERGI
Kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia‎ Yth.
MERDEKA !
Menyimak ‎berita KETUA MPR ZULKIFLI HASSAN MENYETUJUI GSNKRI MENDUDUKI GEDUNG DPR [http://www.teropongsenayan.com/24155-ketua-mpr-zulkifli-hasan]

——–‎Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, menerima buku Konsep Kembali ke UUD 45 dari Gerakan Selamatkan NKRI (GSNKRI) yang diwakili oleh M Hatta Taliwang, Selasa (15/12/2015) di gedung MPR, Senayan, Jakarta. Hadir pada acara tersebut antara lain Jenderal (Purn) Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), Letjen (Purn) Syarwan Hamid, Rachmawati Soekarnoputri. Zulkifli mengatakan menunggu dan menyetujui aksi GSNKRI menduduki gedung parlemen untuk memperjuangkan konsep kembali ke UUD 45.(ris)

Editor : Redaktur | teropongsenayan.com
Artinya pemahaman eksplisit Ketua MPRRI tentang kebutuhan kembali ke UUD 45 itu sudah terjadi dan dalam konteks situasi dan kondisi terkini, direkomendasikan langkah inisiatif mobilisasi kesepakatan internal dari anggota2 MPRRI lainnya guna pemantapan jiwa kenegarawanan dengan memutuskan langkah taktis strategis yakni refungsikan UUD 1945 per BRI II Th 1946 jo LNRI 75/1959 melalui Risalah Paripurna MPRRI dan Penetapan MPRRI sehingga dengan demikian maka proses konstitusionalnya terselenggara dengan sangat super damai dan hemat energi tanpa harus melibatkan aksi massa yang justru dapat mengkreasi konflik persepsi yang potensial mendulang krisis yang redundan bagi penyelenggaraan negara.
======== ‎

Rekomendasi tersebut diatas disampaikan,
mencermati‎ juga PREPOSISI 312 tentang‎
‎Amandemen 1999-2002 itu Makar atau Kudeta Konstitusi ? Sebagai berikut :
Rujukan Formal :
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nyatakan MAKAR punya beberapa arti antara lain \’akal busuk; tipu muslihat\’.
‎Lebih jauh, MAKAR diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kejahatan terhadap keamanan negara, terutama di pasal 104, 107 dan 108, dengan ancaman hukuman mati. Pasal-pasal ini mengatur pidana kejahatan terhadap presiden dan wakilnya, dan juga ancaman pidana terhadap para penggerak makar.
Bunyi pasal 104: Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Bunyi pasal 107:
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Bunyi Pasal 108
(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun :
1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Sedangkan KBBI menyatakan pengertian KUDETA adalah : perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa.

Menurut situs Hukum Online, perbedaan MAKAR dan KUDETA kurang lebih sebagai berikut : secara umum, KUDETA lebih merujuk pada istilah politik sementara MAKAR merujuk pada istilah hukum.

Menurut ketentuan pasal 87 KUHP, tindak pidana MAKAR baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari si pembuat MAKAR.

Kajian Fakta Yuridis :

‎Fakta formal bahwa Risalah Paripurna MPRRI 1999-2002 terdaftar sebagai LNRI 11-14 / 13 Pebruari 2006 TANPA Pembukaan UUD 1945 menunjukkan telah terjadi peristiwa hukum
perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa atau KUDETA per rujukan KBBI dengan pengertian bahwa kekuasaan konstitusi amanat Pembukaan 1945 atas operasionalisasi Batang Tubuh Amandemen‎ 1999-2002 telah direbut oleh ketentuan2 di Batang Tubuh itu sendiri.
Fakta material/substansial, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan per amanat Pembukaan UUD 1945 dalam praktek Politik Pemilu 2004, 2009 dan 2014 telah direbut oleh politik kerakyatan langsung bukan politik kerakyatan perwakilan.
Dengan Kajian singkat diatas, jelaslah bahwa kontroversialitas dan kontraproduktivitas kiprah pemerintahan bernegara dirasakan telah menggerus kehormatan/kemartabatan , kedaulatan dan keadilan sosial serta kemandirian bangsa dan kepentingan umum masyarakat secara signifikan ‎sebagaimana terukur dari Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia per Biro Pusat Statistik dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto per Perhimpunan Bangs Bangsa.
Dan juga memperhatikan Kajian Sosial Politik tentang‎ POLITIK KEHORMATAN/ KEBAHAGIAAN PUBLIK INDONESIA 2711 yakni‎
Kinerja Politik Rezim (KPR) sebenarnya kini dapat diukur antara lain oleh 1) Kadar Kehormatan berkomitmen terhadap pengamalan Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia [2004] seutuhnya [http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/], 2) Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia [Biro Pusat Statistik] dan 3) Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto [Perhimpunan Bangsa Bangsa]
Peristiwa-peristiwa Pergantian Politik Rezim di Indonesia sesungguhnya cerminan kiprah KPR dimaksud diatas sebagai dinamika kenegaraan yang wajar terjadi beberapa kali seperti rezim RIS 1949, rezim UUDS 1950, rezim Kembali Ke UUD 1945, rezim Orde Lama ke Orde Baru 1966, rezim Orde Baru ke Orde Reformasi 1998, yang semuanya tidak pernah disebut sebagai peristiwa MAKAR.
Demikian pula setelah hampir 2 (dua) dekade berkiprahnya UUD Reformasi (Risalah Paripurna MPRRI 1999-2002 yg terdaftar jadi LNRI 11-14 tahun 2006) yang berKPR jauh menyimpangi amanat Pembukaan UUD 1945 sehingga kasat mata kontroversial dan kontraproduktif semisal terhadap ideologi negara Pancasila‎, adalah wajar saja diaspirasikan publik kini untuk dikoreksi.‎
Koreksi yang mengerucut kini adalah kembali refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 tahun 1959 plus Adendum-adendum yang dibutuhkan untuk menjawab ‎ancaman, hambatan, gangguan, tantangan bernegara masa kini dan esok.
Kalau disimak dengan cerdas, maka MAKAR Konstitusi (soft coup d\’etat) sebetulnya telah terjadi‎ di tahun 1999-2002 karena Risalah-risalah Paripurna MPRRI tersebut meniadakan keberadaan Pembukaan UUD 1945 per LNRI 11-14 / 2006, sehingga Amandemen 1999-2002 di-sebut2 kebablasan.
Sebagai negara hukum, wajarlah kalau anak bangsa Indonesia sebagai pemilik negeri kini beraspirasi agar dilakukan pembentukan politik hukum nasional baru berupa penyegaran konstitusional guna perbaikan Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia.
Demikianlah PREPOSISI Lanjutan 712 ini dibuat untuk dapat didialogkan lebih lanjut ber-sama2 secara proporsional dan konstruktif, guna solusi terbaik.
Jakarta, 7 Desember 2016‎
Tetap MERDEKA !
Pandji R Hadinoto‎
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
Kongres Pemuda Indonesia

Paradigma Baru Politik Pasca Perubahan UUD 1945

11 Mar

32 Votes

Oleh: Hamdan Zoelva

  1. Pendahuluan

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1999, membawa perubahan-perubahan yang mendasar dalam sisitem pemerintahan dan ketatanegaraan kita sebagaimana nampak pada perubahan yang hampir menyeluruh atas Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan undang-undang dasar ini, sebenarnya terjadi demikian cepat tanpa dimulai oleh sebuah perencanaan panjang. Hal ini terjadi karena didorong oleh tuntutan perubahan-perubahan yang sangat kuat pada awal reformasi antara lain tuntutan atas kehidupan negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, penegakkan hukum yang lebih baik, penghromatan atas hak-hak asasi manusia dan berbagai tuntutan perubahan-perubahan lainnya.

Terhadap berbagai tuntutan tersebut para anggota MPR meresponsnya dengan memulai perubahan-perubahan itu dengan perubahan terhadap sesuatu yang mendasar yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan pada pemikiran antara lain bahwa salah satu sumber permaslahan yang menimbulkan problem politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini adalah pada kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:

– UUD 1945 menyerahkan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden;

– Tidak adanya prinsip check and balances dalam UUD 1945 antara lain menyerahkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat;

– UUD 1945, terlalu fleksibel menyerahkan penyelenggaraan negara yang diserahkan pada semangat para penyelenggara negara yang dalam pelaksanaannya banyak disalahgunakan;

– Pengaturan mengenai hak asasi manusia yang minim; serta

– Kurangnya pengaturan mengenai pemilu dan mekanisme demokrasi.

Oleh karena itu, perubahan UUD 1945 yang pertama pada sidang umum tahun 1999, terjadi dalam waktu yang sangat singkat yaitu hanya sekitar satu minggu perdebatan pada tingkat Panitia Ad Hoc, menghasilkan perubahan penting terhadap 9 pasal penting yang terkait dengan penyeimbangan kedudukan Presiden dengan DPR.

Walaupun demikian, kalau kita kembali melihat sejak awal pemerintahan Presiden Habibie ide perubahan UUD 1945 telah dimulai dan bahkan pernah dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Prof.DR. Bagir Manan untuk mengkaji perubahan UUD ini dan telah melakukan serial diskusi yang cukup panjang serta telah menghasilkan berbagai pemikiran terhadap perubahan undang-undang dasar ini dalam sebuah buku. Karena itu, ketika perdebatan pada MPR mengenai perubahan undang-undang dasar ini sebagian besar fraksi telah menyiapkan rancangan perubahan yang menyeluruh atas undang-undang dasar 1945 itu. Karena waktu yang tidak memungkinkan, maka perubahan pertama itu hanya terjadi terhadap beberapa pasal yang terkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan DPR, dan perubahan lainnya dicadangkan pada sidang tahunan berikutnya.

Karena begitu luasnya perdebatan awal ketika memulai perubahan ini, untuk menghindari disorientasi dalam perubahan-perubahan yang akan dilakukan, seluruh fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada saat itu menyepakati lima prinsip yaitu:

– tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

– tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

– mempertegas sistem pemerintahan Presidensial;

– penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan kedalam pasal-pasal;

– perubahan dilakukan dengan cara adendum.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang telah dilakukan selama 4 kali -Perubahan Pertama tahun 1999, Perubahan Kedua tahun 2000, Perubahan Ketiga tahun 2001 dan Perubahan Keempat tahun 2002- telah membawa implikasi politik yang sangat luas dalam system ketatanegaraan Indoneisa.

Kalau kita membaca dengan cermat perubahan tersebut, maka akan nampak bahwa empat kali perubahan tersebut  merupakan satu rangkaian perubahan yang dilakukan secara sistematis dalam rangka menjawab tantangan baru kehidupan politik Indonesia yang lebih demokratis sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Tuntutan perubahan system politik dan ketatanegaraan dalam bentuk perubahan Undang Dasar 1945, adalah pesan yang sangat jelas disampaikan oleh gerakan reformasi yang dimulai sejak tahun 1998.

Keempat perubahan ini, mencakup aspek yang sangat luas dan mendalam baik dari jumlah pasal yang diubah dan ditambah maupun dari substansi perubahan yang terjadi. UUD 1945 sebelum perubahan hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 47 ayat ditambah 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah 4 kali perubahan, UUD 1945 menjadi 20 bab, 73 pasal, 171 ayat ditambah 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Substansi perubahan menytentuh hal-hal yang sangat mendasar dalam system politik dan ketatanegaraan yang berimplikasi pada perubahan berbagai peraturan perundangan dan kehidupan politk Indonesia di masa depan. Dalam kerangka inilah berbagai perundang-undangan baru bidang politik disusun, yaitu UU Partai Politik, UU Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta UU Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

  1. Reduksi Kewenangan MPR

Terdapat dua perubahan mendasar pada MPR, setelah perubahan yaitu perubahan susunan keanggoataan serta perubahan kewenangan MPR, yang berimplikasi pada perubahan dalam tata hubungannya dengan lembaga-lemabaga Negara yang lainnya.

  1. Keanggotaan MPR

Sebelum perubahan, keanggoatan MPR terdiri dari Anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Merujuk pada masa Orde Baru anggota MPR berjumlah 1000 orang yang terdari dari 500 anggota DPR (400 orang yang dipilih melalui pemilu dan 100 dari ABRI yang diangkat), 5 orang utusan daerah dari setiap propinsi (yaitu 160 untuk 27 Provinsi), dan sisanya adalah utusan golongan.yang berjumlah 340 orang. Dari susunan keanggotaan tersebut nampak sekali bahwa terdapat 440 orang anggota MPR yang diangkat Presiden, 160 yang dipilih oleh DPRD dari 27 Provinsi (pada periode ini Utusan Daerah bergabung dalam satu fraksi tersendiri sedangkan utusan Golongan melebur dalam fraksi Partai Politik yang ada) dan 400 orang yang dipilih dalam pemilu. Konfigurasi keanggotaan ini menunjukkan dominasi Presiden yang sangat kuat terhadap MPR.

Pada masa reformasi sekarang ini, sejak kejatuhan Soeharto, keanggotaan MPR, diubah lagi yaitu hanya terdiri dari 700 orang dimana jumlah yang diangkat oleh Presiden hanya 69 orang anggota Utusan Golongan yang dipilih oleh KOmisi Pemilihan Umum (KPU), (dalam pengangkatan ini Presiden hanya menyesahkan secara administratif sebagai Kepala Negara, yaitu sama dengan  pengangkatan anggota Utusan Daerah yang dipilih oleh DPRD Provindi dan Anggota DPR yang dipilih dalam Pemilu). Perubahan ini membawa implikasi pada betapa minimnya pengaruh Presiden terhadap MPR.

Setelah Perubahan UUD, anggota MPR hanya terdiri dari anggota DPR (seluruhnya dipilih melalui pemilu) dan anggota DPD yang merupakan wakil dari daerah-daerah yang dipilih secara langsung dalam pemilu oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat.

Perubahan ini memperbaiki susunan anggota MPR, sehingga lebih demokratis dan lebih menunjukan representasi rakyat yang lebih jelas dalam lembaga perwakilan.

  1. Kewenangan MPR

Filosofi kewenangan dan status MPR dalam UUD 1945 sebelum perubahan tercermin dalam pasal 1 ayat 2, yang berbunyi : ” Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Lebih lanjut kewenangan MPR adalah menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara (diatur dalam pasal 3), mengangkat Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6 ayat 2), kemudian diperkuat oleh Penjelasan UUD 1945.

Ketentuan ini menunjukkan dengan jelas bahwa posisi MPR sangat dominan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Ketika MPR terbentuk seakan-akan kedaulatan rakyat itu diambil alih sepenuhnya oleh MPR dan MPR memegang supreme power dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal ini berimplikasi pada hubungan yang tidak seimbang antara lembaga-lembaga negara (tidak ada check and balances). Siapa yang dapat mempengaruhi dan mendominasi MPR maka dialah yang paling berkuasa. Jika Presiden dapat menguasai atau mempengaruhi MPR maka pasti dia sangat berkuasa (seperti yang terjadi pada masa Orde Baru) dan siapa yang tidak mampu mendominasi dan menguasai MPR, maka dia akan menjadi sangat lemah (seperti kasus Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid).

Dalam kerangka pemikiran ini pul;a seluruh lembaga-lembaga Negara yang lain harus melapor kepada MPR, karena MPR adalah sumber kekuasaan Negara, yang mendistribusikan kekuasaannya pada lembaga-lembaga Negara itu.

Perubahan UUD 1945, telah merubah filosofi dasar sumber kewenangan MPR, sebagaimana tercermin dalam perubahan pasal 1 ayat 2, yaitu :Kedaulatan ditangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar”. Implikasi perubahan ini adalah direduksinya kewenangan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya, menjadi kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD ini, yaitu oleh lembaga-lembaga Negara yang diatur secara jelas kewenangannya dalam UUD. Presiden menjalankan kedaulatan rakyat, untuk menjalankan pemerintahan Negara, karena dia dipilih langsung juga oleh rakyat. DPR dan DPD menjalankan kedaulatan rakyat dalam membentuk undang-undang dan mengawasi Presiden. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalan kedaulatan rakyat dalam bidang yudikatif dan peradilan. Demikian pula terhadap lembaga-lembaga Negara lainnya yang diatur dalam UUD ini.

Kewenangan MPR, dipertegas yaitu hanya: mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabtannya menurut UUD  (pasal 3 UUD) serta memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakili Presiden dalam masa jabatannya (pasal 8 ayat (2)). Dengan demikian MPR kehilangan kewenangannya untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan garis-garis besar daripada haluan serta memberhentikan Presiden karena pelanggaran garis-garis besar haluan negara.

  1. Hubungan MPR dengan lembaga Negara lainnya

Dengan perubahan ini tidak lagi dikenal lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara dalam hubungan antar lembaga negara. Semua lembaga negara tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, akan tetapi kedudukannya dilihat pada fungi dan kewenangannya yang diberikan oleh UUD. Karena itu, lembaga-lembaga negara lainnya tidak lagi melapor kepada MPR, karena MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara untuk dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara yang lainnnya.

Kerangka hubungan antar lembaga negara yang dibangun dalam perubahan UUD ini adalah prinsip check and balances. Artinya hubungan yang seimbang antara   lembaga Negara yang masing-masing terkontrol oleh yang lainnya berdasarkan ketentuan UUD.

Posisi MPR sebenarnya adalah “forum” sidang gabungan antara anggota DPR dengan anggota DPD. MPR hanya bersidang pada saat-saat dibutuhkan, yaitu ketika melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden, mengubah dan menetapkan UUD, serta memilih Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan Wakil Presiden. Jadi, tidak ada lagi istilah Sidang Umum serta Sidang Tahunan MPR, yang ada adalah Sidang MPR.  Walaupun demikian, karena MPR memiliki kewenangan-kewenangan yang mandiri, maka kedudukannya menjadi sebuah lembaga Negara tersendiri.

Setelah perubahan UUD hubungan antara MPR dengan lembaga negara lainnya hanya terlihat jelas dalam hubungannya dengan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD serta memilih Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan Wakil Presiden.

  1. Reposisi Dewan Perwakilan Rakrat

Reposisi DPR, dilakukan dengan maksud agar menempatkan DPR dalam posisi yang tepat sebagai lembaga Negara yang memiliki kewenangan dibidang legislative. Karena itu DPR, diberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang [Pasal 20 (1)].

Sebelum perubahan, kekuasaan membentuk undang-undang ini dimiliki oleh Presiden [Pasal 5 ayat (1) sebelum perubahan]. Sedangkan DPR diposisikan sebagai lembaga negara yang memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang itu. Kedudukan ini berakibat pada hubungan yang tidak seimbang antara Presiden dengan DPR, dimana Presiden disamping memegang kekuasaan pemerintahan negara juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal mengakibatkan pada tidak seimbangnya kekuasaan Presiden dengan DPR. Padahal DPR sebenarnya adalah representara rakyat yang terpilih melalui pemilu. Akibatnya dapat dilihat selama masa pemerintahan Orde Baru Presiden dapat mengabaikan rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR bersama pemerintah di DPR, dan rancangan undang-undang itu tidak disahkan.

Perubahan UUD juga mempertegas fungsi pengawasan dari DPR, yaitu berupa hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A ayat (2)]. Setiap anggota DPR juga diberikan jaminan hak yang kuat dalam konstitusi yaitu hak mengajukan pertanyaan, usul dan pendapat serta hak imunitas [Pasal 20A ayat (3)]. Penegasan ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat bagi kewenangan DPR yang diatur dalam konstitusi. Ketiga hak ini, sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang.

Perubahan penting lain mengenai DPR, adalah diperjelasnya mekanisme rekruitmen seluruh anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat seperti pada masa yang lalu yaitu dari ABRI/TNI-POLRI. Dengan perubahan ini memberikan jaminan dan legitimasi yang kuat kepada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Bagaimana system pemilu untuk memilih anggota DPR, tidak diatur dalam UUD, tetapi akan diatur dalam undang-undang, agar memberikan keleluasaan kepada DPR dan Presiden untuk memilih system pemilu yang tepat sesui keadaan dan kondisi masyarakat. Persoalan yang paling mendasar bagi sebuah pemilu yang baik adalah sejauhmana output pemilu itu menghasilkan wakil-wakil yang benar-benar mewakili rakyat, memahami kepentingan dan hati nurani rakyat.

  1. Dewan Perwakilan Daerah, Sebuah Institusi Negara yang Baru
  2. Kewenangan dan Posisi DPD Dalam Struktur Ketatanegaraan

DPD merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Perbedaannya pada penekanan posisi anggota DPD sebagai wakil dan representasi dari daerah (provinsi). Setiap anggota DPD selalu berpikir tentang kepentingan daerahnya tanpa terhambat oleh garis dan kepentingan partai politik, karena anggota DPD adalah dari perseorangan bukan wakil partai politik. Pembentukan DPD sebagai salah satu institusi negara yang baru, adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada orang-orang daerah untuk ikut mengambil kebijakan dalam tingkat nasional, khsususnya yang terkait dengan kepentingan daerah. Pembentukan ini diharpkan akan lebih memperkuat integrasi nasional serta semakin menguatnya perasaan kebersamaan sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari daerah-daerah.

Walaupun kedudukan DPD adalah sejajar dengan kedudukan DPR dalam struktur ketatanegaraan kita, tetapi kewenangannya, baik kewenangan bidang legislasi maupun bidang pengawasan adalah sangat terbatas. Kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD adalah dapat mengajukan kepada DPR dan ikut membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu DPD, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.Apakah DPD memiliki voting right atas RUU yang ikut dibahasnya itu?. Tidak ditegaskan dalam UUD ini. Akan tetapi jika memperhatikan ketentuan pasal 20 UUD, maka voting right yang penuh hanya dimiliki oleh DPR.

Dalam bidang pengawasan DPD, melakukan pengawasan atas pelaksanaan berbagai undang-undang yang ikut dibahas dan diberikan pertimbangan oleh DPD. Namun kewenangan pengawasan ini menjadi sangat terbatas, karena hasil pengawasan itu hanya untuk disampaikan kepada DPR untuk bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti.

Akan tetapi pada sisi lain anggota DPD ini memiliki, kedudukan dan kewenagann yang sama dengan anggota DPR, ketika bersidang dalam kedudukannya sebagai anggota MPR, baik dalam perubahan UUD, pemberhentian Presiden maupun pemilihan Wakil Preside.

  1. Kenggotaan DPD

UUD 1945 (setelah perubahan), hanya menentukan bahwa  jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah sama dan jumlah seluruh anggotanya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR (pasal 22C ayat (2)).

Dengan menetapkan jumlah wakil daerah yang sama dari setiap provinsi pada keanggotaan DPD, menunjukkan kesamaan status dari provinsi-provinsi itu sebagai bagian  integral dari negara Inddonesia. Tidak membedakan provinsi yang banyak atau sedikit penduduknya maupun yang besar atau kecil wilayahnya. Penentuan jumlah anggota DPD yang tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR, mengandung makna bahwa DPD ini – walaupun kedudukan sama dengan DPR dalam steruktur ketatanegaraan – merupakan lembaga perwakilan yang bersifat komplementer yang mengakomodasi perwakilan daerah-daerah dalam tingkat nasional. Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Undang-undang No.12 Tahun 2003, telah mengatur dengan jelas bahwa anggota DPD, berjumlah 4 orang dari setiap provinsi. Dengan jumlah 30 provinsi pada saat ini maka jumlah anggota DPD seluruhnya hanya 120 orang sehingga tidak mencapai sepertiga anggota DPD.

  1. Penguatan Sisytem Presidensil dan Reduksi Kewenangan Presiden

Perubahan UUD ini juga, menunjukkan dua hal yang berlawannan dalam mengatur lembaga Presiden. Pertama, memperkuat posisi Presiden dalam Struktur ketatanegaraan Indonesia. Kedua; mereduksi beberapa kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan.

  1. Penguatan Sistem Presidensial

Penguatan system Presidensial terlihat pada mekanisme pemilihan  Presiden dan proses pemberhentian Presiden. Jika pemilihan dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden sebelum perubahan UUD dilakukan oleh MPR, maka setelah perubahan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Karena dipilih langsung oleh rakyat, Presiden mendapat legitimasi langsung dari rakyat dan kedudukannya  menjadi lebih kuat dihadapan lembaga negara yang lainnya, walaupun dihadapan MPR. Konsekwensinya, adalah adanya jaminan bahwa Presiden dan Wakil Presiden akan menduduki masa jabatannya dalam waktu tertentu (5 tahun) dan tidak mudah diberhentikan hanya karena dinggap melakukan kebijakan politik yang salah.

  1. Mekanisme Pemberhentian Presiden Dipersulit

Berbeda dengan system presidensil yang dianut sebelum perubahan, menempatkan Presiden dibawah MPR. Karena MPR yang mengangkat, MPR juga yang dapat memberhentikan Presiden walaupun dengan alasan alasan politis karena Presiden membuat kebijakan yang melanggar haluan Negara.Jadi system ini sebenarnya hampir sama dengan system Parlementer yang menganut supremasi parlemen atas eksekutif. Meknaisme pemberhentian Presiden dalam system yang lalu cukup dengan usulan Sidang Istimewa dari DPR, setalah DPR menyampaikan Memorandum Pertama dan Kedua kepada Presiden. Atas dasar usulan DPR itu MPR melaksanakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggunganjawaban Presiden. Jika Presiden tidak datang memberikan  pertanggungjawaban atau pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, maka akibatnya Presiden bisa diberhentikan oleh MPR. Dalam proses ini tidak pembuktian perlu yuridis oleh institusi peradilan (Yudikatif) untuk memberikan penilaian secara hokum atas kesalahan Presiden itu.

Dalam system baru pasca perubahan UUD, Presiden tidak dapat diberhentikan hanya karena alasan-alasan politis. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam hal Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum yang berupa, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya serta perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden (pasal 7A). Demikian juga mekanisme pemberhentian Presiden harus menempuh mekanisme yang sulit dan panjang, yaitu melalui pengkajian dan penyelidikan yang dilakukan oleh DPR yang menhasilkan pendapat berupa keputusan DPR yang mengusulkan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada MPR. Sebelum Proses pengajuan ke MPR, DPR harus terlebih dahulu meminta putusan kepada Mahkamah Konstitusi apakah secara yuridis pendapat DPR ini dibenarkan atau tidak. Jika secara yuridis tidak berdasar, maka usulan pemberhentian itu tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya kalau secara yuridis benar, maka DPR melanjutkan usulan itu kepada MPR untuk memutuskannya. Atas pertimbangannya sendiri MPR dapat memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden berdasar jumlah dukungan suara anggota MPR. Logikanya jika usulan pemberhentian tersebut telah mendapat dukungan kuat dari anggota DPR, maka dapat dipastikan akan mendapat dukungan kuat dari MPR, karena lebih dari duapertiga anggota MPR adalah anggota DPR.

  1. Reduksi dan Pembatasan Kewenangan Presiden

Untuk menjaga prinsip check and balances antar lembaga Negara, serta membatasi kewenangan Presiden yang telah diperkuat kedudukannya, kewenangan Presiden dikurangi dan dibatasi oleh UUD agar tidak disalahgunakan. Reduksi dan pembatasan kewenangan ini nampak pada, penghapusan kekuasan Presiden membentuk undang-undang (pasal 5),  Pembatasan kekuasaan Presiden untuk mengangkat duta dan menerima duta Negara sahabat dengan mengahruskan adanya pertimbangan DPR (pasal 13), membatasi kewenangan Presiden menggunakan haknya untuk memberikan Grasi dan Rehabilitasi yang mengharuskan adanya pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat (1)), membatasi kewenangan Presiden dalam menggunakan haknya untuk memberikan Amnesti dan abolisi yang mengharuskan adanya pertimbangan DPR serta mengharuskan Presiden untuk meminta persetujuan DPR dalam menyatakan perang atau melakukan perjanjian internasional (pasal 11). Demikian pula dalam hal pembentukan dan pembubaran departemen pemerintah harus dengan persetujuan DPR (pasal 17 ayat (4)).

  1. Memperkuat Kedudukan Kekuasaan Kehakiman   (Yudikatif)

Perubahan UUD ini mengintrodusi lembaga Negara yang baru dibidang yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya berada disamping Mahkamah Agung.

  1. Prinsip Konstitusionalisme

Kekuasaan kehakiman sebagai pilar negara hukum Indonesia mendapat jaminan yang lebih kuat dalam perubahan UUD ini. Hal ini nampak pada diberikannya kewenangan untuk melakukan hak uji (materil dan atau formil) atas undang-undang yang merupakan produk bersama DPR dengan Presiden. Undang-undang yang telah dikeluarkan oleh DPR dan Presiden dapat dinyatakan tidak belaku baik sebahagian maupun  keseluruhannya oleh lembaga Yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi. Hak ini sebelum  perubahan UUD, tidak diserahkan kepada kekuasaan yudikatif, yang akibatnya segala produk undang-undang tidak mungkin dilakukan pengujian oleh lembaga peradilan, sehingga tidak mungkin dapat dibatalkan kecuali dicabut sendiri oleh DPR bersama Presiden. Dengan perubahan ini mengantarkan negara ini kepada negara yang menganut prinsip konstitusinalisme. Artinya segala tindakan dan produk lembaga-lembaga dan istitusi Negara harus dapat diuji apakah sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

  1. Prinsip Akuntabilitas pada Peradilan

Dalam rangka menegakkan prinsip akuntabilitas lembaga peradilan, dalam perubahan UUD ini mengintrodusir lembaga Negara yang baru yaitu Komisisi Yudisial yang merupakan bagian dari pelakasanaan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial adalah sebuah komisi yang dibentuk dengan undang-undang yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakan harkat dan kehormatan hakim serta melakukan rekruitmen awal calon hakim agung yang akan diajukan kepada DPR untuk dipilih. Walaupun komisi ini merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, akan tetapi merupakan sebuah lembaga pengawasan eksternal terhadap para hakim pengadilan. Komisi ini yang akan menilai kinerja para hakim, dapat menjukan usulan promosi, demosi atau sanksi kepada para hakim. Keanggotan komisi ini akan dipilih oleh DPR dan diangkat oleh Presiden. Pembentukan lembaga ini dirasakan pentingnya karena selama ini hakim tidak terjangkau oleh pengawasan yang bersifat eksternal.

  1. Sentralisasi dan Unitarisme Menjadi Desentralisasi dan Pluralisme

Walaupun  semboyan Negara Republik Indonesia adalah “Bhinneka Tunggal Ika”, akan tetapi praktek selama ini, terutama pada masa Orde Baru tidak menunjukkan arti semboyan itu. Hal ini nampak pada kebijakan pemerintah yang selalu menunjukan kebijakan yang unitarian yaitu penyeragaman untuk seluruh wilayah Indonesia dan kebijakan yang sangat sentralistis. Akibatnya, adalah terhapusnya masyarakat hukum adat berikut hak-hak adatnya di seluruh Indonesia serta penyeragaman system pemerintahan sampai pada tingkat yang paling bawah. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan menyangkut daerah yang sangat sentralistis. Daerah tidak berdaya dan hanya menjalankan kebijakan-kebijakan yang terpusat.

Perubahan UUD ini, menggeser model kebijakan yang unitarisme dan sentralistis menjadi kebijakan desentralistis dan lebih menghormati pluralisme. Hal ini nampak pada perubahan pasal 18 UUD 1945. Dalam perubahan ini dihormati dan diperhatikan adanya kekhususan dan keragaman dari berbagai daerah di Indonesia. Jaminan pengaturan yang adil atas hubungan keuangan, pemanfaatan sumber adaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah (pasal 18A ayat (2)), pengakuan atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (pasal 18B ayat (1)) serta pengakuan atas masyarakat hukum ada t beserta hak-hak adatnya yang masih hidup (pasal 18B ayat (2)).

Prinsip desentralisasi yang dianut dalam UUD ini, nampak jelas pada pemberian asas otonomi dan asas tugas pembantuan kepada daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Pada saat yang sama, daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan asas otonomi dan asas tugas pembantuan itu.

  1. Jaminan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum

Untuk menjamin tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai sebuah pilar Negara hukum, UUD mengatur mengenai HAM ini dalam satu bab tersendiri yaitu bab XA, dengan 10 pasal serta 24 ayat. Rumusan mengenai HAM dalam UUD ini sangat lengkap yang mencakup seluruh aspek HAM yang diakui secara universal.

Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

  1. Mengakomodir Sistem Hankamrata

Perubahan ini ini juga mencakup penyempurnaan dalam pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara dengan mengokomodir sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta yang selama ini dianut dalam sistem pertahanan dan keamanan kita sebagaimana tertuang dalam pasal 39 ayat 2. Ketentuan ini menegaskan bahwa uasaha pertahanan dan keamanan negara dilasanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tenatara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung, dimana TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara dan POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masayarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

  1. Mempertegas Arah Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Nasional

Perubahan ini juga menegaskan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan nasional. Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa Pemerintah bertanggung jawab untuk  mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Untuk menjamin percepatan bagi kemajuan pendidikan dan pencerdasan kehidupan bangsa, maka UUD menetapkan anggaran minimal yang harus disediakan untuk anggaran pendidikan yaitu 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Disamping itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan perastuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan ummat manusia, memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya., serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

  1. Mengakomodir Demokrasi Eknomi dan Pembangunan Berkelanjutan

Perubahan ini juga menyempurnakan arah pembangunan dan sistem ekonomi nasional yang semula hanya menekankan pada sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, menjadi sistem ekonomi yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (pasal 31 ayat 4)

Dengan perubahan ini, diakomodir enan asas penting dalam pembangunan ekonomi yaitu: demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi berkeadilan, prinsip berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, prinsip kemandirian serta prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

  1. Kesimpulan

Banyak sekali paradigma politik baru setelah perubahan UUD ini. Paling tidak ada delapan paradigma yang dapat dikemukakan dari perubahan UUD ini, yaitu :

  1. Prinsip check and balances dalam hubungan antar lembaga Negara;
  2. Penguatan system pemerintahan demokratis;
  3. Mengukuhkan prinsip kedaulatan rakyat;
  4. Menganut prinsip Negara konstitusionalisme
  5. Penguatan prinsip negara hukum dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia;
  6. Pendekatan fungsional dan efisiensi dalam penataan lembaga-lembaga negara, seperti pembuabaran Dewan Pertimbangan Agung (DPA);
  7. Jaminan atas pluralisme;
  8. Desentralisasi pemerintahan;
  9. Peranan negara dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebuadayaan nasional; serta
  10. Asas demokrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu prinsip Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar Negara tetap dipertahankan di samping prinsip kemanusiaan, negara kesatuan, keadilan social serta permusyawaratan yang tertuang dalam pembuakaan tetap dipertahankan.

Perubahan paradigma UUD ini harus membawa perubahan pola pikir, perubahan kultur dari seluruh aparat negara serta perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak lagi sesuai dengan berbagai paradigma baru ini.

Makalah yang disampaikan pada acara Diklat Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2003 di Bidakara, Jakarta. Makalah ini dengan beberapa revisi, pernah disampaikan dalam Seminar Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD, yang dilaksanakan di Hotel Horison Jakarta oleh Inti Media Network.

07
Dec
16

MAPINDO : Pembudayaan Keteladanan Pandu Indonesia

Pembudayaan Keteladanan Pandu Indonesia‎ Tentang Bapak-bapak Pandu Indonesia

Ketua Dewean Harian Daerah 45 Jakarta, Pandji R Hadinoto/Foto nusantaranews (Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO – Apel Nasional Nusantara Bersatu berikat kepala Merah Putih 30 Nopember 2016 mengingatkan kembali peran Bapak-bapak Pandu Indonesia saat berjoang mengusung Persatuan Indonesia seperti melalui PAPI (Persatoean Antar Pandoe Indonesia, 23 Mei 1928), KBI (Kepandoean Bangsa Indonesia,15 Desember 1929) dan PRI (Pandoe Rakyat Indonesia, 29 Desember 1945).

Nama Indonesia dicetuskan pertama kali pada tahun 1850 oleh James Richardson Logan, seorang pengacara di Penang sekaligus pengamat sosial budaya. Nama Indonesia ini dilekatkan sebagai identitas lembaga2 pengusung nasionalisme pada tahun 1925 oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan pada tahun 1927 oleh Partai Nasional Indonesia di Bandung.

Yang menarik dicermati pada pra Resoloesi Kerapatan Besar Pemoeda Indonesia 28 Oktober 1928 yang ikrarkan 1 (satu) Nusa, Bangsa dan Bahasa Indonesia, pada tanggal 23 Mei 1928 telah lebih dulu ada pertemuan antara wakil-wakil Kepandoean Nasional, seperti Moewardi dari Pandoe Kebangsaan, Mr. Soenarjo dari INPO (Indonesische Nationale Padvinders Organisatie), Mr Kasman dari NATIPIJ (Nationale Islamietische Padvinderij), Ramlan dari SIAP (Syarikat Islam Afdeling Padvinderij), yang berujung pembentukan federasi kepanduan nasional PAPI‎ (Persatoean Antar Pandoe-pandoe Indonesia).

‎Artinya semangat Persatuan Indonesia (Sila-3 Pancasila) telah jadi pijakan bagi tokoh2 penggiat Kepanduan kala itu sebagai akar perekat bagi kebersamaan mengusung KeIndonesiaan.

Langkah kebijakan Kepanduan Indonesia ini dilanjutkan dengan prakarsa pada tanggal 15 Desember 1929 di temu PAPI Batavia dengan usulan SOKI (Satoe Organisasi Kepandoean indonesia) berprinsip “pandoe yang satoe adalah saoedara pandoe yang lainnya, oleh karena itu seloeroeh pandoe haroes menjadi satoe” yang lalu ditindaklanjuti dengan fusi PK, INPO dan PPS (Pandoe Pemoeda Soematera) jadi KBI (Kepandoean Bangsa Indonesia) dan Moewardi dilantik jadi Komisaris Besar pada tanggal 8 Pebruari 1930.‎ KBI ini di era pendudukan militer Jepang pada tahun 1944 dibekukan.

27-29 Desember 1945 di Solo berlangsung Kongres Kesatoean Kepandoean Indonesia (dari 300 perwakilan Pandoe) membentuk Pandoe Rakyat Indonesia (PRI) yang kemudian diketuai Dr Moewardi.

Dalam konteks pasca Nusantara Bersatu 30 Nopember 2016, bijak juga Bapak-bapak Pandu Indonesia yaitu Moewardi, Soenarjo, Kasman, Ramlan dikenang pula sebagai perintis aksi-aksi penegakan Persatuan Indonesia sekaligus perkuatan bagi amanat Pandu Ibuku [lagu kebangsaan Indonesia Raya, WR Soepratman 28 Oktober 1928] termasuk H Agoes Salim selaku penggagas istilah Pandu pengganti istilah Padvinder [1928] dan H Mutahar yang juga dikenal sebagai Pandu penyelamat Bendera Pusaka [1945]

Intinya, Ke-7 nama-nama tokoh termaksud diatas yaitu 1) Moewardi, 2) Soenarjo‎, 3) Kasman, 4) Ramlan, 5) WR Soepratman, 6) H Agoes Salim, 7) H Mutahar direkomendasikan memperoleh pengakuan publik dan negara sebagai Bapak-bapak Pandu Indonesia.

Pembudayaan Keteladanan Bapak-bapak Pandu Indonesia termaksud diatas ditujukan kepada segenap Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45) agar senantiasa terbekali dengan karakter Persatuan Indonesia sebagai modal bermasyarakat, berbangsa dan bertanah-air Negara Kesatuan Republik Indonesia kini dan esok. (Pandji R Hadinoto)

*Penulis adalah Ketua, Majelis Pandu Indonesia dan Ketua, GPA45/DHD45 Jakarta

Aksi Nusantara Bersatu Ingatkan Bapak-Bapak Pandu Indonesia

Apel Nasional Nusantara Bersatu di Monas. Foto Dok. TMC Polda metro Jaya

‎NUSANTARANEWS.CO – Apel nasional Nusantara Bersatu dengan mengenakan ikat kepala merah putih, Rabu (30/11/2016), menurut Ketua Majelis Pandu Indonesia (MPI), Pandji R Hadinoto mengingatkannya akan Bapak-Bapak Pandu Indonesia saat berjuang mengusung persatuan Indonesia tahun 1928, 1929 dan 1945.

Dirinya menjelaskan bahwa nama Indonesia pertama kali dicetuskan tahun 1850 oleh James Richardson Logan. Seorang pengacara di Penang sekaligus pengamat sosial budaya. Nama Indonesia dilekatkan sebagai identitas lembaga-lemba pengusung nasionalisme pada tahun 1925 oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan pada tahun 1927 oleh Partai Nasional Indonesia di Bandung.

Menarik lagi, kata Pandji, sebelum Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia tahun 1928 yang ikrarkan satu Nusa, bangsa dan bahasa Indonesia, pada tanggal 23 Mei 1928 telah lebih dulu ada pertemuan antara wakil-wakil Kepandoean Nasional, seperti Moewardi dari Pandoe Kebangsaan, Mr. Soenarjo dari INPO (Indonesische Nationale Padvinders Organisatie), Mr Kasman dari NATIPIJ (Nationale Islamietische Padvinderij), Ramlan dari SIAP (Syarikat Islam Afdeling Padvinderij), yang berujung pembentukan federasi kepanduan nasional PAPI‎ (Persatoean Antar Pandoe-pandoe Indonesia).

“Artinya semangat persatuan Indonesia (sila ke-3 Pancasila) telah jadi pijakan bagi tokoh-tokoh penggiat Kepanduan kala itu sebagai akar perekat bagi kebersamaan mengusung keindonesiaan,” katanya kepada Nusantaranews, melalui siaran pers Rabu (30/11/2016) di Jakarta.

Lebih lanjut, langkah kebijakan Kepanduan Indonesia ini menurut Pandji dilanjutkan dengan prakarsa pada tanggal 15 Desember 1929.

“‎Dalam konteks pasca Nusantara Bersatu 30 November 2016, bijak juga Bapak-Bapak Pandu Indonesia yaitu Moewardi, Soenarjo, Kasman, Ramlan dikenang pula sebagai perintis aksi-aksi penegakan persatuan Indonesia,” kata Pandji R Hadinoto. (Adhon/Red)

Deklarasi WR Soepratman Bapak Pandu Indonesia Raya 1928
Jumat, 30 Mei 2014 – 00:12 WIB

0

Surabaya – Dalam rangka turut mendukung HarKitNas 20Mei14 dan wacana Propinsi Surabaya Raya, Jaringan Aspirasi Pandu Republik Indonesia (JAPRI) besama Wisata Indonesia Raya (WIRA) pada Kamis (29/5/2014) pukul 9.00 WIB menggelar acara deklarasi pahlawan nasonal WR Soepratman sebagai Bapak Pandu Indonesia Raya 1928.

Pendiri Pimpinan Pusat JAPRI, Dr Ir Pandji R Hadinoto MH mengatakan, semangat acara ini adalah perubahan pola pikir ‘memerintah’ ke ‘memandu’ rakyat bersama sahabat-sahabat Kaum Nasionalis Pancasila Indonesia berkerangka bina budaya karakter negara bangsa Indonesia berdasar amanat Penjelasan UUD 1945.

Deklarasi Pahlawan Nasional Wage Rudolf Soepratman Pandu Indonesia Raya 1928 dibarengi dengan acara Ziarahi Taman Makam Pahlawan Nasional WR Soepratman, Surabaya, serta Menyanyikan 3 (tiga) kuplet Indonesia Raya versi 1928.

Acara tersebut dihadiri juga oleh eksponen-eksponen Gerakan Rakyat Nasionalis Indonesia (GRNI) dari Surabaya, Sidoarjo dan Malang, Senyor dan Senyorita Alumni serta Badan Pengurus Gerakan Mahasiswa Surabaya (GMS) dan Pimpinan Koran Jatim. (ira)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://m.edisinews.com/berita-deklarasi-wr-soepratman-bapak-pandu-indonesia-raya-1928.html#ixzz4S9BertX5

Alm Dr Moewardi Bapak Pandu Indonesia (2)
Jumat, 23 Januari 2015 – 10:13 WIB

0

Suara Pembaca :
Alm Dr Moewardi Bapak Pandu Indonesia 

30 Januari 1907 adalah hari lahir Pahlawan Kemerdekaan Nasional Dr Moewardi sesuai Surat Keputusan Presiden RI No 190/1964 tanggal 4 Agustus 1964.

Dalam konteks ditengah situasi dan kondisi kenegaraan Republik Indonesia terkini khususnya Keadilan dan Persatuan Indonesia kiranya strategik ditampilkan sosok kepemimpinan Patriot Indonesia yang telah berkontribusi signifikan di 2 (dua) tonggak sejarah Indonesia strategik yaitu Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Indonesia Merdeka 1945, untuk diteladani bersama baik oleh pemangku pemerintahan maupun oleh komunitas masyarakat sipil.

Sebagai sosok intelektual terekam dari rangkaian pendidikan formal seperti HIS (Hollandsch Inlandsche School, Kudus), ELS (Europesche Lagere School, Pati), STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandshe Aartsen, Jakarta), NiAS (Nederlandch Indische Arts School), GH (Geneeskundig Hoogeschool, Jakarta) yang berujung dokter spesialis THT di tahun 1939.

Sebagai sosok pejoang politik kebangsaan terjejak dari keorganisasian yang digeluti semisal PemRed Majalah Jong Java 1922; Ketua Jong Java Cabang Djakarta 1925; Utusan Jong Java di Kerapatan Besar Pemuda 28 Oktober 1928 ikrarkan Sumpah Pemuda; turut bentuk Indonesia Muda (IM) Desember 1928 (fusi Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun, Sangkoro Mudo); Ketua Barisan Pelopor (BP) Djakarta 1944; pimpinan BP amankan acara Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 di Jl Pegangsaan Timur 56 Jakarta dan Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945; Pemimpin Umum Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI, pengganti BP), Solo; turut bentuk Persatuan Perjuangan (PP) 5 Januari 1946 di Purwokerto; turut sebagai penggerak Bandung Lautan Api 23 Maret 1946 bersama BBRI Bandung (M Toha, AH Nasution, Suprayogi); pimpinan Kongres BBRI Pebruari 1948 di Solo, bersikap anti perundingan dengan Belanda dan anti Swapraja, pasca Perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Sebagai sosok berjiwa kepemimpinan Pandu Nasionalistik ditapaki dari Nederlandsch Indische Padvinder Vereneging (NIPV) dan di tahun 1925 berprestasi Kelas-I (Kepala Pasukan, Ploeg Leider / Assistant Troep); sebagai pimpinan Jong Java Padvinderij (JJP) mengubah nama jadi Pandu Kebangsaan (PK 1925); inisiator Persatuan Antara Pandu Indonesia (PAPI 23 Mei 1928) bersama Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ) dan Indonesische Nationale Padvinders Organisatie (INPO); penggagas prinsip “pandu yang satu adalah saudara pandu yang lainnya, oleh karena itu seluruh pandu harus menjadi satu” atau Satu Organisasi Kepanduan Indonesia (SOKI) di temu PAPI 15 Desember 1929; pembentuk dan Komisaris Besar Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI 13 September 1930) fusi dari PK, Pandu Pemuda Sumatera (PPS) dan INPO; pembentuk dan pimpinan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI 30 April 1938) bersama Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI), NATIPIj dan Syarikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP); pimpinan Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem (PERKINO-I 19-23 Juli 1941, Jogjakarta dan PERKINO-II 2-12 Pebruari 1943, Jakarta); inisiator Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia, September 1945, Jogjakarta; pimpinan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia 27-29 Desember 1945, Solo dan pembentuk serta Ketua Pandu Rakyat Indonesia (PRI 28 Desember 1945, yang diakui satu2nya organisasi kepanduan per Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No 93/Bag A, 1 Pebruari 1947).

Sebagai tokoh Patriot Indonesia, sayang saat sedang menjalankan profesi kedokterannya
pada 13 September 1948 di Solo, dinyatakan hilang yang diduga sebagai korban revolusi di era Perang Kemerdekaan 1945-1949.    Sebagai inisiator Pandu Kebangsaan 1925, dimana istilah Pandu untuk pertama kalinya digunakan di Indonesia dan disyairkan WR Soepratman “Pandoe Iboekoe” pada lagu kebangsaan Indonesia Raja 28 Oktober 1928 lalu bermuara serta berkiprah jiwai Gerakan Pramuka 1961-sekarang, maka layaklah Dr Moewardi berkehormatan Bapak Pandu Indonesia dan diteladani pemangku Republik Indonesia jelang peringatan hari lahirnya ke 107 pada 30 Januari 2015 yang akan datang.

Jakarta, 22 Januari 2015
Pandji R Hadinoto, MAPINDO
Pandji R Hadinoto,
MAPINDO – Majelis Pandu Indonesia
Politisi Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 




Blog Stats

  • 3,927,249 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements