26
Dec
16

Kenegarawanan : PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia

bela-pancasila-300x350
Suara Warga :

PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia

Kepada Yth Pimpinan Penyelenggara Negara,
prakarsa Istana Negara berupa PerPPU tentang Politik Kedaulatan PANCASILA ‎terjudul diatas direkomendasi bermuatan Refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 sekaligus disfungsikan UUD Reformasi 1999-2002 per Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006 tersebab tidak terpadunya dengan Pembukaan UUD 1945 yang bermuatan sila-sila PANCASILA.
Prakarsa diatas diyakini untuk pemantapan keatas yakni bagi kedudukan hukum Daulat Ideologi Negara PANCASILA  secara struktural dan konstitusional berikut perkuat pemantapan kebawah sesuai Politik Benteng PANCASILA 45 :
Prakarsa itu sekaligus refleksi bagi peringatan 67 tahun Serah Terima Kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949 di Istana Negara yang menurut logika kenegarawanan PANCASILA adalah juga serangkaian saja dengan kehendak mulia dariPresiden Jokowi “Akan Bentuk Unit Pemantapan PANCASILA‎” sebagaimana pemberitaan :
bahkan sejalan dengan pendapat pakar hukum
Suara Warga 812:‎ Selamat Tinggal Rezim UUD Reformasi sesuai dimaksudkan pada
[http://www.jakarta45.wordpress.com‎]merujukberita 15 Desember 2015  :
yang sebenarnya merupakan penegasan sikap politik Ketua MPR Zulkifli Hasan yang bersetuju Kembali Ke UUD 1945. 
‎Adapun ajuan PerPPU diatas mengingat pula Landasan Perjuangan Organisasi Angkatan 45 yakni “cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945″[Pasal-2 KepPres No 50/1984] yang diharapkan menutup tahun 2016 dan membuka tahun 2017 dengan bijak bertujuan TRISAKTI PANCASILA (Politik PANCASILA Berdaulat, Ekonomi PANCASILA Berkemandirian dan Budaya PANCASILA Berkepribadian) agar lebih mampu bekerja optimal sedemikian rupa bagi maksud-tmaksud peningkatan kebahagiaan masyarakat dan negarabangsa Indonesia baik per Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia [Biro Pusat Statistik] dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto [Perhimpunan Bangsa Bangsa] serta menjaga keutuhan Pusaka Bangsa Indonesia
Semoga prakarsa Istana Negara dimaksud diatas jadi terobosan aksi damai terbaik bagi Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia sejalan dengan pengkokohan Kedaulatan Indonesia‎.
Jakarta, 27 Desember 2016
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the XL network.

PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia

ist

SHNet – Kepada Yth Pimpinan Penyelenggara Negara,
prakarsa Istana Negara berupa PerPPU tentang Politik Kedaulatan PANCASILA ‎terjudul di atas direkomendasi bermuatan Refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 sekaligus disfungsikan UUD Reformasi 1999-2002 per Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006 tersebab tidak terpadunya dengan Pembukaan UUD 1945 yang bermuatan sila-sila PANCASILA.

Prakarsa diatas diyakini untuk pemantapan keatas yakni bagi kedudukan hukum Daulat Ideologi Negara PANCASILA  secara struktural dan konstitusional berikut perkuat pemantapan kebawah sesuai Politik Benteng PANCASILA 45 :‎

http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/‎

Prakarsa itu sekaligus refleksi bagi peringatan 67 tahun Serah Terima Kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949 di Istana Negara yang menurut logika kenegarawanan PANCASILA adalah juga serangkaian saja dengan kehendak mulia dari Presiden Jokowi “Akan Bentuk Unit Pemantapan PANCASILA‎” sebagaimana pemberitaan :

http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/19/presiden-jokowi-akan-bentuk-unit-pemantapan-pancasila-777879‎

bahkan sejalan dengan pendapat pakar hukum

[http://www.suarakarya.id/2016/12/11/dpr-pancasila-tidak-dapat-diubah-kecuali-makar.html‎]‎  serta ‎senafas juga dengan

Suara Warga 812:‎ Selamat Tinggal Rezim UUD Reformasi sesuai dimaksudkan pada
[www.jakarta45.wordpress.com‎] merujuk berita 15 Desember 2015  :

http://www.teropongsenayan.com/24135-jika-uud-1945-tidak-dikembalikan-ketua-mpr-persilakan-rakyat-duduki-mpr  dan‎

http://www.teropongsenayan.com/24155-ketua-mpr-zulkifli-hasan‎

yang sebenarnya merupakan penegasan sikap politik Ketua MPR Zulkifli Hasan yang bersetuju Kembali Ke UUD 1945.

‎Adapun ajuan PerPPU diatas mengingat pula Landasan Perjuangan Organisasi Angkatan 45  yakni “cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945″[Pasal-2 KepPres No 50/1984] yang diharapkan menutup tahun 2016 dan membuka tahun 2017 dengan bijak bertujuan TRISAKTI PANCASILA (Politik PANCASILA Berdaulat, Ekonomi PANCASILA Berkemandirian dan Budaya PANCASILA Berkepribadian) agar lebih mampu bekerja optimal sedemikian rupa bagi maksud-tmaksud peningkatan kebahagiaan masyarakat dan negarabangsa Indonesia baik per Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia [Biro Pusat Statistik] dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto [Perhimpunan Bangsa Bangsa] serta menjaga keutuhan Pusaka Bangsa Indonesia
[‎www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/]

Semoga prakarsa Istana Negara dimaksud diatas jadi terobosan aksi damai terbaik bagi Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia sejalan dengan pengkokohan Kedaulatan Indonesia‎.

Jakarta, 27 Desember 2016

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

kartunama GP45

Dec 11, 2011 – Kedaulatan negara Indonesia diperoleh dengan perjuangan. … Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang suatu kesatuan politik. … Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oct 26, 2012 – Pancasila sila keempat yaitu: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat … Negara Indonesia selain menganut kedaulatan rakyat juga mengakui …

Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan …. e. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan … o. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita …

Kedaulatan Rakyat dalam Doktrin Pancasila – KOMPASIANA.com

http://www.kompasiana.com/…/kedaulatan-rakyat-dalam-doktrin-pancasila_54f5cd4ca3331…
Sep 18, 2014 – Kedaulatan rakyat dalam Pancasila lahir dari budaya bangsa Indonesia ….. dan dibuang dalam struktur dan mekanisme politik di Indonesia.

… Pelaksanaan Pemilihan Umum; Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan … Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok … Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. …. Pancasila Sebagai Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia.

Pengertian Kedaulatan Rakyat Makna dan Sumber Macam …

artikelpengertianmakalah.blogspot.co.id/…/pengertian-kedaulatan-r…

Pengertian Kedaulatan Rakyat dan Makna – “Bahwa sesungguhnya … kuan dan penghormatan negara lain terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sebagai … yang berdaulat itu adalah rakyat dan negaranya, politik, dan sosial budayanya. … Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang …

[PDF]KEDUDUKAN PANCASILA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA …

ejournal.sthb.ac.id/index.php/wawasanhukum/article/…/56/38
by S Sujasmin – ‎2014

Indonesia has an ideal principle, Pancasila as it is contained in … Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional, makalah pada kerja latihan bantuan …

Demokrasi politik adalah untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan … Demokrasi yang dikembangkan sekarang di Indonesia ialah demokrasi Pancasila. … Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, seperti tercantum …

Makalah Kedaulatan Rakyat | Ferial Imran Nur

blogsimpleuntukpelajar.blogspot.com/…/makalah-kedaulatan-rakya…

Mar 2, 2013 – D. Teori Kedaulatan yang Dianut oleh Negara Republik Indonesia … Dasar dari penjelasan tersebut, dapat dilihat di dalam Pancasila sila ke-4. …. e. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai poli¬tik peserta …

Mengenal Sistem Demokrasi Pancasila | Pusaka Indonesia

http://www.pusakaindonesia.org/mengenal-sistem-demokrasi-pancasila/

Apr 30, 2014 – Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi. … adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat; Pelaksanaan Pemilihan Umum; Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan … Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh …

Logo Bulat GPA45

Inilah 5 Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia | Pusaka …

http://www.pusakaindonesia.org/inilah-5-kedudukan-pancasila-bagi-bangsa-indonesia/
15 Sep 2014 – Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber tertib … Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti …
Demokrasi politik adalah untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan … Demokrasi yang dikembangkan sekarang di Indonesia ialah demokrasi Pancasila. … Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, seperti tercantum …
4 Nov 2013 – Sebagai dasar Negara Indonesia Pancasila juga sebagai sumber dari segala …. Undang Undanag Formal ( Formal Gezetz) yaitu UU dan Perpu;; Peraturan … dari kemerdekaan kebangsaan Indonesia atau kedaulatannya itu, menjadi … akan menentukan juga nasib sosial, politik, ekonomi dan juga hukum.
15 Okt 2015 – ALINEA 4 : Terdapat rumusan Sila-sila dari Pancasila dan PASAL-PASAL … politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu system politik menurut UUD 1945. … Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …

Rangkuman Pkn – delapantiga.simplesite.com

delapantiga.simplesite.com/418064510
Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan social budaya bangsa Indonesia …. hak-hak politik rakyat Sejak tahun 1973 jumlah parpol di Indonesia dibatasi hanya 3 …. Sebagai lembaga legislative DPR dapat menerima atau menolak PERPU yang ….. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : ”Kedaulatan berada …
6 Jan 2016 – Berikut macam-macam kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai berikut : 1. Pancasila sebagai ideology Negara yakni dimana pancasila …

Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: …

Namun demikian, terlepas dari telah diterbitkannya PP No. … pemerintah Indonesia dengan politik pembangunan hukum yang berdasarkan pancasila untuk …

Pengertian Kedaulatan Rakyat Makna dan Sumber Macam …

artikelpengertianmakalah.blogspot.co.id/…/pengertian-kedaulatan-rakyat-makna-dan….

Pengertian Kedaulatan Rakyat dan Makna – “Bahwa sesungguhnya … kuan dan penghormatan negara lain terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sebagai … yang berdaulat itu adalah rakyat dan negaranya, politik, dan sosial budayanya. … Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang …

PATRINDO

TNI BENTENG PANCASILA

16

TNI BENTENG PANCASILA

Tni benteng Pancasila

TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sudah Jelas TNI lahir dari Rakyat, ANAK KANDUNG Rakyat, yang dimaksut dengan rakyat adalah penduduk suatu negara:
dalam artian Rakyat Indonesia atau Bangsa Indonesia , Tidak mungkin TNI lahir dari Bangsa lain,

a. Rakyat (unsur konstitutif)
Rakyatlah yang memiliki kepentingan mewujudkan cita-cita dan harapan negara. Tidak mungkin negara tanpa rakyat, yang dimaksud adalah sekumpulan manusia yang disatukan oleh suatu wilayah tertentu serta tunduk pada kekuasaan negara
Rakyat dibedakan menjadi 2, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah sekumpulan orang yang telah memenuhi syarat administratif dari peraturan negara. Bukan penduduk adalah orang yang tidak memenuhi syarat tersebut.
Penduduk juga dibedakan menjadi 2, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang yang memenuhi syarat negara, sementara bukan warga negara adalah orang yang tidak memenuhi syarat tersebut seperti turis dan lain2

Sedangkan Arti Bangsa ( Menurut KBBI) kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri:

Alat Negara : adalah Golongan warga negara yang bertugas menjalankan kekuasaan negara (seperti Polisi, Tentara)

Kedaulatan Negara : Kekuasaan tertinggi ada pada Negara

PANCASILA : Dasar Negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yg terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

UUD 1945 adalah produk hukum yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Pada saat ini UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen (pengubahan) yang dilakukan oleh MPR.

Kata Terakhir ” Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap KEUTUHAN Bangsa dan Negara.

Dari Undang Undang diatas TNI berkewajiban menjaga Kepentingan  Negara seperti Menegakkan Kedaulatan NKRI yang berdasarkan Kepentingan Bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

dedenew428

MARI Kita lihat Kondisi Terkini Bangsa dan Negara Indonesia

Pemerintahan ditangan sipil juga sebenarnya adalah pemeritahan yang bersistem oligarki ( pemerintahan yang dijalakan beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu ) atau singkatnya adalah pemerintahan yang dijalakan oleh sekelompok elite, dan beberapa purnawirawan TNI merupakan bagian dari elite-elite tersebut seperti, SBY, Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan dll (dari sipil Megawati,Amien Rais,Hilmi Aminuddin,Surya Paloh,Jusuf Kalla Aburizal Bakrie dll)
Walau beberapa elite tersebut berasal dari TNI tidak ada satupun dari mereka yang mempunyai konsep untuk melibatkan TNI kembali dalam pemerintahan, para elite ini adalah “pemilik “partai politik, sehingga secara tidak langsung merekalah penguasa di parlemen,

Hasil pemilu sejak era reformasi tidak pernah ada satu partai yang mendapatkan suara mayoritas, akibatnya setiap pemerintahan selalu membentuk koalisi, koalisi ini terbentuk berdasarkan bagi-bagi kekuasaan para elite bukan berdasarkan kesamaan visi dan misi dalam menjalakankan pemerintahan. Rakyat hanya didekatkan oleh para elite ketika kampanye,setelah kampanye sangat terasa bahwa kepentingan para elite sering berseberangan dengan kepentingan rakyat,

Para elite ini dalam memenuhi syawat kekuasaanya sering menubruk norma dan etika dalam berpolitik, sehingga politik menjadi gaduh, bias antara kepentingan rakyat dan kepetingan elite semakin melebar, bias itu terlihat dari pemaksaan para elite yang sedang berkuasa

Pancasila sudah hanya menjadi jargon yang hanya diketahui dibaca malah kadang lupa untuk dihafalkan, alih alih butir butirnya untuk diamalkan atau lebih baiknya lagi Pancasila sebagai koridor dalam tata berbangasa dan tata bernegara

UUD 1945 sudah hanya namanya saja ISI nya sudah diobok obok asing diamandemen sampai 4 kali dan mau ke 5 kalinya disesuaikan dengan kepentingan elite global atas penjajahan secara putih kepada bangsa Indonesia .
KENAPA tidak sekalian diganti menjadi UUD 2002 ??
Ohh mereka asing cerdik tak akan terjadi karena TNI dan POLRI tidak wajib SETIA kepada Undang Undang hasil amandement bila namanya diganti UUD 2002

Mari kita baca dulu isi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

SAPTA MARGA
1-Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2-Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3-Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4-Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5-Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6-Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7-Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

SUMPAH PRAJURIT:
Demi Allah saya bersumpah / berjanji :
1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Satu pertanyaan kecil dulu Bagaimana SIKAP TNI bila Pancasila yang bersendikan di Sumpah prajurit dan Sapta Marganya sudah di jauhkan oleh asing dari bangsa Indonesia

Bagaimana TNI MENUTUP MATA bila ternyata UUD 1945 isinya ternyata sudah mengkerdilkan bangsanya sendiri dan sudah hasil olahan asing dengan beberapa amandement ?

Hallo TNI,,,,,
Presiden kedepan sudah boleh Bukan Orang Indonesia Asli,,
Pancasila akan hanya sebagai slogan yang akan dilupakan generasi bangsa.
Bangsa Indonesia asli semakin terjajah dan terpinggirkan
Kedaulatan Negara sudah semakin diinjak injak oleh para komprador
dan MASIH BANYAK persoalan bangsa yang perlu diBENAHI

Penjajahan di dunia sudah berubah bentuk merubah wajahnya, dan TNI harus sadar akan perubahan itu  dan merubah paradigmanya. Tapi kami sebenarnya Sadar dan kasihan Undang Undang pesanan asing telah mengkebiri kekuatan TNI , menjadikan Tentara sebagai Macan di Taman Safari bukan sebagai Kodratnya Tentara Penjaga Sejati Ibu pertiwi,,Menjadi Tentara KEBANGGAN seluruh Negara Indonesia MERDEKA

 

1982049_1541075242803298_870700970402055895_n

Coba kita Ingat Pesan pesan dari Jendral Besar Soedirman

“Sangat HINA derajatnya suatu bangsa,apabila hendak menghentikan perjuangannya,hanya karena TAKUT akan banyaknya KORBAN. Justru dengan itulah cita cita TNI semakin DEKAT kepada TUJUANnya yaitu: Menjadi Tentara KEBANGGAN seluruh Negara Indonesia MERDEKA”(Amanat Panglima Besar Jendral Soedirman dlm rangka memperingati HUT ke 4 Kemerdekaan RI tgl 16 Agustus 1949 di yogyakarta)

Robek-robeklah badanmu, potong-potonglah jasadku, Tetapi Jiwaku yang dilindungi benteng Merah Putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang dihadapi.Tentara bukan merupakan suatu kalangan diluar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri diatas masyarakat.

Tentara hanya mempunyai kewajiban satu ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara takut memegang kewajibannya itu.

Lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh tunduk kepada pimpinan atasannya, dengan iklas mengerjakan kewajibannya tunduk kepada perintah pimpinannya. Inilah merupakan kekuatan dari suatu tentara.

Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat seluruhnya, akan mempertahankan kedaulatan negara Republik kita dengan segenap harta benda dengan jiwa raga, jangan sekali-kali diantara tentara kita, ada yang menyalahi janji menjadi PENGHIANAT Nusa, Bangsa, dan Agama.

Harus kamu senantiasa ingat, bahwa tiap-tiap perjuangan tentu memakan korban tetapi kamu sekalian telah bersumpah, ikhlas mati sebagai KUSUMA BANGSA. Meskipun kamu dapat dilatih jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah, Tentara akan timbul dan tenggelam bersama-sama Negara.

Anak-anakku tentara Indonesia, kamu bukanlah serdadu sewaan, tetapi prajurit yang berideologi yang sanggup berjuang dan menempuh maut untuk keluhuran Tanah Airmu.

Percaya dan yakinlah, bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan diatas himpunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Berjuang terus.

Insya Allah, Tuhan melindungi perjuangan suci kita, janji sudah kita dengungkan, tekad sudah kita tanamkan, semua ini tidak akan bermanfaat bagi tanah air kita, apabila janji dan tekad ini tidak kita amalkan dengan amalan yang nyata.

Prajurit Indonesia bukanlah prajurit sewaan, bukan prajurit yang menjual tenaganya karena hendak merebut sesuap nasi dan bukan pula prajurit yang mudah dibelokkan haluannya karena tipu dan nafsu kebendaan. Tetapi prajurit Indonesia adalah dia yang masuk ke dalam Tentara karena keinsyafan jiwanya, atas panggilan Ibu Pertiwi dengan setia membaktikan raga dan jiwanya bagi keluhuran bangsa dan negara (Amanat Pangsar Jenderal Soedirman)

citoxnew57

Bangsa budak belian akan mendidik anak-anaknya di dalam roh penghambaan dan penjilatan.
Bangsa orang merdeka akan mendidik anak-anaknya menjadi orang merdeka.
Bangsa Petarung adalah mendidik anak anaknya menjadi petarung disuatu Laga/ Pertempuran.
Bangsa PEJUANG adalah mendidik anak anaknya terus bertarung disemua laga/Pertempuran, tak pernah HENTI memperjuangkan KEMERDEKAAN dan KEDAULATANNYA

 

oleh Patsus Naga Samudra
Gambar oleh Patsus Dede Sherman dan Patsus Citox

DILEMA TNI

80

DILEMA TNI:
Merubah SUMPAH PRAJURIT atau mendukung gerakan KEMBALI KE UUD 1945 YANG ASLI.

dedenew469

Catatan Batara R. Hutagalung

Pada 25 Agustus 2016 bertempat di FIB UI Depok, diselenggarakan peluncuran dan bedah buku dari Marsekal Muda TNI (Purn) Teddy Rusdy, dengan judul:
“Jati Diri, Doktrin dan Strategi TNI”

Pembicara Utama adalah mantan Wapres Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Dalam bukunya, sehubungan dengan Jati Diri TNI, Teddy Rusdy menuliskan (hlm. 43):

“… Sejarah perjuangan TNI merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang yang lahir sebagai bagian yang utuh dari Bangsa Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dan keberadaannya ditegaskan pada tanggal 18 Agustus 1945 ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam suatu tekad dan pernyataan ‘… Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …’ Untuk itu dibentuklah Badan Keamanan Rakyat yang pada 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat dan kemudian menjelma menjadi Tentara Nasional Indonesia …”

Demikian kutipan dari buku Teddy Rusdy.

Benar, bahwa kalimat di alinea keempat Pembukaan UUD 1945 “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”
adalah tugas utama dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kemudian, mengenai UUD 1945 setelah 4 kali mengalami perubahan (amandemen), Teddy Rusdy menulis di halaman 283:

“… Dengan membodohi Rakyat pula dan menipu TNI/ABRI yang masih Tentara Rakyat ‘berjiwa Pejuang’ dengan mengatakan Undang-Undang Dasar dengan empat kali Amandemen, sebagai UUD 1945.
Katakan dengan jujur dan berani bahwa UUD 1945 yang telah empat kali Amandemen, kreasi para Reformasi adalah UUD 2002 …”

Dalam uraiannya yang panjang dan rinci, mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno membenarkan dan menggaris-bawahi, bahwa UUD NRI sekarang adalah UUD 2002.

Tulisan Marsekal Muda TNI (Purn.) Teddy Rusdy dan pernyataan Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno sebagai sesepuh TNI, mempunyai dampak yang sangat besar terhadap sikap yang harus diambil oleh Tentara Nasional Indonesia, sehubungan dengan UUD NKRI.

Pada PERUBAHAN KEDUA tahun 2002, Pasal 28G, (2) UUD RI, disebutkan:

“ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan BERHAK MEMPEROLEH SUAKA POLITIK DARI NEGARA LAIN”

Kalimat:
“… berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”, menunjukkan bahwa NEGARA DAN TNI GAGAL MELINDUNGI BANGSANYA, oleh karena itu dipersilakan “ … meminta suaka politik ke Negara lain…”

Dengan kata lain, Pasal 28 G, Ayat 2, MEMPERMALUKAN Negara RI dan Tentara Nasional Indonesia, karena seolah-olah telah memprediksi, NEGARA DAN TNI AKAN GAGAL MELINDUNGI BANGSANYA.

dedenew466

SUMPAH PRAJURIT TNI

Selain Sapta Marga, TNI juga memiliki lima butir SUMPAH PRAJURIT.

Butir pertama adalah: Demi Allah saya bersumpah / berjanji:
1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila TNI tegas menyatakan bahwa UUD RI setelah empat kali amandemen adalah UUD 2002, di mana TNI harus menerima UUD 2002, maka sebagai konsekwensinya adalah, TNI harus merubah SUMPAH PRAJURITNYA, dengan bersumpah,
“ … akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 2002.

Sekarang TNI harus memilih, merubah SUMPAH PRAJURIT, atau mendukung gerakan KEMBALI KE UUD 1945 YANG DISAHKAN PADA 18 AGUSTUS 1945.

Penghapusan Pasal 28 G, Ayat 2 UUD 2002 yang telah dipertahankan selama 14 tahun, harus segera dilakukan.

Ini dapat menjadi PINTU MASUK peninjauan kembali seluruh
perubahan UUD 2002.

——–
OLeh : Batara R. Hutagalung
Gambar oleh Patsus Dede Sherman

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,197,709 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: