24
Dec
16

Seruan 2212 : Politik Benteng Pancasila 45

Seruan 2212 : POLITIK BENTENG PANCASILA 45

ilustrasi / ist

SHNet – Menyikapi Presiden Jokowi Akan Bentuk Unit Pemantapan PANCASILA
http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/19/presiden-jokowi-akan-bentuk-unit-pemantapan-pancasila-777879
maka perlu direkomendasi agar dapat berujung ditindaklanjuti pembentukan bangunan simpul2 Benteng PANCASILA 45 di seluruh wilayah NKRI. ‎Bangunan simpul2 itu dapat berupa fisik pemasangan stiker/plakat di semua sentra2 kegiatan publik seperti fasilitas sosial (kantor2 RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dlsb) pasca aksi2 non-fisik berupa pembekalan/ penataran/pengarahan kePANCASILAan oleh Majelis2 Advokasi PANCASILA (MAPAN) a.l. oleh Generasi2 Penerus Angkatan45 (GPA45) / Keluarga2 Besar Pejoang45 (KBP45).

‎Keberdayaan GPA45/KBP45 itu juga menimbang KepPres No 50 Tahun 1984 Tanggal 1 September 1984 bahwa Angkatan 45 adalah pelopor, penegak, pelaksana, pengaman dan penerus cita-cita perjuangan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang secara ikhlas, rela, konsekuen, aktif, kreatif, berkorban dan berjuang melawan fasisme, imperialisme, kolonialisme dan feodalisme untuk mewujudkan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tanah air dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lambang negara Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan PANCASILA dan Undang Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur.‎

Ditengah ancaman, hambatan, gangguan, tantangan zaman kini dan esok yang terasa meningkat signifikan bahkan multi kompleks maka aksi2 Benteng PANCASILA 45 ini adalah terapi yang dapat dihandalkan ketahanan bangsa dan pertahanan negara.‎

Dan untuk aksi2 perkuatan Benteng-benteng PANCASILA 45 itulah maka Badan Pembudayaan Kejoangan 45 (BPK45) pengemban KepPres 50/1984 adalah setepatnya siap diberdayakan sebagai Mitra Pemerintah yang handal.

Dengan tekad kebersamaan demi Persatuan dan Kesatuan Bangsa, kami GPA45 jajaran Dewan Harian Daerah 45 Jakarta, menyambut Tahun Baru 1 Januari 2017 sambil menyerukan masyarakat Jakarta pada khususnya dan masyarakat negarabangsa Indonesia pada umumnya untuk serentak ikrarkan turut berdayakan Benteng PANCASILA 45 di wilayahnya masing2.

Selebihnya, PP 59/2016 yang berpotensi buruk bagi doktrin Persatuan Indonesia [Sila-3 PANCASILA] oleh karenanya patut dicabut a.l. memperhatikan opini2 seperti
PENETRASI WNA DIBALIK PP NO 59 TAHUN 2016, BAHAYA KEDAULATAN NKRI !!!

Penetrasi WNA Di Balik PP No 59 Tahun 2016, Bahayakan Kedaulatan NKRI

Ilustrasi NKRI Harga Mati/Ilustrasi via patriotgaruda.com

Oleh Andre Lukman, Alumni BEM Nusantara Jawa Barat

NUSANTARANEWS.CO – Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menerbitkan PP No 59 Tahun 2016 tentang organisasi masyarakat (ormas) yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No 17 Tahun 2013 mengenai organisasi masyarakat (ormas). Pasca diterbitkan PP tersebut langsung memunculkan reaksi penolakan dari berbagai kalangan tak terkecuali masyarakat umum agar PP tersebut dicabut kembali oleh pemerintah. Bahwa penolakan dari masyarakat umum akan hadirnya PP No 59 Tahun 2016 bukanlah tanpa alasan.

Penting kita sadari dan cermati bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang diberikan karunia oleh Sang Maha Pencipta Alam Semesta ini dengan berbagai potensi yang dimiliki, baik itu potensi alam maupun potensi manusianya. Pun sejarah mencatat bahwa, banyak negara yang “iri” akan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga berusaha secara terus menerus dari dulu hingga hari ini untuk “menguasai” dan “mengeksploitasi” segala potensi yang ada di Indonesia dengan berbagai macam cara yang dilakukan.

Dalu, untuk menguasai dan mengeksploitasi sebuah wilayah/negara menggunakan metode peperangan terbuka dengan mengangkat senjata. Namun hari ini metode peperangan tersebut lambat laun mulai ditinggalkan dikarenakan terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Sehingga pasca berakhirnya Perang Dunia ke-2 (1939 – 1945) muncul beberapa metode perang baru yang murah meriah namun tapi dampaknya lebih luas daripada perang konvensional. Sebab, sasarannya tidak hanya satu aspek, melainkan banyak aspek serta dapat dilakukan secara simultan dengan intensitas yang berbeda.

Kelaziman sasaran metode perang gaya baru ada tiga aspek, yakni merubah sistem sebuah negara, melemahkan ideologi serta merubah pola pikir masyarakat dan hancurkan ketahanan energi dan pangan.

Dalam konteks PP No 59 Tahun 2016 yang baru diterbitkan ini, sangat rawan diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, bukan tidak mungkin menjadi “ruang” untuk pihak asing melakukan penetrasi dan intervensi besar-besaran terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah apabila dalam aktifitas ormas yang didirikan oleh asing tersebut secara sembunyi-sembunyi melemahkan ideologi bangsa Indonesia atau menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sehingga dapat mengganggu serta dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.

Jangan sampai hanya karena aturan ini dapat menimbulkan kegelisahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini yang tidak sanggup melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah demi kepentingan nasional segera mencabut kembali PP No 59 Tahun 2016 ini agar tidak terjadi riak-riak yang lebih luas di masyarakat. Karena sangat dikhawatirkan ketika penetrasi besar-besaran yang dilakukan warga asing dengan ormas yang dibentuknya, pemerintah tidak akan sanggup menanggulangi penetrasi tersebut. Hal tersebut sangat beresiko terhadap kedaulatan nasional bangsa Indonesia. []

aspiano-sahbas

SELAMAT TINGGAL CITA-CITA REFORMASI

Oleh : Aspianor Sahbas

Upaya untuk memperkuat kedaulatan rakyat secara perlahan mulai dirampas oleh DPR. Rakyat tidak lagi mempunyai hak untuk memberikan suara dalam turut menentukan siapa Kepala Daerah yang akan memimpin mereka.

Pemilihan Kepala Daerah yang sudah sepuluh tahun ini berjalan diubah dengan cara melalui DPRD.Konsekuensinya Rakyat hanya akan menjadi penonton yang baik untuk melihat para anggota DPRD memilih para Kepala Daerah. Tidak akan ada lagi sorak-sorai rakyat ikut berkampanye untuk menggalang dukungan. Datang ke TPS memberikan suaranya pada saat Pilkada. Yach, demikianlah kira-kira keadaanya.

Dengan berbagai argumen elit-elit politik tidak rela kalau model-model pemilihan umum memilih Kepala Daerah langsung dipilih oleh rakyat. Rakyat pun harus dicampakkan dan diambil haknya.Begitulah nasib rakyat. Sering menjadi persekongkolan elit politik yang ingin merebut kekuasaan.

Jika DPRD yang memilih Kepala Daerah, pelembagaan kedaulatan rakyat yang semurni-murninya hanya sebatas retorika tanpa makna. Rakyat semakin dijauhkan dari pemimpinnya. Kepala Daerah dan DPRD pun akan menjadi tawanan pemerintah pusat. Sistem pemerintahan akan bergerak ke arah yang sentralistis seperti pada zaman Orde Baru.

Untuk menyesuaikan dengan pemilihan melalui DPRD, maka hampir bisa dipastikan kewenangan Kepala Daerah di tingkat dua akan dipangkas. Kepala Daerah tidak lagi bisa leluasa mengambil kebijakan yang memihak dan berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak. Sebab pemerintah pusat pasti akan melakukan kontrol politik yang ketat terhadap Kepala Daerah dan DPRD. Otonomi yang seluas-luasnya yang menjadi tuntutan reformasi akan menjadi menjadi barang mahal.

Pelayanan Pemerintah Daerah kepada rakyatnya tidak akan seperti ketika mereka merasa dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mereka harus merasa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat.

Banyak yang tidak menyadari kalau model pemilihan melalui DPRD itu akan berdampak pada semakin melemahnya pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Rakyat tidak memiliki daya tawar politik yang tinggi terhadap pejabat-pejabat di daerah untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya.

Beberapa hari yang lalu, MPR sudah mulai membicarakan keinginannya untuk mengembalikan lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara. MPR kembali akan dijadikan sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Untuk itu rencananya MPR kembali akan melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang sudah dilakukan empat kali perubahan.

Jika kehendak MPR untuk mengamandemen kembali UUD 1945 terlaksana, maka bukan mustahil pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan kedaulatan rakyat akan juga turut diubah. Mungkin saja pemilihan Presiden tidak lagi dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Sama seperti dengan memilih Kepala Daerah cukup melalui lembaga perwakilan saja.

Dengan dalih efisiensi dan lain-lain maka pemilihan Presiden akan dilakukan oleh MPR. Lagi-lagi rakyat hanya akan menjadi penonton. Hal ini karena sudah mulai terbangun argumentasi bahwa pengisian jabatan pemerintahan melalui pemilihandengan sistem perwakilan adalah demokratis. Maka model pemilihan melalui lembaga perwakilan juga adalah konstitusional.

Dengan konfigurasi kekuatan politik di MPR yang akan datang, tidak ada rintangan yang terlalu berarti jika MPR berkehendak untuk kembali mengamandemen UUD 1945. Mereka pun dapat dengan sesuka hati mengubah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sesuai dengan kepentingan politik yang diinginkan.

Apabila semua itu bisa terjadi maka kita akan kembali kepada zaman Orde Baru. Lalu dengan khidmat mengucapkan selamat tinggal cita-cita reformasi. Pemilihan langsung yang pernah kita bangga-banggakan hanya akan menjadi catatan sejarah. Menjadi dongeng buat menidurkan anak cucu kita di masa yang akan datang.

Artikel Terbaru

Makar atau Pemberhentian Presiden

08 Desember 2016 05:19:19 WIB

Ahok Tipu PDI-Perjuangan

29 November 2014 02:26:37 WIB

Kita Tidak Pernah Jujur dalam Berbangsa

17 November 2014 10:27:28 WIB

Ahok dan Ambisi Syahwat Kekuasaan

15 November 2014 10:18:39 WIB

Keabsahan Pelantikan Ahok

14 November 2014 22:40:39 WIB

Ahok Salah Menempuh Langkah Hukum

12 November 2014 19:01:28 WIB

Ahok;Apa yang Harus Dilakukan

12 November 2014 09:02:33 WIB

Saatnya Mengultimatum DPR

02 November 2014 12:33:28 WIB

Ajaran Sesat Jonru

01 November 2014 15:17:02 WIB

Kontroversi Hukum Pengisian Jabatan Gubernur DKI

01 November 2014 08:42:45 WIB

Berbahaya Pemimpin Tidak Punya Kemandirian

25 Oktober 2014 07:28:27 WIB

Tarik Ulur Penyusunan Kabinet

23 Oktober 2014 12:35:54 WIB

Berikan Kesempatan Jokowi Bekerja

10 Oktober 2014 13:42:11 WIB

Demokrasi di Era Digital

09 Oktober 2014 02:47:52 WIB

Hubungan Komunikasi Legislatif dan Media Pers

29 September 2014 17:21:53 WIB

Advertisements

0 Responses to “Seruan 2212 : Politik Benteng Pancasila 45”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,146,480 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: