19
Dec
16

Suara Warga : Resolusi 1912, Politik Konstitusi Pancasila Indonesia

Suara Warga : Resolusi 1912, Politik Konstitusi Pancasila Indonesia

Pemuda Pembangun Orde Pancasila/Foto: brta.in

 

NUSANTARANEWS.CO – Pada hari ini, Hari Bela Negara, tanggal 19 Desember 2016, kami Generasi Penerus Angkatan 45, memahami dengan sebaik-baiknya ikhwal berita berjudul “Pancasila tidak dapat diubah kecuali makar” di salah satu media online di Jakarta. Demikian bunyi suara warga yang disampaikan Ketua Generasi Penerus Angkatan 45, Pandji R Hadinoto, lewat keterangan tertulisnya.

‎”Dan dalam rangka mengemban amanat Mukadimah KepPres 50/1984 berikut Nilai-nilai Dasar Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 khususnya butir 1) semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila,” terang Pandji, Senin (19/12)

Disamping itu, lanjut Pandji, setelah menimbang dengan seksama Politik Kepeloporan Pejoang45 Indonesia yang termaktub dalam “Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia”, dengan iktikad baik Generasi Penerus Angkatan 45 sepakat menegaskan, “1) pengakuan kami sepenuhnya atas UUD 1945 sebagaimana Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun1959 karena Pembukaan UUD 1945 yang terkandung sila-sila Pancasila adalah melekat seutuhnya;” serunya.

“2) keberatan/penolakan kami atas UUD Reformasi 1999 – 2002 sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, 12, 13, 14 Tahun 2006 karena tanpa terpadu dengan Pembukaan UUD 1945 yang terkandung sila-sila Pancasila,” sambung Pandji.

Resolusi 1912 ini dipublikasikan, tambah Pandji, dengan menimbang kearifan lokal demi kokoh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia kini dan esok.  “Sekaligus turut mendoakan agar penambahan Pimpinan MPR dan DPR jadi pertanda pertambahan kapasitas energi terpasang kiprahkan Politik Konstitusi Pancasila dengan refungsikan UUD 1945 per BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959 yang berlekatan Adendum-adendum yang dibutuhkan kini dan esok. Supaya tidak kembali tergelincir dalam terebutan hegemoni asing,” kata Pandji. (ris45/red-02)

kartunama GP45
Suara Warga :
Kepada Yth
Pimpinan Penyelenggara Negara RI

RESOLUSI 1912 

POLITIK KONSTITUSI PANCASILA INDONESIA‎

MERDEKA ! ‎
Pada hari ini, Hari Bela Negara 19 Desember 2016, kami Generasi Penerus Angkatan 45, setelah memahami dengan se-baik2nya ikhwal berita :
dan dalam rangka mengemban amanat Mukadimah KepPres 50/1984 berikut Nilai-nilai Dasar Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 khususnya butir 1) Semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari PANCASILA
serta menimbang dengan bijak seksama Politik Kepeloporan Pejoang45 Indonesia :‎

[http://sinarharapan.net/2016/12/politik-kepeloporan-pejoang45-indonesia/]‎

maka bersama ini dengan iktikad baik kami sepakat menegaskan :‎
1) pengakuan kami sepenuhnya atas UUD 1945 sebagaimana Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun1959 karena Pembukaan UUD 1945 yang terkandung sila-sila PANCASILA adalah melekat seutuhnya;
2) keberatan/penolakan kami atas UUD Reformasi 1999 – 2002 sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, 12, 13, 14 Tahun 2006 karena TANPA terpadu dengan Pembukaan UUD 1945 yang terkandung sila-sila PANCASILA;‎
Demikianlah RESOLUSI ini dipublikasikan dengan menimbang kearifan lokal demi kokohtegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia kini dan esok, sekaligus turut mendoakan agar penambahan Pimpinan MPR dan DPR [Kompas 15 Desember 2016, hal 2 Politik & Hukum] jadi pertanda pertambahan kapasitas energi terpasang kiprahkan Politik Konstitusi PANCASILA Indonesia dengan Refungsikan UUD 1945 per BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959 yang berlekatan Adendum2 yang dibutuhkan kini dan esok agar tidak kembali Tergelincir dalam Perebutan Hegemoni Asing [Kompas 15 Desember 2016, hal 3 Politik & Hukum]
Kami berkeyakinan dengan demikian maka. Benteng Pancasila dapat terbentuk baik guna kiprah Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia 28 November 2016‎ dapat optimal terdinamisasi sebagaimana situs berita
dan Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia 14 Oktober 2016 sebagaimana situs
Tetap MERDEKA ! ‎
Jakarta, 19 Desember 2016
GENERASI PENERUS ANGKATAN 45,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Bambang Suroso, 3) Darmawan, 4) Letty Ismet D, 5)‎ Djoenarsono Bardosono, 6) Hartsa Mashirul, 7) Toni HB Ongko, 8) Sri Parto Sudiro, 9)‎ M Ari Mulia Subagja, 10) Endri H Permana, 11) Ebo S Indarto, 12) Akhmad Bumi, 13)‎ Hari Setiawan, 14) Haryanto Djafar, 15)‎ Ardian Nikolas, 16) Irfan AR Djojosoediro, 17) Djoko Edhi S Abdurrahman, 18) Baskoro Sardadi, 19)‎ Didiek Poernomo, 20) Nita Sanjayati, 21) Liber Simbolon, 22) Sadjarwo Sukardiman, 23) Bennie Akbar Fatah, 24) Heru Prabowo, 25)‎ Mukhlis Pane, 26) Lasman Siahaan, 27) Nanang RI Iskandar, 28) Surya Chandra Salim, 29) Zaenal Arifien, 30)‎ Ansari Ari Cokro Alam, 31) Budi Sarli Sinto, 32) Samsul Huda, 33) Asrianty Purwantini‎‎, 34) Free Hearty, 35) Rudy, 36) Aldi Putu Veraldi

Publikator :
Pandji R Hadinoto
Ketua, GPA45/DHD45 Jakarta

Membangun TNI AD Yang Kuat dan Modern, Guna Menjamin Kedaulatan NKRI – Opini Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin/Foto Istimewa

NUSANTARANEWS.CO – Esensi Minimum Essential Force (MEF) diformulasikan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2009 di PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) Bandung sebagai suatu kekuatan TNI yang kita kenal di era 70-an dan 80-an sebagai kekuatan yang Kecil Efektif Efisien (KEE). Spesifikasi kekuatan pokok minimal (MEF) ini adalah kekuatan yang ramping tetapi dalam keadaan darurat bisa dibesarkan dan punya kemampuan penangkalan. Siap digelar (diproyeksikan) kemana saja di seluruh wilayah NKRI dalam menjalankan tugas-tugas operasional.

Dalam sistem manajemen pertahanan, dalam mewujudkan MEF sangat terkait dengan unsur-unsur yaitu sumber daya manusia (SDM), alat utama sistem senjata (alutsista), sarana dan prasarana, Industri Pertahanan, sumber daya alam dan sumber daya buatan (SDA/SDB), wilayah pertahanan negara dan anggaran. Unsur-unsur inilah yang menjadi faktor dalam merumuskan formula anatomi MEF.

Pertimbangan utama merumuskan MEF adalah: pertama, aspek legal yang dilandasi oleh amanat konstitusi UUD 1945 dan berbagai UU dan regulasi serta kebijakan yang terkait dengan pertahanan negara. Kedua adalah kepentingan strategis yang korelasinya kepada kemungkinan ancaman aktual yang beresiko terhadap kelangsungan hidup negara dan perlunya strategi penangkalan yang bersifat trimatra terpadu sebagai wujud TNI yang solid dan profesional dengan alutsista yang memadai. Ketiga, pertimbangan aspek diplomasi pertahanan. Setiap negara selalu memperhatikan kebijakan pembangunan pertahanan negara lain sebagai kelengkapan instrumen diplomasi pertahanan, oleh karenanya pembangunan kekuatan pokok minimal TNI menjadi penting. Keempat, pertimbangan aspek manajemen pertahanan yang menjadi navigasi dari basis perumusan renstra dan keperluan pembinaan TNI.

Perumusan MEF menjadi domain bagi TNI yang menjadi acuan bagi penyusunan Perencanaan Strategis Pembangunan Pertahanan Negara (Renstrabang Hanneg). Secara periodik fungsi pemerintahan di bidang pertahanan melakukan kaji ulang strategis pertahanan (Strategic Defence Review/SDR) untuk mengulas ulang aspek-aspek strategis dari pertahanan negara baik aspek regulasi, struktur organisasi, sumber daya, postur, strategi, doktrin dan anggaran. Pada SDR tahun 2009 fokus kesiapan adalah perwujudan MEF.

Semangat dan tekad bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam wadah NKRI sudah menjadi landasan historis bangsa dan sebagai sasaran dari strategi pertahanan negara. Permasalahan yang mengancam kedaulatan NKRI baik pada skala wilayah perbatasan maupun pelanggaran wilayah NKRI oleh pihak asing dengan berbagai kegiatan ilegal manjadi salah satu tantangan bagi kepentingan kita untuk segera mewujudkan MEF trimatra terpadu TNI.

Dalam menghadapi tantangan tugas yang demikian, khususnya di bidang pertahanan negara, maka kita harus memiliki kemampuan pertahanan negara yang andal yakni kemampuan yang dapat menjamin terlaksananya tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, TNI sebagai komponen utama pertahanan negara harus memiliki contingency plan dan kesiapan militer yang baik untuk menghadapi segala kemungkinan situasi yang sewaktu-waktu dapat terjadi, baik untuk kepentingan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

TNI AD sebagai salah satu pilar kekuatan TNI yang bertanggungjawab pada pertahanan darat dan sangat banyak bersinggungan dengan keselamatan penduduk, maka harus memiliki organisasi yang kuat, modern dan efektif agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjamin kedaulatan negara dan menjaga kelangsungan hidup bernegara yang semakin beradab, guna mencapai kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu TNI AD harus dapat mempersiapkan dengan perencanaan yang matang dan berlapis untuk menghadapi segala kemungkinan situasi yang akan terjadi.

NUSANTARANEWS.CO – Kondisi umum kemampuan komponen utama TNI dan TNI AD khususnya, saat ini disadari masih jauh dari ideal sebagai kekuatan pertahanan yang bertugas untuk menjamin kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah serta menjaga keselamatan segenap warga dan seluruh kekayaan tanah air. Secara umum, organisasi TNI diperlukan penataan menyeluruh dihadapkan pada kondisi geografis yang juga menyulitkan penyebaran dan mobilitas satuan yang kurang terdukung oleh sarana angkutan yang memadai.

Kelengkapan alutsista TNI AD, bagi prajurit yang dipersenjatai, kini sebagian besar selain banyak yang sudah tertinggal oleh teknologi persenjataan modern, juga jumlahnya belum sebanding dengan kebutuhan satuan jajaran TNI AD untuk hampir seluruh kecabangan dan kesatuan. Semuanya pada umummya mengalami kekurangan dan ketertinggalan persenjataan modern beserta kelengkapannya.

Dari sisi pembinaan personel, idealisme untuk setiap anggota memiliki tingkat kompetensi individual sebagai prajurit profesional, masih jauh dari yang diharapkan. Tingkat pendidikan dan pelatihan, masih perlu mendapat perhatian yang besar. Kompetensi profesional prajurit tidak hanya cukup dengan dibekali semangat dan memiliki jiwa militan, melainkan harus disertai dengan tingkat intelektualitas dan keterampilan profesional memadai.

Pendidikan dimaksudkan untuk membekali dan pengembangan wawasan agar setiap prajurit memiliki kecakapan berpikir yang cukup agar dapat mengimbangi perkembangan lingkungan, sedang pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis sebagai prajurit profesional. Dua hal ini menjadi satu kesatuan yang mutlak untuk terus ditingkatkan dewasa ini, baik untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugas di dalam negeri maupun dalam rangka tugas misi perdamaian dunia, sebagai bagian dari implementasi diplomasi pertahanan.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian adalah sarana kehidupan prajurit, seperti kondisi asrama, fasilitas perawatan kesehatan, prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan, sarana angkutan mobilitas prajurit serta tingkat kesejahteraan prajurit dan persoalan lainnya.

Semua permasalahan tersebut pada ujungnya akan berakhir tidak hanya pada persoalan ketersediaan anggaran dari negara, melainkan juga dipengaruhi oleh keterampilan kita di dalam mengelola suatu organisasi ketentaraan yang modern. Hal itu berarti diperlukan adanya suatu tekad dari kita semua untuk membangun kekuatan TNI AD yang memiliki kemampuan yang kuat dengan organisasi yang modern sehingga efisien dan efektif di dalam pengelolaannya.

Pembangunan kekuatan TNI AD yang kuat, modern, efisien dan efektif, hendaknya dapat dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah di dalam membangun kemampuan pertahanan negara atau defence capability building dengan prioritas membangun kekuatan yang minimal atau Minimum Essential Force (MEF).

Kebijakan membangun kemampuan pertahanan dengan MEF, didasarkan pada pertimbangan filosofis dan taktis ekonomis. Pertimbangan filosofis, bahwa pembangunan kekuatan pertahan­an yang dilakukan Indonesia adalah bertujuan untuk menjamin kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah serta untuk menjaga keselamatan segenap warga dan seluruh kekayaan alam. Artinya kemampuan pertahanan yang dibangun adalah untuk kepentingan menjaga dan melindungi ke dalam dan bukan untuk yang lain.

Kemampuan minimal yang dibangun adalah kemampuan yang memiliki daya getar atau deterrence dan mampu menghalau kekuatan asing yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keselamatan bangsa dan kekayaan alam serta kepentingan nasional. Sedang pertimbangan taktis ekonomis adalah karena kita masih mengalami keterbatasan kemampuan anggaran, keterbatasan penguasaan teknologi pertahanan, dan sumber daya manusia yang belum dapat mendukung kemajuan teknologi pertahanan atau industri strategis.

Prioritas pembangunan nasional yang kita laksanakan dewasa ini, adalah masih fokus pada pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat yakni bidang kesehatan dan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, menjaga keamanan dalam negeri agar tercipta ketenteraman warga serta kemapanan politik yang semakin matang dalam berdemokrasi dan penegakan hukum. Bidang pertahanan negara dan pembangunan bidang lainnya mengiringi. Oleh sebab itu, pembangunan kemampuan pertahanan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan minimal prajurit baik kesejahteraan maupun kelengkapan alutsistanya.

Sementara itu di dalam melaksanakan tugasnya di dalam menjamin kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah serta menjaga keselamatan warga dan seluruh kekayaan alam, dapat ditempuh dengan kombinasi antara penataan kekuatan TNI dan melakukan diplomasi pertahanan, yakni bersahabat baik dengan bangsa-bangsa lain di dunia, terutama dengan negara-negara kunci tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional kita. Keterlibatan Indonesia di dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, harus diupayakan dapat selalu hadir, baik untuk ikut menyelesaikan konflik bersenjata maupun untuk misi-misi kemanusiaan.

NUSANTARANEWS.CO – Pembangunan kemampuan pertahanan, khususnya TNI AD agar menjadi kekuatan militer yang kuat, maka penataan organisasinya perlu dikelola secara modern sehingga efisien dan efektif di dalam melaksanakan tugas pokoknya. Salah satu ciri organisasi modern, antara lain adalah ramping strukturnya tetapi kaya fungsinya, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara efektif dan cepat di dalam merespons tugas-tugas yang sifatnya penuh dinamika, yang ditunjang dengan tersedianya alutsista, sarana dan kesejahteraan personel yang memadai.

Organisasi yang ramping struktur dan kaya fungsi, harus diawaki oleh personel yang memiliki kompetensi memadai sesuai tuntutan tugasnya. Hal itu berarti TNI AD harus memberikan perhatian yang besar pada masalah kualitas manajerial dan peningkatan profesionalitas prajuritnya.

Untuk menciptakan sosok TNI AD di masa mendatang menuju profesionalisme di bidangnya harus didukung, faktor yang mendasar adalah pembinaan sumber daya manusia melalui pembenahan dan perbaikan sistem pendidikan yang berkaitan dengan seleksi pendidikan, proses belajar mengajar (kurikulum) dan alat evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada kompetensi serta kemajuan teknologi sesuai dengan tuntutan zaman dan perlu dipersiapkan juga kemajuan untuk beberapa kurun waktu ke depan serta harus memiliki jiwa disiplin, semangat juang yang tinggi, berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dicintai rakyat dan bangsanya.

Pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang sangat penting, dan kurikulum serta tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, menjadi hal yang mutlak perlu dibenahi. Perkembangan lingkungan yang semakin dinamis dan permasalahan yang semakin kompleks menuntut agar kualitas intelektual setiap prajurit TNI AD terutama para tingkat perwiranya harus dipersiapkan dengan baik. Penguasaan bekal ilmu yang diperlukan tidak cukup hanya mahir di bidang keterampilan teknis profesi militer, melainkan perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan sosial dan teknologi. Membahas urgensi pendidikan dan pelatihan serta ilmu pengetahuan dan teknologi secara klasik, tapi perlu disadari sepenuhnya ini adalah prasyarat mutlak untuk dipenuhi.

Ke depan, kita ingin para perwira TNI AD, tidak hanya mahir bidang teknis kemiliteran, melainkan juga memiliki pengetahuan umum yang memadai, termasuk kemutlakan untuk menguasai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita meng­harapkan para perwira pada strata perwira pertama punya kualitas teknis-taktis dan administrasi, dan pada strata perwira menengah mulai menggeluti masalah strategi baik militer maupun pertahanan, dan pada saatnya sebagai perwira tinggi ia menjadi “developer” dari “military and defence policy”.

Adalah tuntutan bagi prajurit TNI untuk senantiasa mengembangkan diri dari aspek intelektualisasi di samping kualitas militansi pengabdian. Mengapa? Karena, setiap prajurit TNI AD di dalam melaksanakan tugasnya, sangat bersinggungan dengan masyarakat yang kini sudah mengalami kemajuan yang bisa jadi tingkat kemajuannya lebih jauh dari tingkat kemajuan yang dialami para prajurit TNI AD khususnya, para perwira pada umumnya, sebaliknya prajurit harus mampu menangkal distorsi terhadap jati dirinya sebagai prajurit.

Tugas-tugas di masa damai di dalam negeri, para prajurit TNI AD akan banyak terlibat dalam misi-misi kemanusiaan. Maka pengetahuan para perwira tentang bencana alam dan penanganannya, seperti cara-cara penyelamatan warga terutama pada masa tanggap darurat atau emergency respond, mutlak harus dikuasai dengan baik. Untuk tugas-tugas misi perdamaian ke luar, maka para prajurit TNI AD akan banyak terlibat di dalam misi Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal itu berarti, bahwa para perwira TNI AD akan memiliki banyak kesempatan untuk bertugas dalam misi-misi internasional dan pergaulan antar personel militer dari berbagai negara.

Oleh sebab itu, para prajurit TNI dan utamanya para perwira harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup berkaitan dengan tugas-tugas misi perdamaian internasional, baik untuk penanganan konflik, menjaga perdamaian, maupun kemungkinan tugas-tugas misi kemanusiaan. Citra profesionalitas personel TNI AD yang baik di mata internasional, akan membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia. Maka hal ini secara langsung ataupun tidak langsung, akan memberi pengaruh terhadap rasa segan bangsa lain terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian akan mengurangi adanya ancaman dan gangguan dari bangsa lain terhadap kepentingan nasional kita.

Untuk mewujudkan keinginan seperti itu, maka TNI AD perlu menyusun perencanaan penataan menjadi TNI AD yang kuat, modern dan efektif dalam kerangka MEF, dengan menyusun peta jalan atau road map yang mengesampingkan dilaksanakan secara bertahap dan konsisten tanpa mengesampingkan kemungkinan ada penyempurnaan karena adanya perubahan dinamika perkembangan situasi.

TNI AD yang kuat, modern dan efektif di dalam melaksanakan tugas, akan memudahkan bagi TNI AD untuk melaksanakan tugas pokok, sebagai bagian dari tugas sebagai garda nasional atau national guardian di dalam menjaga dan mengawal bangsa Indonesia, yang kini dalam proses pembangunan bangsa yang demokratis, beradab dan berupaya mempercepat pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan wilayah.

Dengan dapat menjalankan tugasnya, baik tugas OMP maupun tugas OMSP dengan baik, maka keberadaan TNI AD akan selalu dicintai rakyat, keberadaanya sangat dinantikan dan menyatu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bangsa. Maka ke depan, TNI AD akan memiliki wibawa dan disegani rakyat karena keberadaannya dapat betul-betul memberikan perlindungan dan pengayoman untuk menjaga bangsa ini berkembang dan maju sesuai kehendak bersama menuju cita-cita bangsa.

NUSANTARANEWS.CO – Untuk mewujudkan hal-hal ideal tersebut, maka dalam rangka membangun TNI-AD yang kuat, organisasinya modern, efesien dan efektif dalam kerangka pembangunan kekuatan pertahanan negara yang minimal atau minimum essential force, dapat dilakukan antara lain:

  1. Perlunya pemantapan konsolidasi menuju revitalisasi kekuatan TNI AD yang kuat dan modern.
  2. Perlunya memberikan perhatian kepada kompetensi personel, melalui pendidikan dan pelatihan profesi, sehingga memiliki personel yang cerdas, menguasai iptek secara lebih memadai, terbangunnya sikap militan dan disiplin yang tinggi.
  3. Pemenuhan kebutuhan persenjataan, prasarana dan sarana serta fasilitas pendukung untuk peningkatan profesionalisme prajurit.
  4. Perlunya memberikan perhatian kepada upaya peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya agar memiliki tingkat kelayakan hidup lebih baik.
  5. Perlu adanya perubahan cara berpikir yang lebih rasional di dalam mengelola organisasi TNI AD sehingga menjadi organisasi modern.
  6. Perlu adanya perubahan pola rekruitmen calon personel TNI AD antara lain mencari sumber yang punya potensi kecerdasan tinggi dan dibentuk melalui pembinaan yang berkesinambungan dan konsisten agar memiliki militansi yang tinggi, sehingga di masa depan, TNI AD memiliki personel yang unggul di bidang militer dan memiliki daya saing.
  7. Prajurit TNI AD harus paham politik pertahanan negara dan punya kemampuan berpikir dan bertindak atas nama misi negara dengan landasan jati diri yang peduli kepada kehidupan tata negara.
  8. Prajurit TNI AD harus memiliki kualitas integritas dan komitmen kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kapabilitas yang bertumpu kepada empat pilar: Pancasila – UUD 1945 – Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Jangan pernah mengalami distorsi integritas dan kapabilitas dari berbagai arah dan jurusan.
  9. Doktrin TNI harus dinamis sejalan dengan Revolution in Military Affairs tetapi tetap berlandaskan kepada Tentara Rakyat – Tentara Pejuang – Tentara Nasional dan Tentara Profesional.
  10. Minimum Essential Force bagi TNI AD merupakan sarana menyelesaikan tugas perlu sinkron dengan kualitas dan integritas prajurit sebagai penentu penyelesaian tugas.

TNI AD dengan jiwa korsa yang dimiliki sebagai bagian dari prajurit TNI yang berjiwa patriotik, pantang menyerah dan berjuang tanpa pamrih, saya yakini dapat melaksanakan penataan konsolidasi untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan.

Revitalisasi perlu dilakukan untuk pengelolaan organisasi TNI AD agar memiliki kemampuan yang kuat, menjadi organisasi modern, diawaki personel profesional yang memiliki otak cemerlang dan militansi tinggi. Dengan demikian, maka TNI AD dapat mencetak perwira-perwira unggul dan menjadi salah satu sumber pimpinan bangsa yang diharapkan dapat memimpin bangsa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Saya yakini hal itu bisa dilakukan dan berhasil.

Mahfud MD Ajak Netizen Jaga Pancasila Dari Bahaya Laten Komunis

Guru Besar UII dan Mantan Ketua MK, Mahfud MD. Foto Dok. Pribadi

NUSANTARANEWS.CO – Baru-baru ini kembali tersiar kabar tentang beredarnya kebangkitan komunis di Indonesia. Situasi ini cukup membuat masyarakat Indonesia resah. Publik beranggapan bahwa komunis mulai bangkit dengan gaya barunya.

Menanggapi kegisalahan yang dilayangkan oleh salah seorang netizen kepadanya terkait komunis gaya baru di Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku bahwa tidak menutup kemungkinan komunis kembali bangkit di Indonesia.

Oleh karena itu, Mahfud MD mengajak masyarakat untuk berhati-hati. Bagaimanapun menurut dia, komunis di Indonesia termasuk sebagai bahaya laten.

“Mungkin saja. Kita harus hati-hati saja. Sejak dulu Komunis di Indonesia dianggap bahaya laten, bukan bahaya manefes,” jawab Mahfud MD melaui akun twitternya, Minggu (18/12/2016).

Guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) ini juga mengajak agar masyarakat merawat dan menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.

“Ya. Hati-hati juga. Negara Pancasila harus kita jaga dengan sebaik-baiknya,” kicau Mahfud.

Dirinya menegaskan bahwa hanya Pancasila yang bisa menyatukan dan memperkokoh bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah solusi untuk menciptakan keharmonisan di tengah kehidupan yang penuh keberagaman ini.

“Percayalah, hanya Pancasila yang bisa menyatukan dan menguatkan kita. Ideologi lain pasti ditentang oleh kelompok-kelompok yang saling berbeda. Ayo, jaga,” ajak Mahfud kepada para netizen. (Adhon/Red)

Berita Utama

Catatan Teddy Rusdy; TNI Jangan Menanggalkan Jati Dirinya

marsekal-muda-teddy-rusli

NUSANTARANEWS.CO – Marsekal Muda TNI (Purn) Teddy Rusdy memiliki sebuah catatan reflektif tentang TNI agar mereka jangan sampai menanggalkan jati dirinya di tengah-tengah derasnya arus globalisasi dan liberalisasi. TNI, kata Teddy, adalah tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional, bukan malah justru menjadi tentara negara liberal.

Teddy mengungkapkan sedikitnya terdapat empat hal yang secara sadar ataukah tidak telah menanggalkan jati diri TNI. Keempat poin ini terdapat pada konsepsi reformasi TNI. Pertama, secara bertahap meninggalkan peran sosial politik TNI. Kedua, memusatkan pada tugas-tugas pokok pertahanan negara. Ketiga, meningkatkan konsistensi implementasi doktrin gabungan. Dan terakhir, meningkatkan kinerja manajemen internal.

“Sadarkah TNI, bahwa dengan melaksanakan keempat prinsip dari inti reformasi TNI tersebut, TNI secara sadar telah menanggalkan jati dirinya?,” demikian Teddy.

Sejak kelahirannya pada masa revolusi tanggal 5 Oktober 1945 dan perang kemerdekaan serta perang mempertahankan kemerdekaan sampai dengan 5 Oktober 1965, pengalaman dan proses perjalanan sejarah kelahirannya telah membentuk jati diri TNI, yang secara singkat tertuang dalam sumpah prajurit dan Sapta Marga.

Menyitir buku yang ditulis Kaelan MS, nampaknya di dunia ini hanya bangsa Indonesia yang mengubur filosofinya sendiri serta ideologi bangsa dan negaranya sendiri selama hampir 14 tahun. Betul sekali. Bahkan pada saat bersamaan TNInya bangsa Indonesia telah menanggalkan jati dirinya.

Jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional dengan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial telah ditinggalkan dan menjadi tentara negara liberal yang hanya bertugas dan berfungsi sebagai alat pemerintah layaknya pemadam kebakaran yang dijauhkan dari rakyat dan jiwa kejuangannya. TNI telah dipaksa untuk meninggalkan Sapta Marga-nya untuk barak layaknya tentara negara liberal.

Masyarakat yang berpikiran liberal akan mengatakan ‘TNI tidak boleh berpolitik praktis’ dan ‘waspada TNI akan mengambilalih kekuasaan’. Hak politik adalah hak setiap warga negara. Namun TNI sebagai rakyat yang dipersenjatai, sepakat untuk tidak menggunakan hak tersebut selama NKRI dipertahankan, dikelola dalam satu sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti kehendak para pendiri bangsa.

Dalam konteks ini, saya katakan TNI Jangan berpolitik praktis. Namun TNI jangan buta politik. Tetap waspada, NKRI mau dibawa ke kiri oleh paham komunisme, no! NKRI mau dibawa ke kanan oleh paham liberalisme, no!. (Sego/Er)

 

 

Advertisements

0 Responses to “Suara Warga : Resolusi 1912, Politik Konstitusi Pancasila Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,223,884 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: