28
Nov
16

Kenegarawanan : Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia

Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia


ilustrasi / ist

SHnet – Kinerja Politik Rezim (KPR) sebenarnya kini dapat diukur antara lain oleh 1) Kadar Kehormatan berkomitmen terhadap pengamalan Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia [2004] seutuhnya [http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/], 2) Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia [Biro Pusat Statistik] dan 3) Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto [Perhimpunan Bangsa Bangsa]

Peristiwa-peristiwa Pergantian Politik Rezim di Indonesia sesungguhnya cerminan kiprah KPR dimaksud diatas sebagai dinamika kenegaraan yang wajar terjadi beberapa kali seperti rezim RIS 1949, rezim UUDS 1950, rezim Kembali Ke UUD 1945, rezim Orde Lama ke Orde Baru 1966, rezim Orde Baru ke Orde Reformasi 1998, yang semuanya tidak pernah disebut sebagai peristiwa MAKAR.

Demikian pula setelah hampir 2 (dua) dekade berkiprahnya UUD Reformasi (Risalah Paripurna MPRRI 1999-2002 yg terdaftar jadi LNRI 11-14 tahun 2006) yang berKPR jauh menyimpangi amanat Pembukaan UUD 1945 sehingga kasat mata kontroversial dan kontraproduktif semisal terhadap ideologi negara Pancasila‎, adalah wajar saja diaspirasikan publik kini untuk dikoreksi.

Koreksi yang mengerucut kini adalah kembali refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 tahun 1959 plus Adendum-adendum yang dibutuhkan untuk menjawab ‎ancaman, hambatan, gangguan, tantangan bernegara masa kini dan esok.

Kalau disimak dengan cerdas, maka MAKAR Konstitusi (soft coup d’etat) sebetulnya telah terjadi‎ di tahun 1999-2002 karena Risalah-risalah Paripurna MPRRI tersebut meniadakan keberadaan Pembukaan UUD 1945 per LNRI 11-14 / 2006, sehingga Amandemen 1999-2002 di-sebut2 kebablasan.

Sebagai negara hukum, wajarlah kalau anak bangsa Indonesia sebagai pemilik negeri kini beraspirasi agar dilakukan pembentukan politik hukum nasional baru berupa penyegaran konstitusional guna perbaikan Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia. ***

Jakarta, 27 Nopember 2016

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia

logo-mkrri

Apa Arti Makar? Apa Bedanya dengan Kudeta?

Jakarta – Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan menggelar jumpa pers untuk mengumumkan maklumat soal rencana unjuk rasa yang ditengarai bisa disusupi upaya makar, Selasa (22/11).

Pernyataan tersebut mendorong sejumlah wartawan untuk bertanya tentang definisi makar.

“Menggulingkan pemerintah yang sah, selama itu tidak ada ya enggak ada masalah,” kata Iriawan.

“Jadi ada aturan yang mengatur berkaitan dengan ini. Itu ada ketentuan, silakan gampang sekali buka di Google, diperdalam saja itu. Gampang sekali.”

Kami melakukannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar punya beberapa arti: 1 akal busuk; tipu muslihat; 2 perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; 3 perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Lebih jauh, makar diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kejatahan terhadap keamanan negara, terutama di pasal 104, 107 dan 108, dengan ancaman hukuman mati. Pasal-pasal ini mengatur pidana kejahatan terhadap presiden dan wakilnya, dan juga ancaman pidana terhadap para penggerak makar.

Bunyi pasal 104: Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Bunyi pasal 107:
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108

(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;

2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Sedangkan pengertian kudeta menurut KBBI adalah: perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa.

Menurut situs Hukum Online, perbedaan makar dan kudeta kurang lebih sebagai berikut: secara umum, kudeta lebih merujuk pada istilah politik sementara makar merujuk pada istilah hukum.

Kenapa Kapolda mengatakan: “selama itu tidak ada ya enggak ada masalah”? Menurut ketentuan pasal 87 KUHP, tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari si pembuat makar.

Baca juga: Ini Poin Maklumat Kapolda Metro soal Unjuk Rasa

kartunama GP45


0 Responses to “Kenegarawanan : Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,880 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: