18
Oct
16

Kenegarawanan : MOSI TIDAK PERCAYA AMANDEMEN UUD 2002

poster-gpa45

Suara Warga : MOSI TIDAK PERCAYA AMANDEMEN UUD 2002

Suara Warga :

MOSI TIDAK PERCAYA AMANDEMEN UUD 2002
Demi Keutuhan Kiprah Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia sesuai pada
[ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ ] maka ternyata UUD 1945 versi 1999, 2000, 2001, 2002 itu PALSU per a.l. paparan 7 Oktober 2016 oleh Advokat M Taufik Budiman SH seperti dimuat  [ www.jakarta45.wordpress.com ], sehingga Amandemen UUD 2002 itu sebenarnya tidak layak ditoleransi keberlanjutannya.

Tindak Pemalsuan ini jelas telah melibatkan Pelaku Utama Pemalsuan (PUP), Pihak-pihak Turut Pemalsuan (PTP) dan Kaum Pembiaran Kepalsuan (KPK).

Rakyat sebagai Turut jadi Obyek Pemalsuan jelas tidak bersedia dituduh telah/sedang/akan turut membiarkan terjadinya kejahatan Pemalsuan UUD 1945 demi keberadaan UUD 1999, 2000, 2001, 2002 termaksud.

Oleh sebab itu peringatan 71 tahun Revolusi jihad 22 Oktober 1945, yang kini didapuk sebagai Hari Santri Nasional adalah tepat jadi tonggak REVOLUSI JATIDIRI KONSTITUSI INDONESIA [http://www.repelita.com/resolusi-jatidiri-konstitusi-indonesia/ ] demi tegaknya Kehormatan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk itu, penegasan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap AMANDEMEN UUD 1999, 2000, 2001, 2002 (LNRI 11, 12, 13, 14 / 13 Pebruari 2006) ini perlu segera saja disosialisasikan mengingat Pembukaan UUD 1945 ternyata masih tetap terberkas di LNRI No 75/1959, sehingga berkas ke-4 Amandemen itu jelas terpisah dari Pembukaan UUD 1945. Fakta yuridis ini potensi merongrong keberdayaan Amandemen UUD 2002 sebagai konstitusi yang handal bagi pemenuhan cita amanat Pembukaan UUD 1945.

MOSI TIDAK PERCAYA ini adalah iktikad baik tambahan bagi aksi penguatan Rekomendasi GPA45 17 Oktober 2016 kepada Pimpinan MPRRI yang telah disampaikan melalui Sekretariat Jenderal MPRRI.

Jakarta, 18 Oktober 2016

Generasi Penerus Angkatan 45

1) Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jakarta
2) Darmawan, Ketua DHC45 JakSel
3) Letty Ismet D, Ketua DHC45 JakSel
4) Sunartri S Boedjoenagoro, Dewan Paripurna DHC45 JakSel
5) RA Berar Fathia, Presidium MKRRI
6) H Chalid Akbar, Dewan Paripurna DHC45 JakSel
7) Hari Setiawan, Ketua DHC45 JakSel
8) Kemal A Surianegara, Dewan Paripurna DHC45 JakSel
9) Hans Suta Widhya, Presidium MKRRI
10) Wiwik Maskat, Ketua DHC45 JakSel
11) Nanang RI Iskandar, KelBes Pejoang45
12) Raden Hazairin, Sekretaris Umum DHD45  Jakarta
13) Madiri T Sianipar, Fungsionaris DHD45 Jakarta
14) Ivan Ardiansyah, Fungsionaris DHD45 Jakarta
15) H Markoni Koto, Fungsionaris DHD45 Jakarta
16) Amril Sabara, Fungsionaris DHD45 Jakarta
17) Liberty Simbolon, Fungsionaris DHC45 JakSel

Publikator :

Presidium BPUPKI

Pandji R Hadinoto
Ka DHD45 Jakarta
Ka Majelis Kehormatan Rakyat
Republik Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

kartunama GP45

FPP 45 Sampaikan Mosi tidak Percaya pada MPR

Kamis, 08 Agustus 2002 | 10:14 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kelompok Front Pembela Proklamasi (FPP) 45 yang beranggotakan para purnawirawan TNI menyatakan penolakannya atas amandemen UUD 1945. Selain itu, mereka juga menyampaikan ketidakpercayaannya kepada MPR RI hasil Pemilu 1999 bila dalam sidang tahunan kali ini tidak mencabut seluruh amandemen UUD 1945 yang telah dilakukannya. Demikian disampaikan Sekjen FPP 45, Saiful Sulun –yang juga mantan Ketua MPR, kepada pimpinan Komisi A, di Gedung Nusantara V, komplek DPR/MPR, Kamis (8/8).

Dalam kesempatan itu, delegasi FPP 45 diterima oleh Amru Al Mutasyim, Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan didampingi oleh Julius Usman (Fraksi PDIP), Seto Haryanto (Fraksi PDKB), I Ketut Astawa (Fraksi TNI/Polri), Burhanuddin Aritonang (Fraksi Partai Golkar) dan Soetjipto (Fraksi Utusan Golongan), dan Yanuar Muin (Fraksi Utusan Daerah).

Di hadapan Mutasyim dan kawan-kawan, Sulun juga mengaku sedih karena kelompoknya sering disebut anti-demokrasi, anti-reformasi dan anti-amandemen karena sikapnya tersebut. “Kami tidak menentang. Hanya saja, amandemen ini sudah lepas dari makna Pembukaan UUD 45,” kata Sulun.

Lalu, ia menunjuk amandemen yang mengubah bentuk MPR, membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilihan presiden langsung, dan penghapusa utusan golongan. Semua itu dinilai sebagai penyimpangan dari asas kebersamaan dan kekeluargaan sebagai nilai luhur demokrasi Indonesia. “Kalau dulu, presiden dipilih MPR sebagai perwujudan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, presiden hanya dipilih mayoritas rakyat saja,” kata Sulun, sambil menuding MPR telah diracuni paham liberal dan individualisme.

Berdasarkan pertimbangan itu, FPP 45 menyatakan mosi tidak percaya pada MPR, menuntut MPR untuk menghentikan semua kegiatan poitiknya, serta menganggap tidak ada amandemen I-IV. Sebagai solusinya, mereka minta kepada presiden untuk membentuk Komisi Konstitusi yang independen karena MPR dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya. Sulun menegaskan, “Hasil kerja komisi ini baru disahkan MPR hasil Pemilu 2004. Sebab itu, sampai 2004, semua kehidupan tata negara didasarkan pada naskah asli UUD 1945.”

Menyinggung tentang praktik kehidupan tatanegara Indonesia di masa lalu, kalaupun ada yang salah, FPP 45 tegas-tegas menyatakan semua itu bukan karena faktor isi UUD 1945, tapi lebih pada manusia pelaksananya. “UUD 1945 belum pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen,” katanya.

Menanggapi pernyataan FPP 45, Al Mutasyim menyatakan bahwa amandemen yang dilakukan MPR tidak menyimpang dari Pembukaan UUD 45 dan Pancasila. Bahkan, dalam amandemen pasal 37 sudah disepakati bahwa bentuk NKRI tidak akan diubah. “Bahkan, saat ini kami sedang membahas dengan serius pembentukan Komisi Konstitusi sebagaimana tuntutan masyarakat,” katanya (Wahyu Dhiyatmika—Tempo News Room)

logo-mkrri

REKOM GENERASI PENERUS ANGKATAN 45


Kepada Yth
Pimpinan MPRRI
Gedung Nusantara III
Senayan, Jakarta Selatan

Perihal : SOMASI-3/16 September 2016 tentang Resolusi 4 Juli 2016 Refungsikan UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 LNRI 75/1959

MERDEKA !

Dengan Hormat,

Mempertimbangkan perihal diatas yang telah diserahkan a.l. atas nama Tim DHD45 Jakarta bersama Tim Advokasi Resolusi 4 Juli 2016 Bung Bambang Suroso SH, MH dan kawan2, serta realita bahwa Resolusi termaksud diatas kini belum juga kami terima jawaban resmi sebagaimana mestinya dari Pimpinan MPRRI, serta sekaligus demi Keutuhan Kiprah Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia,
[ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ] maka kami mendesakkan rekomendasi ini kiranya Pimpinan MPRRI segera dapat menyikapi Resolusi 4 Juli 2016 termaksud diatas memperhatikan juga Tri Joang Generasi Penerus Angkatan 45 per Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia tanggaal 14 Oktober 2016
[ http://www.petisionline.net/petisi_revolusi_kehormatan_rakyat_republik_indonesia ].

Besar harapan kami bahwa surat ini dapat kiranya diterima dengan baik sebagai pertanda keinginan kuat kami meningkatkan kepercayaan rakyat atas keseriusan MPRRI memahami situasi dan kondisi penting dan strategisnya Kembali Ke UUD 1945 Asli a.l. sesuai paparan 7 Oktober 2016 dari Advokat M Taufik Budiman SH seperti termuat di [ www.jakarta45.wordpress.com ].

Atas perhatian terhadap iktikad baik kami bagi NKRI Berjaya ini, tiada lain sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 17 Oktober 2016

Generasi Penerus Angkatan 45

1) Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jakarta
2) Darmawan, Ketua DHC45 JakSel
3) Letty Ismet D, Ketua DHC45 JakSel
4) Sunartri S Boedjoenagoro, Dewan Paripurna DHC45 JakSel
5) RA Berar Fathia, Presidium MKRRI
6) H Chalid Akbar, Dewan Paripurna DHC45 JakSel
7) Hari Setiawan, Ketua DHC45 JakSel
8) Kemal A Surianegara, Dewan Paripurna DHC45 JakSel
9) Hans Suta Widhya, Presidium MKRRI
10) Wiwik Maskat, Ketua DHC45 JakSel
11) Nanang RI Iskandar, KelBes Pejoang45
12) Raden Hazairin, Sekretaris Umum DHD45  Jakarta
13) Madiri T Sianipar, Fungsionaris DHD45 Jakarta
14) Ivan Ardiansyah, Fungsionaris DHD45 Jakarta
15) H Markoni Koto, Fungsionaris DHD45 Jakarta
16) Amril Sabara, Fungsionaris DHD45 Jakarta
17) Liberty Simbolon, Fungsionaris DHC45 JakSel

Publikator :

Presidium BPUPKI

Pandji R Hadinoto
Ka DHD45 Jakarta
Ka Majelis Kehormatan Rakyat
Republik Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Logo Bulat GPA45

 

Melanjutkan Reformasi Konstitusi

Kategori: Majalah Esquire Diterbitkan: Kamis, 22 April 2010 10:38 Ditulis oleh Administrator Dilihat: 1995

Majalah Esquire, Agustus 2007.

Melanjutkan Reformasi Konstitusi

Oleh Saldi Isra

Dosen Hukum Tata Negara dan

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Bulan ini, tepatnya 10 Agustus 2007, lima tahun sudah hasil amandemen generasi pertama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dilaksanakan. Jika dibandingkan dengan naskah asli, UUD 1945 hasil perubahan generasi pertama (1999-2002) tersebut jauh lebih demokratis dibandingkan dengan sebelum perubahan.

Karena keberhasilan yang telah dicapai pada perubahan generasi pertama tersebut, dalam pidato penutupan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 10 Agustus 2002, Ketua MPR Amien Rais mengatakan: “Reformasi konstitusi yang telah dilakukan merupakan suatu langkah besar dalam upaya menyempurnakan UUD 1945 menjadi konstitusi yang demokratis, konstitusi yang sesuai dengan semangat zaman, konstitusi yang mampu mewadahi dinamika bangsa dan perubahan zaman pada masa yang akan datang.

Namun demikian, jika hasil perubahan diletakkan dalam bingkai membangun penyelenggaraan negara menuju kehidupan yang lebih demokratis dan modern melalui mekanisme saling mengawasi dan saling imbang antaralembaga negara (checks and balances), hasil amandemen masih menyimpan sejumlah kelemahan. Bahkan, sejumlah kajian yang dilakukan setelah perubahan UUD 1945 termasuk hasil kajian yang dilakukan oleh komisi konstitusi (yang dibentuk MPR) menyimpulkan bahwa kelemahan yang ada potensial membuyarkan upaya membangun checks and balances.

Sejumlah kelemahan

Salah satu kelemahan mendasar hasil perubahan UUD 1945 terjadi dalam penataan lembaga perwakilan rakyat, yaitu hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejumlah hasil penelitian menunjukkan, hubungan antar-kamar dalam lembaga perwakilan rakyat tidak mungkin menciptakan pola hubungan dua kamar yang efektif.

Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasa. Karena fungsi yang sama tidak diberikan kepada DPD, Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 memunculkan superioritas DPR terhadap DPD. Karena posisi yang tidak seimbang tersebut, dalam penataan lembaga perwakilan rakyat, hasil perubahan UUD 1945 hanya menempatkan DPD sebagai lembaga pelengkap penderita pelaksanaan fungsi legislasi, fungai anggaran, dan fungsi pengawasan. Artinya, dengan sejumlah demarkasi yang dihasilkan amandemen generasi pertama, DPD hadir sebagai pelengkap penderita dalam struktur lembaga perwakilan rakyat Indonesia.

Padahal, guna membangun checks and balances di lembaga perwakilan rakyat, pola hubungan seharusnya dibangun dalam kerangka sistem bukameral yang efektif. Secara teori, kalau salah satu kamar kedua (upper house, seperti DPD di Indonesia) tidak diberikan fungsi legislasi secara utuh seperti kamar lainnya, kamar kedua berhak untuk mengubah, mempertimbangkan, atau menolak rancangan undang-undang dari lower house (seperti DPR di Indonesia). Sekiranya hak itu juga tidak ada, upper hose diberi hak menunda pengesahan undang-undang yang disetujui lower house. Dalam pandangan Kevin Evans (2002), hak menunda pengesahan sering menjadi satu-satunya kekuatan jika upper house tidak mempunyai hak mengubah dan menolak rancangan undang-undang.

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie (1996), dengan adanya dua majelis di suatu negara dapat menguntungkan karena dapat menjamin semua produk legislatif dan tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa dua kali (double check). Keunggulan sistem double check ini semakin terasa apabila upper house yang memeriksa dan merevisi suatu rancangan undang-undang memiliki keanggotaan yang komposisinya berbeda dari lower house. Bahkan, dari segi produktifitas, kemungkinan sistem dua kamar akan lebih produktif karena segala tugas dan wewenang dapat dilakukan oleh kedua kamar tanpa menunggu atau tergantung pada salah satu kamar saja.

Selain kelemahan di atas, hasil amandemen juga tidak sepenuhnya bisa keluar dari ketidakjelasan sistem pemerintahan. Sekalipun disepakati tetap mempertahankan dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial, sejumlah pasal hasil amandemen masih memperlihatkan karakter sistem pemerintahan parlementer. Karakter tersebut dapat dilihat dalam keterlibatan presiden (pemerintah) dalam pembahasan rancangan undang-undang. Bahkan, sebuah rancangan undang-undang (bill) tidak akan pernah menjadi undang-undang jika tidak ada persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

Tidak hanya dalam proses pembahasan tersebut, dengan kehadiran Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat karakter parlementer makin kelihatan. Dalam pandangan Robert L. Maddex (1996), interpelasi merupakan the heart of the process of accountability in a parliamentary system of government. Muara penggunaan hak interpelasi, perdebatan diakhiri dengan suatu pemungutan suara dukungan (vote of confidence) atau mosi tidak percaya (vote of censure).

Ruang reformasi konstitusi

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di lembaga perwakilan rakyat dan sistem pemerintahan di atas masih bisa ditambah dengan sejumlah kelemahan lainnya yang terdapat di ranah kekuasaan yudikatif, eksekutif dan lain-lain. Bahkan dari tampilan fisik saja, hasil amandemen muncul dengan pasal-pasal yang sulit dipahami sebagian kalangan yang tidak mengerti legal drafting. Artinya, perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat amat memerlukan perubahan berikutnya (perubahan kelima).

Secara konstutusional, UUD 1945 memberi ruang kelanjutan reformasi konstutusi. Pasal 37 UUD 1945 menentukan, (1) usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, (2) setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, (3) untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR, dan (4) putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Meski secara hukum ada ruang untuk melanjutkan perubahan UUD 1945, persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945 harus dipenuhi. Misalnya untuk mengagendakan perubahan, sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah keseluruhan anggota MPR harus mengusulkan perubahan dimaksud. Berdasarkan persyaratan itu, secara kuantitatif, amandemen kelima baru dapat diagendakan kalau diusulkan oleh sekirang-kurangnya 226 (1/3 dari 678) anggota MPR.

Kemudian untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Artinya, untuk mengubah pasal-pasal, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua kali jumlah pengusul, yaitu dua pertiga dari keseluruhan anggota MPR atau sama dengan 452 orang. Setelah kuorum untuk mengubah terpenuhi, jumlah yang diperlukan untuk menyetujui perubahan lebih rendah yaitu “hanya” diperlukan dukungan 340 orang (1/2 dari 678 ditambah 1 orang) dari keseluruhan jumlah anggota MPR.

Melanjutkan reformasi konstitusi

Sekalipun sudah disadari sejak awal ada kelemahan hasil perubahan generasi pertama dan adanya ruang untuk melanjutkan reformasi konstitusi, langkah menuju kelanjutan reformasi konstitusi tidak semudah yang dibayangkan. Sampai sejauh ini DPD –didukung oleh sejumlah kekuatan politik di DPR– telah mengajukan usul kelanjutan perubahan kepada pimpinan MPR.

Dari segi jumlah, usul perubahan memang telah terpenuhi. Namun untuk mewjudkan perubahan, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 452 orang (dua pertiga dari 678) anggota MPR. Dengan demikian, perjuangan sesungguhnya untuk melanjutkan reformasi konstitusi adalah perjuangan untuk mendapatkan dua pertiga dari semua anggota MPR. Apalagi, sebelum agenda sidang terjadi sejumlah kekuatan politik yang mendukung gagasan DPD menarik kembali (membatalkan) dukungan perubahan.

Dalam konteks jumlah dukungan yang terbatas tersebut, dukungan optimal dari Pimpinan MPR menjadi sebuah keniscayaan. Sekiranya Pimpinan MPR tidak memberikan dukungan maksimal, bisa jadi kuota 2/3 jumlah anggota MPR tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, dalam sebuah kesempatan saya pernah menyatakan bahwa pimpinan MPR yang berasal dari partai politik mesti mampu meyakinkan partai politik mereka masing-masing (Media Indonesia, 12/05-2007). Dalam hal ini, peran Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan Wakil Ketua MPR AM Fatwa amat diperlukan. Konkretnya, kedua orang pimpinan MPR tersebut seharusnya mampu meyakinkan partai politik mereka masing-masing untuk mendukung kelanjutan perubahan konstitusi.

Di samping itu, sekadar mengingatkan kembali, diujung proses amandemen keempat (2002) MPR secara eksplisit mengakui ada kelemahan hasil perubahan UUD 1945. Karena kelemahan itu, MPR membentuk komisi konstitusi. Lalu, mengapa hasil perubahan yang sudah diakui punya kelemahan itu masih tetap dipertahankan? Karenanya, sebelum ada penilaian mendukung status quo, reformasi konstitusi harus dilanjutkan. Semoga…

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : MOSI TIDAK PERCAYA AMANDEMEN UUD 2002”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,148,335 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: