16
Oct
16

Konstitusi : Pro Adendum UUD 1945 Tolak Amandemen UUD 2002

garudapancasila_merahputih

Amandemen ke-5 atau Kembali ke UUD 1945 Asli

Oleh : Advokat M. Taufik Budiman, SH.*

Disampaikan dalam Diskusi Publik “ Amandemen ke-5 atau Kembali ke UUD 1945  Asli “

Yang diselenggarakan oleh “ Angkatan Muda Samudra Raya (AMARA) “ Jakarta

di Jakarta, 07 Oktober 2016

PENGANTAR

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, setidaknya sudah pernah berlaku 4 (empat) UUD atau Kostitusi yaitu :

  1. UUD 1945 yang diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945
  2. Konstusi RIS yang diberlakukan tanggal 19 Desember 1949
  3. UUD Sementara 1950, yang diberlakukan tanggal 17 Agutus 1950
  4. UUD 1945 yang diberlakukan kembali dengna Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  5. UUD 1945 dengan Perubahan Pertama yang diberlakukan pada tanggal 19 Oktober 1999
  6. UUD 1945 dengan Perubahan Ketiga yang diberlakukan pada tanggal 9 Nopember 2001
  7. UUD 1945 dengan empat kali Perubahan yang diberlakukan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Dalam UUD tersebut, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya, semua proses kehidupan bernegara ini diatur dan dipandu serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. (proses adalah lebih dipentingkan dari pada hasil)

Kemudian dalam Tap MPRS No. : XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. III/MPR/2000  dinyatakan bahwa UUD 1945 adalah merupakan sumber hukum tertinggi dalam hierarki / tata urutan perundangan di republik ini.

Perubahan UUD 1945

Bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “ Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “.

Bahwa pasal 37 UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 itu berbunyi :

  1. Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.
  2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Sedangkan pasal 3 UUD 1945 menyatakan : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara “.

Bahwa berdasarkan ketentuan itu, MPR sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Mengubah bermakna membuat sesuatu yang baru, sedangkan menetapkan bermakna menyatakan keberlakuan UUD tersebut. (lihat KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Bahwa sebagai salah satu buah dari reformasi 1998, proses perubahan atas UUD 1945 atau yang lebih dikenal dengan sebutan amandemen UUD 1945 telah terjadi sebanyak empat kali, selama periode / masa bhakti MPR RI tahun 1999 – 2004, yaitu pada :

Sistematika UUD 1945

Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 Bab, 73 Pasal, 194 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Tidak ada Penjelasan atas UUD tersebut.

Namun sebutannya dibuat tetap sama : Pembukaan, Bab I – XVI, Pasal 1 – 37, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Ada Bab VII, Bab VIIA, VIIB ; ada Bab VIII, Bab VIIIA ; ada Bab IX, Bab IXA, ada Bab X dan Bab XA. Namun tidak ada Bab IV (dihapus).

  • Perubahan Pertama dalam SU MPR 1999, disahkan dan diberlakukan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan sebanyak 9 pasal (15 diktum)
  • Perubahan Kedua    dalam ST MPR 2000, disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000  dan (baru) diberlakukan pada tangal 10 Agusus 2002, perubahan sebanyak 24  pasal (59 diktum)
  • Perubahan Ketiga     dalam ST MPR 1999, disahkan dan diberlakukan tanggal 9 Nopember 2001, perubahan  sebanyak 19 pasal (68 diktum)
  • Perubahan Keempat dalam ST MPR 1999, disahkan dan diberlakukan tanggal 10 Agustus 2002, perubahan sebanyak 17 pasal (29 diktum)

Hanya tersisa 8 pasal  yang substansi   dan redaksinya tidak diubah. Pasal-pasal tersebut adalah:

  1. Pasal 4 tentang Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar;
  2. Pasal 10 tentang Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
  3. Pasal 12 tentang kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya;
  4. Pasal 22 tentang kewenangan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; (namun ada penambahan pasal 22A, 22B, 22C, 22D, 22E)
  5. Pasal 25 tentang Syarat-Syarat Untuk Menjadi dan Untuk Diberhentikan Sebagai Hakim; (ada penambahan pasal 25A tentang  Wilayah Negara)
  6. Pasal 29 tentang Agama.
  7. Pasal 35 tentang Bendera
  8. Pasal 36 tentang Bahasa (ditambahkan dengan pasal 36A, 36B, 36C.

Sedangkan pasal-pasal yang diubah dan ditambah dengan pasal-pasal baru dengan sistem penomoran pasal lama ditambah huruf A, B, C, D, dan seterusnya beserta ayat-ayat yang baru dalam pasal-pasal lama. Dengan hanya tersisa 8 pasal yang asli (10.9%) dan adanya 65 pasal baru (89.1%) dari UUD 1945 Hasil Amandemen, patut dipersoalkan bahwa MPR telah mengganti konstitusi lama dengan yang baru, dan bukan menyempurnakan UUD 1945 yang seharusnya sesuai dan berdasarkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang Asli.

Sistematika Perubahan UUD 1945 yang Ngawur

  1. Tidak Ada Bab IV (karena dihapus), jadi dari Bab III loncak ke Ban V
  2. Bab IX Kekuasaan Kehakiman : Pasal 25 tentang Syarat-Syarat Untuk Menjadi dan Untuk Diberhentikan Sebagai Hakim; tidak sinkron dengan Bab IXA – pasal 25A tentang  Wilayah Negara)

Ya. MPR periode 1999-2004 telah mengubah dan mengganti UUD 1945 dengan UUD yang baru…

Konstitusi Palsu

Selain kehidupan ekonomi, sosial politik, hukum dan budaya yang kita rasakan akhir-akhir ini akibat diberlakukannya hasil amandemen UUD 1945, berdasarkan telaah yang dilakukan oleh LBH Solidarias Indonesia, ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa proses perubahan atas UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR periode 1999-2004 adalah tindakan yang gegabah, terburu-buru, tidak hati-hati dan cenderung manipulatif, atau setidak-tidaknya tidak cermat dan tidak taat azas.

MPR RI yang terbentuk berdasarkan hasil Pemilu 1999, dalam Sidang Umum pada bulan Oktober 1999, pada awal telah berlaku tertib dan taat azas, dengan menetapkan Tap MPR No. II tahun 1999 tentang Tata Tertib MPR RI dan Tap MPR No. IV tentang GBHN 1999-2004.

Dalam Tata Tertib MPR itu disebutkan bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR adalah dalam 2 bentuk, yaitu :

  1. Keputusan MPR, yang berlaku mengikat kedalam /untuk internal MPR. dan,
  2. Ketetapan MPR (disebut juga Tap MPR) yang berlaku dan mengkat kedalam dan keluar MPR, berlaku bagi seluruh bagsa Indonesia. Baik Keputuan dan Ketetapan itu secara administrasi harus diberi nomor.

Ya produk hukum berlabel “ Perubahan Pertama atas UUD 1945” yang diberlakukan seolah-olah sebagai Tap MPR, dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal hari itu, namun tidak diberi nomor Tap.

Selanjutya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, selain menetapkan Tap MPR No. III tahun 2000 tentang Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia, MPR telah menetapkan Perubahan Kedua atas UUD 1945. Namun anehnya Perubahan Kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan mengubah / menambah sebanyak 24 pasal itu, tidak langsung dinyatakan berlaku. MPR nampaknya lupa untuk memberlakukan perubahan kedua itu, baru kemudian pada Sidang Tahunan tahun 2002, MPR teringat untuk memberlakuannya. Namun UU dan peraturan pelaksana terkait perubahan 24 pasal (termasuk pasal-pasal tentang Pemerintah Daerah cq. Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B) itu sudah dibuat dan diberlakukan sejak tahun 2000 – 2002.

Contoh Implikasi Hukum :

  1. UU No. 27 tahun 2000 tetang Pembentukan Provinsi Kepulau Bangka Belitung, disahkan pada 7 Desember 2000, menjadikan Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20 Ayat(1) dan pasal 21 UUD 1945
  2. UU No. 38 tahun 2000 tetang Pembentukan Provinsi Gorotalo, disahkan pada 22 Desember 2000, menjadikan Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20 Ayat(1) dan pasal 21 UUD 1945.

Pada saat UU Pembentukan ke 2 Provinsi tersebut diundangkan, Perubahan Kedua atas UUD 1945 (termasuk perubahan tentang pasal 18, 18A, 18B) belum berlaku, sehingga secara yuridis formal, pencantuman pasal 18, 18A dan pasal 18B dalam konsideran ke-2 UU tersebut, menyebabkan UU tersebut menjadi tidak sah. Atau dengan kata pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Goronalo itu dapat dikatakan ilegal.

Mungkin bagi sebagian kalangan masih menjadi berdebatan, namun berdasarkan kajian, kami berkeyakinan bahwa sebenarnya dalam UUD 1945 antara Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945 adalah  merupakan bagian yang terpisah, sehingga harus dimaknai kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD yang diberikan oleh pasal 37 dan pasal 3 UUD 1945 adalah untuk mengubah batang tubuh UUD 1945 saja, tidak termasuk Pembukaan yanag berisi cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dan Pancasila.

Namun dalam proses amandemen ke-4 tahun 2002, MPR telah mengubah / menambah Pasal II Aturan Tambahan yang menyatakan bahwa UUD 1945 itu terdiri dan Pembkaan dan pasal-pasal. Dengan demikian, ada peluang pada masa / periode berikutnya, Pembukaan UUD 1945 itu bisa diubah oleh MPR.

Selain itu, dalam Tap MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN, sama sekali tidak memuat haluan negara ini dalak periode 1999-2004 akan mengubah UUD, tidak juga memuat rencana negara itu mebentuk lembaga semacam OJK atau lembaga tinggi negara dan lembaga hukum baru bernama MK ataupan KY. Lantas apa dasar jika MPR secara sengaja melanggar Ketetapannya sendiri dengan melakukan perubahan atas UUD 1945 ?

Kami #gagalpaham. Bagi LBH Solidaritas Indonesia, tindakan MPR itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang (dengan melihat fakta kehidupan bernegara saat ini) telah sangat merugikan kami selaku rakyat Indonesia. Dan sudah sepatutnya Perubahan UUD 1945 itu untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

Diluar itu semua, tiba-tiba kami terhentak kaget ketika membaca Ketetapan MPR RI, tanggal 10 Agustus 2002, yang bunyinya seperti ini :

PERUBAHAN KEEMPAT

UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
  1. penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “ Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”;
  1. pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat

Dst…

Mengapa kami terhentak kaget ? Karena sebagai seorang praktisi hukum, saya sangat dekat dengan pasal-pasal dalam KUHP, utamanya yang sering disebut pasal tipu-gelap, dokpal dan sejenisnya, memandang perbuatan itu adalah merupakan TINDAK PIDANA PEMALSUAN.

Pasal 263 dan pasal 264  Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berbunyi :

Pasal 263 KUHP:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHP:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
  4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Mengapa itu dikaitkan dengan pasal tentang tindak pidana pemalsuan atau pemalsuan surat dan /atau pemalsuan akta otentik ?

Coba bacalah ulang kalimat pada huruf (a) Perubahan Keempat UUD 1945 tersebut diatas, cermati, apa maknanya. Sejak perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002 itu, kita negara Republik Indonesia mempunyai 2 (dua) UUD 1945. Pertama, UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan yang kedua adalah UUD 1945 yang disahkan oleh MPR RI pada tanggal 10 Agustus 2002. Jelas ?

Begini logika dan konstruksi berpikirnya :

  1. Jika ada 2 produk hukum yang sama, pasti salah satu dari keduanya adalah palsu.
  2. Jika suatu produk sudah dirubah, pasti bukan asli
  3. Jika produk itu sama, maka produk yang belakangan dibuat pasti adalah merupakan produk tiruan / palsu.

JALAN KELUAR

Menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah UUD 1945 yang disahkan oleh MPR pada tahun 2002 adalah Konsitusi Palsu ? Jawaban kami adalah YA.

Lantas, apakah kemudian segala produk hukum yang dihasilkan / dibuat berdasarkan UUD 1945 Palsu itu adalah merupkan produk hukum yang tidak sah dan palsu juga ? Bagaimana dengan akibat hukumnya ?

Jawabannya adalah Ya, untuk dikatakan bahwa produk hukum turunan dari UUD 1945 Palsu itu juga menjadi tidak sah. Namun keberlakuannya tidak serta merta menjadi batal dengan segala akibat hukumnya.

Segala UU dan peraturan pelaksana turunan dari UUD 1945 Palsu itu masih tetap ada dan berlaku sepanjang UUD 1945 Palsu itu belum dibatalkan dan belum dinyatakan tidak berlaku, dan sepajang segala peraturan tersebut belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pula. Artiya semua yang sudah ada tetap sah, sampai nantinya dibuat peraturan hukum baru yang sesuai dengan UUD 1945 Asli.

LBH Solidaritas Indonesia menawarkan #jalanhukum untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Pernyataan Hukum bahwa UUD 1945 yang disahkan oleh MPR pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 sebagai produk hukum MPR yang dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dikeluarkann oleh lembaga peradilan umum (PN – PT – MARI) dalam sebuah proses hukum secara perdata (melalui proses sengketa perbuatan melawan hukum). Atau,

Dilakukan proses hukum secara pidana atas pengunaan dokumen palsu (UUD 1945 Palsu) oleh penyelenggara negara saat ini, mengingat jika dilakukan proses hukum atas dugaan pemalsuan yang terjadi tahun 2002, maka sudah lewat waktu 12 tahun (dalursa untuk proses penyidikan dan penuntutan), kemudian UUD 1945 hasil amandemen itu dinyatakan sebagai produk hukum palsu, sehingga dinyatakan tidak berlaku dan secara otomatis untuk menghindari kekosongan hukum, maka berlakulah kembali UUD 1945 Asli, yaitu UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu.

Atau pilihan lain adalah Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 Asli atas dasar UUD yang berlau saat ini adalah UUD Palsu.

KEWENANGAN MPR RI 2014-2019 Melakukan Amandemen ke-5

Dalam Pembukaan UUD 1945, pada alinea ke-4 terdapat kalimat : “ kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan  umum, dst… maka disusnlan kemerdekaan kebanagsaan indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yag terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : …“

Bahwa berdasarkan naskah alinea ke-4 UUD 1945 itu sapat disimpulkan bahwa UUD 1945 menganut faksalah kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai emegang kekuasaan tertinggi, yang akemudian dijabarkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakuka sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaran Rakyat “

Bahwa bentuk atau pejabaran dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oelh MPR adaah menjadikan MPR berwenag untuk menetapkan UUD dan GBHN (pasal 3) dan MPR berwenang mengubah UUD (pasal 37)

Bahwa dengan dihapuskannya ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 itu, maka dengan sendirinya MPR tidak lagi sebagai pemegang dan pelaksana Kedaulatan Rakyat sebgaiamandiamanatkan Pembukaan UUD 1945, dan dengan sendirinya hak dan kewenangan MPR untuk menetapkan dan mengubah UUD tidak ada lagi pada MPR.

Berikutnya dari sisi yang lain, bahwa dengan telah dilakukannya amandemen ke-1 sd ke -4, yang hanya menyisakan 8 pasal yang masih asli, selain UUD tersbeut tidak tepat lagi dinamakan perubahan UUD 1945. Apakah ke 8 pasal yg tersisa itu akan dirubah juga ?

PENUTUP

Negara ini harus segera berbenah. Harus segera diambil langkah yang cepat, tepat fan strategis untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan anak bangsa untuk keluar dari segala krisis multidimensi yang sedang melanda negeri.

Dengan sebuah rekonsiliasi nasional, kembali ke UUD 1945 Asli dan mengakomodir seluruh kepentingan anak bangsa dalam penataan ulang kelembagaan negara yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita luhur para pendiri bangsa.

LBH Solidaritas Indonesia telah membuat sebuah konsep besar tentang proses rekonsiliasi nasional dengan dilandasakan pada UUD 1945 Asli.

Beberapa Catatan :

  • LBH Solidaritas Indonesia mewakili 19 orang anak bangsa telah meNgajukan Gugatan Perbuatan Melwan Hukum di PN Jakarta Pusat tertanggal 13 Agustus 2015, teregIster dengan perkara No. : 360/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dengan Tergugat MPR RI, dengan pokok gugatan Pembatalan Hasil Amandemen UUD 1945.
  • LBH Solidarias Indonesia telah mengirim SOMASI tertanggal 8 Januari 2016 kepada Presiden RI, Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR dan DPD RI dengan tembusan kepada Ketua MA, Panglima TNI dan Kapolri, untuk mengkajiulang status hukum dan agar tidak menggunakan Amandemen UUD 1945 sebagai dasar hukum.
  • Jangan terkecoh dengan sebutan dan istilah : UUD NKRI, UUD NRI 1945 ataupun UUD 2002. Secara hukum, tidak ada sebutan UUD NKRI 1945 ataupun UUD 2002. Sebutannya adalah UUD NRI 1945 atau UUD 1945, baik yang Asli yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 maupun yang Palsu yang disahkan oleh MPR RI tangga; 10 Agustus 2002.

*Direktur Eksekutif Nasional LBH Solidaritas Indonesia,

poster-gpa45


0 Responses to “Konstitusi : Pro Adendum UUD 1945 Tolak Amandemen UUD 2002”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: