09
Oct
16

Kenegarawanan : KAWAL KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

logo-mkrri

Suara Warga :

KAWAL KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Perubahan (Amandemen) UUD 18 Agustus 1945 sebanyak 4 (empat) kali jadi Risalah Paripurna (RP) MPRRI tahun-tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, realitanya diketahui terpublikasi sebagai LNRI berNomor-nomor 11/2006, 12/2006, 13/2006 dan 14/2006, adalah pertanda sebetulnya telah terjadi Bencana/Kecelakaan Konstitusi berakibat a.l. PEMILU 2004, 2009 dan 2014 terselenggara berpayungkan RP termaksud diatas sebagai perangkat politik hukum nasional penggerak penyelenggaraan negara.

Ketidaksempurnaan atau kecacatan berkas politik hukum RP tersebut diatas jelas dan tegas menunjukkan bahwa kedudukan hukum formalnya lebih rendah daripada KepPres No 150/1959 berLNRI No 75 tahun 1959 tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali Ke UUD 1945.

Mengingat juga Suara Warga : Maklumat Badan Permusyawaratan Urusan Penegakan Konstitusi Indonesia (BPUPKI)  MERDEKA ! [ http://www.repelita.com/suara-warga-maklumat-badan-permusyawaratan-urusan-penegakan-konstitusi-indonesia-bpupki-merdeka/ via @RepelitaOnline ], maka Bencana/Kecelakaan Konstitusional termaksud diatas tidak bisa dibiarkan terus berlangsung lanjut karena selain berkait dengan kontra daulat rakyat Indonesia juga bertautan erat dengan kontra KEHORMATAN rakyat Indonesia selaku pemilik syah tanah air dan udara Indonesia.

Adalah satu KEHORMATAN paripurna ketika operasi negara diselenggarakan berdasar Konstitusi Tertulis yang hukum formalnya paripurna apalagi berstatus sebagai statuta pendirian Negara Republik Indonesia (NRI), daripada berdasar Risalah-risalah Paripurna apalagi baru dihukum-formalkan 4 (empat) tahun kemudian, itupun tidak dalam satu naskah pemberkasan sebagaimana mestinya

Cukup sudah 18 (delapan belas) tahun usia Reformasi yang penuh variasi ketidakpastian dan kehinaan/ketidakhormatan bahkan banyak yang berpendapat telah terjadi kebablasan/kemudharatan. Oleh karena itu saatnya kini kita KAWAL KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dengan Aksi Refungsikan UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 serta mari kita kampanyekan bersama bahwa Pro Adendum adalah jauh lebih mantab bagi keberadaan Jatidiri Konstitusi Pendirian NRI daripada Pro Amandemen yang jusru mengubur Jatidiri Konstitusi Pendirian NRI itu.  .

Jakarta, 7 Oktober 2016.

Presidium BPUPKI

Pandji R Hadinoto, Ka DHD45 Jakarta
MKRRI Majelis Kehormatan Rakyat RI
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Saatnya Revolusi Daulat Rakyat Kelola SDA dan Ekonomi!

Saatnya Revolusi Daulat Rakyat Kelola SDA dan Ekonomi!
Pandji R Hadinoto.

Jakarta, Obsessionnews – Demi Kehormatan Rakyat Indonesia kini saatnya dilakukan Revolusi Daulat Rakyat kelola usaha sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di bumi persada Indonesia yang de jure adalah milik rakyat Indonesia sesuai Pasal 33 UUD 18Aug45 khususnya ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Revolusi dimaksud adalah dengan selalu memperhitungkan deposit sumber daya energi dan sumber daya mineral serta sumber daya ekonomi lain seperti pasar, bisnis, tanah, prasarana dan sarana yang telah tersedia sebagai pendukung kelolaan berwujud penempatan modal usaha,” tegas Ketua MKRRI (Majelis Kehormatan Rakyat Republik Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Minggu (29/11/2015).

“Dalam kasus Freeport, Menko Rizal Ramli telah berpendapat bahwa deposit terduga 16 juta kilogram emas yang layak, patut dan benar adanya itu, menurut pendapat kami harus diperhitungkan sebagai modal usaha di pihak rakyat sebagai pemilik sumber daya alam disamping penempatan modal oleh baik operator swasta asing maupun lokal,” tandasnya.

Pandji menambahkan, keterwakilan modal usaha sumber daya alam itu diatur perundang-undangan atas nama BUMN Khusus dan/atau BUMD Khusus setempat. Demikian pula pada kasus Newmont dimana sudah diungkap niat dari pengusaha nasional Arifin Panigoro selaku operator swasta ingin mengakuisisi 76 persen saham Newmont di ruang publik yang dapat ditafsirkan layak telah termasuk memperhitungkan deposit sumber daya alam setempat.

“Adapun ratio struktur penyahaman yang logis menjadi 70-80 persen atas nama kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lokal lain itu dan operator swasta baik asing maupun nasional/lokal adalah 20-30 persen dengan pembagian yang disepakati diantara kedua belah pihak operator swasta terkait,” paparnya.

Begitu juga, lanjut Pandji, seharusnya pengaturan saham usaha semisal Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, 20 persen swasta asing pemasok teknologi rolling stock dan 80 persen swasta nasional BUMN yang milik rakyat, bukan 40 persen vs 60 persen, mengingat kepemilikan lahan dan potensi bisnis, pasar serta daya dukung prasarana dan sarana lokal yang telah tersedia.
“Penalaran ini dapat diperluas bahwa beban terdampak bagi Kota Bandung seperti dikeluhkan Walikota Bandung itu perlu dikompensasi dengan pemberian saham bagi kepentingan wargakota Bandung (misal dipangku BUMK Khusus) di usaha Kereta Api Cepat itu. Begitu juga bagi warga kota-kota lain yang diduga terbebani secara sosial budaya terdampak potensi kontraproduktif proyek Kereta Api Cepat tersebut,” tuturnya.

“Ajakan kami, mari bersama kita kawal dan jaga sebaik-baiknya Kehormatan Rakyat Republik Indonesia demi Kemerdekaan dan Kedaulatan substansiil sehingga Ketahanan Bangsa dapat senantiasa terpenuhi sebagaimana mestinya!” serunya. (Red)


0 Responses to “Kenegarawanan : KAWAL KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: