21
Sep
16

POLITIK : REVOLUSI KONSTITUSI REFUNGSIKAN UUD 18 AGUSTUS 1945 JO KEPPRES NO 150/1959

Suara Warga :

REVOLUSI KONSTITUSI REFUNGSIKAN UUD 18 AGUSTUS 1945 JO KEPPRES NO 150/1959

REVOLUSI KONSTITUSI tepat ditekadkan saat peringati 71 Tahun Rapat Raksasa Tambaksari 21 September 1945 oleh Arek-arek Surabaya pasca peristiwa penggantian bendera TriWarna dengan DwiWarna 19 September 1945 yang diakui sebagai pencetus pertempuran Surabaya 3 (tiga) minggu yang kini didapuk sebagai Hari Pahlawan 10 Nopember 1945.

REVOLUSI KONSTITUSI disingkat RevKon itu layak digelar demi keutuhan praktek Pusaka Bangsa Indonesia Jatidiri Paripurna [ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ]

RevKon itu patut dilaksanakan menimbang Catatan Advokat.Syarifuddin Simbolon, SH [http://rayaindonesia.blogspot.co.id/2016/07/uud-1945-tgl18-agustus-1945-adalah.html], sebagai berikut :

1) UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1959 adalah WUJUD NKRI sebagai Subjek Hukum badan hukum pendukung Hak dan Kewajiban (Rechts persoon).

2) Oleh karena itu menurut Hukumnya, mengubah dan atau mengamandemen UUD 1945 berarti telah mengubah NKRI.

3) Dengan perkataan lain amandemen/perubahan UUD 1999-2002 merupakan
penjajahan atau aneksasi atau invasi atau agressi terhadap NKRI (UUD 1945 tgl.18 Agustus 1945 jo.5 Juli 1959).

RevKon itu pantas digerakkan sebagai konsekuensi logis daripada pasca SOMASI Ke-3 Tanggal 16 September 2016 kepada MPRRI tentang RESOLUSI 4 Juli 2016 Kembali Ke UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959.

RevKon ini penting didukung segenap warga Republik Indonesia guna penyelamatan dan keselamatan negarabangsa Indonesia dari rongrongan kepentingan2 anti Jatidiri Paripuna 9 Pusaka Bangsa Indonesia.

Jakarta, 21 September 2016

Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45),

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

Pembentukan Konstitusi

Pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar pada setiap negara berbeda-beda. Ada yang sengaja dibentuk, ada yang secara revolusi, pemberian dari penguasa, maupun dengan cara evolusi. Dalam hal ini terdapat beberapa pembentukan konstitusi yang antara lain sebagai berikut :
  1. Konstitusi yang pembentukannya sengaja dibentuk berarti pembuatan UUD dilakukan setelah negara tersebut berdiri.
  2. Konstitusi yang pembentukannya secara revolusi berarti pemerintahan yang baru terbentuk dari hasil revolusi membuat UUD setelah mendapat persetujuan rakyat atau dengan cara permusyawaratan.
  3. Konstitusi yang pembentukannya secara pemberian dari penguasa, dalam misalnya, seorang raja memberikan UUD kepada rakyatnya atau jika seorang raja mendapat tekanan dan khawatir akan timbul revolusi sehingga dibuatlah UUD yang dapat membatasi kekuasaan raja.
  4. Konstitusi yang pembentukannya secara evolusi berarti pembuatan UUD didasarkan pada adanya perubahan-perubahan secara perlahan-lahan sehingga UUD yang lama menjadi tidak berlaku lagi.
Macam-macam Konstitusi  pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua macam yaitu sebagai berikut :
1. Konstitusi Tertulis
Konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah yang menjabarkan (menjelaskan) kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan undang-undang dasar.
2. Konstitusi tidak tertulis
Konstitusi tidak tertulis, merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi.
Unsur-unsur yang harus dimuat di dalam konstitusi menurut pendapat Lohman (dalam Farida Indrati Suprapto) adalah
  • konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yaitu merupakan perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah;
  • konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yaitu merupakan penentu hak dan kewajiban warga negara dan badan-badan pemerintah;
  • konstitusi sebagai forma regiments, yaitu merupakan kerangka pembangunan pemerintah.
Menurut pendapat dari C.F. Strong (dalam Miriam Budiardjo: 1985), suatu konstitusi dapat bersifat kaku atau bisa juga supel tergantung pada apakah prosedur untuk mengubah konstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat undang-undang di negara yang bersangkutan atau belum. Dengan demikian, sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
  • konstitusi yang bersifat kaku (rigid), hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan;
  • konstitusi yang bersifat supel (flexible), sifat supel disini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan.
Advertisements

0 Responses to “POLITIK : REVOLUSI KONSTITUSI REFUNGSIKAN UUD 18 AGUSTUS 1945 JO KEPPRES NO 150/1959”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,306,712 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: