01
Sep
16

Politik : BaCaGub Unjuk Dirilah Bela Jakarta & NKRI 19Sep16

ed76f-mengembalikan-jati-diri-bangsa-284x300

Suara Warga :

BaCaGub Unjuk Dirilah Bela Jakarta & NKRI 19Sep16

Tercatat pada lintasan sejarah negarabangsa Indonesia hadirnya Rapat Raksasa IKADA (sekarang Silang MoNas) pada tanggal 19 September 1945 prakarsa wargakota Jakarta yang sebenarnya bermakna BELA INDONESIA MERDEKA 17Aug45

Oleh karena itu, momentum peringatan Rapat Raksasa IKADA tersebut diatas pada tanggal 19 September 2016 yad adalah kesempatan yang baik bagi wargakota Jakarta untuk dapat menilai sosok pribadi para BaCaGub DKI Jakarta seperti :

A) Kadar Bela Kepentingan Wargakota Jakarta

B) Kadar Komitmen terhadap Jatidiri Negarabangsa Indonesia meliputi :

Pusaka Bangsa Indonesia (2004) sebagai berikut :

1) Sang Saka Merah Putih (1292)
2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (1365)
3) Sumpah Pemuda (1928)
4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (1928)
5) Pancasila (1945)
6) Proklamasi Indonesia Merdeka (1945)
7) Undang Undang Dasar (1945)
8) Wawasan Nusantara (1957)
9) Jiwa, Semangat, Nilai-nilai 45 (1988)

Semoga peringatan Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945 dapat mentradisikan Jiwa Joang Wargakota Jakarta secara berkelanjutan, selain semangati hadirnya prakarsa Badan Keamanan Konstitusi Indonesia (BKKI) kepada Presiden Republik Indonesia 21 Agustus 2016 [Suara Warga
http://www.repelita.com/suara-warga-badan-keamanan-konstitusi-indonesia/
via @RepelitaOnline ]

Jakarta, 1 September 2016

Generasi Penerus Angkatan 45,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

garudapancasila_merahputih

Ketuhanan Yang Maa Esa / Sila-1 Pancasila
[Tap MPRRi No 1/2003]

1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa

4) Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa

6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

Referral :

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Ki Bagus Hadikusumo, Penggagas Landasan Ketuhanan

  • Wednesday, 11 November 2015 | 14:13
  • Opini

Oleh Fuad Nasar
Pemerhati Sejarah

–Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2015, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk almarhum Ki Bagus Hadikusumo dan empat tokoh lainnya. Sebelumnya, di era Orde Baru pemerintah telah menganugerahkan penghargaan atas perjuangan dan jasa-jasa Ki Bagus Hadikusumo dalam mencapai kemerdekaan dengan menetapkannya sebagai Perintis Kemerdekaan.

Pahlawan Nasional untuk Ki Bagus Hadikusumo diusulkan tiga tahun lalu oleh Panitia Pengajuan Gelar Pahlawan Nasional PP Muhammadiyah yang  diketuai anggota Parlemen RI, A.M. Fatwa. Selain Ki Bagus, juga diusulkan almarhum Prof. Mr. Kasman Singodimedjo dan Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. Semoga tahun depan dapat terealisasi. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional adalah sebuah keputusan politik dan ditentukan oleh jiwa kenegarawanan pemimpin bangsa.

Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dari kalangan umat Islam dalam merintis, merebut dan mempertahankan kemerdekaan tercatat yang  paling banyak dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah tidak perlu ragu mengukuhkan Pahlawan Nasional paling banyak dari kalangan tokoh pejuang Islam.

Dalam Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo, yang disusun oleh putra beliau almarhum H. Djarnawi Hadikusuma, tertulis Ki Bagus Hadikusumo lahir di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 11 Rabi’ul-akhir 1308 H bertepatan dengan 24 November 1890, dan wafat di Yogyakarta Jumat 5 Muharam 1374 H atau 3 September 1954 dalam usia 64 tahun.

Ki Bagus Hadikusumo seorang ulama pejuang, mubaligh, penulis buku dan pemimpin umat yang disegani. Ia diangkat sebagai Ketua Majelis Tabligh lalu Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, Wakil Ketua dan kemudian Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode tahun 1942 – 1953. Ki Bagus Hadikusumo aktif dalam usaha pembentukan partai Masyumi tahun 1945 yang didirikan sebagai satu-satunya partai bagi seluruh umat Islam Indonesia. Majelis Syura Masyumi periode pertama diketuai oleh K.H. Hasyim Asy’ari dan Wakil Ketua Ki Bagus Hadikusumo sampai tahun 1950.

Pada 1922 Ki Bagus diangkat oleh Gubernur Belanda menjadi anggota Komisi Perbaikan Pengadilan Agama seluruh Jawa dan Madura, serta bersama Prof. Dr. Husein Djajadiningrat ditugaskan menyusun Mahkamah Islam Tinggi. Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mencatat nama Ki Bagus Hadikusumo salah satu tokoh pendiri UII.

Pada zaman Jepang, beliau diangkat menjadi anggota Tyuo Sangi In mewakili golongan Islam bersama K.H.A. Wahid Hasjim, K.H.A. Kahar Mudzakkir, dan Abikusno Tjokrosujoso. Ki Bagus Hadikusumo satu di antara sedikit ulama yang berani menentang perintah Pemerintah Dai Nippon agar melakukan Saikirei, yaitu membungkukkan badan ke arah Istana Diraja Tenno Heika di Timur Laut sebagai simbol penghormatan kepada Tenno Heika (Kaisar Jepang) yang dianggap keturunan dewa matahari. Selain Ki Bagus, tokoh Muhammadiyah Dr. AbdulKarim Amrullah (ayah Buya Hamka) juga menolak Saikirei karena berlawanan dengan akidah Islam.

Peran Ki Bagus Hadikusumo dalam masa persiapan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sejak terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Ki Bagus Hadikusumo menjadi anggota KNIP mewakili Masyumi. Ki Bagus pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sewaktu Agresi Militer Belanda I tahun 1947, Muhammadiyah membentuk Kesatuan Laskar Angkatan Perang Sabil dengan Penasihat Ki Bagus Hadikusumo.

Sejarah mencatat sebelum Ir Soekarno menyampakan pidato tentang dasar negara tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI telah mendengarkan pidato anggota BPUPKI lainnya, salah satunya Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus mengemukakan agar negara Indonesia berdasarkan agama Islam, di atas petunjuk-petunjuk Al Quran dan Hadits, agar menjadi negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh. Ia mengingatkan sudah enam abad Islam menjadi agama kebangsaan Indonesia dan tiga abad sebelum Belanda menjajah disini, hukum Islam sudah berlaku di Indonesia. Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, sepuluh kali menyebut nama Ki Bagus Hadikusumo. Soekarno sangat segan kepada Ki Bagus walau dalam banyak hal prinsipil keduanya berlainan pendapat dan pandangan.

Menyangkut rumusan dasar negara, sidang BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk mencapai konsensus antara golongan Islam dan golongan kebangsaan dalam merumuskan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam rancangan dasar negara “Pancasila” yang diusulkan Bung Karno, prinsip Ketuhanan merupakan sila kelima. Ki Bagus Hadikusumo-lah yang dengan gigih berdebat dengan Soekarno sampai di luar sidang hingga Soekarno menangis di hadapan Ki Bagus. Prinsip Ketuhanan akhinya menjadi prinsip pertama yang diterima secara aklamasi dalam sidang BPUPKI. Mr. Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta. Mengutip dari Bung Hatta, Panitia Sembilan mengubah urutan fundamen Pancasila, meletakkan fundamen moral di atas, fundamen politik di bawahnya. Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahan memperoleh dasar yang kokoh.

Kalangan tokoh Islam, salah satunya Ki Bagus Hadikusumo, dengan teguh memegang pendirian bahwa beberapa hal penting yang berhubungan dengan Islam harus dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi Negara Republik Indonesia. Bahkan Ki Bagus Hadikusumo dapat disebut sebagai penggagas landasan Ketuhanan negara Republik Indonesia.

Pertumbuhan ketatanegaraan kita tidak selalu berjalan linear. Dalam buku Sekitar Proklamasi, Bung Hatta menceritakan peristiwa yang amat penting dalam sejarah bangsa dan negara Indonesia. Sore hari 17 Agustus 1945 beliau menerima tamu seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Opsir itu, Bung Hatta lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun yang memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan kalimat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu “Ke-Tuhanan dengan kewajibanmenjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Jika kalimat tersebut ditetapkan, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.

Bung Hatta tidak menerima begitu saja keberatan demikian, “Saya katakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menanda-tanganinya.”

Pada waktu itu Bung Hatta menjanjikan akan menyampaikan kepada sidang PPKI esok harinya. Pada 18 Agustus 1945 menjelang dimulainya sidang PPKI yang mengagendakan pengesahan Undang-Undang Dasar, Bung Hatta membicarakan soal tersebut dengan tiga orang anggota PPKI yang dianggap “mewakili golongan Islam”, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku M. Hasan. Pada sebagian literatur menyebut nama K.H.A. Wahid Hasjim juga hadir. Menurut Prawoto Mangkusasmito dan diperkuat oleh keterangan Ibu Solichah A.Wahid Hasjim tahun 1984, suaminya K.H.A. Wahid Hasjim tidak hadir dalam sidang PPKI di Jakarta tanggal 18 Agustus 1945 itu.

Bung Hatta meminta para tokoh Islam agar menyetujui untuk menghapus tujuh kata dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ki Bagus Hadikusumo, pucuk pimpinan Muhammadiyah, satu-satunya eksponen perjuangan Islam yang paling senior ketika itu pada mulanya berkeberatan. Kasman Singodimedjo dan Teuku M. Hasan membujuk Ki Bagus agar menerima saran Bung Hatta karena keputusan terakhir ada pada Ki Bagus Hadikusumo. Segala tekanan psikologis bertumpu pada Ki Bagus. Kasman menggambarkan betapa marah Ki Bagus atas usulan Bung Hatta yang tiba-tiba mementahkan kompromi yang telah dicapai dengan susah payah dalam sidang BPUPKI. Bujukan Kasman Singodimedjo dengan menggunakan bahasa Jawa halus dapat meluluhkan hati Ki Bagus.

Bung Hatta meminta para tokoh Islam agar menyetujui untuk menghapus tujuh kata dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ki Bagus Hadikusumo, pucuk pimpinan Muhammadiyah, satu-satunya eksponen perjuangan Islam yang paling senior ketika itu pada mulanya berkeberatan. Kasman Singodimedjo dan Teuku M. Hasan membujuk Ki Bagus agar menerima saran Bung Hatta karena keputusan terakhir ada pada Ki Bagus Hadikusumo. Segala tekanan psikologis bertumpu pada Ki Bagus. Kasman menggambarkan betapa marah Ki Bagus atas usulan Bung Hatta yang tiba-tiba mementahkan kompromi yang telah dicapai dengan susah payah dalam sidang BPUPKI. Bujukan Kasman Singodimedjo dengan menggunakan bahasa Jawa halus dapat meluluhkan hati Ki Bagus.

Kesediaan Ki Bagus Hadikusumo menghapus tujuh kata menyangkut syariat Islam menjadi “kunci” pengesahan Pembukaan UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar negara Pancasila. Prawoto Mangkusasmito beberapa tahun kemudian bertanya kepada Ki Bagus Hadikusumo tentang arti istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jawab Ki Bagus singkat saja, yaitu “Tauhid”.

Ki Bagus Hadikusumo, sebagaimana diungkapkan Djarnawi Hadikusuma, adalah seorang yang sangat prinsipil dalam soal yang berhubungan dengan agama. Dalam salah satu bukunya Ki Bagus menyatakan letaknya kolot atau modern adalah dalam cara berfikir dan bertindak, letaknya taqwa atau munafik adalah pada teguh atau tidaknya memegang hukum yang benar.

Setelah Pemilu yang pertama tahun 1955 dibentuk Majelis Konstituante Republik Indonesia. Menurut UUD Sementara 1950, pasal 134, Konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD Sementara ini. Di dalam sidang Konstituante, golongan Islam (Masyumi, NU, PSII, Perti dan empat partai kecil lainnya) mengusulkan Islam sebagai dasar negara, golongan Nasionalis, Sosialis, Kristen, Katolik, dan Komunis (PKI) mengusulkan Pancasila, sedangkan golongan Murba, Buruh dan 9 anggota perorangan mengusulkan dasar Sosial Ekonomi.

Dalam sidang Konstituante di Bandung, Kasman Singodimedjo (Fraksi Masyumi) menyampaikan pidato yang menyentuh hati.Ia mengingatkan Konstituante akan janji Bung Karno kepada Ki Bagus di awal kemerdekaan, “Saudara Ketua, saya masih ingat bagaimana ngototnya almarhum Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Pusat Muhammadiyah yang pada waktu itu sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempertahankan Agama Islam untuk dimasukkan ke dalam Muqaddimah dan Undang Undang Dasar 1945. Begitu ngotot Saudara Ketua, sehingga Bung Karno dan Bung Hatta pun tidak dapat mengatasinya…. Hanyadengan kepastian dan jaminan bahwa 6 bulan lagi sesudah Agustus 1945 itu akan dibentuk sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Pembuat Undang-Undang Dasar Negara guna memasukkan materi Islam itu ke dalam Undang-Undang Dasar yang tetap, maka bersabarlah Ki Bagus Hadikusumo itu untuk menanti!.”

Lebih lanjut Kasman Singodimedjo menyatakan,“Saudara Ketua, kini juru bicara Islam Ki Bagus Hadikusumo itu telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, karena telah pulang ke Rahmatullah. Beliau telah menanti dengan sabarnya, bukan menanti 6 bulan seperti yang telah dijanjikan kepadanya. Beliau menanti, ya menanti sampai dengan wafatnya. Beliau kini tidak dapat lagi ikut serta dalam Dewan Konstituante ini untuk memasukkan materi Islam, ke dalam Undang-Undang Dasar yang kita hadapi sekarang ini. Saudara Ketua, di manakah kami golongan Islam dapat menuntut penunaian ‘janji’ tadi itu? Di mana lagi tempatnya?” (Hidup Itu Berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

Perkembangan yang terjadi kemudian pada bulan Juni 1959 mayoritas anggota Konstituante, terutama fraksi-fraksi non-Islam menolak untuk menghadiri lagi sidang-sidang Konstituante. Menghadapi situasi krisis konstitusional tersebut Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden “Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945”. Konstituante dibubarkan. Dalam Dekrit Presiden, Piagam Jakarta ditempatkan sebagai salah satu butir pertimbangan, yaitu, “Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

Umat Islam berdamai dengan sejarah sebagai realitas yang harus diterima, tetapi tidak dapat melupakan sejarah. Kaum Muslimin, kata Mr. Mohamad Roem,  “…wajib melaksanakan Hukum Islam, terlepas dari apakah Piagam Jakarta tercantum atau tidak dalam Pembukaan UUD 1945.”

Dalam kaitan ini H. Alamsjah Ratu Perwiranegara semasa menjabat Menteri Agama menegaskan, “Pancasila adalah pengorbanan dan hadiah terbesar umat Islam untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia.” Salah satu pemimpin Islam yang memiliki peran utama terkait dengan pengorbanan umat Islam untuk persatuan dan kemerdekaan ialah Ki Bagus Hadikusumo.

Ki Bagus Hadikusumo hidup dalam keluhuran sebagai pejuang yang ikhlas sampai akhir hayatnya. Menurut cucunya, setiap rapat BPUPKI di Jakarta, Ki Bagus pakai biaya sendiri. Bekal yang dibawa hanya batik, yang dijualnya di jalan untuk keperluan biaya pulang-pergi ke Jakarta. Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam etnik dan agama ini “berhutang” kepada Ki Bagus Hadikusumo. Hutang budi yang tidak dapat dibayar dengan apapun.

Ki Bagus contoh pemimpin yang tidak mau dikultuskan. Semua telah diberikannya untuk umat dan Tanah Air. Salah satu putranya mengatakan kepada penulis beberapa waktu lalu bahkan kuburan Ki Bagus Hadikusumo di TPU Kuncen Wirobrajan Yogyakarta sudah diberikan untuk dipakai orang lain.

Semoga amal ibadah dan perjuangan Ki Bagus Hadikusumo dalam membela agama Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta jasa-jasanya kepada bangsa dan negara diterima oleh Allah SWT dan diampuni segala dosanya. []

– See more at: http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/ki-bagus-hadikusumo-penggagas-landasan-ketuhanan-#sthash.VCWWMjgh.dpuf

Apakah Sila Pertama Pancasila = Tauhid?

Pendahuluan :
Pada saat ini sebahagian umat yang ber-KTP Islam meyakini bahwa sila pertama Pancasila yaitu  ”Ketuhanan Yang Maha Esa”  adalah kalimat tauhid. Sebagai konsekuensinya   maka   Pancasila merupakan bahagian dari ajaran Islam. Mentaatinya adalah kewajiban, dan  bekerja di lembaga yang berlandaskan Pancasila merupakan ibadah kepada Allah SWT.
Sampai sejauh mana kebenaran pendapat tersebut dan apa akibatnya ditinjau dari sisi tauhid? Penulis akan mencoba mengujinya berdasarkan data sejarah, tinjauan bahasa dan yuridis, dan  tinjauan  tauhid menurut faham ahlu sunnah wal jamaah.

1. Aspek Sejarah :
Penyebutan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” pertama kali muncul dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian dimasukkan dalam Pembukaan UUD 1945. Perumusan tersebut merupakan salah satu  perubahan dari sila ”Ketuhanan  dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” yang tercantum dalam Piagam Jakarta.
Dalam sidang BPUPKI pada bulan Mei 1945 tiga orang pembicara mengusulkan   ketuhanan (dengan redaksi yang berbeda) dijadikan salah satu dari dasar negara yang akan dibentuk. Muhammad Yamin mengusulkan dasar ”Peri Ketuhanan.” Soepomo mengusulkan dasar  ” Perhubungan Agama dengan Negara”. Soekarno mengusulkan dasar ” Ketuhanan Yang Berkebudayaan.” Usulan dari berbagai tokoh dalam sidang BPUPKI   dirumuskan oleh Panitia Kecil yang berjumlah sembilan orang,  dan keluarlah rumusan, ”Ketuhanan  dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” sebagai sila pertama dari Pancasila yang dimuat dalam Piagam Jakarta.
Dalam sidang “PPKI” pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam hitungan waktu kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan untuk mengubah sila Pertama Pancasila dalam  Piagam Jakarta  yaitu dengan menghilangkan tujuh kata  (dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) dan menggantinya dengan kata ”  Yang Maha Esa”. Maka jadilah  sila Pertama Pancasila menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada hal Piagam Jakarta adalah merupakan keinginan mayoritas tokoh-tokoh Islam dan telah disepakati pada tanggal 22 juni 1945.[1]
Kronologis penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta itu   dimulai dari pengakuan   Moh. Hatta yang ditemui oleh seorang perwira angkatan laut Jepang. Katanya, opsir itu menyampaikan pesan berisi “ancaman” dari tokoh Kristen di Indonesia Timur,  jika tujuh kata dalam Sila Pertama pembukaan tidak dihapus, maka mereka akan memisahkan diri dari Indonesia merdeka.
Hatta dan Soekarno, kemudian membujuk anggota PPKI dari kelompok muslim untuk menyetujui penghapusan tujuh kata itu. Di antara mereka hanya Ki Bagus Hadi Kusumo yang bersikeras tak mau. Menurut Ki Bagus Hadi Kusumo, itu berarti mencederai gentlemen agreement (Kesepakatan di antara para pria terhormat) yang sudah mereka sepakati bersama dalam Piagam Jakarta. Soekarno dan Hatta kemudian menyuruh Tengku Moh. Hassan (anggota PPKI dari Aceh) dan Kasman Singodimedjo (Anggota Muhammadiyah) untuk membujuk Ki Bagus Hadi Kusumo. Kasman-lah yang berhasil meyakinkan Ki Bagus Hadi Kusumo, terutama dengan adanya janji syariat Islam akan masuk kembali dalam konstitusi daerah setelah MPR terbentuk enam bulan kemudian.
Kepada Ki Bagus Kasman Singodimejo menjelaskan bahwa perubahan yang diusulkan oleh Bung Hatta yaitu  kata ”Ketuhanan” ditambah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. KH A. Wahid Hasyim dan Teuku Muhammad Hasan yang ikut dalam lobi perubahan itu menganggap Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, bukan yang  lainnya. Selanjutnya Kasman juga menjelaskan bahwa, Ketuhanan Yang Maha Esa menentukan arti “Ketuhanan” dalam Pancasila. Sekali lagi  bukan Ketuhanan sembarangan Ketuhanan, tetapi yang dikenal Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa’, kata Kasman meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo[2].
Dalam buku Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam Adian Husaini menyebutkan bahwa Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah, yang akhirnya bersedia menerima penghapusan  ”tujuh kata”  setelah diyakinkan bahwa makna “Ketuhanan Yang Maha Esa”  adalah “tauhid”. Dan itu juga dibenarkan oleh  Teuku Muhammad Hasan, anggota PPKI yang diminta jasanya oleh Muhammad Hatta untuk melunakkan hati Ki Bagus.[3]
Setelah terjadinya perubahan tersebut Bung Karno sebagai pencetus dari Pancasila menjelaskan bahwa ”Ketuhanan Yang Maha Esa” itu ialah”tauhid”, dan tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dalam Quran suci itu, dan jikalau tauhid suci itu telah menyala dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak akan mati[4].
Namun dalam perjalanan sejarah, apa yang terjadi dalam negosiasi antara Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo yang bersikukuh untuk mempertahankan sila pertama Piagam Jakarta”Ketuhanan  dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”, dan bersedia menerima perubahannya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam arti “tauhid” atauAllah Subhanahu Wa Ta’ala  yang diusulkan  Mohammad Hatta dan Soekarno, hanyalah “cek kosong”  yang tidak didukung dengan aspek yuridis. Sehingga jadilah sila  “Ketuhanan Yang Maha Esa” menampung apa saja,  dan siapa saja yang mengaku bertuhan sekali pun itu bertentangan dengan “tauhid” atau Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Jadilah di NKRI ini penyembah berhala, penyembah banyak tuhan, penyembah sesuatu bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala disebut ber-“Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Boleh jadi   pendapat   yang ada dalam pikiran para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo  pada saat bersedia menerima perubahan sila pertama Piagam Jakarta menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam arti tauhid atau Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Namun pada saat ini pendapat tersebut  hanya tinggal kenangan. Dari segi realitas tidak tidak ada bukti yuridisnya, dan menjadi pengakuan sepihak yang tidak diakui oleh pihak nasionalis sekuler dan agama-agama selain Islam.
Jadi kalau ada orang yang ber-KTP Islam  sekarang ini  berpendapat bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah tauhid atau Allah Subhanahu Wa Ta’ala maka   orang itu  boleh jadi “sedang bermimpi” dan kakinya tidak menginjak bumi NKRI. Wallahu a’lam.
Bersambung…
Oleh : Amir Bahar

[1] Artawijaya, Indonesia Tanpa Liberal, Membongkar Misi Asing dalam Subversi Politik dan Agama, Pustaka Al-Kausar, 2012, hal. 191.
[2] Artawijaya, Ibid hal . 188.
[3]  Adian Husaini, Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam, Gema Inani Pers, Cetakan Pertama, 2009, hal. 148.

[4]Pandangan Islam Atas Pancasila, http://psp.ugm.ac.id/pandangan-islam- atas-pancasila.html, 24-01-2013.

http://al-mustaqbal.net/apakah-sila-ketuhanan-yang-maha-esa-sama-dengan-kalimat-tauhid/

Selasa 10 Nov 2015, 11:02 WIB

Kolom

Ki Bagus Hadikusumo dan Dasar Negara Pancasila

Pramono U Tanthowi – detikNews
Ki Bagus Hadikusumo dan Dasar Negara PancasilaFoto: dokumen pribadi

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Pahlawan tahun ini, Presiden Jokowi menetapkan lima nama pahlawan nasional baru. Berdasarkan Keppres No. 116/TK/Tahun 2015 tertanggal 4 November, mereka adalah: Benhard Wilhem Lapian, Mas Isman, I Gusti Ngurah Made Agung, Komjen Moehammad Jasin, dan Ki Bagus Hadikusumo.

Untuk mengenang sebagian jasa mereka, tulisan ini bermaksud mengungkap sepenggal kisah mengenai peran penting Ki Bagus Hadikusumo dalam perumusan dasar-dasar negara Indonesia merdeka pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah Jepang, setelah menyadari hampir tidak mungkin memenangkan Perang Dunia II, semakin memberi kesempatan para tokoh pergerakan untuk mempersiapkan pranata bagi sebuah Negara Indonesia yang merdeka. Karena itu, kesempatan yang lama ditunggu-tunggu oleh kaum pergerakan untuk berkumpul guna merancang suatu negara merdeka, terwujud pada 28 Mei 1945 dengan berdirinya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Badan yang terdiri dari 62 anggota tersebut diberi kebebasan besar oleh Pemerintah Jepang untuk membicarakan persoalan-persoalan konstitusional. Bagi para pendiri bangsa tersebut, inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa penderitaan selama masa pendudukan Jepang tidaklah sia-sia.

Dilihat dari sisi jumlah, komposisi BPUPKI menempatkan gagasan kelompok nasionalis sekuler sebagai pihak dominan. Pihak yang kurang terwakili adalah pulau-pulau luar Jawa, kaum Marxis berorientasi Barat, dan terutama kaum nasionalis Muslim. Dari jumlah itu, hanya sekitar 11 orang mewakili kelompok Islam, termasuk di antaranya tokoh-tokoh Muhammadiyah, yakni Mas Mansur (Ketua Umum PP Muhammadiyah 1936-1942), Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Umum PP Muhammadiyah 1942-1953), dan Abdul Kahar Muzakkir.

Pembicaraan dalam BPUPKI mengenai dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka memunculkan tiga konsep, yakni Pancasila, Islam, dan sosial-ekonomi. Namun konsep terakhir tidak terlalu menjadi bahan perbincangan, karena larut dalam perdebatan ideologis antara dua konsep pertama.

Perdebatan ideologis itu sebenarnya telah muncul sejak era kebangkitan nasionalisme di awal abad ke-20. Pada masa itu, kaum nasionalis dari berbagai latar belakang etnis, daerah, dan ideologis bersatu dalam dua buah keyakinan yang sama: suatu negara-bangsa Indonesia dapat menciptakan modernitas, dan penjajah Belanda menghalangi aspirasi itu. Koalisi ini mencakup tiga pandangan utama, yakni Marxis, Muslim, dan developmentalis (Cribb: 2001, 32-37).

Ketegangan antar visi modernitas itu terus berkembang, khususnya antara kalangan Muslim dan developmentalis, pada 1930-an. Sampai awal 1940-an, polemik tersebut berkembang jauh melampaui masalah nasionalisme dan menyentuh masalah lebih penting, yakni hubungan politik antara Islam dan negara. Kelompok pertama menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam, atau Islam harus menjadi dasar ideologi negara. Sedang kelompok kedua mengusulkan dibentuknya sebuah negara kesatuan nasional di mana persoalan negara dipisahkan dari persoalan agama.

Dalam konteks demikian, BPUPKI sekedar menjadi arena baru bagi ketegangan lama. Sejauh menyangkut pola relasi Islam dan negara, tampak jelas bahwa mereka mengikuti pola perdebatan yang sama sebagaimana beberapa dasawarsa sebelumnya. Pertarungan ideologis itu berlangsung secara tajam namun konstruktif dalam pertemuan-pertemuan BPUPKI selama akhir Mei hingga pertengahan Juli 1945.

Dalam sidang-sidang ini, pihak nasionalis sekuler memunculkan dua konsepsi yang substansinya hampir serupa, yang masing-masing memandang bahwa negara harus netral terhadap agama, yakni lima asas versi Yamin dan lima sila versi Sukarno. Sementara itu, kalangan Islam terus mempromosikan konsep Islam sebagai dasar negara. Dalam konteks ini penting untuk sekilas melihat konsepsi yang diajukan oleh Ketua Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945.

Dalam sidang tersebut, Ki Bagus mengajukan konsep tentang “membangun negara di atas dasar ajaran Islam”. Menurutnya, pertama, Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara Indonesia ini. Dan kedua, umat Islam adalah umat yang mempunyai cita-cita luhur dan mulia sejak dahulu hingga masa yang akan datang, yaitu di mana ada kemungkinan dan kesempatan pastilah umat Islam akan membangun negara atau menyusun masyarakat yang berdasarkan atas hukum Allah dan agama Islam (Syaifullah: 1997, 101-102).

Gagasan Ki Bagus tersebut tampaknya didasarkan pada alasan sosiologis-historis dan pemahamannya yang kuat atas ajaran Islam. Ki Bagus beralasan bahwa Islam setidaknya telah enam abad hidup dalam masyarakat Indonesia, atau tiga abad sebelum datangnya kolonial Belanda. Sehingga ajaran dan hukum Islam telah inheren dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Bahkan banyak aspek hukum Islam telah bertransformasi menjadi adat istiadat di banyak suku bangsa Indonesia.

Selain itu, Ki Bagus juga mengungkapkan realitas sejarah di mana gerakan-gerakan perlawanan terhadap kolonial Belanda di berbagai wilayah Indonesia hampir selalu dipimpin tokoh-tokoh Islam, seperti Diponegoro, Teuku Umar, Imam Bonjol, Sultan Hasanudin, dan lain lain yang mendasarkan perjuangannya atas ajaran Islam. Selain aspek sosiologis-historis itu, Ki Bagus juga mengajukan argumennya berdasarkan pemahamannya atas ajaran Islam, yang ia yakini tidak hanya mengatur masalah ritual, tetapi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dengan pemahaman keagamaan dan politik demikian, dapat dimengerti jika Ki Bagus Hadikusumo pada awal kedatangan penjajah Jepang telah menunjukkan perlawanannya yang keras. Ceritanya, setelah beberapa bulan menduduki Indonesia, Jepang mulai menerapkan beberapa aturan baru bagi para pegawai dan siswa (sebelum masuk kantor dan ruang kelas) untuk melakukan senam, sumpah setia, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, lalu melakukan seikirei, yakni penghormatan kepada Tenno Haika yang bertahta di Tokyo dengan cara membungkukkan badan, sebagaimana orang ruku’ dalam salat.

Karena aturan ini merisaukan umat Islam, maka Muhammadiyah memimpin sebuah gerakan perlawanan dengan membuat keputusan bahwa umat Islam tidak boleh melakukan seikirei karena menyimpang dari ajaran tauhid. Keputusan Muhammadiyah tersebut segera tersiar luas dan ternyata diindahkan oleh sebagian besar umat Islam. Akibat perlawanan ini, Ki Bagus Hadikusumo dipanggil oleh Gunseikan (Gubernur Militer Jepang) di Yogyakarta.

Ketika ditanya mengenai pemboikotan oleh Muhammadiyah itu, maka dengan tegas Ki Bagus menjawab bahwa seikirei dilarang menurut ajaran Islam, karena umat Islam hanya memberikan penyembahan kepada Tuhan. Setelah melalui dialog panjang lebar, Gunseikan dapat memahami alasan Ki Bagus. Gunseikan lalu menyatakan bahwa jika Muhammadiyah keberatan melakukan seikirei, maka tidak akan dipaksa untuk melakukannya.

Sejak itu, seikirei tidak diwajibkan bagi siswa-siswa sekolah Muhammadiyah (yang hingga akhir 1930-an mencapai 388 buah, terbesar di antara organisasi pergerakan nasional lain), meskipun masih tetap diberlakukan di sekolah-sekolah lain (Majelis Diktilitbang dan LPI: 2010, 113-114).

Setelah melalui perdebatan yang alot, hingga akhir masa sidangnya BPUPKI tidak dapat menghasilkan kesepakatan mengenai dasar negara Indonesia (Badan ini lalu dibubarkan, dan kemudian dibentuk sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia[PPKI]). Dan untuk menjembatani perbedaan itu, dibentuklah sebuah panitia kecil yang terdiri dari sembilan tokoh, yang terdiri dari: Sukarno, Hatta, Subardjo, Yamin, Abikusno, Kahar Muzakkir, Agus Salim, Wahid Hasyim, dan Maramis.

Dalam sebuah rapat yang alot pada 22 Juni 1945, Panitia 9 dapat mencapai suatu kesepakatan yang dimaksudkan sebagai Pembukaan UUD, atau setidak-tidaknya sebagai suatu kertas kerja untuk membahas masalah itu lebih lanjut. Beberapa minggu kemudian Yamin menyebut dokumen politik tersebut sebagai Piagam Jakarta (Anshari: 1983).

Piagam Jakarta berisi pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dengan penambahan pada sila pertama sehingga menjadi: “Percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Kesepakatan tersebut sempat ditolak kalangan nasionalis sekuler, namun akhirnya dapat diterima setelah Sukarno menyerukan agar kedua belah pihak bersedia berkorban demi persatuan bangsa.

Namun sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, kesepakatan ini digugurkan atas usul Hatta berdasarkan laporan dari seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang menyatakan bahwa orang-orang Kristiani di wilayah timur Indonesia tidak akan bergabung dengan RI jika unsur-unsur formalistik Islam dalam Piagam Jakarta tidak dihapus.

Usulan Hatta ini disepakati oleh beberapa tokoh Islam, sehingga tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus dan Sila Pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tokoh-tokoh Islam yang dimintai persetujuan itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Mohammad Hassan.

Persoalan ini penting untuk diulas guna mengetahui mengapa tokoh-tokoh Islam tersebut bersedia menerima tawaran Hatta untuk menghapus tujuh kata yang telah disepakati melalui perdebatan alot. Berdasarkan sebuah penelitian (Anshari: 1983, 48), Wahid Hasyim pada saat itu sebenarnya tidak hadir, meskipun Hatta menyatakan bahwa Wahid Hasyim turut hadir. Mengenai Mohammad Hassan, dapat dipahami jika ia menerima penghapusan “tujuh kata” tersebut mengingat ia sama sekali tidak bisa dimasukkan dalam kelompok nasionalis Islam, dan apalagi ia sama sekali tidak terlibat dalam BPUPKI maupun Panitia 9.

Mengenai Kasman Singodimejo (Ketua Muhammadiyah Jakarta), yang merupakan anggota tambahan PPKI, ia menerima undangan mendadak pada pagi harinya, sehingga ia tidak cukup siap untuk membicarakan masalah itu. Apalagi Kasman bukan pula anggota BPUPKI maupun Panitia 9. Namun demikian, Kasman sangat berperan dalam melunakkan Ki Bagus yang berusaha keras mempertahankan “tujuh kata” sehingga Ki Bagus akhirnya mau menerima penghapusan kalimat tersebut.

Karena itu, seluruh tekanan psikologis tentang berhasil atau tidaknya penentuan UUD sebenarnya terletak pada pundak Ki Bagus Hadikusumo, sebagai satu-satunya elemen perjuangan Islam pada waktu itu. Ditambah lagi, Ki Bagus adalah anggota BPUPKI, PPKI, meskipun bukan anggota Panitia 9.

Menurut sebuah penelitian, dalam suatu pertemuan PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Kasman mengatakan dengan berkaca-kaca bahwa ia merasa sangat berdosa karena dialah kunci yang melunakkan hati Ki Bagus ketika bertahan pada pencantuman “tujuh kata”. Ketika itu, Kasman mengatakan kepada Ki Bagus bahwa Belanda sedang thingil-thingil dan thongol-thongol (sedang bersiap dari kejauhan) menyerbu dan merebut kembali Indonesia yang baru merdeka (Syaifullah: 1997, 124).

Karena itu logika yang diajukan oleh Kasman untuk meyakinkan Ki Bagus adalah alasan keamanan nasional, di mana kemerdekaan bangsa yang masih sangat muda sedang terancam. Selain itu, Kasman juga meyakinkan Ki Bagus bahwa UUD tersebut bersifat sementara, sebagaimana dikatakan Sukarno pada awal penyampaian pengantar setelah membuka rapat PPKI pada 18 Agustus siang harinya.

Sementara itu, sebuah penelitian lain mengajukan analisis yang hampir serupa mengenai kesediaan tokoh-tokoh Islam menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta (Effendy: 1998, 90-91). Pertama, dimasukkannya kata-kata “Yang Maha Esa” dapat dilihat sebagai langkah simbolik  untuk menunjukkan kehadiran unsur monoteistik Islam dalam ideologi negara. Bagi tokoh-tokoh Islam tersebut, sifat monoteistik tersebut merupakan cermin dari (atau sedikitnya sejalan dengan) prinsip tauhid dalam Islam.

Kedua, situasi yang berlangsung menyusul Proklamasi Kemerdekaan mengharuskan para pendiri republik untuk bersatu menghadapi masalah-masalah lain. Yang paling penting di antaranya adalah upaya Belanda untuk kembali menduduki wilayah Nusantara.

Selain itu, kesediaan para tokoh Islam tersebut tampaknya juga didorong oleh rasa optimisme karena jumlah konstituen yang besar, sehingga mereka percaya bahwa melalui pemilu yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, mereka masih memiliki kesempatan untuk secara konstitusional menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Demikianlah, suatu Indonesia baru telah lahir, bukan sebagai negara Islam sebagaimana digagas oleh tokoh-tokoh Islam, dan juga bukan negara sekuler yang memandang agama hanya masalah pribadi. Ketegangan akibat pertentangan ideologis ini telah berakhir dengan suatu jalan tengah, yaitu gagasan mengenai suatu negara yang ingin mengakui suatu asas religiusitas dan ingin bersifat positif terhadap semua agama.

Jadi penyelesaian secara Indonesia dari masalah ideologis ini bukanlah suatu konstitusi yang mempergunakan idiom-idiom khas Islam, tetapi penerimaan nilai-nilai spiritual milik bersama (Bolland: 1985, 40-41). Namun demikian, konsep ini dapat dianggap sebagai suatu konsep yang pada dasarnya bersifat Islami, tetapi telah dilepaskan dari ajaran agama agar bisa diterima oleh kalangan non-Muslim (Nieuwenhuijze: 1958, 208). Dan salah satu tokoh yang berperan penting dalam kompromi politik-ideologis itu adalah Ki Bagus Hadikusumo.

*) Pramono U Tanthowi, MA adalah Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Periode 2015-2020.
(nwk/nwk)

 IMG-20151124-WA027

Rumusan-rumusan Pancasila

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.

Namun di balik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Artikel ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu artikel ini lebih bersifat suatu “perbandingan” (bukan “pertandingan”) antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berbeda. Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi kedudukan rumusan yang lebih akhir.

Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Secara berturut turut akan dikemukakan rumusan dari Muh Yamin, Sukarno, Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Versi Berbeda, dan Versi populer yang berkembang di masyarakat.

Rumusan I: Moh. Yamin, Mr.[sunting | sunting sumber]

Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Mohammad Yaminmenyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI.

Rumusan Pidato[sunting | sunting sumber]

Baik dalam kerangka uraian pidato maupun dalam presentasi lisan Muh Yamin mengemukakan lima calon dasar negara yaitu[1]:

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri ke-Tuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat

Rumusan Tertulis[sunting | sunting sumber]

Selain usulan lisan Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu[2]:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
  3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan II: Dr.Soepomo[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya, yaitu:

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir dan batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan rakyat

Rumusan III: Ir. Soekarno[sunting | sunting sumber]

Selain Muh Yamin dan Soepomo, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, di antaranya adalah Ir Sukarno[3]. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila.Namun masyarakat bangsa indonesia ada yang tidak setuju mengenai pancasila yaitu Ketuhanan, dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.Lalu diganti bunyinya menjadi Ketuhanan Yg Maha Esa. Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula-lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muhammad Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila[4].

Rumusan Pancasila [5][sunting | sunting sumber]

  1. Kebangsaan Indonesia – atau nasionalisme –
  2. Internasionalisme – atau peri-kemanusiaan –
  3. Mufakat – atau demokrasi –
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan

Rumusan Trisila [6][sunting | sunting sumber]

  1. Sosio-nasionalisme
  2. Sosio-demokratis
  3. ke-Tuhanan

Rumusan Ekasila [7][sunting | sunting sumber]

  1. Gotong-Royong

Rumusan IV: Piagam Jakarta[sunting | sunting sumber]

Usulan-usulan blue print Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara2 Juni9 Juli 1945, 9 orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan “Panitia Sembilan”) yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama.

Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler di mana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/declaration of independence). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para “Pendiri Bangsa”.

Rumusan kalimat [8][sunting | sunting sumber]

“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Alternatif pembacaan[sunting | sunting sumber]

Alternatif pembacaan rumusan kalimat rancangan dasar negara pada Piagam Jakarta dimaksudkan untuk memperjelas persetujuan kedua golongan dalam BPUPKIsebagaimana terekam dalam dokumen itu dengan menjadikan anak kalimat terakhir dalam paragraf keempat tersebut menjadi sub-sub anak kalimat.

“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan,

[A] dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar[:]
[A.1] kemanusiaan yang adil dan beradab,
[A.2] persatuan Indonesia, dan
[A.3] kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan[;]
serta
[B] dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan dengan penomoran (utuh)[sunting | sunting sumber]

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan populer[sunting | sunting sumber]

Versi populer rumusan rancangan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang beredar di masyarakat adalah:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan V: BPUPKI[sunting | sunting sumber]

Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (baca Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun). Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas[9].

Rumusan kalimat [10][sunting | sunting sumber]

“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan dengan penomoran (utuh)[sunting | sunting sumber]

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan VI: PPKI[sunting | sunting sumber]

Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), di antaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, di antaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi keutuhan Indonesia.

Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945.

Rumusan kalimat [11][sunting | sunting sumber]

“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan dengan penomoran (utuh)[sunting | sunting sumber]

  1. ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia
  4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan VII: Konstitusi RIS[sunting | sunting sumber]

Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesi semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja. Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, namun RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam Konstitusi RIS rumusan dasar negara terdapat dalam Mukaddimah (pembukaan) paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS.

Rumusan kalimat [12][sunting | sunting sumber]

“…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.”

Rumusan dengan penomoran (utuh)[sunting | sunting sumber]

  1. ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
  2. perikemanusiaan,
  3. kebangsaan,
  4. kerakyatan
  5. dan keadilan sosial

Rumusan VIII: UUD Sementara[sunting | sunting sumber]

Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada Mei 1950 hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis yaitu RI Yogyakarta, NIT[13], dan NST[14]. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif RI Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukaddimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950.

Rumusan kalimat[15][sunting | sunting sumber]

“…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, …”

Rumusan dengan penomoran (utuh)[sunting | sunting sumber]

  1. ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
  2. perikemanusiaan,
  3. kebangsaan,
  4. kerakyatan
  5. dan keadilan sosial

Rumusan IX: UUD 1945[sunting | sunting sumber]

Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.

Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, di antaranya:

  1. Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan
  2. Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Rumusan kalimat [16][sunting | sunting sumber]

“… dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan dengan penomoran (utuh)[sunting | sunting sumber]

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia
  4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan X: Versi Berbeda[17][sunting | sunting sumber]

Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Rumusan[sunting | sunting sumber]

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial.

Rumusan XI: Versi Populer[18][sunting | sunting sumber]

Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir.

Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)

Rumusan[sunting | sunting sumber]

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Epilog[sunting | sunting sumber]

“Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (Pasal 1 Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 jo Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945).

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Saafroedin Bahar (ed). (1992) Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945. Edisi kedua. Jakarta: SetNeg RIselanjutnya disebut Risalah 2
  2. ^ Risalah 2
  3. ^ Sidang Sesi I BPUPKI tidak hanya membahas mengenai calon dasar negara namun juga membahas hal yang lain. Tercatat dua anggota Moh. Hatta, Drs. danSupomo, Mr. mendapat kesempatan berpidato yang agak panjang. Hattaberpidato mengenai perekonomian Indonesia sedangkan Supomo yang kelak menjadi arsitek UUD berbicara mengenai corak Negara Integralistik
  4. ^ Risalah 2
  5. ^ Risalah 2
  6. ^ Risalah 2
  7. ^ Risalah 2
  8. ^ Risalah 2
  9. ^ Risalah 2
  10. ^ Risalah 2
  11. ^ Risalah 2
  12. ^ Konstitusi Republik Indonesia Serikat
  13. ^ Negara Indonesia Timur, wilayahnya meliputi Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara, dan seluruh kepulauan Maluku
  14. ^ Negara Sumatera Timur, wilayahnya meliputi bagian timur provinsi Sumut (sekarang)
  15. ^ Undang-Undang Dasar Sementara
  16. ^ UUD 1945 (dekrit 1959), Tap MPR No XVIII/MPR/1998, Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
  17. ^ Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
  18. ^ Tap MPR No II/MPR/1978

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. UUD 1945
  2. Konstitusi RIS (1949)
  3. UUD Sementara (1950)
  4. Berbagai Ketetapan MPRS dan MPR RI
  5. Saafroedin Bahar (ed). (1992) Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945. Edisi kedua. Jakarta: SetNeg RI
  6. Tim Fakultas Filsafat UGM (2005) Pendidikan Pancasila. Edisi 2. Jakarta: Universitas Terbuka

Lihat pula[sunting | sunting sumber]


0 Responses to “Politik : BaCaGub Unjuk Dirilah Bela Jakarta & NKRI 19Sep16”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: