29
Aug
16

Politik : KONSTITUSIKAN JATIDIRI BANGSA INDONESIA

kartunama GP45

Suara Warga :

KONSTITUSIKAN JATIDIRI BANGSA INDONESIA

Kepada Yth Pimpinan MPRRI, setelah dengan seksama menyimak pemberitaan produk Badan Pengkajian MPRRI di beberapa media, maka dirasa perlu menyarankan topik Jatidiri Bangsa Indonesia yang fundamental bagi pembangunan karakter bangsa dan Strategi Ketahanan Bangsa, untuk dapat dimuat di Adendum UUD 1945, seperti Pusaka Bangsa Indonesia (2004) sebagai berikut :

1) Sang Saka Merah Putih (1292)
2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (1365)
3) Sumpah Pemuda (1928)
4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (1928)
5) Pancasila (1945)
6) Proklamasi Indonesia Merdeka (1945)
7) Undang Undang Dasar (1945)
8) Wawasan Nusantara (1957)
9) Jiwa, Semangat, Nilai-nilai 45 (1988)

Topik diatas adalah bertautan pula dengan misi Barisan Keamanan Konstitusi Indonesia (BarKKI) yang dideklarasi tepat 71 tahun Badan Keamanan Rakyat 23 Agustus 1945 [ http://www.repelita.com/suara-warga-deklarasi-barisan-keamanan-konstitusi-indonesia-barkki/ via @RepelitaOnline ]

Besar harapan kami, dengan menimbang saran diatas, Badan Pengkajian MPRRI dapat beralih pola pikir Pro Amandemen Batang Tubuh UUD 2002 jadi Pro Adendum Batang Tubuh UUD 1945 sehingga Jatidiri Konstitusi
Indonesia Merdeka 17 Agustus 2016 selalu ditegakkan dan terkawal utuh seperti sedia kala.

Demikian disampaikan dengan iktikad baik, semoga suara warga ini dipertimbangkan sebagaimana baiknya.

Atas perhatian dan pertimbangannya, tiada lain disampaikan penghargaan yang terbaik khususnya dari BarKKI.

Jakarta, 24 Agustus 2016

Generasi Penerus Angkatan 45,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jakarta
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Logo PANDJI

Bahasa sebagai Jati Diri Bangsa

Mustakim

Jati diri—atau yang lazim juga disebut identitas—merupakan ciri khas yang menandai seseorang, sekelompok orang, atau suatu bangsa. Jika ciri khas itu menjadi milik bersama suatu bangsa, hal itu tentu menjadi penanda jati diri bangsa tersebut. Seperti halnya bangsa lain, bangsa Indonesia juga memiliki jati diri yang membedakannya dari bangsa yang lain di dunia. Jati diri itu sekaligus juga menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa lain. Salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia itu adalah bahasa, dalam hal ini tentu bahasa Indonesia. Hal itu sejalan dengan semboyan yang selama ini kita kenal, yaitu “bahasa menunjukkan bangsa”.

Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya, begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina dan kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dari bangsa-bangsa lain di dunia. Lebih-lebih dalam era global seperti sekarang ini, jati diri suatu bangsa menjadi suatu hal yang amat penting untuk dipertahankan agar bangsa kita tetap dapat menunjukkan keberadaannya di antara bangsa lain di dunia. Namun, bagaimana kondisi kebahasaan kita sebagai jati diri bangsa saat ini?

Kalau kita lihat secara cermat, kondisi kebahasaan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan, terutama penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum, seperti pada nama bangunan, pusat perbelanjaan, hotel dan restoran, serta kompleks perumahan, sudah mulai tergeser oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Tempat yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia itu mulai banyak yang menggunakan bahasa yang tidak lagi menunjukkan jati diri keindonesiaan. Akibatnya, wajah Indonesia menjadi tampak asing di mata masyarakatnya sendiri. Kondisi seperti itu harus kita sikapi dengan bijak agar kita tidak menjadi asing di negeri sendiri.

Di sisi lain, kita juga melihat sikap sebagian masyarakat yang tampaknya merasa lebih hebat, lebih bergengsi, jika dapat menyelipkan beberapa kata asing dalam berbahasa Indonesia, padahal kosakata asing yang digunakannya itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, sebagian masyarakat lebih suka menggunakan kata di-follow up-i, di-pending, meeting, dan on the way. Padahal, kita memiliki kata ditindaklanjuti untuk di-follow up-i, kata ditunda untuk di-pending, pertemuan atau rapat untuk meeting, dan sedang di jalan untuk on the way, lalu mengapa kita harus menggunakan kata asing? Sikap yang tidak “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia itu, harus kita kikis karena kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol jati diri bangsa.

Tidak seharusnya kita membiarkan bahasa Indonesia larut dalam arus komunikasi global yang menggunakan media bahasa asing seperti itu. Jika hal seperti itu kita biarkan, tidak tertutup kemungkinan jati diri keindonesiaan kita sebagai suatu bangsa pun akan pudar, bahkan tidak tertutup kemungkinan terancam larut dalam arus budaya global. Jika hal itu terjadi, jangankan berperan di tengah kehidupan global, menunjukkan jati diri keindonesiaan kita sebagai suatu bangsa pun kita tidak mampu. Kondisi seperti itu tentu tidak akan kita biarkan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya agar jati diri bangsa kita tetap hidup di antara bangsa lain di dunia. Dalam konteks kehidupan global seperti itu, bahasa Indonesia sesungguhnya selain merupakan jati diri bangsa, sekaligus juga merupakan simbol kedaulatan bangsa.

Selain bahasa Indonesia, sastra Indonesia juga merupakan bagian dari simbol jati diri bangsa. Hal itu karena sastra pada dasarnya merupakan pencerminan, ekspresi, dan media pengungkap tata nilai, pengalaman, dan penghayatan masyarakat terhadap kehidupan sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terungkap dalam karya sastra Indonesia pada dasarnya juga merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia.

Jika sebagai suatu bangsa, salah satu simbol jati diri kita adalah bahasa dan sastra Indonesia; sebagai anggota suatu komunitas etnis di Indonesia, simbol jati diri kita adalah bahasa dan sastra daerah. Oleh karena itu, sebagai suatu simbol jati diri kedaerahan, bahasa dan sastra daerah juga harus kita jaga dan kita pelihara untuk menunjukkan jati diri dan kebanggaan kita sebagai anggota masyarakat daerah.

Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai suatu bangsa dan sebagai putra daerah, kita tidak boleh kehilangan jati diri kedaerahan kita agar kita tidak tercerabut dari akar budayanya. Sebagai putra daerah, kita tidak boleh kehilangan jati diri kedaerahannya, dan sebagai putra Indonesia, kita tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai suatu bangsa.

Selain terungkap dalam simbol bahasa dan sastra, jati diri kita tercermin pula dari kekayaan seni budaya, adat istiadat atau tradisi, tata nilai, dan juga perilaku budaya masyarakat. Terkait dengan itu, Indonesia amat kaya akan keragaman seni budaya, adat istiadat atau tradisi, dan juga tata nilai dan perilaku budaya. Sebagai unsur kekayaan budaya bangsa, seni budaya, adat istiadat atau tradisi, tata nilai, dan perilaku budaya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai simbol yang dapat mencerminkan jati diri bangsa, baik dalam kaitannya dengan jati diri lokal maupun jati diri nasional.

Satu hal lagi yang dapat menjadi simbol jati diri adalah kearifan lokal. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang merupakan pencerminan sikap, perilaku, dan tata nilai komunitas pendukungnya. Kearifan lokal itu dapat digali dari berbagai sumber yang hidup di masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi leluhurnya dalam bentuk pepatah, tembang, permainan, syair, kata bijak, dan berbagai bentuk lain. Kearifan lokal itu sarat nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan masa kini yang dapat memperkuat kepribadian dan karakter masyarakat, serta sekaligus sebagai penyaring pengaruh budaya dari luar.

Sebagai simbol jati diri bangsa, bahasa Indonesia harus terus dikembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi yang modern dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, mutu penggunaannya pun harus terus ditingkatkan agar bahasa Indonesia dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif dan efisien untuk berbagai keperluan. Upaya ke arah itu kini telah memperoleh landasan hukum yang kuat, yakni dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang tersebut merupakan amanat dari Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus merupakan realisasi dari tekad para pemuda Indonesia sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, yakni menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Dalam menjalani kehidupan pada era global saat ini, jati diri lokal ataupun jati diri nasional tetap merupakan suatu hal yang amat penting untuk dipertahankan agar kita tetap dapat menunjukkan keberadaan kita sebagai suatu bangsa. Jati diri itu sama pentingnya dengan harga diri. Jika tanpa jati diri, berarti kita tidak memiliki harga diri. Atas dasar itu, agar menjadi suatu bangsa yang bermartabat, jati diri bangsa itu harus diperkuat, baik yang berupa bahasa dan sastra, seni budaya, adat istiadat, tata nilai, maupun perilaku budaya dan kearifan lokalnya.

Untuk memperkuat jati diri itu, baik yang lokal maupun nasional, diperlukan peran serta berbagai pihak dan dukungan aturan serta sumber daya yang memadai. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam memperkuat jati diri bangsa itu. Dengan jati diri yang kuat, bangsa kita akan makin bermartabat sehingga mampu berperan—bahkan juga —bersaing dalam kancah kehidupan global.

Senin, 08 Oktober 2012

Pancasila Sebagai Jati diri Bangsa Indonesia

Pancasila adalah suatu filsafat yang merupakan fundamen pikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. (Prof. Drs. Sunaryo Wreksosuhardjo, 2008). Tidak pernah ada suatu bangsa hidup terpisah dari akar tradisinya sebagaimana tidak ada pula suatu bangsa yang hidup tanpa pengaruh dari luar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dengan kelenturan budayanya untuk mengadaptasi unsur-unsur luar yang dianggap baik dan dapat memperkaya nilai-nilai lokal yang dimiliki. Ketidakmampuan beradaptasi dengan budaya luar acap kali menempatkan bangsa tersebut ke dalam kisaran kekeringan atau kekerdilan identitas. Namun demikian, terlalu terobsesi dengan budaya luar dan pada saat yang sama mencampakkan tradisi dan nilai-nilai baik lokal berpeluang menjadikan bangsa tersebut kehilangan identitas. Akibatnya bangsa tersebut tidak pernah menjadi dirinya sendiri.

Yang dimaksud jati diri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang didalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip, dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis, ideologi nasional, dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya.

Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia mengandung arti bahwa Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak ditemukan pada bangsa lain. Oleh karena itu bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan kemurnian Pancasila ditengah gencarnya arus globalisasi. Selain itu, Pancasila tidak hanya dijadikan pedoman bangsa, namun harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar tetap tegak berdiri dalam wadah NKRI

LOGO PARTINDO

IDENTITAS NASIONAL

IDENTITAS NASIONAL

Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komonitas sendiri, atau Negara sendiri. Mengacu kepada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok.

Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik pisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diwujutkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

Kata nasional sendiri tidak dapat dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa, secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula dengan hal ini sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis.

Identitas nasional tersebut pada dasarnya menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Sebelum memiliki identitas nasional, warga bangsa  telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

Unsur-unsur pembentuk identitas yaitu:

  1. Suku bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialeg bangsa.
  2. Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yan tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong H Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.
  3. Kebudayaan: adalah  pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagi rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
  4. Bahasa: merupakan unsure pendukung Identitas Nasonal yang lain. Bahsa dipahami sebagai system perlambang yang secara arbiter dientuk atas unsure-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebgai sarana berinteraksi antar manusia.

Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut : Identitas Fundamental, yaitu pancasila merupakan falsafah bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”. Identitas Alamiah, yang meliputi Negara kepulauan (Archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, sertakepercayaan.

Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

Identitas Nasional Indonesia :

  1. Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia
  2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih
  3. Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya
  4.  Lambang Negara yaitu Pancasila
  5. Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika
  6.  Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila
  7. Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945
  8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
  9. Konsepsi Wawasan Nusantara
  10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional

Identitas Nasional indonesia yaitu terdiri dari :

1)      Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia

2)      Bendera negara yaitu Sang Merah Putih

3)      Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya

4)      Lambang Negara yaitu Pancasila

5)      Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika

6)      Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila

7)      Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945

8)      Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

9)      Konsepsi Wawasan Nusantara

10)  Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional

Contoh dari Implementasi Identitas nasional yaitu 

– Kewajiban diadakanya upacara bendera setiap hari senin pada seluruh instansi sekolah maupun non sekolah. Dalam upacara bendera, terdapat banyak sekali unsur identitas negara. Seperti pengibaran sang saka merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu nasional lain, pembacaan UUD 1945, pembacaan Pancasila, dan pada penutup di akhiri dengan doa (agama). Kegiatan upacara ini dilaksanakan dari tingkat SD hingga SMA, bahkan ada Perguruan Tinggi yang melaksanakan Upacara Bendera.  

– Merealisasikan dasar negara indonesia yaitu pancasila, atau menjadikan pancasila sebagai pandangan hidup.

Kesimpulan 

 Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa, secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya, biasanya ciri – ciri ini yang nantinya menjadikan tanda suatu negara.

seperti halnya Identitas nasional Indonesia, Indonesia memiliki ciri sebagai berikut :

1)      Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia

2)      Bendera negara yaitu Sang Merah Putih

3)      Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya

4)      Lambang Negara yaitu Pancasila

5)      Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika

6)      Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila

7)      Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945

8)      Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

9)      Konsepsi Wawasan Nusantara

10)  Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional

jadi hal – hal diatas lah yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya.

Refrensi :

http://asriatisetya.wordpress.com/2012/11/13/identitas-nasional/

http://makalah-staid.blogspot.com/2012/11/pengertian-identitas-nasional.html

Nama : Achmad Ghozali Ash Shiddiqy

Kelas : 2EA08

NPM  : 10211071

Logo Bulat GPA45

Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama di Indonesia

Tugas Mata Kuliah Teori dan Hukum Konstitusi Semester II

  1. Pendahuluan
  2. Latar Belakang Masalah

Berdirinya suatu negara didukung oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pembentukan konstitusi. Konstitusi diperlukan dalam suatu negara, karena hal tersebut merupakan hukum dasar tertinggi. Dengan kata lain, segala peraturan dalam negara tersebut harus sejalan dengan konstitusi yang ada.

Di Indonesia, pembentukan konstitusi pertama memerlukan waktu yang relatif cepat. Terdapat dua badan dalam proses pembentukan konstitusi, yaitu : BPUPKI(Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) dan PPKI(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Para pendiri bangsa merumuskan konstitusi pertama sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia.

  1. Rumusan Masalah
  2. a) Bagaimana suasana kebatinan yang dikehendaki pada waktu dibentuknya konstitusi pertama apabila menggunakan perspektif teoritik yang sudah dipahami ?
  3. b) Berilah contoh perilaku kongkrit yang sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945 !
  1. Manfaat
  2. a) Mengetahui dan memahami suasana kebatinan yang dikehendaki pada waktu dibentuknya konstitusi pertama.
  3. b) Mengetahui dan memahami serta dapat menerapkan perilaku kongkrit yang sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945.
  1. Pembahasan
  2. Suasana Kebatinan

Kronologi perumusan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945 :

  1. a) Tanggal 7 September 1944

Pemerintahan Jepang memberikan janji Kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Rencananya diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945.

  1. b) Tanggal 29 April 1945

Dibentuk Dokuritsu Zyunbi Coosakai/BPUPKI yang bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia.

  1. c) Tanggal 28 Mei 1945

BPUPKI dilantik dengan ketua Dr. Radjiman Widjodiningrat dan wakil ketua Raden Panji Soeroso.

  1. d) Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945

BPUPKI mengadakan dua kali sidang :

  1. Sidang pertama 29 Mei-1Juni 1945 membahas tentang Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka.
  2. Sidang kedua 10-16 Juli 1945 membahas tentang Rancangan hukum Dasar.

Terdapat beberapa tokoh bangsa yang berpidato dalam sidang pertama. Dalam sidang tersebut munculah istilah Pancasila dalam pidato Soekarno. Hasil sidang pertama dibentuk Panitia Delapan. Badan ini bertugas untuk memeriksa usul-usul yang masuk, menampung, dan melaporkannya pada sidang BPUPKI yang kedua.

  1. e) Tanggal 22 Juni 1945

Rapat gabungan Panitia Delapan, anggota Tyuuoo Sangi In(Badan Penasehat Pemerintah Pusat Jepang di Jakarta) dan anggota BPUPKI. Hasil rapat tersebut membentuk panitia kecil penyelidik usul-usul/perumus dasar negara yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar. Penitia ini bernama Panitia Sembilan, karena beranggotakan sembilan orang. Konsep rancangan Preambule Hukum Dasar terkenal dengan nama Piagam Jakarta, atas usul Muh. Yamin.

  1. f) Tanggal 10-16 Juli 1945
  • 1) Tanggal 10 à menganjurkan agar Panitia Delapan meneruskan tugasnya menyusun Rancangan Hukum Dasar.
  • 2) Tanggal 11 à dibentuk tiga panitia :
  1. Panitia Perancang Hukum Dasar
  2. Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan
  3. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air
  • 3) Tanggal 16 à sidang menyetujui dan menerima Rancangan Hukum Dasar yang diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar.
  1. g) Tanggal 9 Agustus 1945

Dibentuk PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI.

  1. h) Tanggal 17 Agustus 1945

Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

  1. i) Tanggal 18 Agustus 1945

Sidang PPKI memutuskan :

  • 1) Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia
  • 2) Memilih Presiden dan wakil Presiden
  • 3) Membentuk Komite Nasional Indonesia.

Dalam pengesahan UUD Negara Republik Indonesia didahului dengan pengesahan Pembukaan. Piagam Jakarta diganti menjadi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia dengan beberapa perubahan yang mempengaruhi suasana kebatinan waktu itu. Suasana kebatinan saat itu lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada rancangan pembukaan tertulis, Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun hal tersebut telah disetujui oleh orang-orang Non-Islam seperti AA. Maramis, namun terjadi keresahan di masyarakat timur Indonesia. Masyarakat timur mengancam akan memisahkan diri. Akhirnya terdapat kesepakatan dan memutuskan untuk merubah kalimat tersebut menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karen itu, UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal tersebut diatur dalam pasal 29 BAB Agama ayat 1 dan 2. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan pengesahan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia menghargai kemajemukan masyarakat Indonesia, tidak mementingkan salah satu pihak. Para pendiri bangsa berusaha mengayomi seluruh warga negara Republik Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai agama, haruslah saling menghormati satu sama lain. Sehingga dalam perumusan Pembukaan tidak terdapat kaum minoritas ataupun kaum mayoritas.

Dalam membuka sidang tersebut, Soekarno sebagai ketua dalam pidatonya beberapa kali mengutarakan agar bertindak dengan kecepatan kilat dalam sidang tersebut. Perubahan-perubahan yang penting saja yang diadakan dalam sidang. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menyusun UUD dan memilih Presiden dan wakil Presiden pada hari itu pula. Jadi, para pendiri bangsa menginginkan agar cepat terbentuknya UUD dan terpilihnya Presiden dan wakil Presiden. Hal tersebut dikarenakan dasar negara adalah hal penting yang menjadi pondasi berdirinya suatu negara. Presiden sebagai kepala negara yang mengatur jalannya pemerintahan dalam suatu negara. Sesuai dengan Penjelasan UUD 1945 Bab Umum poin ketiga : pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

  1. Contoh Perilaku sesuai dengan Nilai-nilai UUD 1945

Pasal 28I ayat (2) berbunyi setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dikriminatif itu. Negara Indonesia merupakan negara multikultural. Indonesia memiliki beragam suku, adat, budaya, agama, etnis dan lain-lain. Kampus merupakan salah satu contoh miniatur negara Indonesia dengan kemajemukan mahasiswa/mahasiswinya. Mahasiswa di kampus berasal dari daerah yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan terdapat perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, para mahasiswa harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Misalnya dalam keragaman bahasa, mahasiswa tidak boleh mendiskriminasikan salah satu bahasa daerah yang ada. Bahasa adalah horisontal bukan vertikal, dimana tidak ada tingkatan untuk hal bahasa. Berkaitan dengan hal tersebut, telah diatur juga dalam pasal 32 ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Contoh lain setiap warga negara yang bersekolah atau menuntut ilmu sesuai dengan pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana pemerintah menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun.

  1. Kesimpulan

Sesuai janji kemerdekaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia, maka dibentuklah BPUPKI dengan dua kali masa sidang. Sidang pertama membahas tentang dasar negara dan sidang kedua membahas tentang hukum dasar. Untuk melanjutkan tugas BPUPKI, dibentuklah PPKI. Sidang PPKI pertama memutuskan tiga hal, yaitu : mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia.

Dalam pengesahan UUD Negara Republik Indonesia didahului dengan pengesahan pembukaan. Piagam Jakarta diganti menjadi Pembukaan Negara Republik Indonesia dengan beberapa perubahan. Suasana kebatinan saat itu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan digantinya kata-kata “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi kata-kata “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Para pendiri bangsa Indonesia berusaha mengayomi seluruh warga negara Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pidatonya Soekarno menyuruh anggota beritndak dengan kecepatan kilat dalam sidang tersebut, agar cepat terbentuknya UUD dan terpilihnya Presiden dan wakil Presiden, karena kedua hal tersebut penting dalam berdirinya suatu negara.

  1. Daftar Pustaka

Soegito dkk.2003.Pendidikan Pancasila.Semarang:UPT UNNES Press.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen).

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sesudah amandemen).

PATRINDO

Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama di Indonesia

Tugas Mata Kuliah Teori dan Hukum Konstitusi Semester II

  1. Pendahuluan
  2. Latar Belakang Masalah

Berdirinya suatu negara didukung oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pembentukan konstitusi. Konstitusi diperlukan dalam suatu negara, karena hal tersebut merupakan hukum dasar tertinggi. Dengan kata lain, segala peraturan dalam negara tersebut harus sejalan dengan konstitusi yang ada.

Di Indonesia, pembentukan konstitusi pertama memerlukan waktu yang relatif cepat. Terdapat dua badan dalam proses pembentukan konstitusi, yaitu : BPUPKI(Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) dan PPKI(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Para pendiri bangsa merumuskan konstitusi pertama sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia.

  1. Rumusan Masalah
  2. a) Bagaimana suasana kebatinan yang dikehendaki pada waktu dibentuknya konstitusi pertama apabila menggunakan perspektif teoritik yang sudah dipahami ?
  3. b) Berilah contoh perilaku kongkrit yang sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945 !
  1. Manfaat
  2. a) Mengetahui dan memahami suasana kebatinan yang dikehendaki pada waktu dibentuknya konstitusi pertama.
  3. b) Mengetahui dan memahami serta dapat menerapkan perilaku kongkrit yang sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945.
  1. Pembahasan
  2. Suasana Kebatinan

Kronologi perumusan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945 :

  1. a) Tanggal 7 September 1944

Pemerintahan Jepang memberikan janji Kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Rencananya diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945.

  1. b) Tanggal 29 April 1945

Dibentuk Dokuritsu Zyunbi Coosakai/BPUPKI yang bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia.

  1. c) Tanggal 28 Mei 1945

BPUPKI dilantik dengan ketua Dr. Radjiman Widjodiningrat dan wakil ketua Raden Panji Soeroso.

  1. d) Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945

BPUPKI mengadakan dua kali sidang :

  1. Sidang pertama 29 Mei-1Juni 1945 membahas tentang Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka.
  2. Sidang kedua 10-16 Juli 1945 membahas tentang Rancangan hukum Dasar.

Terdapat beberapa tokoh bangsa yang berpidato dalam sidang pertama. Dalam sidang tersebut munculah istilah Pancasila dalam pidato Soekarno. Hasil sidang pertama dibentuk Panitia Delapan. Badan ini bertugas untuk memeriksa usul-usul yang masuk, menampung, dan melaporkannya pada sidang BPUPKI yang kedua.

  1. e) Tanggal 22 Juni 1945

Rapat gabungan Panitia Delapan, anggota Tyuuoo Sangi In(Badan Penasehat Pemerintah Pusat Jepang di Jakarta) dan anggota BPUPKI. Hasil rapat tersebut membentuk panitia kecil penyelidik usul-usul/perumus dasar negara yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar. Penitia ini bernama Panitia Sembilan, karena beranggotakan sembilan orang. Konsep rancangan Preambule Hukum Dasar terkenal dengan nama Piagam Jakarta, atas usul Muh. Yamin.

  1. f) Tanggal 10-16 Juli 1945
  • 1) Tanggal 10 à menganjurkan agar Panitia Delapan meneruskan tugasnya menyusun Rancangan Hukum Dasar.
  • 2) Tanggal 11 à dibentuk tiga panitia :
  1. Panitia Perancang Hukum Dasar
  2. Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan
  3. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air
  • 3) Tanggal 16 à sidang menyetujui dan menerima Rancangan Hukum Dasar yang diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar.
  1. g) Tanggal 9 Agustus 1945

Dibentuk PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI.

  1. h) Tanggal 17 Agustus 1945

Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

  1. i) Tanggal 18 Agustus 1945

Sidang PPKI memutuskan :

  • 1) Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia
  • 2) Memilih Presiden dan wakil Presiden
  • 3) Membentuk Komite Nasional Indonesia.

Dalam pengesahan UUD Negara Republik Indonesia didahului dengan pengesahan Pembukaan. Piagam Jakarta diganti menjadi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia dengan beberapa perubahan yang mempengaruhi suasana kebatinan waktu itu. Suasana kebatinan saat itu lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada rancangan pembukaan tertulis, Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun hal tersebut telah disetujui oleh orang-orang Non-Islam seperti AA. Maramis, namun terjadi keresahan di masyarakat timur Indonesia. Masyarakat timur mengancam akan memisahkan diri. Akhirnya terdapat kesepakatan dan memutuskan untuk merubah kalimat tersebut menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karen itu, UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal tersebut diatur dalam pasal 29 BAB Agama ayat 1 dan 2. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan pengesahan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia menghargai kemajemukan masyarakat Indonesia, tidak mementingkan salah satu pihak. Para pendiri bangsa berusaha mengayomi seluruh warga negara Republik Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai agama, haruslah saling menghormati satu sama lain. Sehingga dalam perumusan Pembukaan tidak terdapat kaum minoritas ataupun kaum mayoritas.

Dalam membuka sidang tersebut, Soekarno sebagai ketua dalam pidatonya beberapa kali mengutarakan agar bertindak dengan kecepatan kilat dalam sidang tersebut. Perubahan-perubahan yang penting saja yang diadakan dalam sidang. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menyusun UUD dan memilih Presiden dan wakil Presiden pada hari itu pula. Jadi, para pendiri bangsa menginginkan agar cepat terbentuknya UUD dan terpilihnya Presiden dan wakil Presiden. Hal tersebut dikarenakan dasar negara adalah hal penting yang menjadi pondasi berdirinya suatu negara. Presiden sebagai kepala negara yang mengatur jalannya pemerintahan dalam suatu negara. Sesuai dengan Penjelasan UUD 1945 Bab Umum poin ketiga : pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

  1. Contoh Perilaku sesuai dengan Nilai-nilai UUD 1945

Pasal 28I ayat (2) berbunyi setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dikriminatif itu. Negara Indonesia merupakan negara multikultural. Indonesia memiliki beragam suku, adat, budaya, agama, etnis dan lain-lain. Kampus merupakan salah satu contoh miniatur negara Indonesia dengan kemajemukan mahasiswa/mahasiswinya. Mahasiswa di kampus berasal dari daerah yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan terdapat perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, para mahasiswa harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Misalnya dalam keragaman bahasa, mahasiswa tidak boleh mendiskriminasikan salah satu bahasa daerah yang ada. Bahasa adalah horisontal bukan vertikal, dimana tidak ada tingkatan untuk hal bahasa. Berkaitan dengan hal tersebut, telah diatur juga dalam pasal 32 ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Contoh lain setiap warga negara yang bersekolah atau menuntut ilmu sesuai dengan pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana pemerintah menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun.

  1. Kesimpulan

Sesuai janji kemerdekaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia, maka dibentuklah BPUPKI dengan dua kali masa sidang. Sidang pertama membahas tentang dasar negara dan sidang kedua membahas tentang hukum dasar. Untuk melanjutkan tugas BPUPKI, dibentuklah PPKI. Sidang PPKI pertama memutuskan tiga hal, yaitu : mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia.

Dalam pengesahan UUD Negara Republik Indonesia didahului dengan pengesahan pembukaan. Piagam Jakarta diganti menjadi Pembukaan Negara Republik Indonesia dengan beberapa perubahan. Suasana kebatinan saat itu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan digantinya kata-kata “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi kata-kata “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Para pendiri bangsa Indonesia berusaha mengayomi seluruh warga negara Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pidatonya Soekarno menyuruh anggota beritndak dengan kecepatan kilat dalam sidang tersebut, agar cepat terbentuknya UUD dan terpilihnya Presiden dan wakil Presiden, karena kedua hal tersebut penting dalam berdirinya suatu negara.

  1. Daftar PustakaLogo Mapindo

Soegito dkk.2003.Pendidikan Pancasila.Semarang:UPT UNNES Press.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen).

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sesudah amandemen).

Kelahiran Konstitusi RI

Jumat, 19 Agustus 2016 | Dibaca 76 kali

Url Berita

Oleh: Andryan, SH., MH. Pada 15 Juli 1945, Ir.Soekarno dalam pidatonya di depan BPUPKI, menyata­kan “Keberanian menunjuk­kan bah­wa kita tidak hanya membebek kepada con­­toh-contoh UUD negara lain, tetapi mem­­buat sendiri UUD yang baru, yang berisi ke­fahaman keadilan yang menen­tang in­dividualisme dan liberalisme, yang ber­jiwa kekeluargaan dan gotong ro­yong”.

Tanggal 18 Agustus setiap tahunnya atau bertepatan sehari setelah Prok­la­masi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), kita mengenang akan hari lahirnya Konstitusi RI.

Sebagai negara yang baru merdeka, para pendiri negara ini tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga mewariskan sebuah konstitusi sebagai sebuah hukum dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perjalanan lahirnya, Kons­titusi RI tidak dapat terlepaskan pula de­ngan kehadiran Piagam Jakarta, karena pada Pembukaan UUD 1945 merupakan kan­dungan dari Piagam Jakarta. Sedang­kan Piagam Jakarta sendiri juga merupa­kan dokumen yang di adopsi dari Pia­gam Madinah.

Hal ini karena jauh sebelum pemiki­ran Barat mengemukakan temuan atas berbagai konstitusi di Yunani, sejarah Islam telah mencatat sejak zaman Rasu­lul­lah Muhammad SAW telah lahir kons­titusi tertulis yang dikenal dengan Kons­titusi Madinah atau yang disebut dengan Piagam Madinah.

Dengan demi­kian, secara tidak lang­sung pula kons­titusi yang diberlakukan re­publik ini juga tidak terlepas dari Piagam Ma­dinah.

Menurut M. Solly Lubis, diantara konstitusi-konstitusi yang ada di dunia, ada konstitusi yang tertulis (written constitution) dan ada konstitusi yang tidak tertulis (unwritten constitution). Kons­titusi yang tertulis adalah Undang-Un­dang Dasar (UUD).

Sedangkan yang tidak tertulis ialah kons­titusi berupa konvensi atau kebia­saan dalam ketatanegaraan.

Terje­ma­han kata constitution de­ngan kata UUD memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman, yang dalam perca­ka­pan sehari-hari memakai kata Grond­wet (Grond=­dasar; wet= undang-un­dang), dan Grundgesetz (Grund= dasar; gesetz = undang-un­dang), yang dua-duanya menunjukkan pada naskah ter­tulis. Dan memang tidak da­pat di­sang­kal dewasa ini hampir se­mua negara (ke­cuali Inggris) memiliki naskah ter­tulis sebagai UUD-nya.

Konstitusi merupakan dokumen hukum (legal document) resmi dengan kedudukan yang sangat istimewa, biak dalam bentuk tertulis (writen) maupun tidak tertulis (unwriten). Keistimewaan suatu konstisui terletak dari sifatnya yang mulia dengan mencakup kesepa­katan-kesepakatan tentang prinsip-prinsip pokok organisasi dan kekuasaan negara serta upaya pembatasan kekua­saan negara.

Kemuliaan konstitusi itu yang men­­ja­dikan­nya sebagai fundamental law dan the higher law, karena wujud­nya dapat dipersamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara baru. Di dalam konstitusi tercakup pan­dangan hidup dan inspirasi bangsa yang me­mi­likinya. Oleh karenanya, konstitusi men­jadi sumber hukum utama, se­hingga tidak adaa satu peraturan pe­run­dang-undangan yang boleh ber­ten­ta­ngan dengan konstitusi tersebut.

Konstitusi RI pada umumnya me­ru­pa­­kan sebuah dokumen nasional yang bersifat mulia dan istimewa dan sekali­gus merupakan dokumen hukum dan dokumen politik, yang di da­lamnya berisi kerangka dasar, su­su­nan, fungsi, kewenangan lemba­ga ne­gara, pemerin­ta­han, hubungan antara negara dan war­ganya serta pe­nga­wa­san terhadap ja­lan­nya peme­rin­tahan da­lam rangka me­­wu­jud­kan cita-cita war­ga ne­ga­ra­nya.

Makna Pembukaan Konstitusi

Sejak mulai diberlakukan pada 18 Agustus 1945, konstitusi RI baru me­ngalami perubahan yang mendasar pada tahun 1999-2002, dimana pada periode terse­but perubahan/amandemen dilaku­kan hingga empat tahap. Meskipun pasal-pasal dalam konstitusi mengalami perubahan yang mendasar, tetapi terha­dap Pembukaan sebagai staats­fun­da­men­­tal­­norm tidak dapat diubah oleh siapa­pun karena memuat pernyataan kemerdekaan yang tidak dapat dicabut karena konsekwensinya dapat mem­bu­barkan negara.

Sebagai bagian dari konstitusi, pem­bukaan suatu undang-undang dasar sarat dengan nilai-nilai yang bersifat historis yang erat kaitannya dengan lahirnya suatu bangsa dan negara, perjuangan serta cita-cita bangsa tersebut.

Pembu­kaan atau Mukaddimah atau Preambule suatu konstitusi dalam arti sempit, yakni undang-undang dasar, senantiasa me­ngan­dung; cita-cita luhur, ideologi ne­gara, pokok-pokok pikiran tentang dasar dan tentang sifat-sifat negara yang hen­dak dibentuk.

Seperti yang telah diucapkan oleh Soekarno di depan sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, bahwa UUD yang baru diberlakukan pasca Proklamasi Kemerdekaan, berisi kefahaman ke­adilan yang menentang individualisme dan liberalisme, yang berjiwa kekeluar­ga­an dan gotong royong.

Dengan demikian, dipertahan­kannya Pem­bukaan UUD 145 bermakna, ne­gara tetap mengakui dan menganut aliran pikiran yang terkandung di dalamnya, yakni kekeluargaan.

Aliran pikiran ke­keluargaan merupa­kan sari dari Pan­ca­sila, filsafat bangsa Indonesia yang men­jadi dasar Pembu­kaan UUD 1945.

Pasca pidato Soekarno di depan BPU­PKI tanggal 15 Juli 1945, Mr.Soe­pomo juga menyampaikan dengan penegasan bahwa Pembukaan mengan­dung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran ten­tang dasar dan sifat-sifat Negara Indonesia yang hendak di­bentuk. Dengan me­nerima Pembukaan, Indonesia tidak bisa lain harus mem­bentuk UUD yang ber­dasar atas aliran pikiran yang me­ngan­dung sistem kekeluargaan.

Dengan mempertahankan Pembu­ka­an UUD 1945, tentunya membawa kon­sekwensi menerima pokok-pokok pi­ki­ran yang terkandung di dalamnya, yakni fa­ham kekeluargaan. Maka, setiap pe­rubahan yang terjadi atas pasal-pasal UUD 1945, seyogianya tidak berten­ta­ngan dengan Pembukaan yang me­ngan­dung faham kekeluargaan tersebut.

Penutup

Konstitusi yang kita miliki dan men­jadi hukum dasar tertinggi kini telah berusia lebih kurang 71 tahun (18 Agustus 1945-18 Agustus 2016). Mes­ki­­pun telah banyak mengalami peru­bahan dari sebuah konstitusi yang asli dan sebagai sebuah dokumen muliai, tidak berarti konstitusi yang berlaku saat ini tidak perlu mengalami pe­rubahan. Hal ini seiring dengan per­jalanan berbangsa dan bernegara yang semakin dinamis, memungkinkan pula untuk di­lakukan­nya perubahan terhadap kons­titusi.

Perubahan konstitusi juga didasari oleh pernyataan salah satu pendiri ne­gara kita, Soekarno sebagai ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, me­nyat­akan “…bahwa ini adalah sekedar Un­dang-Undang Dasar Sementara Un­dang-Undang Dasar Kilat, bahwa ba­rang­kali boleh dikatakan pula, inilah revo­lu­tie­gron­dwet. Nanti kita membuat membuat Un­dang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap”.

Dengan adanya perubahan konstitusi, diharapkan kons­titusi tersebut dapat memenuhi has­rat, kehendak, dan cita-cita dari bangsa dan negara tanpa harus merubah ideo­logi, filsafat dan karakter bangsa negara ini.

Dengan mengenang kelahiran Kons­ti­tusi RI yang tepat berusia 71 tahun, da­pat kembali menyadari kita terutama pe­mimpin negeri ini untuk senantiasa me­nga­wal konstitusi sebagai dasar ke­hidupan berbangsa dan bernegara.

Me­nga­wal konstitusi, tidak lain dengan me­matuhi segala perintah dan amanat kons­titusi, yakni mencapai terwujudnya ke­hi­dupan yang makmur dan sejahtera, serta berkeadilan kepada seluruh bangsa di republik ini seba­gaimana yang tercer­min dalam Pem­bukaan UUD 1945. ***

Penulis adalah Alumnus FH.UMSU, Anggota Majelis Hukum dan HAM – PWM Sumut

Peringati Hari Konstitusi: UUD 1945 Buku Suci Bangsa Indonesia

Share This
Tags

JAKARTA- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Peringatan Hari Konstitusi tahun 2016, di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR DPR dan DPD RI, Kamis (18/8). Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para pimpinan lembaga-lembaga negara, serta anggota MPR RI.

Peringatan hari Konstitusi tahun 2016 terasa meriah karena berbarengan dengan pelaksanaan Grand Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI. Bahkan panggung bagi pelaksanaan lomba LCC, menjadi latar belakang Peringatan Hari Konstitusi. Pada peringatan tersebut juga ditampilkan tari berburu. Sebuah tarian kreasi baru dari papua, yang dibawakan siswa-siswi asal Papua yang juga peserta final LCC.

Dalam sambutannya, ketua MPR RI Zulkifli Hasan, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan 71 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT, kata Zulkifli, merupakan anugerah yang harus disyukuri. Selain itu kemerdekaan juga harus dimaknai dengan cara bekerja lebih keras dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

“Dengan kemerdekaan, Indonesia memiliki kedaulatan. Dengan kedaulatan, Indonesia dapat mewujudkan keadilan. Dengan berlaku adil Indonesia dapat menyejahterakan masyarakat. Karena itu, 71 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum untuk reflektif sekaligus proyektif, perjalanan bangsa mewujudkan cita-citanya. Yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila”, kata Zulkifli menambahkan.

Tanggal 18 Agustus kata Zulkifli telah ditetapkan oleh Presiden sebagai Hari Konstitusi Indonesia. Pada Hari itu 71 tahun yang lalu, 27 anggota dan pimpinan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang. Dimulai pukul 10.00, dan berakhir pukul 14.42. Meskipun singkat waktunya, namun hasilnya sangat memuaskan.

“Hari itu PPKI mengesahkan Pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta sejumlah keputusan lainnya. Kita patut mencontoh efisiensi, keluasan hati, dan kedalaman pemikiran para pendiri bangsa”, kata Zulkifli menambahkan.

Kelahiran UUD 1945 kata Ketua MPR, merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, sekaligus karya puncak para pendiri bangsa. Meskipun Bung Karno selaku Ketua PPKI, mengatakan bahwa konstitusi yang mereka susun hanyalah konstitusi sementara, bahkan disebutnya sebagai undang-undang dasar kilat. Namun, sejarah mencatat UUD 1945, yang sempat diamendemen di masa reformasi, adalah benar-benar buku suci bagi bangsa Indonesia.

Lahirnya UUD 1945 merupakan satu tarikan napas dengan proklamasi. Bahkan rancangan Pembukaan UUD 1945 akan dijadikan sebagai naskah proklamasi. Namun karena peristiwa Rengasdengklok, rancangan itu tak dibawa sehingga disusun naskah proklamasi yang baru.
Peringatan Hari Konstitusi, menurut Zulkifli dipandang sangat penting dan strategis. Terutama ditengah dinamika, yang semakin luas dan kompleks, salah satunya arus deras demokratisasi. Meski begitu, demokrasi modern yang ingin di wujudkan, haruslah berakar pada penegakan kedaulatan rakyat, tidak menanggalkan nilai ke-Indonesia-an sebagai bangsa yang memiliki jati diri.

Konstitusi kata Zulkifli, adalah konsensus seluruh warga negara mengenai bangunan negara yang diidealkan. Karena itu, konstitusi harus memuat hasil perjuangan politik di masa lampau, dan merangkum konsensus tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan di masa yang akan datang.

Konstitusi juga merupakan produk politik, resultante dari berbagai kepentingan masyarakat dan daerah, yang secara alamiah terus berkembang sesuai dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu sebagai konstitusi yang hidup harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Bangsa Indonesia menurut Zulkifli telah mengukuhkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai buku suci. Namun, masih banyak anomaly yang ditemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buktinya, banyak kepentingan indvidu, kelompok dan golongan yang berada di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sumberdaya alam tidak sepenuhnya dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jika demikian halnya, kata Bung Karno, “ kita akan jadi kuli di negeri orang dan jadi kuli di negeri sendiri”, kata Zulkifli lagi. (chan)


0 Responses to “Politik : KONSTITUSIKAN JATIDIRI BANGSA INDONESIA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: