08
Aug
16

Politik Hukum : Kebijakan Diskresi Kepemerintahan

garudapancasila_merahputih
Pertanyaan :

Arti, Tujuan, Lingkup, dan Contoh Diskresi

Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintah bertujuan untuk, melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum. Nah siapakah pemerintah tersebut? Minta contohnya satu saja. Terima Kasih
Jawaban :
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Intisari:
Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.

Pejabat pemerintahan yang dimaksud yaitu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Istilah diskresidapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014)”. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kehadiran UU yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Demikian yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UU 30/2014.

 

Lalu siapa yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan di sini? Untuk menjawabnya, kita mengacu pada definisi pejabat pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU 30/2014:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur dalam UU 30/2014 antara lain:

1.    Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang [Pasal 22 ayat (1)]

2.    Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan]:

a.    melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

b.    mengisi kekosongan hukum;

c.    memberikan kepastian hukum; dan

d.    mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.

3.    Diskresi pejabat pemerintahan meliputi [Pasal 23]:

a.    pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;

b.    pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;

c.    pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan

d.    pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

4.    Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat [Pasal 24]:

a.    sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

b.    tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.    sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

d.    berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

e.    tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan

f.     dilakukan dengan iktikad baik.

5.   Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara [Pasal 25 ayat (1) dan (2)]

Seperti yang kami jelaskan di atas, pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi di sini adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Contoh sederhana dari diskresi yang jelas dan dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah seorang polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas di suatu perempatan jalan, yang mana hal ini sebenarnya sudah diatur oleh lampu pengatur lalu lintas (traffic light). Menurut Undang Undang Lalu Lintas, polisi dapat menahan kendaraan dari satu ruas jalan meskipun lampu hijau atau mempersilakan jalan kendaraan meskipun lampu merah. Demikian contoh yang disebut dalam laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(“KemenPANRB”). Penjelasan lebih lanjut mengenai diskresi polisi ini dapat Anda simak pula dalam artikel Penegakan Aturan Lalu Lintas dan Diskresi Polisi.

 

Masih bersumber dari laman KemenPANRB, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, contoh pejabat yang diberikan diskresi yang disebut dalam UU 30/2014 (saat itu masih berupa rancangan) adalah mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota hingga Kepala Desa.

Sebagai contoh lain, seperti yang disebut di atas pula, diskresi juga dapat dilakukan oleh penyelenggara negara. Penyelenggara Negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu penyelenggara yang dimaksud di sini adalah hakim.

Bagi seorang hakim pidana, diskresi itu mengandung arti upaya hakim memutus suatu perkara pidana untuk lebih mengedepankan keadilan substantif. Hakim bebas membuat pertimbangan dan putusan, termasuk menyimpangi asas legalitas, untuk tujuan mencapai keadilan substantif. Penjelasan lebih lanjut soal diskresi hakim dapat Anda simak dalam artikel Diskresi Hakim: Pandangan Orang Dalam.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Referensi:
  1. http://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban-dan-diskresi-pejabat-pemerintahan/, diakses pada 14 Januari 2015 pukul 14.40 WIB
  2. http://www.menpan.go.id/berita-terkini/953-mencari-titik-temu-pengertian-diskresi-dalam-uu-adpem, diakses pada 14 Januari 2015 pukul 15.01 WIB

Diskresi dalam Aturan Hukum Indonesia

Selasa, 25 Agustus 2015, 06:02:00 WIB – Tips

Aksi Elanto Wijoyono, seorang warga Yogyakarta, yang menyetop rombongan motor gede (moge) yang dinilainya tak taat lalu lintas telah membuat perdebatan tentang adanya diskresi oleh pejabat pemerintahan. Masyarakat berpendapat tindakan polisi mengawal rombongan moge merupakan tindakan yang berlebihan. Di sisi lain, ada pendapat yang menyatakan tindakan kepolisian merupakan diskresi dari pejabat pemerintahan. Lalu bagaimana aturan hukum diskresi?

Banyak pakar hukum yang memberikan definisi asas diskresi. Menurut Saut P. Panjaitan, diskresi (pouvoir discretionnaire, Perancis) ataupun Freies Ermessen (Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian wet matigheid van bestuur, jadi merupakan “kekecualian” dari asas legalitas.

Menurut Prof. Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Dengan demikian, menurutnya, setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi.

Selanjutnya Gayus T. Lumbuun mendefinisikan diskresi sebagai berikut:
“Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Freies Ermessen (Jerman), pouvoir discretionnaire (Perancis), discretionary power (Inggris) atau diskresi menurut Kuntjoro Purbopranoto (1981) adalah kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah dalam menghadapi situasi yang konkret (kasuistis). Dalam pandangan Kuntjoro, freies ermessen harus didasarkan pada asas yang lebih luas yaitu asas kebijaksanaan, yang menghendaki bahwa pemerintah dalam segala tindak tanduknya itu harus berpandangan luas dan selalu dapat menghubungkan dalam menghadapi tugasnya itu gejala-gejala masyarakat yang harus dihadapinya, serta pandai memperhitungkan lingkungan akibat-akibat tindak pemerintahannya itu dengan penglihatan yang jauh ke depan.

Jadi dapat diartikan diskresi yaitu kebebasan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang memerlukan penanganan segera tetapi peraturan untuk penyelesaian persoalan itu belum ada karena belum dibuat oleh badan yang diserahi tugas legislatif.

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan antara lain:
1. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang;

2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. mengisi kekosongan hukum;
c. memberikan kepastian hukum; dan
d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.

3. Diskresi pejabat pemerintahan meliputi:
a. pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
b. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
c. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
d. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

4. Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat:
a. sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
e. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
f. dilakukan dengan iktikad baik.

5. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.

DISCLAIMER: Rubrik Konsultasi dan Tips Hukum ditujukan untuk memberikan pengetahuan umum tentang persoalan hukum sehari-hari dan tidak digunakan untuk kepentingan pembuktian di peradilan. Rubrik ini dikelola oleh advokat dan penasihat hukum.

– See more at: http://www.gresnews.com/berita/tips/043258-aturan-hukum-diskresi/0/#sthash.ksyBZ76L.dpuf

Logo Segilima GPA45

UU No. 30/2014: Inilah Hak, Kewajiban, dan Diskresi Pejabat Pemerintahan

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 31 Oct 2014 ; 51441 Views Kategori: Berita


Sidang Paripurna DPR-RI pada Jumat (26/9) lalu telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan untuk disahkan sebagai Undang-Undang. Setelah disahkan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saat itu, Amir Syamsudin.

Kehadiran UU yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

Padal 6 UU ini menyebutkan, Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan, yang di antaranya meliputi: a. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki; b. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan; c. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan.

Selain itu juga: d. Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya; e. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan; f. Menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan; g. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan; h. Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya; dan i. Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya.

“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB,” bunyi Pasal 7 UU ini.

Adapun kewajiban Pejabat Pemerintahan yang diatur UU ini di antaranya: a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya; b.mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; c. Mematuhi UU ini dalam menggunakan Diskresi; d. Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan; e. Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.

Selain itu juga: f. Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; g. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding; dan i. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau pejabat atasan, “Dan mematuhui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

UU ini menegaskan, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: a. Masa atau tenggang waktu Wewenang; b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan c. Cakupan bidang atau materi Wewenang.

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan,” bunyi Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 ini.

Diskresi

Undang-Undang ini juga mengatur masalah Diskresi atau Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Menurut UU ini, Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dengan tujuan untuk: a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. Mengisi kekosongan hukum; dan c. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Diskresi dimaksud meliputi: a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; c. Pengambil Keputusan dan/atau Tndakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tjuan Diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik,” bunyi Pasal 24 UU ini.

Adapun penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan Diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. (Pusdatin/ES)

 Artikel lainnya :

Kongres Pemuda Indonesia

PENGGUNAAN DISKRESI DALAM TINDAKAN PEMERINTAH

Yang terhormat,
Gubernur dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku,
Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Pattimura,
Ketua dan Anggota Senat Universitas Pattimura,
Rektor dan Para Pembantu Rektor Universitas Pattimura,
Para Guru Besar Universitas Pattimura dan Guru Besar Tamu,
Para Dekan dan Pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Pattimura,
Para Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Pattimura,
Walikota Ambon,
Guru-Guru saya, Teman Sejawat, Mahasiswa, segenap Sivitas Akademika dan Karyawan Universitas Pattimura,
Undangan dan Hadirin sekalian.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, pujian syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan anugerahNya, kita semua dapat hadir di saat yang berbahagia ini, atas besarnya karya Tuhan bagi umatNya yang senantiasa mengandalkanNya dalam  segala hal.

Ketua, dan Anggota Senat serta Hadirin yang saya hormati.

Dalam kesukacitaan ini, saya akan menyampaikan orasi inaugurasi dalam rangka penerimaan jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profeser/Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan judul :

”PENGGUNAAN DISKRESI DALAM TINDAKAN PEMERINTAH”

Judul orasi ini merupakan ranah Hukum Administrasi yang menjadi dasar dalam penggunaan wewenang pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan. Istilah diskresi bukan lagi merupakan istilah baru dalam bidang hukum bahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam berbagai wacana istilah diskresi pun sudah dikenal oleh masyarakat. Namun terkadang penggunaan diskresi terjadi kesesatan hukum dan bias terhadap hakekat diskresi.
HAKEKAT FUNGSI PEMERINTAHAN

Pemerintah dituntut untuk memenuhi kepentingan masyarakat terutama berbagai kebutuhan dasar. Tuntutan ini sebagai bagian dari tugas penyelenggaraan negara dalam negara hukum yang tidak saja sebagai penjaga malam (nachtwachterstaat) untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Adanya tuntutan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat merupakan conditio sine quo non yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat krisis ekonomi pasca Perang Dunia II terutama yang terjadi pada negara-negara di Eropa. Negara hukum dengan tujuan pemenuhan kesejahteraan masyarakat ini sering dikenal dengan istilah welfare state atau welvaartsstaat. Namun penggunaan istilah ini tidak dapat dimaknai dalam ranah hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa: ”Didorong oleh krisis ekonomi setelah Perang Dunia II, lahirlah konsep ”welvaartsstaat” yang kemudian lebih dikenal dengan nama ”verzorgingsstaat”. Welvaartsstaat dan verzorgingsstaat merupakan konsep-konsep sosiologi dan politikologi”.[ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dan Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Edisi Khusus, Penerbit Peradaban, Cet. Pertama, 2007, h. 72.]
Idealnya dalam pendekatan hukum lebih baik digunakan istilah sociale rechtsstaat (negara hukum kemasyarakatan) atau sociale democratische rechtsstaat dimana pemerintah memiliki fungsi untuk mengendalikan kehidupan masyarakat dengan menggunakan instrumen yuridis (termasuk diskresi) dan pada sisi lain memungkinkan masyarakat untuk berperan serta dalam pengendalian tersebut.
Dalam sociale rechtsstaat pemerintah memiliki 2 (dua) kedudukan yang lebih mengarah pada fungsi utama pemerintahan. Pertama, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya tercipta ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (public servant) pun dituntut untuk melakukan pelayanan publik (public service). Dalam kedudukan yang demikian, sociale rechtsstaat lebih mengedepankan perlindungan hukum bagi masyarakat karena hakekat sociale rechtsstaat bahwa pemerintah harus memperhatikan “theright to receive”. Di sinilah kedudukan pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Hadirin yang saya hormati.

Keberadaan pemerintah tidak lagi memiliki kekuasaan terhadap masyarakat dan memaksakan keinginan bagi masyarakat. Dalam sociale rechtsstaat (negara hukum kemasyarakatan), pelayanan prima adalah tugas pemerintah untuk mewujudkan social rights dan bukan kekuasaan serta pemaksaan kehendak bagi masyarakat. Social rights ini merupakan the rights to receive, dimana masyarakat berhak menerima dari Pemerintah dan bagi Pemerintah  the rights to receive  merupakan suatu kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan terbaik.
Selama ini pemerintah seringkali berlindung pada ungkapan semangat patriotisme yang digugah oleh John F. Kennedy bagi warga Amerika pada Inaugurasi sebagai Presiden Amerika Serikat ke-35 tahun 1961 : “……. And so, my fellow Americans : ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country. Ungkapan ini tidak sesuai dengan konsep pelayanan publik yang saat ini menjadi tugas utama pemerintah yang didasarkan pada prinsip good governance.
Konsep pelayanan publik mulai dikembangkan di Inggris pada tahun 1991 yang didasarkan pada citizen’s chartersebagai kristalisasi tentang proses transformasi Negara dalam hubungan dengan warga negara yang sesuai dengan konsep negara hukum kemasyarakatan untuk pencapaian kesejahteraan bersama. Citizen’s charter[  Rodney Austin dalam Peter Leyland and Terry Woods, Administrative Law Facing the Future : Old Constraints and New Horizons, Blackstone Press Limited, London, 1997, h. 20-21.] menegaskan prinsip-prinsip tentang Public Service, antara lain :
The setting and improvement standards (perumusan dan perbaikan standar pelayanan);
The creation of greater openness and the provision of public information (pembentukan keterbukaan yang luas dan peraturan tentang informasi publik);
The provision of choice by the public sector whenever practicable (pilihan aturan hukum yang dapat diterapkan);
The Observance of the non discrimination principle (prinsip ketaatan pada asas tanpa ada diskriminasi);
Accessibility of services (akses pelayanan);
The charter requires public service providers to give a good explanation, or an apology when things go wrong¸ad to have a well publicised and readily available complaints procedure (piagam tersebut mengharuskan untuk memberikan penjelasan atau meminta maaf apabila ada kekeliruan, dan menyediakan publikasi yang baik dan suatu prosedur pengaduan yang mudah).

WEWENANG PEMERINTAHAN

Secara yuridis, pemerintah (eksekutif) maupun struktur pemerintahan negara lainnya tidak lagi memiliki kekuasaan apapun dalam negara hukum. Kekuasaan yang sebelumnya terjelma sebagai kedaulatan rakyat telah termanifestasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kekuasaan dalam negara sejatinya adalah kekuasaan hukum terutama pada Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi yang memberikan wewenang kepada pemerintah (eksekutif) dan struktur pemerintahan negara lainnya untuk bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh hukum. Wewenang pemerintahan ini sekaligus menjadi fungsi kontrol rakyat terhadap pemerintah dalam bertindak.
Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, tindakan pemerintahan harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki dan bukan pada kekuasaan. Tentunya penggunaan diskresi pun tidak harus didasarkan pada wewenang yang memberikan kebebasan bertindak bagi aparatur pemerintahan untuk menggunakan diskresi dan bukan kekuasaan pemerintahan. Penggunaan diskresi harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan.
Wewenang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah bevoegdheid yang senantiasa berada dalam konsep hukum publik terutama Hukum Administrasi yang melahirkan wewenang pemerintahan (bestuurs bevoegdheid). Dalam Black Law Dictionary, ”authority” diartikan sebagai  ”Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties”.[  Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing, l990, h. 133.  ]
Istilah wewenang sebagaimana didefinisikan di atas, merupakan kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik bagi pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat P. Nicolai sebagaimana disitir oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, bahwa:
”Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen onstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of the (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht empliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten”[  F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, Inleiding in Het Staats-en Administratief Recht, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985, h.26,]
Sumber wewenang pemerintahan dapat berupa atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi dalam bahasa Latin berasal dari kata ad tribuere artinya memberikan kepada. Wewenang atribusi berarti wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu yang bersumber baik dari Undang-Undang Dasar maupun undang-undang. Delegasi berasal dari bahasa Latin delegare yang artinya melimpahkan. Dengan demikian konsep wewenang delegasi berarti wewenang pelimpahan. Mandat berasal dari bahasa Latin mandare yang artinya memerintahkan. Mandat mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang.
Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, dan mandat, J.G. Brouwer and A.E. Schilder, yang menyatakan bahwa:
1.  With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is intial (originair), which is to say that is not derived from a previously non existent powers and assigns them to an authority.
2.  Delegations is the transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that  the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power in its own name.
3.  With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body (mandataris) to make decisions or take action in its name.[  Brouwer J.G dan Schilder, A Survey of Ductch Administrative Law, Ars Aequi Libri, Nijmegen, l998, h. 16-18.]

HAKEKAT DAN TUJUAN DISKRESI

Diskresi sebagai wewenang pemerintahan merupakan wewenang bebas yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan sekaligus sebagai lawan dari wewenang terikat (gebonden bevoegdheid). Sifat dan karakter hukum tindakan pemerintah ini mengharuskan kekuasaan pemerintah tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang (asas wetmatigheid van bestuur), tetapi harus lebih mengedepankan “doelstelling” (penetapan tujuan) dan beleid (kebijakan).
Tindakan pemerintah yang mengedepankan “doelstelling” dan “beleid” merupakan kekuasaan yang aktif. Sifat aktif ini menurut Philipus M. Hadjon[ Philipus M. Hadjon, Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), h. 2-3.] dalam konsep hukum administrasi secara intrinsik merupakan unsur-unsur utama dari “Sturen” (besturen). Dalam konsep bestuur (besturen), kekuasaan pemerintahan dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan tidaklah semata-mata sebagai suatu wewenang terikat sebagaimana tertuang dalam aturan hukum, tetapi juga merupakan suatu wewenang bebas atau diskresi.
Dalam Black Law Dictionary, istilah “discretion” berarti “A public official’s power or right to act in certain circumstances according to personal judgment and conscience”.[ Henry Campbell Black, Black’s……., h. 479.] Penekanan pada pengertian diskresi sebagai kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Diskresi adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum.

Hadirin yang saya hormati.

Istilah diskresi dalam perbandingan pada beberapa negara dikenal dengan istilah “discretionary power” (Inggris), “ermessen” (Jerman), dan “vrij bevoegdheid” (Belanda). Diskresi dalam pengertian discretionary power dalam common law system di Inggris adalah “the power of judge, public official or a private party (under authority given by contract, trust or will) to make decisions on various matters based on his/her opinion within general legal guidelines).[ http://www.LegalDictionary.com] Diskresi dalam pendekatan ini diartikan sebagai kewenangan dari seorang hakim, pejabat publik atau pihak swasta (yang bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh suatu perjanjian) untuk membuat keputusan dalam berbagai hal berdasarkan pendapatnya sendiri dengan mengacu kepada aturan hukum normatif. Konsep diskresi dalam pendekatan discretionary power merupakan kewenangan yang dimiliki baik oleh hakim, pejabat publik dan pihak swasta. Dalam hal ini, diskresi berada dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata.
Konsep discretionary power  yang berlaku di Inggris ini berbeda dengan konsep vrij bevogdheid di Belanda yang lebih diarahkan pada ranah hukum publik, karena istilah bevogdheid lebih didekatkan pada ranah hukum publik dalam kaitan dengan vrijbestuur (kebebasan pemerintahan) dalam melaksanakan tindakan pemerintahan. N.M. Spelt – J.B.J.M. ten Bergedalam tulisannya yang berjudul “Inleiding Vergunningenrecht” sebagaimana disitir oleh Philipus M. Hadjon, membedakan 2 (dua) macam kebebasan pemerintahan (vrij bestuur) yaitu beleidvrijheid (kebebasan kebijaksanaan) dan beoordelijngsvrijheid (kebebasan penilaian).[ Philipus M. Hadjon, Discretionary ………, h. 3.]
Lebih lanjut tentang kebebasan kebijaksanaan (beleidvrijheid) diuraikan bahwa : ” Er us beleidsvrijheid (ook wel discretionare bevoegdheid in enge zin) indien een wettelijke regeling een bestuursorgaan een bepaalde bevoegdheid verleent, terwijl het aan het orgaan vrij staat van het gebruik van die bevoegdheid af te zien, ook al zijn de voorwaarden voor rechtmatige uitoerening daarvan vervult” (ada kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi).[ Ibid.]
Mengenai kebebasan penilaian (beoordelingsvrijheid) dikatakan bahwa: ”Beoordelingsvrijheid (ook wel discretionare bevoegdheid in oneigenlijke zin) bestaat voorzover het rechtens ann het bestuursorgaan in overgelaten om zeltrstanding en exclusier te beoordelen or de voorwaarden voor een rechtmatige uitoepening van een bevoegdheid rijn vervuld” (kebebasan penilain (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) ada sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi).[ Ibid.]
Diskresi sebagai vrij bevoegdheid dapat berarti kebebasan kebijaksanaan (beleidvrijheid) sebagai diskresi dalam arti sempit yang memberikan kewenangan bagi aparatur pemerintahan untuk memutus secara mandiri, sedangkan dalam arti kebebasan penilaian (beoordelingsvrijheid) sebagai diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya, memberikan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vage normen atau blanket norms). Sebagai lawan dari wewenang terikat (gebonden bevoegdheid), diskresi dalam wewenang bebas (vrij bevogdheid) merupakan pilihan untuk melakukantindakan pemerintahan yang berkaitan dengan rumusan norma yang mengandung vage norm maupun kondisi faktual seperti keadaan darurat, bencana dan lain-lain. Diskresi tidak dapat dilakukan tanpa adanya conditio sine quo non yang mendasari esensi diskresi itu sendiri. Tentunya diskresi sebagai suatu tindakan untuk melakukan pilihan terhadap aspek rumusan norma dan kondisi faktual tidak berarti sebebas-bebasnya, namun parameter pengujiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dalam kaitan dengan diskresi dalam arti “Ermessen” di Jerman bukan dalam arti “freies ermessen” seperti yang selama ini diterapkan dalam hukum di Indonesia. Adanya ermessen yang freies oleh para pakar hukum sebelumnya lebih didekatkan pada konsep vrij bevoegdheid yang berlaku di Belanda sebagai kewenangan bebas. Padahal esensi vrij bevoegdheid berbeda dengan ermessen. Konsep ermessen diartikan sebagai “Ist die Behőrde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten” (jika setiap lembaga Negara/publik memiliki kewenangan buat ber”ermessen” (pertimbangan), maka lembaga Negara/publik haruslah menggunakan “ermessen” itu sesuai dengan kegunaan kewenangan tersebut dan batas-batas hukum yang berlaku bagi diskresi tersebut).[ Pipit Kartawidjaya, Kritik Terhadap RUU Administrasi Pemerintahan, h. 11.]
Dalam konsep ermessen (pertimbangan), maka tindakan aparatur pemerintahan tidak bebas tetapi harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku terhadap kewenangan yang dimiliki. Dalam pengertian ermessen di atas, maka dapat dikatakan tidak ada ermessen (pertimbangan) yang bersifat freies (bebas), namun harus secara jelas ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Hadirin yang saya hormati

Penggunaan konsep diskresi sebagai perbandingan yang dikemukakan di atas menjadi sumber hukum dalam penerapan diskresi di Indonesia. Selama ini, diskresi sering disamakan dengan kebijakan yang berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi pemerintah untuk bertindak. Pada Era Orde Lama dan Orde Baru, diskresi yang disamakan dengan kebijakan itu sering berlindung pada norma yang tidak jelas batasan dan syarat-syaratnya. Norma-norma itu antara lain, kepentingan umum, ketertiban umum, dan lain-lain. Pemerintah sering berlindung pada kondisi abstrak untuk menjustifikasi keabsahan tindakan pemerintahan yang nyatanya tidak didasarkan pada kepentingan masyarakat.
Diskresi sebagai wewenang bebas tidak berarti sebebas-bebasnya. Setiap kewenangan dalam negara hukum tidak dikenal adanya wewenang yang sebebas-bebasnya. Wewenang (termasuk wewenang terikat dan wewenang bebas) selalu memiliki batasan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi sebagai wewenang bebas pun tidak dapat dilakukan tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menjadi norma tidak tertulis sekaligus sebagai norma perilaku bagi aparatur dalam melakukan tindakan pemerintahan.
Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang diprakarsai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, merupakan upaya kodifikasi di bidang Hukum Administrasi sekaligus sebagai sumber normatif tindakan pemerintahan. Dalam RUU dimaksud, diskresi didefinisikan sebagai “wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan” (Pasal 1 angka 5). Adanya RUU ini sekaligus memperjelas diskresi dan penggunaannya yang merupakan suatu pilihan dan bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Dalam Pasal 6 menyangkut diskresi dalam RUU Administrasi Pemerintahan, diatur kriteria dan persyaratan apabila Pejabat Pemerintahan menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (ayat 1).
Tujuan diskresi pada hakekatnya merupakan tujuan dari wewenang itu sendiri. Pembentuk hukum tentunya dalam memberikan wewenang pemerintahan didasari pada tujuan yang diharapkan dari wewenang dimaksud. Hal ini merupakan prinsip hukum yang spesifik dari asas legalitas (legaliteit beginsel). Prinsip legalitas memberikan dasar pemikiran bahwa setiap wewenang pemerintahan harus memiliki dasar legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini digunakan dalam hukum administrasi yang memiliki makna ”Dat het bestuur aan de wet is onderworpen”[ H. D. Stout, De Betekenissen van de Wet, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, p. 28.] (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau ”Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten”[ Ibid.] (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang). Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Spesifikasi dari asas legalitas ini adalah asas tujuan (specialiteit beginsel) bahwa setiap kewenangan mengandung tujuan tertentu. Asas ini menjadi landasan bagi kewenangan pemerintah untuk bertindak dengan dikaitkan pada suatu tujuan. Setiap kewenangan pemerintah (bestuurs bevoegdheid) diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan suatu tujuan tertentu. Dari sudut pandang ini Hukum Administrasi merupakan rangkaian peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum tertentu.[  Mariette Kobussen,De Vrijheid van de Overheid, W.E.J., Tjeenk Willink Zwolle, 1991, p. 103.]

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Diskresi sebagai wewenang bebas (vrij bevoegdheid) memiliki kriteria dengan parameter peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Walaupun secara wetmatigheid, peraturan perundang-undangan memberikan wewenang bebas bagi aparatur pemerintahan, namun kriteria hukum (jurisdiche criteria) untuk menilai segi rechtmatigheid wewenang bebas. Kriteria hukum yang digunakan adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dikenal di Belanda dengan sebutan “algemene beginselen behoorlijk bestuur”.
Sistem hukum Inggris mengedepankan prinsip Ultra Vires dalam pengujian discretionary power yang didasarkan pada illegality, irrationality dan procedural impropriety.
Illegality berkaitan dengan hal bahwa pembuat keputusan tidak berwenang atau ada cacat wewenang (discretionary power atau abuse of discretion).
Irrasionality terjadi bila pembuat keputusan telah menetapkan faktor-faktor yang tidak layak atau tidak relevan dalam pertimbangannya, atau tidak proporsional dan bertentangan dengan Article 8 ofthe European Convention on Human Rights (respect of correspondences).
Procedural impropriety menyangkut violating important statutory procedure, bias, lack of a fair hearing, failure to give reanons for decision.
Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini pertama kali disajikan oleh Kuntjoro Purbopranoto yang menyebutkan adanya 13 (tiga belas) asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain :
Asas kepastian
Asas keseimbangan
Asas kesamaan
Asas bertindak cermat
Asas motivasi
Asas jangan mencampuradukan kewenangan
Asas fair play
Asas keadilan atau kewajaran
Asas menanggapi pengharapan yang wajar
Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal
Asas perlindungan atas pandangan hidup
Asas kebijaksanaan
Asas penyelenggaraan kepentingan umum
Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan kriteria juridis (juridische criteria) baik oleh hakim dalam mengadili maupun oleh aparatur pemerintahan sebagai landasan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan alasan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa :
Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:
– kepastian hukum;
– tertib penyelenggaraan negara;
– keterbukaan;
– proporsionalitas;
– profesionalitas;
– akuntabilitas,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Adanya pengaturan dalam penjelasan ini menimbulkan kesesatan hukum oleh pembentuk undang-undang dengan menyamakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan asas-asas penyelenggaraan negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas-asas yang melandasi tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan (khususnya eksekutif dalam pendekatan bestuur) dan pada hakekatnya berbeda dengan asas-asas penyelenggaraan negara yang ditujukan bagi aparatur penyelenggaraan negara secara keseluruhan (baik legislatif, eksekutif maupun judisial).
Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pendekatan ius constituendumsebagaimana diatur dalam RUU Administrasi Pemerintahan antara lain, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau mencampuradukan kewenangan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum.
Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan,  dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
Asas keseimbangan adalah asas yang mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menjaga, menjamin, paling tidak mengupayakan keseimbangan, antara: (1) kepentingan antar individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) keseimbangan antar individu dengan masyarakat; (3) antar kepentingan warga negara dan masyarakat asing; (4) antar kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara; (6) keseimbangan antara generasi yang sekarang dan kepentingan generasi  mendatang; (7) keseimbangan antara manusia dan ekosistemnya; (8) antara kepentingan pria dan wanita.
Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan.
Asas tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan  tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut
Hadirin yang saya hormati.
Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrirninatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetap  memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia  negara.
Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

Hadirin yang saya hormati.

Penggunaan diskresi oleh aparatur pemerintahan akhir-akhir ini diperdebatkan oleh berbagai kalangan terkait dengan adanya rencana pemerintah terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Alotnya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBN-P) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012  merupakan bagian dari adu argumentasi hukum dan politik. Terlepas dari persoalan argumentasi hukum dan politik dimaksud, adanya kesepakatan politik dengan disahkannya RUU APBN-P menjadi UU APBN-P telah menimbulkan reaksi judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap rumusan norma Pasal 7 ayat (6) huruf a yang merupakan ranah Hukum Tata Negara.
Namun, hal yang mendasarinya adalah rumusan norma hukum dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a oleh pemerintah dan pendukungnya seringkali dikaitkan dengan diskresi pemerintah sebagai ranah Hukum Administrasi. Rumusan norma hukum Pasal 7 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa : “Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15% (lima belas persen) dalam 6 (enam) bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, maka pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”. Rumusan norma hukum ini dianggap sebagai norma diskresi pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan.
Rumusan norma hukum dimaksud dapat dikategorikan sebagai diskresi pemerintah. Dikatakan demikian, karena merupakan wewenang bebas bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dengan kriteria hukum ICP dalam kurun waktu berjalan dalam 6 (enam) bulan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15% (lima belas persen). Walaupun berdasarkan undang-undang, pembentuk undang-undang telah memberikan wewenang bebas (diskresi) bagi pemerintah, namun hakekat diskresi sebagai pilihan terhadap rumusan norma hukum tersebut dan memperhitungkan keadaan faktual, maka pemerintah memiliki wewenang bebas untuk melakukan atau tidak melakukannya.
Adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan wewenang itu tentunya harus merupakan pemikiran rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan kenaikan harga BBM. Diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a bukan suatu kebebasan bertindak yang sebebas-bebasnya dan bersifat memaksakan kehendak dari pemerintah. Fungsi utama pemerintah dalam kaitan hubungan dengan masyarakat didasarkan pada ”the right to receive” yang harus diterima oleh masyarakat. Keadaan faktual harusnya menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah, karena sudah tentu ini merupakan tugas utamanya dengan memperhatikan prinsip demokrasi yang mengedepankan keterbukaan dan peran serta masyarakat.
Tujuan pemberian diskresi bagi pemerintah oleh pembentuk undang-undang mengandung makna yang tidak jelas atas suatu diskresi pemerintahan. Rasionalitas dan pertimbangan dengan memperhatikan kondisi faktual merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan senantiasa memperhatikan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Demikian juga dengan kebijakan pendukungnya yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan tertentu. Pembatasan ini pada hakekatnya tidak memiliki kaitan dengan kebijakan pendukung, karena tidak terkait dengan naiknya harga BBM. Itu berarti pemerintah dituntut untuk mengedepankan “the right to receive” dan tujuan diskresi dimaksud.
Konsekuensi yuridis dengan adanya penggunaan diskresi yang tidak didasarkan pada tujuan, peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik akan berakibat diskresi tersebut akan bernuansa terjadinya tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang. Tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena pemerintah tidak memiliki cukup rasionalitas sebagai parameter terhadap perlunya kenaikan harga BBM dan pembatasan BBM bersubsidi. Pada sisi lain, tindakan ini dapat berakibat penyalahgunaan wewenang yang didasarkan pada parameter tujuan pemberian wewenang yang disalahgunakan.

Ketua, Anggota Senat serta Hadirin yang saya hormati.

Sebelum menutup orasi, saya ingin mengingatkan bangsa ini bahwa  bangsa ini diperhadapkan pada tuntutan kesejahteraan bersama dalam pendekatan “the right to receive”. Olehnya itu, setiap diskresi pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas, asas demokrasi, asas tujuan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai meta-norm yang melandasi tindakan pemerintahan. Apabila semua penyelenggara pemerintahandi Negara ini, melaksanakan diskresi pemerintah dengan berdasar atas hal-hal tersebut, kesejahteraan bersama dapat kita raih, dan rakyat tidak disengsarakan oleh tindakan pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengakhiri orasi ini, saya persembahkan Puji dan Syukur ke hadapan hadirat Yahweh Elohim dalam Tuhan Yesus Kristus oleh karena pertolongan dan penyertaanNya di dalam Roh Kudus, telah memberikan kekuatan dan pertolongan selama meniti karier di Univesitas Pattimura sehingga terhitung mulai tanggal 1 April, 2012, saya diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pattimura oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan pada hari ini, Jumat, 11 Mei 2012 dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Pattimura.   Biarlah RakhmatNYa  yang penuh kasih senantiasa memberi petunjuk dan pertolongan dalam menggapai ilmu dan pengetahuan yang lebih baik. Oleh karena itu adalah layak, jika jabatan akademik tertinggi ini,  Saya, Isteri dan Anak-anak, mempersembahkan dengan rela hati kepada Tuhan Yesus Kristus yang memiliki segala-galanya. Kepada Allah Bapa saya mengucapkan syukur oleh karena kehadiran saya  melalui kedua orang tuaku yang telah almarhum masing-masing Robeka Ferdinandus dan Izaac Nirahua merupakan berkat tersendiri. Meskipun mereka sudah almarhum namun kecintaan, didikan dan dorongan yang menyemangati saya untuk berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kepada Allah Bapa saya mengucapkan syukur pula oleh karena kedua mertua saya yang juga telah almarhum Henky Metekohy dan Willy Metekohy/Tuhuteru, yang dengan kecintaan, didikan, dan dorongan kepada salah seorang puterinya FIlisia Debora Metekohy, S.Sos (Liszy) yang kini menjadi isteri saya, menjadikannya senantiasa tabah dan mendorong saya untuk mencapai jabatan akademik tertinggi ini. Kepada mereka semua saya mengucapkan terima kasih.
Selanjutnya ucapan terima kasih  yang sangat mendalam dan tiada terhingga saya sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menyetujui pengangkatan  saya sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor, Ketua Senat  Universitas Pattimura, Bapak Prof. Dr. Thomas. Pentury, M.Si, dan Para Pembantu Rektor, dan seluruh Anggota Senat Universitas Pattimura untuk semua upaya dan dukungan serta kepercayaan untuk memangku jabatan ini.
Sebagai anggota Sivitas Akademika, saya berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya demi keharuman dan kebanggaan Almamater tercinta Universitas Pattimura.
Ucapan terima kasih yang sama Saya sampaikan kepada Prof.Dr.H.B. Tetelepta,M.Pd, dan Prof. Dr. Mus Huliselan mantan Rektor Universitas Pattimura yang membantu  dan memberi dorongan kepada Saya untuk berhasil dalam karier sehingga  memangku jabatan ini.
Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Prof. Dr. M.J. Saptenno,SH.,M.Hum,  Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Bapak G. Leasa, SH.,MH., serta Para Pembantu Dekan, masing-masing Bapak J.D. Pasalbessy, SH.,M.Hum., Bapak Dr. J. Tjibtabudy,SH.,M.Hum, dan Bapak N. Tianotak, SH.,MH.  dan Pimpinan Bagian khususnya Bagian Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, serta para dosen dan karyawan  saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan sehingga terlaksana acara i

Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada  Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H serta Bapak Prof.Dr. Ir. Abrar Saleng,S.H,,M.H, dan Bapak Prof Dr. Aminudin Salle, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Promotor dan Ko-Promotor, yang dengan segala ketulusan dan keikhlasannya serta pengorbanan meskipun di tengah-tengah kesibukan yang begitu luar biasa tingginya dapat  mengarahkan dan  membimbing serta meberikan dukungan kepada saya  dalam menyelesaikan disertasi, sehingga saya memegang jabatan terhormat ini. Juga ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachry, SH.,MH, Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,M.H., Penguji Eksternal Disertasi Saya.
Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada para senior di Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebagai guru saya alm. Ibu Mr. J.M. de Fretes/Tumbelaka, alm.Bapak C. M. Pattiruhu,SH., Bapak Prof. Dr. J.E. Lokollo,SH., Bapak M.A.H. Tahapary,SH.,M.H., Bapak P.P. Tabelessy,SH., Bapak M.R.L. Lestaluhu,SH, dan Bapak J. Leiwakabesy,SH yang sangat mendukung saya dalam awal karier saya.

Hadirin yang saya hormati,
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan pula kepada, para guru, dosen, serta rekan-rekan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, sejak saya mengikuti pendidikan di SD Negeri 1 Haruku, SMP Swasta Haruku/Sameth, SMA Kristen Ambon, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Universitas Padjadajaran Bandung, dan Universitas Hasanuddin Makassar.
Kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Gubernur  Maluku Bapak Karel Albert Ralahalu,  Wakil Gubernur Maluku Bapak Ir. M.Said. Assegaf,  dan Sekda Provinsi Maluku Ibu R. F. Far-Far, S.H.,M.H, yang selama ini selalu bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku dan selalu memberi dukungan sehingga saya memangku jabatan akademik ini. Juga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Bupati Kepulauan Aru, Bapak Theddy Tengko, SH.,M.Hum dan seluruh jajaran, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya,  Bupati Maluku Barat Daya,  Bapak Drs. Barnabas Orno., Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Ir. Johanes Letelay, dan Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Charles Kapressy, SH.,M.Si.  Ucapan terima kasih yang sama juga sampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon, Walikota Ambon, Bapak Richard Louhenapessy, SH,  Wakil Walikota Ambon, Bapak M.A.S.. Latukonsina, ST; MT, dan Sekot Bapak A. Latuheru,SH.,M.Si atas dukungan dan bantuan sehingga terlaksananya acara ini.
Ucapan terima kasih pula disampaikan kepada Para dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura khusus pada Bagian Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara terutama.H.P.B. Puturuhu,SH.,M.H.,  Ny. S.S. Alfons, SH.,MH, Ny. J. Sahalessy,SH.,MH, J.J. Pietersz,SH.,MH, A.D. Bakarbessy,SH.,L.LM, V. Sedubun,SH.,L.LM, S. Lekipiou,SH.,MH, Ny.M. Matitaputty,SH,MH., Ny. J. Mustamu,SH.,M.H., Ny.R. Nendissa,SH.,MH., H. Piris,SH.,MH, Ny. R. V. Rugebregt.,SH.,MH.,Ny. D.R.Pattipawae,SH,MH., E. Holle,SH.,MH dan J. Pattinasarany,SH.,MH. dan M.Ch. Latuny, M.Teol.    Terima kasih yang sama disampaikan pula kepada rekan-rekan peserta S3 Ilmu Hukum Unhas angkatan Tahun 2007  masing-masing Dr. Hendrik Hattu,SH., MH., Dr. Janes Leatemia,SH.,MH., Dr. Merry Tjoanda,SH.,M.H., Dr. J. Tjiptabudy, SH.,M.Hum, Dr. Hendrik Salmon,SH.,MH, Dr. Z. Sahuburua,SH.,MH, H. A. Manuhutu, SH.,MH., dan Margie Tahapary/S, SH.,MH., juga para karyawan baik di Rektorat Universitas Pattimura maupun Fakultas Hukum Universitas Pattimura atas dukungan dan bantuan serta kerja sama  yang diberikan sehingga terlaksana acara ini.  Juga Pimpinan dan Pengurus DPMF Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang turut memberikan dukungan sehingga terlaksana acara ini.

Hadirin yang saya hormati

Khususnya kepada Isteriku, Filisia Debora Metekohy, S.Sos (Liszy), yang kucintai, serta puteraku yang Allah Karuniakan, Garciano Nirahua (Gerry), Mirel Metekohy, dan Oldrik Metekohy, karena kalian begitu tabah, teguh di dalam doa, mendukung, mendorong, menyemangati saya sehingga dapat memangku jabatan akademik yang terhormat ini. Termasuk didalamnya Rommy Siahaya dan isteri beserta anak-anak, Melky Kakisina, S.Sos dan isteri serta anak  juga Semmy Riry, Malvin Mustamu,  dan Netty Pasanea.
Tak lupa ayahku dan ibunda tercinta yang telah almarhum masing-masing Izaac Nirahua dan Robeka Ferdinandus, meskipun tidak dapat menyaksikan acara ini, tetapi didikan dan bimbingan yang telah diberikan selama masih hidup membuat saya menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan Negara dan membawa saya memangku jabatan akademik  ini dan kakak-kakak (Ibrahim Nirahua, Melky Nirahua beserta isteri dan anak-anak), adik-adikku (Batseba Nirahua/Mustamu, AKBP Esterlina Nirahua/Siwabessy,S.H.,M.H dan Wolter  Nirahua bersama suami dan isteri serta anak-anak masing-masing.  Begitu juga ayah dan ibu mertua Hengky Metekohy dan Mama Willy Metekohy/Tuhuteru yang telah almarhum. Khususnya kepada Ibu mertua dalam kesehariannya bersama kami mempunyai kerinduan untuk bisa bersama dengan saya dan keluarga dalam acara ini, namun Allah Bapa punya rencana lain  karena terlebih dahulu pada tanggal 22 April 2012 telah dipanggil Bapa di surga. Juga Saudara-Saudara Isteri saya Ronny Metekohy, Wolter. B Metekohy, SH, Lucylee Metekohy/Van Hauten, Luisa Metekohy/Siahainenia, SH, M.Pd., Vincent Metekohy., alm. Rischard Metekohy, Esterlina Metekohy/Talakua,S.Pd., dan Benjamin Metekohy, S.Th.,M.Pdk dengan suami atau isteri berserta anak-anak yang selalu mendukung di dalam doa-doa, mendorong dan menyemangati saya sehingga dapat menduduki jabatan akademik yang terhormat ini.
Bagi Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Majelis Pertimbangan MPH Sinode GPM, Pimpinan Klasis dan anggota MPK Pulau Ambon, serta Para Hamba Tuhan Di Jemaat GPM Lateri Pdt. J.M. Souhoka, S.Th., Pdt. Ny. H. Suila/S, S.Th., dan Pdt. R. Amdery, M.Si., serta rekan-rekan Majelis Jemaat GPM Lateri, Saya dan keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan selama ini.
Rekan-rekan sejawat, sahabat, dan keluarga dan semua pihak yang tidak dapat disebut nama satu persatu, yang telah mendorong, membantu, dan mendukung dalam hal apapun juga.
Akhirnya kepada semua undangan yang telah berkenan menghadiri orasi inaugurasi ini, saya ucapkan terima kasih, doa saya dan keluarga  kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapk/Ibu/Saudara/ Saudari sekalian.

 

Sekian,  terima kasih

Shalom

DAFTAR BACAAN

Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, West Publishing, l990.
Brouwer J.G dan Schilder, A Survey of Ductch Administrative Law, Ars Aequi Libri, Nijmegen, l998.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dan Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Edisi Khusus, Penerbit Peradaban, Cet. Pertama, 2007.
_________________, Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
Kartawidjaya, Pipit, Kritik Terhadap RUU Administrasi Pemerintahan.
Kobussen, Mariette,De Vrijheid van de Overheid, W.E.J., Tjeenk Willink Zwolle, 1991.
Leyland, Peter and Woods, Terry, Administrative Law Facing the Future : Old Constraints and New Horizons, Blackstone Press Limited, London, 1997.
Stroink, F.A.M. en Steenbeek, J.G., Inleiding in Het Staats-en Administratief Recht, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985.
Stout, H.D., De Betekenissen van de Wet, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994.

PATRINDO

PENGERTIAN DISKRESI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014

Posted by Komunitas Guru PKn on Friday, June 12, 2015

Diskresi adalah  keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Istilah diskresi dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Sebenarnya, ada contoh sederhana mengenai diskresi, yakni seorang polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas di suatu perempatan jalan, yang sudah diatur lampu pengatur lalu lintas (traffic light). Menurut Undang Undang Lalu Lintas, polisi dapat menahan kendaraan dari satu ruas jalan meskipun lampu hijau, atau mempersilakan jalan kendaraan meskipun lampu merah. “Ini bentuk diskresi yang paling jelas dan bisa kita lihat sehari-hari,” ujarnya.

Menurut Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UU 30/2014 dinyatakan bahwa Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.

Menurut Pasal 22 ayat (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dengan tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2, yakni

  1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. mengisi kekosongan hukum;
  3. memberikan kepastian hukum; dan
  4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.

Ruang lingkup Diskresi pejabat pemerintahan diatur dalam  Pasal 23 meliputi a) Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; b) Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; c) Pengambil Keputusan dan/atau Tndakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan d) Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Adapun syarat yang harus di[penuhi pleh pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi adalah

  1. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
  2. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
  4. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
  5. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
  6. dilakukan dengan iktikad baik.

Selanjutnya dalam  Pasal 25 ayat (1) dan (2) dinyatakan Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara

Menurut Menpan RB, Yuddy, Prinsipnya, diskresi itu dapat dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dicontohkan, seorang bupati yang tengah menghadapi bencana di wilayahnya, bisa melakukan diskresi. Karena itu. Yuddy minta para pejabat tidak perlu khawatir sepanjang tidak ada motif menguntungkan pribadi, pejabat tersebut tidak perlu dipidanakan.

Selama ini, diskresi sudah banyak dilakukan oleh aparat kepolisian, utamanya polisi lalu lintas saat mengatur lalu lintas. Demi kepentingan umum, misalanya untuk mengurai kemacetan, seorang petugas Polantas bisa menahan atau mengalihkan sementara arus lalu lintas dari arah lain.

BACA INFORMASI PENTING LAINNYA

LOGO PARTINDO

Penggunaan Diskresi Diatur dalam UU

Senin, 13 Juli 2015 | 16:58 WIB

INFO BISNIS – Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk tetap melaksanakan reformasi birokrasi di semua aspek, khususnya lingkup ketatalaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik. Keberadaan UU ini karena dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, aparatur pengawasan internal pemerintah mendapat porsi kewenangan strategis serta wajib berperan aktif memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi badan/pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Untuk menindaklanjuti penerapan UU tersebut, sedang disusun dua rancangan peraturan pemerintah, yaitu mengenai tata cara pengembalian akibat kerugian yang ditimbulkan dari keputusan dan/atau tindakan pemerintah serta mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif.

Gagasan penting yang tercantum dalam UU ini antara lain mengenai hubungan yang sinergis antarinstitusi pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Hal lain yang diatur adalah mengenai legitimasi pengiriman keputusan administrasi pemerintahan yang dapat dilakukan melalui media elektronik. Selanjutnya adalah soal kejelasan tanggung jawab atas kewenangan yang berdasarkan sumbernya, meliputi kewenangan atributif, delegatif, dan mandat.

UU itu juga mengatur tata cara penerbitan keputusan atau tindakan pemerintah yang telah memenuhi syarat sahnya keputusan beserta batas-batas diskresi. Terkait dengan perlindungan masyarakat, UU tersebut mengatur upaya administratif atas keputusan administrasi pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat dan implikasinya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu isu yang menarik adalah mengenai diskresi. Diskresi adalah Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi dapat dilakukan dalam kondisi peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Selain itu, diskresi dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan obyektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik.

Terkait dengan potensi mengubah alokasi anggaran kemudian menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara, diskresi wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat. Jika atasan pejabat tersebut melakukan penolakan, harus ada alasan penolakan secara tertulis.

Diskresi dapat dilakukan tanpa harus memperoleh persetujuan dari atasan pejabat, apabila diskresi tersebut akan menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan daruarat, mendesak, dan/atau terjadi bencana alam. Pada kondisi demikian, pejabat pemerintah yang melakukan diskresi wajib memberitahukan kepada atasan pejabat tersebut sebelum penggunaan diskresi. Kemudian melaporkan kepada atasan pejabat itu setelah penggunaan diskresi tersebut.

Sering terjadi juga adanya penyimpangan dalam penggunaan diskresi. Apabila pejabat pemerintah tersebut bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang dan melampaui batas wilayah wewenangnya, penggunaan diskresi telah melampaui wewenang serta keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan menjadi tidak sah. Ada juga penggunaan diskresi yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan, bahkan bertentangan dengan AUPB. Dalam kondisi tersebut, penggunaan diskresi telah mencampuradukkan wewenang serta keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan dapat dibatalkan.

Yang sangat memprihatinkan adalah apabila penggunaan diskresi dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Hal ini merupakan tindakan sewenang-wenang. Akibatnya, keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan menjadi tidak sah.

Inforial

 Berita Terkait
Advertisements

0 Responses to “Politik Hukum : Kebijakan Diskresi Kepemerintahan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,225,110 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: