04
Aug
16

Politik : Aksi Presidensiil Transisi 15th Kedepan

Kepada Yth
Presiden Republik Indonesia

Perihal : Aksi Presidensiil Transisi 15th Kedepan

MERDEKA !

Dengan Hormat,

Aksi penggantian dan reposisi Kabinet Kerja 27 Juli 2016 adalah tepat manfaat pasca pernyataan Presiden JokoWi “Momentum ini hanya 15 tahun ke depan, kalau kita tidak bisa memanfaatkan maka kita hanya akan tinggal di landasan saja,” dalam silaturahim dengan para pendukung dan relawan di Jakarta, Minggu malam [http://www.antaranews.com/berita/574763/presiden-15-tahun-ke-depan-masa-transisi?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_campaign=news]

Namun berdasar indikator-indikator Ekonomi Makro 2014-2016 oleh BPS menunjukkan yaitu 1) Inflasi YoY (Jun) adalah 6.7%/2014, 7.26%/2015, 3.45%/2016; 2) Pertumbuhan Ekonomi (Tr-1 YoY) adalah 5.14%/2014, 4.73%/2015, 4.92%/2016; 3) Pengangguran Terbuka (Feb) adalah 5.7%/2014, 5.81%/2015, 5.50%/2016; 4) Kemiskinan (Sep) adalah 10,96%/2014, 11.13%/2015, dan Gini Ratio 0.41 tidaklah cukup aksi-aksi regulatif seperti paket-paket kebijakan ekonomi namun perlu aksi-aksi konstitutif sebagai payung politik hukum nasional.

Dalam pengertian diatas itulah, kedepan agar indikator-indikator tersebut dapat berkinerja lebih signifikan, menurut kami perlu segera terlebih dulu aksi-aksi perbaikan di hulu kelolaan ideologi negara bangsa yakni pada konstitusi tertulis UUD 1945 terutama harmonisasi “batang tubuh” terhadap “pembukaan” dan kelengkapan bagi “batang tubuh” oleh “penjelasan”.

Oleh karena itulah sungguh bermanfaat dilakukan aksi pemerintah mendukung MPRRI untuk Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 per KepPres 150/1959 [LNRI No 75/1959].

Aksi diatas merujuk pula kepada pendapat seperti diberitakan oleh Suara Warga : RESOLUSI DAULAT RAKYAT,  MERDEKA !! http://www.repelita.com/suara-warga-resolusi-daulat-rakyat-merdeka/ via @RepelitaOnline

Demikianlah dengan iktikad baik perihal diatas disampaikan kepada Presiden RI, semoga dapat dipertimbangkan terbaik.

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 29 Juli 2016

Hormat kami,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Sistem Pemerintahan Indonesia (Lengkap Sejarah dan Penjelasan)

Sistem Pemerintahan Indonesia – Sistem Tata Negara / Sistem Pemerintahan memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan suatu negara. Di dunia ini terdapat beberapa macam sistem pemerintahan yang masing-masing mempunyai kelebihan, kekurangan, karakteristik, serta perbedaan masing-masing. Sehingga diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing negara, sistem ini dapat dibedakan menjadi :
  • Parlementer
  • Presidensial
  • Semipresidensial
  • Komunis
  • Liberal
  • Demokrasi liberal
Sistem pemerintahan merupakan cara pemerintah dalam mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintahan. Secara luas sistem pemerintahan bisa diartikan sebagai sistem yang menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum minoritas dan mayoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, ekonomi, pertahanan, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.
Secara sempit, Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari masyarakat.
Sehingga Sistem Pemerintahan bisa diartikan sebagai sebuah tatanan utuh yang terdiri dari bermacam macam komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan serta memengaruhi dalam mencapaian fungsi dan tujuan pemerintahan. Sistem ini bermanfaat untuk menjaga kestabilan pemerintahan, pertahanan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandementertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara indonesia, sebagai berikut:

  • Sistem Konstitusional.
  • Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
  • Kekuasaan tertinggi negara ada di tangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
  • Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
  • Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
  • Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Dari tujuh kunci pokok sistem pemerintahan diatas, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial. Sistem pemerintahan Presidensial ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru.

Ciri dari sistem pemerintahan Presidensial kala itu ialah adanya kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan persetujuan maupun pertimbangan DPR sebagai wakil rakyat. Karena tidak adanya pengawasan dan persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung mudah disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang solid dan kompak serta Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa itu ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkan.

Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik (demokratis). Untuk itu, harus disusun pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi (Pemerintah konstitusional). Pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara itu berisi :
  • Jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
  • Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.

Sistem pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 ialah dilakukannya amandemen pada UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (namun kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (yang dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu ialah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, HAM, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, eksistensi negara hukum dan negara demokrasi, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensil.

Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Pada masa sekarang ini, bisa disebut sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen ke 4 tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan yang baru ini diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu pada tahun 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
  • Bentuk negara kesatuan yang memiliki prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi.
  • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
  • Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
  • Parlemen terdiri dari dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR mempunyai kekuasaan legislatif serta kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
  • Kabinet / menteri diangkat oleh presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil elemen-elemen dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan yang ada pada sistem presidensial. Beberapa variasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ialah sebagai berikut :

  • Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
  • Parlemen mendapat kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak anggaran (budget)
  • Presiden sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun tidak secara langsung.
  • Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu persetujuan dan pertimbangan DPR.

Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini (Setelah Diamandemen)

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi, “bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya ialah Republik. Selain bentuk pemerintahan republik dan bentuk negara kesatuan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.

Baca Juga : Sejarah Pembentukan (Lahirnya) UUD 1945

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak elemen elemen dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia ialah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial (mayoritas) dengan sistem pemerintahan parlementer (minoritas). Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Periodisasi Sistem Pemerintahan, diantaranya :

  • Tahun 1945-1949, Indonesia pernah menganut Sistem Pemerintahan Presidensial
  • Tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu
  • Tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal
  • Tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin.
  • Tahun 1966-1998 (Orde Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial

Terdapat perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal tersebut diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru ini antara lain adanya pemilihan secara langsung, mekanisme check and balance, sistem bikameral dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan serta fungsi anggaran.

Sekian artikel tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Lengkap dengan Sejarah dan Penjelasannya, semoga penjelasan tengtang Sistem Pemerintahan Indonesia dapat bermanfaat bagi anda maupun untuk sekedar menambah wawasan dan pengetahuan anda tentang Sistem Pemerintahan di Indonesia pada khususnya dan negara Indonesia pada umumnya. Terimakasih atas kunjungannya.

Lima Negara yang Mengalami Kudeta sejak 2010

60
Share on Facebook
Tweet on Twitter

KUDETA adalah momok menakutkan bagi kepala pemerintahan suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kudeta berarti perebutan kekuasaan dengan paksa. Maka, tidak jarang kudeta berakhir dengan pertumpahan darah.

Biasanya, kudeta dilakukan oleh pihak militer untuk menggulingkan suatu pemerintahan. Tidak heran juga selama masa transisi kepemimpinan, pihak militer berkuasa untuk sementara waktu. Bahkan, pemimpin kudeta militer juga tidak jarang menduduki jabatan sebagai kepala negara.

Berikut, Okezone merangkum kudeta di beberapa negara yang terjadi sejak 2010:

1. Kudeta Libya

Libya menemui mimpi buruknya pada Februari 2011. Kudeta militer terjadi kepada Muammar Khadafi yang telah berkuasa puluhan tahun. Negara-negara Barat memandang Khadafi adalah sosok seorang diktator.

Kudeta terhadap Khadafi mendapat dukungan dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, semenjak kudeta, keadaan Libya tidak menjadi semakin. Libya makin terjerumus dalam konflik yang ditandai dengan mudahnya akses bagi teroris keluar masuk negara di Afrika Utara tersebut. Bahkan, kini militan ISIS sudah memiliki markas di Sirte.

2. Kudeta Sudan Selatan

Mantan Presiden Sudan Selatan Riek Machar mencoba meminta loyalisnya untuk menumbangkan Presiden Salva Kiir pada 2013. Pasukan tersebut melancarkan serangan sporadis di Ibu Kota Juba. Kericuhan antara militer dan loyalis Machar tidak terhindarkan.

Beruntung, kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh Pasukan Pemerintah Sudan Selatan. Namun, hingga hari ini, kondisi di Sudan Selatan tidak juga kondusif. Padahal, mereka memisahkan diri dari Sudan lewat referendum pada 2011 dengan harapan kondisi negara akan semakin baik.

3. Kudeta Mesir

Menteri Pertahanan Jenderal Abdul Fattah el Sisi memimpin kudeta militer terhadap Presiden Mohammad Mursi pada 2013. Kudeta diawali dengan demonstrasi besar-besaran terhadap rezim Mursi hingga akhirnya tumbang.

Setelah Mursi tumbang, rezim militer mengambil alih kepemimpinan sementara. El Sisi kemudian memutuskan untuk ikut pemilihan umum (pemilu) hingga akhirnya terpilih sebagai presiden. Sejak naiknya el Sisi, pendukung Mursi terutama mereka yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin dijebloskan ke penjara.

4. Kudeta Thailand

Thailand tengah berada dalam transisi politik saat kudeta pada Mei 2014 terjadi. Saat itu, Negeri Gajah Putih dipimpin oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Namun, kudeta tidak terhindarkan karena Thailand dipenuhi ketidakpastian politik.

Jenderal Prayuth Chan-ocha lalu mendeklarasikan kudeta militer terhadap Yingluck. Setelah kudeta usai, Jenderal Prayuth lalu mengangkat dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri sementara pengganti Yingluck. Hingga kini atau dua tahun setelah kudeta, Thailand masih dikuasai oleh pemerintahan Junta Militer.

5. Kudeta Turki

Turki menjadi negara terakhir yang dilanda upaya kudeta militer. Pada 15 Juli 2015, faksi militer Turki berupaya menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Beruntung, kudeta tersebut berhasil digagalkan karena warga masih menghendaki Erdogan sebagai pemimpin mereka.

Kegagalan kudeta Turki dipandang sebagai kemenangan demokrasi. Namun, sejak kegagalan itu, rezim Erdogan melakukan pembersihan di berbagai sektor, terutama pelayan publik. Erdogan menuduh ulama Fethullah Gulen sebagai dalang di balik kudeta tersebut. Erdogan diyakini berusaha membersihkan Turki dari segala pengaruh Gulen.

Sumber : Okezone.com


0 Responses to “Politik : Aksi Presidensiil Transisi 15th Kedepan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,093,125 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: