03
Jul
16

Politik : Anjuran Kepada Anggota MPRRI 1999-2002

Foto 22Jun16

Suara Warga :

Anjuran Kepada Anggota MPRRI 1999-2002

“Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try Sutrisno dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/] maka wajar kiranya jikalau seluruh anggota MPRRI saat Amandemen UUD 2002 dilakukan, bersedia segera berkumpul ber-sama2 untuk dapat menyatakan minta maaf secara terbuka kepada bangsa Indonesia.

Tindakan minta maaf kolektif dimaksud diatas sungguh sangat mendukung upaya2 publik seperti melalui Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila tanggal 1 Juni 2016, Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959  tanggal 12 Juni 2016 [ http://www.repelita.com/suara-warga-petisi-kembali-ke-dekrit-presiden-5-juli-1959/
lewat @RepelitaOnline ] dan seruan Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tanggal 5 Juli 2016, terlampir.

Semoga memasuki bulan Syawal 1437H ini, bangsa Indonesia dilimpahiNya nikmat kedaulatan bernegara sepenuhnya dan seutuhnya dalam mengemban cita dan amanat Pembukaan UUD 1945.

Jakarta, 1 Juli 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia,
Generasi Penerus Angkatan 45,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Poster 5 Juli 2016

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959 pada  Rabu 22 Juni 2016 di Gedung Joang 45  Jakarta

Jakarta (facta-news.com) MAKLUMAT

Kepada Yth
Saudara-saudaraku Anak Bangsa Indonesia

Hal : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

MERDEKA !

Dengan Hormat,

Dalam rangka perkuatan arah pembangunan Indonesia 2045 Berjaya bertumpu amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, kami anak bangsa Indonesia mengajak segenap anak bangsa indonesia untuk bersama-sama Aliansi Nasional PATRIOT INDONESIA dan kawan-kawan mantapkan pembudayaan PETISI Generasi Penerus Angkatan 45 tanggal 12 Juni 2016 agar Undang-Undang Dasar 1945 dapat terfungsikan sesuai amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 termaksud diatas.

Hari / Tanggal / Jam : Rabu / 22 Juni 2016 / Jam 12-14 wib
Bertempat di : Gedung Joang45, Jl Menteng Raya 31, Jakarta Pusat

PETISI selengkapnya sebagai berikut :

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959

Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, menurut pendapat kami sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015 [http://suarakawan.com/100-pemuda-prakasai-lahirnya-maklumat-pemuda-indonesia-2015-2/];

Mengingat bahwa Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia, Generasi Penerus Angkatan 45, 1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi

Penasehat :

DR Drs Parasian Simanungkalit SH, MH Brigadir Jenderal Polisi (Purn)

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 20 Juni 2016

Hormat Kami,

Publikator :
Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45

Foto GPA45 1Jun16

Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina: Amandemen UUD 1945 adalah Penyimpangan

MNOL, Jakarta – Anggota tim pengkajian Amandemen UUD 1945 MPR RI, Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina menyampaikan bahwa amandemen satu hingga empat pada kurun waktu 1999-2002 merupakan suatu bentuk penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Kaji Ulang Amandemen 4 Kali’ yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Aula Djokosutono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, (18/4/16).

“Dalam amandemen UUD 1945 terdapat penyimpangan baik secara prosedural maupun substansial,” ungkap Ishak.

Secara prosedural, mantan Dubes RI untuk Pakistan itu menyatakan lebih kepada prosedur dalam melakukan amandemen. Dia mengurai ada kesepakatan anggota MPR saat itu dalam melakukan perubahan UUD 1945, antara lain tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal dan  perubahan dilakukan dengan cara addendum.

“Ternyata kesepakatan itu banyak yang diabaikan oleh anggota MPR saat itu, buktinya perubahan tidak dalam bentuk addendum tetapi masuk ke dalam naskah aslinya,” ujarnya.

Sedangkan, dalam konteks substansial, pria asal Maluku itu menjelaskan lebih kepada materi perubahan yang dianggap sudah hilang ruh Pancasila-nya dalam Batang Tubuh UUD amandemen. Padahal dengan kesepakatan untuk tidak merubah Pembukaan UUD 1945 agar Pancasila masih melekat dalam perubahan di Batang Tubuhnya.

“Aliran pikiran kekeluargaan itu merupakan sari dari Pancasila, falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Sistem kekeluargaan menolak aliran pikiran perseorangan yang mengarah pada liberalisme,” tandasnya.

Akan tetapi yang terjadi justru aliran pemikiran liberalisme mendominasi semangat perubahan tersebut. Terlihat jelas dalam perubahan beberapa pasal yang dia sebutkan dalam Batang Tubuh saat ini.

“Dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara telah dihilangkan. Kemudian di pasal 2 masuk poin DPD yang merupakan konsep negara federal,” ulasnya.

Konsepsi kedaulatan rakyat di dalam pasal-pasal UUD 1945 harus mengacu pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan bahwa :”Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Oleh karena itu, sambungnya sistem Negara yang terbentuk harus dapat mewujudkan kedaulatan rakyat itu di dalam kelembagaan Negara yang merupakan perwujudan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat, di mana penetapan kebijakan Negara dan pengambilan keputusan kenegaraan dilakukan secara musyawarah.

Lembaga Negara yang demikian itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat,  sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD sebelum perubahan yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Setelah amandemen, ayat itu dirubah menjadi ‘Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar’, yang artinya MPR telah hilang sehingga kedaulatan rakyat menjadi tidak tegak.

Dirinya yang sudah menjadi anggota MPR RI Fraksi TNI/Polri saat itu sudah melakukan interupsi saat amandemen dilaksanakan. Namun, perjuangannya di MPR tidak mendapat dukungan suara mayoritas.

“Dari situ akhirnya tercetus pembentukan Komisi Konstitusi yang ditetapkan melalui Tap MPR No I tahun 2002 dengan tujuan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945,” paparnya.

Kendati demikian, mantan staf Kepala BIN itu tetap menyebut konstitusi sekarang sebagai UUD 1945 meskipun isinya sudah berubah total. Sementara para pembicara lainnya dalam diskusi itu telah bersepakat untuk menamakan UUD amandemen sebagai UUD 2002 atau UUD baru karena hampir 100 persen isinya telah berubah.

“Merubah nama UUD akan berimplikasi secara umum pada aspek psikologis kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kata UUD 1945 telah melekat dalam kehidupan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Sebelum dilakukan pembahasan dalam oleh para pembicara dalam acara itu, dilaksanakan terlebih dahulu kuliah umum oleh mantan Wapres Try Sutrisno yang memberikan pandangan-pandanganya terkait amandemen UUD 1945. Para pembicara dalam diskusi itu antara lain Dosen FHUI, Bono B Priambodo; Dosen Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Haryo B Rahmadi; dan pengamat kebangsaan Yudi Latief. (TAN)

RIWAYAT PENYIMPANGAN KONSTITUSI

Salah satu tujuan penyusunan konstitusi adalah membatasi kekuasaan negara. Denganadanya konstitusi, penyelenggara negara diharapkan dapat menggunakan kekuasaannyasecara bertanggung jawab. Hal itu setidaknya ditunjukkan melalui kesediaan para pemegang kekuasaan negara untuk menaati ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkanalam konstitusi.Dalam kenyataannya, ada banyak penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi kita.Berikut akan dikemukakan sejumlah penyimpangan konstitusi yang terjadi pada masa UUD 1945 (Konstitusi I), Konstitusi RIS 1949, dan UUDS1950. Penyimpangan konstitusi paling parah terjadi pada masa berlakunya UUD 1945 (Konstitusi I), baik padamasa Orde Lama (1945 – 1949, 1959 – 1966) maupun Orde Baru (1967-1998).Penyimpangan relatif kecil pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.Bahkan, penyimpangan terhadap Konstitusi RIS 1949 bisa dikatakan tidak ada. Ini karena Konstitusi RIS hanya berlangsung beberapa bulan saja (Desember 1949 – Agustus 1950).Penyimpangan yang mencolok pada masa UUDS 1950 adalah praktik adu kekuatan politik. Akibatnya, dalam rentang waktu 1950 – 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet.Selain itu ada pertentangan tajam dalam Konstituante yang merembet ke masyarakat, termasuk partai politik.Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ada begitu banyak penyimpangan konstitusi.Adapun bentuk-bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Lama, misalnya :
1
.
 Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang 
; hal ini terjadi karenakekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh Presiden.
2
.
MPRS menetapkan Presiden menjadi Presiden seumur hidup
; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
3
.
 Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri
; dengan demikian , MPR dan DPR berada di bawah Presiden.
4
.
 Pimpinan MA diberi status menteri
; ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
5
.
 Presidenmembuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang 
(yang harus dibuat bersama DPR); dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya.
6
.
 Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi
, yaitu Front Nasional.
7
.
 Presiden membubarkan DPR
; padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR>Sedangkan bentuk-bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Baru meliputi,antara lain :
1
.
Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden,
sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter.
2
.
 Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimanamestinya,
hanya melayani keinginan pemerintah (Presiden).
3.
 
 Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis
; pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga presiden terus menenrus dipilih kembali.
4.
 
Terjadi monopoli penafsiran Pancasila
; Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya.

5
.
 Pembatasan hak-hak politik rakyat 
, seperti hak  berserikat, berkumpul dan berpendapat.
6
.
Pemerintah campur tangan terhadapkekuasaan kehakiman,
sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka.
7
.
 Pembentukanlembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi,
yaitu Kopkamtib yang kemudianmenjadi Bakorstanas.
8
.
Terjadi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan,
dan berakibat pada terjadinya krisismultidimensi.

0 Responses to “Politik : Anjuran Kepada Anggota MPRRI 1999-2002”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: