24
Jun
16

Politik Hukum : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Foto GPA45 1Jun16

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959 pada Rabu 22 Juni 2016 di Gedung Joang 45 Jakarta Pusat

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959 pada  Rabu 22 Juni 2016 di Gedung Joang 45  Jakarta

Jakarta (facta-news.com) MAKLUMAT

Kepada Yth
Saudara-saudaraku Anak Bangsa Indonesia

Hal : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

MERDEKA !

Dengan Hormat,

Dalam rangka perkuatan arah pembangunan Indonesia 2045 Berjaya bertumpu amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, kami anak bangsa Indonesia mengajak segenap anak bangsa indonesia untuk bersama-sama Aliansi Nasional PATRIOT INDONESIA dan kawan-kawan mantapkan pembudayaan PETISI Generasi Penerus Angkatan 45 tanggal 12 Juni 2016 agar Undang-Undang Dasar 1945 dapat terfungsikan sesuai amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 termaksud diatas.

Hari / Tanggal / Jam : Rabu / 22 Juni 2016 / Jam 12-14 wib
Bertempat di : Gedung Joang45, Jl Menteng Raya 31, Jakarta Pusat

PETISI selengkapnya sebagai berikut :

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959

Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, menurut pendapat kami sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015 [http://suarakawan.com/100-pemuda-prakasai-lahirnya-maklumat-pemuda-indonesia-2015-2/];

Mengingat bahwa Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia, Generasi Penerus Angkatan 45, 1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi

Penasehat :

DR Drs Parasian Simanungkalit SH, MH Brigadir Jenderal Polisi (Purn)

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 20 Juni 2016

Hormat Kami,

Publikator :
Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45

Foto 22Jun16

Maklumat 22 Juni 1016 : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

407
Share on Facebook
Tweet on Twitter

MAKLUMAT

Kepada Yth
Saudara-saudaraku Anak Bangsa Indonesia

Hal : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

MERDEKA !

Dengan Hormat,

Dalam rangka perkuatan arah pembangunan Indonesia 2045 Berjaya bertumpu amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, kami anak bangsa Indonesia mengajak segenap anak bangsa indonesia untuk bersama-sama Aliansi Nasional PATRIOT INDONESIA dan kawan-kawan mantapkan pembudayaan PETISI Generasi Penerus Angkatan 45 tanggal 12 Juni 2016 agar Undang-Undang Dasar 1945 dapat terfungsikan sesuai amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 termaksud diatas.

Hari / Tanggal / Jam : Rabu / 22 Juni 2016 / Jam 12-14 wib
Bertempat di : Gedung Joang45, Jl Menteng Raya 31, Jakarta Pusat

PETISI selengkapnya sebagai berikut ::

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959

Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, menurut pendapat kami sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015 [http://suarakawan.com/100-pemuda-prakasai-lahirnya-maklumat-pemuda-indonesia-2015-2/];

Mengingat bahwa Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia,
Generasi Penerus Angkatan 45,

1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi

Penasehat :

DR Drs Parasian Simanungkalit SH, MH
Brigadir Jenderal Polisi (Purn)

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 20 Juni 2016

Hormat Kami,

Publikator :

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.comDisplaying Backup_of_falyerr.jpg

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Rangkuman Lengkap

Diposkan oleh Permana Demak di 1/29/2016

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dipersiapkan untuk merumuskan undang-undang dasar konstitusi yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Pada tanggal  20 November 1956 Dewan Konstituante memulai persidangannya dengan pidato pembukaan dari Presiden Soekarno. Sidang yang akan dilaksanakan oleh anggota-anogota Dewan Konstituante adalah untuk menyusun dan menetapkan Republik Indonesia tanpa adanya pembatasan kedaulatan. Sampai tahun 1959, Konstituante tidak pemah berhasil merumuskan undang-undang dasar baru.

Keadaan seperti itu semakin mengguncangkan situasi Indonesia. Bahkan masing-masing partai politik selalu berusaha untuk mengehalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Sementara sejak tahun 1956 situasi politik negara Indonesia semakin buruk dan kacau. Hal ini disebabkan karena daerah-daerah mulai bengolak, serta memperlihatkan gejala-gejala separatisme. Seperti pembentukan Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, Dewan Garuda. Dewan Lambung- Mangkurat dan lain sebagainya. Daerah-daerah yang bergeolak tidak mengakui pemerintah pusat, bahkan mereka membentuk pemerintahan sendiri.

Seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI di Sumatra dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara. Keadaan yang semakin bertambah kacau ini dapat membahayakan dan mengancam keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Suasana semakin bertambah panas sementara itu, rakyat sudah tidak sabar lagi dan menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang Konstituante. Namun Konstituante ternyata tidak dapat diharapkan lagi.

Kegagalan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar baru, menyebabkan negara Indonesia dilanda kekalutaan konstitusional. Undang-undang dasar yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu itu, pada bulan Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan suatu konsepsi.

Konsepsi Presiden menginginkan terbentuknya kabinet berkaki empat (yang terdiri dari empat partai terbesar seperti PNI, Masyumi NU, dan PKI) dan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional yang berfungsi sebagai penasihat pemerintah. Ketua dewan dijabat oleh presiden sendiri. Konsepsi yang diajukan oleh Presiden Soekarno itu ternyata menimbulkan perdebatan. Berbagai argumen antara pro dan kontra muncul. Pihak yang menolak konsepsi itu menyatakan, perubahan yang mendasar dalam sistem kenegaraan hanya bisa dilaksakanakan oleh Konstituante.

Sebaliknya yang menerima konsepsi itu beranggapan bahwa krisis politik hanya bisa diatasi jika konsepsi itu dilaksanakan. Pada tanggal 22 April 1959, di depan sidang Konstituante Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Menanggapi pemyataan itu, pada tanggal 30 Mei 1959, Konstituante mengadakan sidang pemungutan suara. Hasil pemungutan suara itu menunjukkan bahwa mayoritas anggota Konstituante menginginkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar Republik Indonesia.

Namun jumlah anggota yang hadir tidak mencapai dua pertiga dari jumlah anggota Konstituante, seperti yang dipersyaratkan pada Pasal 137 UUDS 1950. Pemungutan suara diulang sampai dua kali. Pemungutan suara yang terakhir diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 1959, tetapi juga mengalami kegagalan dan tidak dapat memenuhi dua pertiga dari jumlah suara yang dibutuhkan. Dengan demikian, sejak tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (istirahat). Untuk menghindari terjadinya bahaya yang disebabkan oleh kegiatan partai-partai politik maka pengumuman istirahat Konstituante diikuti dengan larangan dari Penguasa Perang Pusat untuk melakukan segala bentuk kegiatan politik.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa tokoh partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut.

  • Pembubaran Konstituante.
  • Beriakunya Kembali UUD 1945.
  • Tidak berlakunya UUDS 1950.
  • Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit Presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indone-sia, sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI-AD untuk mengamankan Dekrit Presiden.

SPANDUK

Suara Warga :

ALIANSI NASIONAL PATRIOT INDONESIA (ANPI)

Kehadiran ANPI pada tanggal 22 Juni 2016 kukuhkan PETISI Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45) tanggal 12 Juni 2016 [http://www.repelita.com/maklumat-22-juni-1016-refungsikan-dekrit-presiden-5-juli-1959/] selain memperkuat aspirasi politik  pembaharuan Indonesia (APPI) terkini, juga mengingatkan kembali akan peran daripada Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang bergiat di jl Menteng 31 pada tahun 1943 sebagai salah satu komponen penggerak Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Dalam kesempatan yang baik di bulan Ramadhan 1437H ini, tiada lain kami mohon doa restu dan kesediaan dari segenap anak bangsa Indonesia kiranya bersama-sama memperjoangkan hidup bernegarabangsa indonesia yang lebih memastikan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia antara lain memerangi kesenjangan sosial yang kini telah terukur oleh angka Gini Ratio diatas ambang mencemaskan yaitu diatas 0,40

Jakarta, 23 Juni 2016

Salam Joang45,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Mohon disebarluaskan ke pihak2 seaspirasi :

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959

Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, menurut pendapat kami sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015 [http://suarakawan.com/100-pemuda-prakasai-lahirnya-maklumat-pemuda-indonesia-2015-2/];

Mengingat bahwa Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia,
Generasi Penerus Angkatan 45,

1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi

Co Petitioner per status 17Jun16 sore :

8. Sastro Dwipo
9. Setyo Wibowo
10. Bambang Setyo
11. Surya P Simatupang
12. Surya Chandra Salim
13. Andre Lukman
14. Iqbal Daut Hutapea
15. Nanang RI Iskandar
16. Maizal Alfian
17. Wiwik Maskat
18. Gatot Marsono
19. Corry Maskat
20. Fahry Lubis
21. Indra Rahardjo
22. Doli Yatim
23. Moh Egi Sabri
24. Dharmo L Mertaperwira
25. Imam Sunarto Arief
26. M Agung Permana
27. Khairil Anwar
28. Kemal A Surianegara
29. Erwin Broto Amidarmo
30. Didiek Purnomo
31. Fatony Indra
32. Free Hearty
33. Daniel M Rosyid
34. Syahrul Katje Mahulauw
35. Ita Itog
36. Achmanu Arifin
37. Harry Sorongan
38. Sri Parto Sudiro
39. Urip Sedyo Widodo
40. Berar Fathia
41. Imron Djamaloes
42. Gigih Guntoro
43. Ophy Rafingatun khasanah
44. Nada Faza Soraya Djajakusuma
45. Djoenarsono Bardosono

Penasehat :

46. Parasian Simanungkalit
47. Meiman H Matondang

Pendukung :

48. Rafeldi Raffles Rauf
49. H Chalid Akbar
50. Rumbung Pasaribu
51 Michael Tedja
52. A Nasser Ras
53. Rudy SBY SW
54. Dhia Prekasha Yoedha
55. Bambang Budianto
56. Syaifoel Anam
57. Triasmaning Ayu
58. Lasman Siahaan
59. H Tarmidji ismail Arief
60. Turmuzi Harun
61. Cecep Soehendi
62. Yudi Cahyadi
63. Madiri Sianipar
64. Dedi Supriyadi
65. Guntur Aritonang
66. Riduan Rajaguguk
67. Indra
68. Rifah Mulan
69. Rudi
70. Dedi Ahmad

Publikasi 22 Juni 2016,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Advertisements

0 Responses to “Politik Hukum : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,308,288 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: