02
Jun
16

Politik : Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila

Foto GPA45 1Jun16

DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA akan di gelar pada 1 JUNI 2016 oleh Ketua DHD 45 Jakarta

Jakarta (Facta-news.com)

DHD 45Kepada Yth
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mengadili Perkara Nomor 125/PDT.G/2016/PN.SMN Pada Tingkat Banding
Jalan Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hal : DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA

Dengan Hormat,

Menyambut baik kehadiran Peraturan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945, dan

Menimbang pentingnya penegakan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II no 7, 15 Febroeari 1946] jo tanggal 5 Juli 1959 [Lembaran Negara Republik Indonesia No 75, 1959 / Keputusan Presiden Republik Indonesia No 150 Tahun 1959, Dekrit Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945];

Mengingat amanat Mukadimah Keputusan Presiden No 50 Tahun 1984 menyatakan “Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Angkatan ’45 telah berhasil bersama-sama rakyat Indonesia mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dengan demikian hapuslah kekuasan-kekuasaan fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme dari bumi Indonesia. Selanjutnya bersama-sama rakyat Indonesia mempertahankan, mengisi dan memperkembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan segenap Nilai-nilai Juang 45…..”;

Memperhatikan Pidato Presiden Soekarno “To Build The World A New” di Sidang Umum Perhimpunan Bangsa Bangsa, New York, 30 September 1960 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I Tahun 2003 tentang 45 Butir Pedoman Pengamalan Pancasila;

Mencermati PRIMER 45 (Piagam Roh Indonesia Merdeka 45) tanggal 17 Mei 2016, Pidato Ketua Umum ILUNI UI tanggal 20 Mei 2016 tentang Gerakan Kembali Ke UUD 1945 Asli dan aspirasi PETA (Pembela Tanah Air) tanggal 20 Mei 2016 tentang Amanah Pasal 33 Ayat 1, 2, 3 UUD 45, serta aspirasi Aliansi Gelora Bung Karno tentang Kembalikan Pancasila Dan UUD 1945 Asli;

Menyimak catatan Dibalik Amandemen UUD 1945 oleh John Helmi Mempi [Direktur Eksekutif CEDSOS];

Maka sebagai bentuk tanggung jawab kenegarabangsaan, kami eksponen-eksponen Generasi Penerus Angkatan 45 dan kawan-kawan kaum Nasionalis Indonesia lainnya selaku Bangsa Indonesia, Rakyat Indonesia dan Warga Negara Indonesia, bersama ini menyatakan DUKUNGAN SEPENUHNYA kepada PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA dalam MENEGAKKAN HUKUM demi terwujudnya KEADILAN dengan menerima dan mengabulkan permohonan / gugatan baik dalam Prepatoir dan Provisi maupun pokok perkara, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Smn tanggal 12 April 2016 melalui Pengadilan Negeri Kelas IB Sleman, Jalan Merapi Beran, Sleman 55511.

Demikianlah Deklarasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh semua Pihak-pihak Pemangku Kepentingan.

Jakarta, 26 Mei 2016

Hormat kami,

Pendukung Deklarasi DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA

1. Pandji R Hadinoto, 2. Djoenarsono Bardosono, 3. Hari Setiawan, 4. Darmawan, 5. Dayan L Allo, 6. Gatot Marsono, 7. Ngadi Prawiro Putro, 8, Sadjarwo, 9. Greg Wisnu Rosariastoko, 10. Anoniman Suyatman, 11. Papank TR, 12. Tedjo Panitro, 13. Anthenk Hunter, 14. Henky Sutanto, 15. Irawan Sumantoro, 16. Indrato Sumantoro, 17. Sucipto Harimurti, 18. Nanang RI Iskandar, 19. H Jailani, 20. Gus Sholeh Mz, 21. Abdilah Karyadi, 22. Rafeldi Raffles Rauf, 23. RM Mustadjab Latip, 24. Setiyo Wibowo, 25. Rasminto, 26. Bob Novandy, 27. Rudy, 28. Syahrul K Mahulauw, 29. Ali Hamzah, 30. Nanang Qosim, 31. Teuku Muda Yusuf, 32. Free Hearty, 33. Doddy Aswin Soerjadi, 34. Lasman Siahaan, 35. Surya Chandra Salim. 36. Chatarina Etty, 37. Mukhlis Pane, 38. Bambang Budianto, 39. Iqbal Daut Hutapea, 40. Harry Sorongan, 41. Aldi Putu Veraldi, 42. A Nasser Ras, 43. Andi Hakim, 44.Maizal Alfian, 45. Didiek Poernomo, 46. Dodi Ilham, 47. M Diennaldo, 48. Andi Hakim, 49. M Taufik Budiman, 50. Dhia Prekasha Yoedha, 51. Royono R Murad, 52. Muslim Arbi, 53. Rodhial Huda, 54, Andre Lukman, 55. Raden Hazairin, 56. Yudi Cahyadi, 57. Riduan Rajaguguk, 58. Guntur M Aritonang, 59. H Jaedi, 60. Urip S Widodo, 61. Kemal A Surianegara, 62. Budiawan, 63. Eben Bennie Fatah, 64. Surya Hajar, 65. Suryadi, 66. Mochtar Soeroso

Tembusan Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Badan Pembudayaan Kejoangan 45
4. Legiun Veteran Republik Indonesia
5. Advokat Syarifuddin Simbolon SH
6. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia
7. Komunitas-komunitas :
701 KelBes Pejoang 45
702 Kerabat 45
703 Front Nasionalis 45
704 Kongres PEMUDA Indonesia
705 FGD Garuda Merah Putih
706 Liga Gerakan Budaya Pancasila
707 Patriot Garuda Pancasila
708 Masyarakat Adat Pancasila
709 Majelis Kehormatan Rakyat
710 Komite Indonesia Bangkit
711 Partisan Indonesianis
712 Indonesia Bergerak
713 PSB SuryaNusa
714 Komunitas Pakar
715 Majelis Pandu Indonesia
716 FORPINDO Forum Pemuda Indonesia
717 GeraKNusa Gerakan Kebudayaan Nusantara
718 PPM Pemuda Panca Marga
719 Front Pancasila
720 Barisan Garuda Pancasila
721 KelBes PKPI
722 KTP Komunitas Tugu Proklamasi
723 Human Studies institute
724 LSS Budaya Nusantara
725 Garda PETA
726 Pusat Studi Pancasila UGM
727 FORKUM Forum Komunikasi Ulama & Masyarakat
728 Himpunan Mahasiswa Indonesia, Bandung
729 LESBUMI PBNU

Perpres Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 Disambut Baik

Perpres Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 Disambut Baik
Pandji R Hadinoto

Jakarta – Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila yang dijadwalkan digelar pada Rabu (1/6/2016) pukul 13.00 WIB, di DHD45 Gedung Joang Jl. Menteng Raya 31 Jakarta Pusat, menyambut baik kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) tentang Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945.

Menurut Ketua DHD45 Jakarta Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, acara ini dikemas sebagai Temu Deklarator Generasi Penerus Angkatan 45 dan kawan-kawan Nasionalis Indonesia serta Publik Kenegarabangsaan Pembela Indonesia lainnya.

Menurut mantan Aktivis ITB ini, deklarasi tersebut didasarkan dengan: Menimbang pentingnya penegakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tanggal 18 Agustus 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II no 7, 15 Febroeari 1946] jo tanggal 5 Juli 1959 [Lembaran Negara Republik Indonesia No 75, 1959 / Keputusan Presiden Republik Indonesia No 150 Tahun 1959, Dekrit Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945];

Mengingat amanat Mukadimah Keputusan Presiden No 50 Tahun 1984 menyatakan “Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Angkatan ’45 telah berhasil bersama-sama rakyat Indonesia mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dengan demikian hapuslah kekuasan-kekuasaan fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme dari bumi Indonesia. Selanjutnya bersama-sama rakyat Indonesia mempertahankan, mengisi dan memperkembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan segenap Nilai-nilai Juang 45…..”;

Memperhatikan Pidato Presiden Soekarno “To Build The World A New” di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa, New York, 30 September 1960 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I Tahun 2003 tentang 45 Butir Pedoman Pengamalan Pancasila;

Mencermati PRIMER45 (Piagam Roh Indonesia Merdeka 45) tanggal 17 Mei 2016, Pidato Ketua Umum ILUNI UI tanggal 20 Mei 2016 tentang Gerakan Kembali Ke UUD 1945 Asli dan aspirasi PETA (Pembela Tanah Air) tanggal 20 Mei 2016 tentang Amanah Pasal 33 Ayat 1, 2, 3 UUD 45, serta aspirasi Aliansi Gelora Bung Karno tentang Kembalikan Pancasila Dan UUD 1945 Asli;

Menyimak catatan Dibalik Amandemen UUD 1945 oleh John Helmi Mempi [Direktur Eksekutif CEDSOS];

Maka, jelas Pandji, sebagai bentuk tanggung jawab kenegarabangsaan, kami eksponen-eksponen Generasi Penerus Angkatan 45 dan kawan-kawan kaum Nasionalis Indonesia serta Publik Kenegarabangsaan Pembela Indonesia lainnya selaku Bangsa Indonesia, Rakyat Indonesia dan Warga Negara Indonesia, bersama ini menyatakan DUKUNGAN SEPENUHNYA kepada PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA dalam MENEGAKKAN HUKUM demi terwujudnya KEADILAN dengan menerima dan mengabulkan permohonan / gugatan baik dalam Prepatoir dan Provisi maupun pokok perkara, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Smn tanggal 12 April 2016 melalui Pengadilan Negeri Kelas IB Sleman, Jalan Merapi Beran, Sleman 55511.

Adapun Deklarasi tersebut didukung oleh: 1. Pandji R Hadinoto, 2. Djoenarsono Bardosono, 3. Hari Setiawan, 4. Darmawan, 5. Dayan L Allo, 6. Gatot Marsono, 7. Ngadi Prawiro Putro, 8, Sadjarwo, 9. Greg Wisnu Rosariastoko, 10. Anoniman Suyatman, 11. Papank TR, 12. Tedjo Panitro, 13. Anthenk Hunter, 14. Henky Sutanto, 15. Irawan Sumantoro, 16. Indrato Sumantoro, 17. Sucipto Harimurti, 18. Nanang RI Iskandar, 19. H Jailani, 20. Gus Sholeh Mz, 21. Abdilah Karyadi, 22. Rafeldi Raffles Rauf, 23. RM Mustadjab Latip, 24. Setiyo Wibowo, 25. Rasminto, 26. Bob Novandy, 27. Rudy, 28. Syahrul K Mahulauw, 29. Ali Hamzah, 30. Nanang Qosim, 31. Teuku Muda Yusuf, 32. Free Hearty, 33. Doddy Aswin Soerjadi, 34. Lasman Siahaan, 35. Surya Chandra Salim. 36. Chatarina Etty, 37. Mukhlis Pane, 38. Bambang Budianto, 39. Iqbal Daut Hutapea, 40. Harry Sorongan, 41. Aldi Putu Veraldi, 42. A Nasser Ras, 43. Andi Hakim, 44.Maizal Alfian, 45. Didiek Poernomo, 46. Dodi Ilham, 47. M Diennaldo, 48. Firman Abadi, 49. M Taufik Budiman, 50. Dhia Prekasha Yoedha, 51. Royono R Murad, 52. Muslim Arbi, 53. Rodhial Huda, 54, Andre Lukman, 55. Raden Hazairin, 56. Yudi Cahyadi, 57. Riduan Rajaguguk, 58. Guntur M Aritonang, 59. H Jaedi, 60. Urip S Widodo, 61. Kemal A Surianegara, 62. Budiawan, 63. Eben Bennie Fatah, 64. Surya Hajar, 65. Suryadi, 66. Mochtar Soeroso, 67. Fatony, 68. Irwan Lubis, 69. Ribawanto Suyoso, 70 Farhad Syamsudin. (Red)

Rabu 01 Jun 2016, 11:37 WIB

Di Simposium Amankan Pancasila, Try Sutrisno Singgung Tokoh Reformasi yang Minta Maaf

Ahmad Masaul Khoiri – detikNews
Di Simposium Amankan Pancasila, Try Sutrisno Singgung Tokoh Reformasi yang Minta MaafFoto: Ari Saputra

Jakarta – Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen Undang-undang Dasar 1945. Mereka yang disebut mendatangi rumah Try antara lain Amien Rais dan Fuad Bawazier.

“Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” kata Try saat memberikan sambutan di acara simposium Waspada PKI di Balai Kartini, jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Memang, kata Try di Tap MPR nomor 1 tahun 2003 tentang amandemen UUD 1945 pertama naskah pembukaan masih ada. Namun di bagian batang isi banyak yang bertentangan. Misalnya soal sistem ketatanegaraan yang tak lagi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi.

Amandeman UUD 1945 juga menghapuskan utusan daerah dan utusan golongan di MPR dan diganti dengan Dewan Perwakilan Daerah yang menurut Try mencontoh konsep negara federal di Amerika Serikat. “Sistem bernegara, rakyat berdaulat, bukan MPR lembaga tertinggi, diturunkan gradenya. urusan daerah bukan perwakilan, itu niru federal niru Amerika,” kata Try.

“Amien bilang, waktu amandemen I, NKRI, preambule, presidensiil, batang tubuh, Pak Try ini dilakukan secara adendum. UUDnya utuh, aslinya ada, nyatanya setelah jadi tidak ada,” tambah Try menceritakan pengakuan Amien Rais.

Try yang mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI ini berharap MPR segera bangkit untuk kembali menata ulang sistem ketatanegaraan Indonesia. “Tidak tertutup amandemen, tapi secara administrasi di adendum, itu yang kita inginkan. Amandemen pertama sampai empat itu keliru, ini dikaji ulang,” kata Try.
(erd/faj)

Logo Segilima GPA45

Amien Rais Minta Maaf Soal Amandemen UUD 1945 yg Merusak Negara

Berita Ringan : Di Simposium Waspada PKI, Try Sutrisno Singgung Tokoh Reformasi yang Minta Maaf

detik

Quote:Jakarta – Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen Undang-undang Dasar 1945. Mereka yang disebut mendatangi rumah Try antara lain Amien Rais dan Fuad Bawazier.

“Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” kata Try saat memberikan sambutan di acara simposium Waspada PKI di Balai Kartini, jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Memang, kata Try di Tap MPR nomor 1 tahun 2003 tentang amandemen UUD 1945 pertama naskah pembukaan masih ada. Namun di bagian batang isi banyak yang bertentangan. Misalnya soal sistem ketatanegaraan yang tak lagi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi.

Amandeman UUD 1945 juga menghapuskan utusan daerah dan utusan golongan di MPR dan diganti dengan Dewan Perwakilan Daerah yang menurut Try mencontoh konsep negara federal di Amerika Serikat. “Sistem bernegara, rakyat berdaulat, bukan MPR lembaga tertinggi, diturunkan gradenya. urusan daerah bukan perwakilan, itu niru federal niru Amerika,” kata Try.

“Amien bilang, waktu amandemen I, NKRI, preambule, presidensiil, batang tubuh, Pak Try ini dilakukan secara adendum. UUDnya utuh, aslinya ada, nyatanya setelah jadi tidak ada,” tambah Try menceritakan pengakuan Amien Rais.

Try yang mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI ini berharap MPR segera bangkit untuk kembali menata ulang sistem ketatanegaraan Indonesia. “Tidak tertutup amandemen, tapi secara administrasi di adendum, itu yang kita inginkan. Amandemen pertama sampai empat itu keliru, ini dikaji ulang,” kata Try.
(erd/faj)

Glosarium dr Wiki
Quote:Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

Quote:A preamble is an introductory and expressionary statement in a document that explains the document’s purpose and underlying philosophy. When applied to the opening paragraphs of a statute, it may recite historical facts pertinent to the subject of the statute. It is distinct from the long title or enacting formula of a law. PEMBUKAAN / MUKADDIMAH

Rabu 01 Jun 2016, 11:24 WIB

Jokowi: 1 Juni Libur, Ditetapkan Sebagai Peringatan Hari Lahir Pancasila

Avitia Nurmatari – detikNews
Jokowi: 1 Juni Libur, Ditetapkan Sebagai Peringatan Hari Lahir PancasilaFoto: Presiden Jokowi (Cahyo/Setpres)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden (Keppres) diteken hari ini.

Pengumuman itu disampaikan Jokowi dalam pentupan pidato peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/6/2016) sekitar pukul 11.10 WIB.

“Dengan mengucap bismillah, tanggal 1 Juni ditetapkan diliburkan dan diperingati sebangai Hari Lahir Pancasila,” kata Jokowi yang mengenakan batik lengan panjang di atas mimbar.

Keputusan Jokowi itu disambut tepuk tangan riuh dari seluruh tamu undangan yang memadati gedung. Jokowi kemudian meneken Keppres soal keputusan tersebut. Hari libur 1 Juni akan berlaku mulai tahun depan.

Dalam pidatonya, Jokowi meminta Pancasila harus terus diamalkan oleh segenap rakyat Indonesia. Dia juga mengutip pesan Presiden Sukarno agar rakyat Indonesia senantiasa bergotong-royong demi memajukan bangsa.

Dalam acara itu hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Menko PMK Puan Maharani, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menko Perekonomian Darmin Nasution, MenPANRB Yuddy Chrisnandi, Ketua DPR Ade Komarudin, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan lainnya.
(hri/nrl)

Baca Juga
Mahfud MD: Indonesia Bersatu dan Rukun Karena Pancasila

Mahfud MD: Indonesia Bersatu dan Rukun Karena Pancasila

Mega dan Tjahjo Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Tugu Proklamasi

Mega dan Tjahjo Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Tugu Proklamasi

Cerita Bung Karno Soal Asal Mula Nama Pancasila

Cerita Bung Karno Soal Asal Mula Nama Pancasila

Cerita Yudha yang Berpenampilan Bak Sukarno di Acara Hari Lahir Pancasila

Cerita Yudha yang Berpenampilan Bak Sukarno di Acara Hari Lahir Pancasila

Keppres Hari Lahir Pancasila Tonggak Baru Sejarah Bangsa Indonesia

Keppres Hari Lahir Pancasila Tonggak Baru Sejarah Bangsa Indonesia

Momen Jokowi di Banceuy

Momen Jokowi di Banceuy

Ini Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang Jadi Cikal Bakal Lahirnya Pancasila

Ini Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang Jadi Cikal Bakal Lahirnya Pancasila

Ridwan Kamil Bakal Bikin Games dan Aplikasi Pancasila

Ridwan Kamil Bakal Bikin Games dan Aplikasi Pancasila

Jokowi: Pancasila benteng melawan radikalisme dan ekstremisme

  • 1 Juni 2016

 
Image copyright Laliy Biro pers setpres
Image caption Presiden saat memberikan pidato sambutan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni di gedung Merdeka, Bandung.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sekaligus sebagai hari libur nasional.

Dalam bagian lain pidatonya, Jokowi mengatakan mensyukuri Indonesia memiliki Pancasila, dan membandingkan kondisi di sejumlah negara yang disebutnya tengah gelisah oleh radikalisme, ekstremisme dan terorisme.

Namun Jokowi tak menyinggung kenyataan, bahwa selama beberapa waktu, Indonesia juga dilanda berbagai masalah terkait terorisme, radikalisme, dan intoleransi agama dan ideologi.

Presiden Jokowi mengumumkan penetapan ahri libur dan Hari lahir Pancasila di gedung Merdeka, Bandung, Rabu (01/06) pagi.

“Dengan keputusan Presiden, tanggal 1 Juni ditetapkan, diliburkan dan diperingati sebagai hari lahir Pancasila,” kata Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan peserta acara.

Acara peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dihadiri antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, mantan Presiden Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan wapres Boediono serta para menteri kabinet.

Kelahiran Pancasila 1 Juni dikaitkan dengan pidato Sukarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam perkembangannya, materi pidato itu kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan kemudian disepakati sebagai dasar negara dalam rumusan final tanggal 18 agustus 1945.

Penetapan hari lahir Pancasila itu dituangkan dalam Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang ditandatangani 1 Juni 2016.

Bersyukur memiliki Pancasila

Dalam bagian lain pidatonya, Jokowi mengatakan mensyukuri Indonesia memiliki Pancasila. Dia kemudian membandingkan kondisi di sejumlah negara yang disebutnya tengah gelisah.

“Termasuk negara maju, saat ini sedang gelisah, saat ini mereka sedang galau, resah. Toleransi mereka terkoyak, solidaritas mereka terbelah, ketertiban sosial mereka terganggu,” kata Presiden.

Image copyright Laily Biro Pers Setpres
Image caption Penetapan hari lahir Pancasila itu dituangkan dalam Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang ditandatangani 1 Juni 2016.

Dia menyebut negara-negara itu ‘terganggu terorisme, ekstrimisme dan radikalisme.’

“Mereka juga goyah dalam mengelola keberagaman dan perbedaan. Mereka sedang mencari referensi dalam menghadapi tantangan itu,” papar Presiden.

Di tengah kegelisahan negara-negara dalam menghadapi tantangan dan tantangan baru, demikian presiden, “kita beruntung mempunyai Indonesia, Indonesia yang berbhineka tunggal ika, Indonesia yang beragam, tapi bisa menjaga toleransi dan kebhinekaan”.

Dia lantas menekankan: “Indonesia yang bisa menjadi referensi negara lain. Dan itu bisa terjadi karena kita mempunyai Pancasila.” Tepuk tangan kemudian membahana di ruangan.

Jokowi tak menyinggung kenyataan, bahwa selama beberapa waktu, Indonesia juga dilanda berbagai masalah terkait terorisme, radikalisme, dan intoleransi agama dan ideologi.

“Pancasila harus diamalkan. Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja. Pancasila harus dijaga kelanggengannya,” ujar Presiden lebih lanjut.

MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI DAN KONSTITUSI PERTAMA

Posted by Komunitas Guru PKn on Wednesday, May 4, 2011

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dicapai melalui beberapa tahapan. Tahap pertama pertumbuhan kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang dikenal sebagai masa kebangkitan pertama bangsa Indonesia. Lahirnya Budi Utomo merupakan babak baru bagi bangsa Indonesia karena masa sebelumnya perjuangan bangsa Indonesia lebih bersifat kedaerahan. Oleh karena itu, angkatan ini sering disebut sebagai angkatan perintis perjuangan bangsa Indonesia, dan setiap tanggal 20 Mei oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional.

Tahapan selanjutnya yang sangat penting artinya bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang intinya berikrar kami bangsa Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia, Berbangsa yang satu bangsa Indonesia; dan menjungjung bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Oleh ikrarnya tersebut, angkatan ini sering disebut angkatan penegas.
Setelah kurang lebih tiga setengah abad bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, mulai 1942 bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang setelah Belanda mengalami kekalahan perang dari Jepang. Oleh karena kekalahannya tersebut, Belanda menyerakan daerah bekas jajahannya (Indonesia) kepada Jepang.
Pada tahun 1945, angkatan perang Jepang banyak menderita kekalahan dalam perang melawan Sekutu. Untuk kepentingan perang Jepang dan melihat pula pengalamannnya di Filipina di mana penduduknya bersikap bermusuhan terhadap Jepang maka pemerintahan di Tokyo berpendapat janji perdana mentri Koiso pada tanggal 7 September 1944 yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia segera dilaksanakan. Sejak itu pemerintah militer di Jawa mengadakan persiapan ke arah itu. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang anggotanya sebanyak 62 dan diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyadiningrat dan Ketua Muda R.P Soeroso (Pada sidang II tanggal 10-17 Juli 1945, anggota BPUPKI ditambah jumlahnya menjadi 68 orang). Pada tanggal 28 Mei 1945 anggota BPUPKI dilantik oleh Pembesar Tertinggi Bala Tentara Jepang di Jawa. BPUPKI mengadakan dua kali persidangan yakni tanggal 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 – 17 Juli 1945.
Sela waktu antara sidang pertama dan kedua digunakan oleh Cou Sangi In (semacam badan penasehat yang dibentuk oleh pemerintah Jepang) untuk membentuk suatu panitia yang disebut panitia sembilan. Panitia ini terdiri dari: Ir. Soekarno; Drs. Muh. Hatta; Mr. A.A. Maramis; Abikusno Tjokrosoejoso; Abdoel Kahar Muzakkir; Haji Agus Salim; Mr. Achmad Soebardjo; K.H. Wachid Hasjim dan Mr. Muh. Yamin.
Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil mencapai pemufakatan bersama yang tertuang dalam ”Piagam Jakarta” yang perkembangan selanjutnya menjadi mukadimah atau Pembukaan UUD 1945. Perbedaan dengan dengan pembukaan UUD 1945 terletak pada kata ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; menjadi ”Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab …”
Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI beranggotakan 21 orang dengan Ir. Seokarno ditunjuk sebagai ketua dan Muh. Hatta sebagai wakil ketua.
Ketika kedudukan Jepang makin terdesak maka pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Muh. Hatta dan Dr. Rajiman Widiodiningrat dipanggil ke Dalat dekat Saigon untuk menghadap Marsekal Terauci. Penglima Komando tertinggi daerah pendudukan Jepang di wilayah laut selatan. Pada tanggal 11 Agustus 1945, pada pertemuan antara Marsekal Terauci dengan ketiga tokoh Indonesia tersebut diamanatkan tiga hal yaitu:
1) Kepada Indonesia akan dianugrahkan kemerdekaan
2) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk dengan Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Muh. Hatta sebagai wakil ketua
3) Cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia sepenuhnya terletak ditangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Setibanya mereka di Jakarta ternyata sudah tersiar berita bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah Hirosima dan Nagasaki di bom atom. Namun berita tersebut belum meyakinkan karena tidak ada berita resmi. Dalam ketidakjelasan tentang menyerahnya Jepang maka terjadi perbedaan pendapat antara Soekarno – Hatta dengan tokoh-tokoh pemuda pada waktu itu di antaranya Chairul Saleh, Sukarni, Adam Malik, Wikana, Pandu Kartawiguna, Jusuf kunto, Singgih dan B.M. Diah. Para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan terlepas dari ikatan-ikatan yang ada hubungannya dengan Jepang. Sebaliknya Soekarno – Hatta tidak bersedia memproklamasikan kemrdekaan tanpa ikut sertanya PPKI yang dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia. Karena alasan tersebut dan kekhawatiran pemuda bahwa kedua tokoh tersebut akan diculik oleh penguasa Militer Jepang maka Soekarno dan Hatta diamakan di Rengasdengklok dekat Karawang. Pada sore hari tanggal 16 Agustus 1945, Mr. Subardjo berhasil bertemu muka dengan Soekarno – Hatta dan beberapa tokoh pemuda. Pada kesempatan itu disepakati bahwa Soekarno dan Hatta akan kembali ke Jakarta disertai oleh beberapa pemuda untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Setibanya di Jakarta malam itu diadakan pertemuan dan sidang PPKI yang diselenggarakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda seorang anggota angkatan laut Jepang yang bersimpati terhadap kemerdekaan Indonesia, di Nassau Boulevard no.1 (sekarang bernama Jalan Imam Bonjol). Selain anggota PPKI yang terdiri dari 21 orang dan badan perancang yang diketaui oleh Bung Hatta dalam sidang malam itu dihadiri pula tokoh-tokoh pemuda. Pada malam itu tiga pemimpin bangsa; yakni Bung Karno; Bung Hatta dan Achmad Subarjo merumuskan teks proklamasi, mereka sepakat untuk membuat teks proklamasi dengan singkat. Bung Karno bertindak sebagi penulis dari ide yang telah mereka sepakati bersama dengan Bung Hatta dan Achmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Atas usul Sukani, teks proklamasi di tandatangani oleh Ir Soekarno dan Muh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah itu konsep teks proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan redaksional, seperti kata “tempoh” diubah menjadi “tempo”, kalimat “wakil-wakil bangsa Indonesia” diubah menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”, dan perubahan penulisan tanggal menjadi Djakarta, Hari 17 boelan 8 tahun 05”. Sebagai bentuk persiapan lainnya Ibu Fatmawati Soekarno telah membuat bendera Merah Putih yang akan dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sebelumnya, menjelang rapat PPKI malam itu Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menemui pimpinan pemerintah Bala Tentara Jepang dan diberitahu bahwa PPKI dilarang mengadakan rapat persiapan pengumuman kemerdekaan Indonesia karena Jepang mendapat perintah dari Sekutu untuk mempertahankan status quo. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahwa sejak tanggal 16 Agustus 1945 malam, semua janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia telah dicabutnya. Pada saat terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan Sekutu sendiri belum mengambilalih kekuasaan di Indonesia, rakyat Indonesia memproklamasi kemerdekaan bangsanya sendiri.
Teks proklamasi sebenarnya akan dibacakan dihadapan rakyat dalam suatu rapat raksasa dilapangan Ikada (Gambir) tetapi karena lapangan tersebut dijaga ketat oleh tentara Jepang maka pembacaan teks proklamasi diselenggarakan ditempat kediaman Bung Karno, jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 1945 tepat pada jam 10.00 pagi. Pengibaran bendera dilakukan oleh pemuda Suhud dan Latief Hendraningrat setelah pembacaan teks selesai. Disusul dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh para hadirin secara spontan.
Bunyi teks proklamasi tersebut adalah sebagai berikut:
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45
Atas nama bangsa Indonesia
Sukarno – Hatta
Berdasarkan uraian di atas Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia sendiri yang didorong oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan bukanlah hadiah atau pemberian dari negara lain.
Lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia, ini berarti bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya pada saat diproklamasikan. Puncak bukanlah akhir, oleh karena itu perjuangan belum berhenti atau sudah selesai karena itu kita sebagai generasi muda harus tetap berjuang dan rela berkorban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di segala bidang kehidupan.
Proklamasi berarti juga bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan sekaligus membangun suatu rumah tangga baru, yaitu Negara Republik Indonesia. Dengan proklamasi itu berarti bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri, dapat memulai mengatur rumah tangga bangsa dan negaranya sendiri tanpa campur dari negara lain.
Proklamasi kemedekaan bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban moral atas kemerdekaan itu, dan mengisinya dengan pembangunan di segala bidang kehidupan.
Berdasarkan uraian di atas, proklamsi kemerdekaan mengandung makna:
a. Secara yuridis (hukum) proklamasi merupakan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional dan berakhirnya tertib hukum kolonial
b. Secara politis dan sosiologis, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam suatu kerangka negara kesatuan Repbulik Indonesia.
Latihan Uji Kompetensi
1. Menguraikan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan
2. Menunjukkan pentingnya pewarisan semangat proklamasi kemerdekaan
3. Jelaskan secara singkat tentang persitiwa-perisitiwa penting yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan!
4. Jelaskan makna pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia !
5. Mengapa pewarisan semangat proklamasi kemerdekaan itu sangat penting bagi generasi muda ?
2.2 Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama
Indikator : 1. Membedakan pengertian Konstitusi dan UUD
2. Mendeskripsikan suasana Kebatinan Konstutisi RI yang pertama
Setiap organisasi yang tumbuh dan berkembang secara terus menerus memerlukan keteraturan. Ia memerlukan aturan-aturan untuk menentukan dan melaksanakan kehendaknya, menetapkan tujuannya, kewenangannya, dan mengatur tata hubungan secara timbal balik antara dirinya dan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, negara sebagai suatu organisasi memerlukan aturan dalam bentuk konstitusi. Konstitusi bagi suatu negara merupakan keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintah negara dan orang seorang yang berada di bawah pemerintahnya.
Konstitusi diartikan juga sebagai hukum dasar, hukum dasar tersebut dapat tertulis dan dapat juga tidak tertulis. Konstitusi atau hukum dasar yang tertulis disebut juga Undang-Undang Dasar, sedangkan konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga konvensi, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek-praktek penyelengaraan negara meskipun tidak tertulis
Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, Undang-undang dasar merupakan sumber hukum bagi hukum yang lebih rendah. Setiap produk hukum, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan juga peraturan daerah karena kedudukannya lebih rendah dari pada Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentang dengan Undang-undang Dasar.
Dalam kerangka tata urutan perundang-undangan RI, Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kaitan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan UUD1945.
Untuk menyelidiki hukum dasar tertulis suatu negara atau Undang-Undang Dasar tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktek dan bagaimana suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar itu.
Sebagaimana terungkap dalam naskah penjelasan UUD 1945 (walaupun menurut hasil amaanden UUD 1945, penjelasan tidak termasuk dalam bagian UUD 1945), suasana kebatinan UUD 1945 merupakan aliran pikiran yang menjadi landasan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Aliran pikiran itu terkandung dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, yakni:
1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, yakni negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Ini berarti juga negara hendak mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan.
Rumusan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah satu, tidak dapat dipecah-pecah. Meskipun setiap suku bangsa Indonesia mempunyai corak masing-masing, keseluruhannya secara garis besar dan dalam pokok dasarnya mengandung persamaan. Dengan demikian negara Indonesia yang didirikan atas aliran pengertian persatuan Indonesia itu mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara Indonesia yang didirikan sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakatnya menghendaki negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya karena negara Indonesia merupakan masyarkat yang integral yang diliputi semangat satu bangsa, semangat kekeluargaan, kegotongroyongan dan usaha bersama.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Paham pemikiran ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menikmati keadilan sosial dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial itu. Namun, negara juga berkewajiban menciptakan keadilan sosial tersebut.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang hendak terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.
Paham pemikiran ini menunjukkan bahwa kedaulatan dalam negara Republik Indonesia berada ditangan rakyat Indonesia. Perwujudan kedaulatan rakyat itu dilakukan berdasarkan kerakyatan atau demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Paham ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang monoteisme, yakni bangsa mengakui bahwa Tuhan itu satu (esa). Perwujudan paham ini mengehdnaki pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur.
Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran di atas tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu adalah Pancasila itu sendiri. Oleh karena, pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 itu meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sedangkan pokok-pokok pikiran UUD 1945 itu dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD 1945 adalah Pancasila.
Latihan Uji Kompetensi
1. Apa yang dimaksud konstitusi?
2. Apa yang dimaksud UUD?
3. Jelaskan perbedaan Konstitusi dan UUD?
4. Jelaskan yang dimaksud suasana kebatinan UUD 1945?
5. Tuliskan 4 pokok pikiran UUD 1945 yang mengungkap suasana kebatinan UUD 1945
2.3. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan RI dan UUD 1945
Indikator:
Menjelaskan hubungan proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945
Sebagaiman telah diuraikan di atas, makna proklamasi kemerdekaan RI secara yuridis (hukum) merupakan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional dan berakhirnya tertib hukum kolonial. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tangal 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi tersebut menandai mulai dihapuskannya sistem hukum kolonial dan sekaligus dimulai era hukum nasional. Oleh karena itu, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan Sidang yang menghasilkan keputusan:
a. Menetapkan dan mengesahakan UUD 1945
b. Memilih Ir Soekarno sebagai presiden dan Drs. Muh. Hatta sebagai wakil presiden
c. Sebelum terbentuk MPR, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Komite Nasional Indonesisa Pusat.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu sendiri telah terbentuk sejak tanggal 9 Agustus 1945 dengan Ir. Soekarno sebagai ketua dan Muh. Hatta sebagai wakil ketuanya. PPKI yang mula-mula memeriksa hasil-hasil Badan Penyelidik (BPUPKI), tetapi menurut sejarah kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting sekali, yakni:
1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia
2. Sebagai badan pembentuk negara (yang menyusun negara Republik Indonesia setelah Prokalamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945)
3. Menurut teori hukum, badan seperti ini memiliki wewenang untuk meletakan dasar negara (pokok kaidah yang fundamental)
Rancangan Undang-Undang dasar hasil karya BPUPKI setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan ditetapkan dan disahkan oleh PPKi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa perubahan yang terjadi pada Rancangan UUD 1945 tersebut antara lain:
a. Hukum dasar diganti dengan Undang-undang dasar
b. Kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ….’ diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
c. Menambahan Rancangan UUD 1945. Tambahan tersebut adalah:
1) Bab XVI pasal 37 tentang perubahan UUD
2) Aturan Peralihan pasal I – IV
3) Aturan Tambahan ayat 1 dan 2
Berdasarkan kenyataan tersebut Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat. Proklamasi Kemerdekaan merupakan awal berlakunya hukum nasional dan berakhirnya hukum kolonial, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri merupakan salah satu hukum nasional, yakni sebagai hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan salah satu pelengkap guna mewujudkan tujuan proklamasi itu sendiri, yakni mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat.
Tahukah kamu bahwa syarat mendirikan negara secara de fakto atau berdasarkan fakta minimal ada tiga? Syarat-syarat tersebut adalah:
a) adanya wilayah atau daerah
b) adanya penduduk atau rakyat yang mendiami daerah tersebut
c) adanya pemerintahan yang berdaulat.
Berdasarkan ketiga syarat tersebut Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan syarat yang ketiga, yakni adanya pemerintahan yang berdaulat. Dalam kaitan ini, UUD harus dijadikan rel dimana pemerintahan harus berjalan. Siapa saja yang keluar dari rel tersebut akan mengalami bahaya. Tidak bedanya dengan kereta api yang keluar dari relnya.
Latihan Uji Kompetensi
1. Tuliskan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945!
2. Tuliskan 3 kedudukan dan fungsi yang diemban PPKI!
3. Jelaskan makna yuridis proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia!
4. Jelaskan hubungan Proklamasi Kemerdekaan RI dengan UUD 1945!
5. Tuliskan 3 syarat de facto (nyata) berdirinya suatu negara!
2.4 Sikap positif terhadap makna proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi yang Pertama
Indikator :
“Memberikan contoh sikap positif warga negara Indonesia terhadap makna proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi yang Pertama”
Agar kita dapat memberikan contoh sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan RI terlebih dahulu kita harus dapat menggali nilai-nilai perjuangan yang telah dipraktekan oleh para pahlawan bangsa. Oleh karena itu untuk lebih memahaminya terlebih dahulu kamu buat karangan dengan tema “nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang perlu dilestarikan”
Para pejuang yang termasuk dalam masa proklamasi kemerdekaan dalam fakta sejarah termasuk angkatan 45. Adapun hakekat dan nilai angkatan 1945 adalah sebagai berikut:
1) Sifat dan Jiwa Angkatan 45
a) “Pro Patria” dan “Primus Patrialis” yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
b) Jiwa solidaritas atau kesetiakawanan sosial dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan
c) Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, suku, dan golongan
d) Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab
e) Jiwa kesatria, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam.
2) Semangat 45
a) Semangat menentang dominasi asing dalam segala bentuk, terutama penjajahan dari suatu bangsa terhadap bangsa lain.
b) Semngat pengorbanan seperti pengorbanan benda, jiwa dan raga
c) Semangat tahan derita dan tahan uji
d) Semangat kepahlawanan
e) Semangat persatuan dan kesatuan
f) Perpacaya pada diri sendiri.
Sifat, Jiwa dan semangat 45 itulah yang harus dijadikan contoh sikap postip generasi muda terhadap makna proklamasi dan suasana kebatinan konstitusi yang pertama. Selain sifat, jiwa dan semangat 45 di atas yang harus kita jadikan contoh terdapa pula pula ekses negatif angkatan 45 yang perlu kita hindari, yakni:
a) Kolabortor dan koperator dalam arti kerjasama dengan pihak penentang kemerdekaan;
b) Persaingan tidak sehat antar golongan
c) Separatisme, yaitu pemisahan dari negara kesatuan
d) Oportunitas, yaitu paham yang ingin menguntungkan diri sendiri dipihak manapun ia berdiri.
Terdapat banyak cara untuk menunjukan sikap postif kita terhadap proklamasi kemerdekaan, salah satunya dengan mempertahankan kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan dalam segala aspek kehidupan. Dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itulah sifat, jiwa dan semangat 45 perlu kita teladani, dan ekses negatif yang disebutkan di atas perlu kita hindari.
Bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu sendiri? Tentu banyak cara yang dapat dilakukan. Seorang petani misalnya, dia harus giat bekerja untuk mendapat hasil yang lebih baik, seorang dokter harus bekerja secara baik agar mendapatkan hasil yang optimal, begitu pula seorang siswa harus belajar dengan baik untuk mempersiapkan kehidupan di masa yang datang, dan banyak contoh lainnya.
Lalu bagaimana sikap positif kita terhadap suasana kebatinan konstitusi yang pertama (UUD 1945)? Sebagaimana telah kita bahas pada bagian terdahulu bahwa inti suasana kebatinan konstitusi yang pertama (UUD 1945) adalah Pancasila. Oleh karena itu, sikap positip yang harus ditampilkan terhadap suasana kebatinan UUD 1945 adalah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu contoh mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:
a) Berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kita wajib percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
b) Berdasarkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; dalam pergaulan kita tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan ras atau warna kulit, suku bangsa, golongan, pangkat, kdedukan dan hal lainnya yang merendahkan harkat dan martabat orang lain.
c) Berdasarkan sila Persatuan Indonesia; kita harus bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, menempatakan persatuan dan kesatuan, dan lainnya.
d) Berdasarkan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, kita harus menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum dengan penuh rasa tanggung jawab.
e) Berdasarkan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita wajib menghargai hasi karya orang lain, mau melaksanakan gotong royong, dan kegiatan kerjabakti.
Latihan Uji Kompetensi
I. Jawablah Pertanyaan di Bawah ini
1. Berikan contoh sikap positip yang harus dimiliki warga negara dalam mengisi kemerdekaan?
2. Berikan contoh sikap postif warga negara terhadap suasana kebatinan konstitusi RI yang pertama (UUD 1945)?
II. Berilah tanda (v) pada kolam SS apabila kamu Sangat Setuju, S apabila kamu Setuju, TS apabila kamu tidak setuju dan STS apabila kamu Sangat Tidak Setuuu
NO
PERNYATAAN SS S TS STS
1 Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dan sebagai titik modal bangsa Indonesi untuk memajukan bangsanya
2 Di negara yang merdeka setiap warga negara bebas melakukan apa saja
3 Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan tanggal 17-8-1945 bangsa Indonesia belum mempunyai presiden
4 Mengisi kemerdekaan merupakan tanggung jawab apartur pemerintahan
5 Nilai-nilai Pancasial sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman, sehingga perlu diadakan perubahan.
Uji Kompetensi
1. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di indonesia yang perjuangan lebih bersifat nasionalis dibandingkan organisasi-organiasi perjuangan sebelumnya yang lebih bersifat kedaerahan. Pada tanggal berapa Budi Utomo itu didirikan ……
a. 2 Mei 1908
b. 20 Mei 1928
c. 20 Mei 1908
d. 2 Mei 1928
2. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada tanggal ….
a. 26 April 1945
b. 27 April 1945
c. 28 April 1945
d. 29 April 1945
3. Yang bukan merupakan isi Sumpah Pemuda adalah …
a. Satu tanah air, tanah air Indonesia
b. Satu bendera, bendera merah putih
c. Satu bangsa, bangsa Indonesia
d. Menjungjung bahasa persatuan bahasa Indonesia
4. Yang menjadi ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah
a. Dr. Radjiman Wedyadiningrat
b. Ir. Soekarno
c. Moh. Hatta
d. Chairul Saleh
5. Panitia sembilan pada tangal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kesepakatan penting yang akhirnya dijadikan pembukaan UUD 1945 setelah mengalami beberapa perubahan. Kepekatan tersebut dikenal dengan nama …
a. Pembukaan UUD 1945
b. Piagam Jakarta
c. Deklarasi Jakarta
d. Deklarasi Juanda
6. Secara hukum (yuridis) makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah …
a. saat mulai berlakunya tertib hukum nasional dan berakhirnya tertib hukum kolonial
b. saat bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing
c. saat bangsa Indonesia memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam suatu kerangka negara kesatuan Repbulik Indonesia
d. saat bangsa Indonesia dapat hidup lebih maju
7. Proklamasi kemerdekaan mengandung makna sebagai titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia, artinya …
a. Sebagai titik akhir perjuangan bangsa indonesia
b. Sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia
c. Sebagai akhir segala bentuk penjajah di Indonesia
d. Sebaga awal bangsa Indonesia memiliki kedaulatan sendiri
8. Yang bukan termasuk pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 adalah
a. Indonesia adalah negara hukum
b. Indonesia negara yang melindung segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia
c. Indonesia negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial
d. Indonesia negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Makna yang terkandung dalam proklamsi kemerdekaan RI adalah
a. Proklamasi semata-mata merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia
b. Proklamasi kemerdekaan RI merupakan wujud janji pemerinatahan kolonial Jepang
c. Proklamasi merupakan ahkir dari seluruh perjuangan bangsa Indonesia
d. Proklamasi merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia yang didorong oleh rahmat Tuhan YME.
10. Panitia Persiapan Kemerdekaan Inbonesia (PPKI) dibentuk pada tanggal …
a. 7 Agustus 1945
b. 8 Agustus 1945
c. 9 Agustus 1945
d. 10 Agistus 1945
11. Yang menjadi ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Inbonesia (PPKI) adalah
a. Dr. Radjiman Wedyadiningrat
b. Ir. Soekarno
c. Moh. Hatta
d. Chairul Saleh
12. Undang-undang Dasar merupakan sumber hukum bagi hukum yang lebih rendah. Ini berarti ….
a. Undang-Undang sebagai hukum yang berada di bawah UUD dapat bertentang dengan UUD
b. Peraturan Daerah sebagai hukum yang berada di bawah UUD dapat menyimpang dari UUD selama untuk kepentingan rakyat
c. Peraturan perundang-undang di bawah UUD tidak boleh menyimpang dari UUD 1945
d. Peraturan perundang-undang di bawah UUD boleh menyimpang dari UUD 1945 asal sesuai dengan aspirasi rakyat.
13. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa negara kita merupakan negara …
a. persatuan
b. keadilan sosial
c. republik
d. serikat
16. Yang menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 adalah ….
a. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
b. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
c. Panitia Sembilan
d. Ir Seokarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Inbonesia
17. Naskah UUD 1945 sebelum diamanden terdiri dari
a. XVI Bab; 37 Pasal, 4 aturan peralihan dan 2 Aturan Tambahan
b. XV Bab; 37 Pasal, 2 aturan peralihan dan 2 Aturan Tambahan
c. XVI Bab; 37 Pasal, 2 aturan peralihan dan 2 Aturan Tambahan
d. XVI Bab; 37 Pasal, 2 aturan peralihan dan 4 Aturan Tambahan
18. Salah satu contoh pengamalan Pancasila sila ke tiga adalah …
a. Selalu bekerja keras dan pantang menyerah
b. Berpartisipasi aktip dalam pemilihan umum
c. Menggunakan produksi dalam negeri
d. Membantu korban bencana alam
19. Yang bukan menjadi salah satu syarat berdiri negara secara de fakto adalah
a. adanya wilayah
b. adanya penduduk/rakyat yang mendiami suatu wilayah
c. adanya pemerintah yang berdaulat
d. adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain
20. Pada tahu 1945, sebelum terbetuk MPR pekerjaan sehari-hari presiden dibantu oleh ….
a. Komite Nasional Indonesisa Pusat.
b. Komite Nasional Pemuda Indonesia
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Majelis Pertimbangan Rakyat
21. “Pro Patria” dan “Primus Patrialis” mengandung arti ….
a. selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
b. Selalu mementingakan dirinya sendiri dan golongannya
c. Tenggang rasa terhadap sesama pemeluk agama yang berbeda-beda
d. Memiliki semangat menentang segala bentuk penjajahan
22. Salah satu contoh sikap seorang pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah ..
a. bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang optimal
b. belajar dengan sebaik-baiknya
c. selalu rajin menolong sesama teman yang membutuhkan
d. berdo’a terus menerus sampai suskses dapat diraih
23. Bentuk penghargaan terhadap para pahlawan bangsa diwujudkan dengan cara ….
a. diteruskan cita-citanya untuk kepentingan bangsa dan negara
b. dibuat monumen atau patung pahlawan yang megah
c. dijadikan nama tempat yang bersejarah
d. diperingati setiap tahun secara meriah.
24. Separtisme merupakan salah satu sikap yang perlu dihindari dalam mengamalkan nilai-nilai proklamasi. Yang dimaksud separatisme adalah …
a. kerjasama dengan pihak penentang kemerdekaan;
b. Persaingan tidak sehat antar golongan
c. pemisahan dari negara kesatuan
d. paham yang ingin menguntungkan diri sendiri dipihak manapun ia berdiri.
25. Sikap positif yang perlu diwujudkan dalam rangka mengisi dan mempertahkan proklamasi Kemerdekaan RI adalah
a. Semangat menantang dominasi asing dalam segala bentuk
b. Semangat tahan derita dan tahan uji
c. Semangat persatuan dan kesatuan
d. Semangat opportunitasi yang selalu mementingkan diri sendiri.

BACA INFORMASI PENTING LAINNYA


0 Responses to “Politik : Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: