24
Apr
16

Infrastruktur : Kontroversi Reklamasi Pantai Jakarta

Guru Besar IPB: Reklamasi Teluk Jakarta Sudah Telanjur

Sabtu, 23 April 2016 | 14:38 WIB
KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS Warga berbaris di gunungan pasir Pulau G, saat melakukan aksi penyegelan pulau, Minggu (17/4/2016). Aksi yang diikuti ratusan warga pesisir Jakarta ini merupakan bentuk penolakan reklamasi Teluk Jakarta yang tengah berlangsung.

JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri menilai, reklamasi Teluk Jakarta boleh saja dilanjutkan. Namun, ia menyarankan agar semua aturan dan kaidah hukum mengenai reklamasi ditinjau ulang.

Rokhmin mengemukakan hal itu dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4/2016).

Menurut dia, reklamasi Teluk Jakarta sudah telanjur.

“Jadi, sekali lagi karena sudah kadung atau telanjur, untuk reklamasi Jakarta saja, ya silakan diteruskan, tetapi harus satu kata dengan pemerintah, untuk me-review dulu secara menyeluruh dan melihat lingkungan sosial, ekonomi, terutama nelayan,” kata Rokhmin.

Rokhmin menyatakan, di negara maju, reklamasi harus dilakukan dengan kaidah hukum yang benar. Hanya, di Teluk Jakarta, reklamasi menurut dia tidak mengikuti aturan, khususnya soal analisis mengenai dampak lingkungannya (amdal).

“(Di Teluk Jakarta) amdalnya per proyek, harusnya kawasan terpadu, seluruhnya. Tapi, ini parsial, yang membuat segala sesuatunya jadi kacau-balau,” ujar Rokhmin.

Di sisi lain, Rokhmin sebenarnya setuju reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan. Namun, ada implikasi bagi Jakarta kalau megaproyek itu dihentikan.

“Konsekuensinya kita harus mengurangi jumlah penduduk sampai 7 juta,” ujar Rokhmin.

Ia menyadari kebutuhan ruang di DKI Jakarta memang hanya punya opsi meningkatkan bangunan ke atas, atau melihat lautan sebagai kawasan untuk memperluas daratan.

“Kalau ke selatan tidak bisa lagi karena bisa merusak kawasan hutan,” ujar Rokhmin.

Ia pun berharap reklamasi Teluk Jakarta jadi yang terakhir di Pulau Jawa.

“Catatan saya, sudah, jangan ada lagi reklamasi. Ini the last reclamation project in java island. Seluruh stake holder harus duduk bersama dan jangan arogan,” ujarnya.

Hadir dalam diskusi itu Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan Laksmi Wijayanti, Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali, Dewan Daerah Walhi Jakarta Moestaqiem Dahlan, dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi.

Penulis : Robertus Belarminus
Editor : Egidius Patnistik

0 Responses to “Infrastruktur : Kontroversi Reklamasi Pantai Jakarta”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: