05
Feb
16

Infrastruktur : Gaduh Kereta Cepat

Tragis, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tamat

Tragis, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tamat
Pandji R Hadinoto.

Jakarta – Koordinator Infrastructural Watch Indonesia, Dr Pandji R Hadinoto mengamati, tayangan iNews hari Kamis 4 Pebruari 2016 atas lokasi Ground Breaking Kereta Cepat Jakarta – Bandung 21 Januari 2016 di Walini yang daerah resapan air Waduk Jatiluhur pemasok air baku Jakarta, menunjukkan telah dikosongkan dari kegiatan proyek termasuk tidak tampak monumen pembangunan yang telah ditandatangani oleh Presiden JokoWi.

Bila fakta ini bermakna Proyek berhenti atau dihentikan, menurut Pandji, maka bijaklah keputusan itu daripada menuai badai lebih jauh yang bisa potensial mengundang kontraksi politik, ekonomi dan sosial budaya yang membesar dan tidak terkendali, memperhatikan :

1) tayangan Patgulipat Kereta Cepat iNews itu diperoleh pendapat ahli yaitu bahwa rancangan koridor 40 km sepanjang jalur Kereta Cepat adalah berperuntukan kawasan bagi kelompok berpenghasilan besar membuktikan ketidakberpihakan kepada kepentingan rakyat banyak, sebagaimana juga karcis bertarif Rp 200 ribu itu.

2) bahwa Studi AMDAL diangggap kurang memadai dilakukan dalam rentang waktu yang dianggap terlalu singkat, belum cakupi studi lintas RUTR antar Kabupaten terkait dan kajian wilayah terdampak pekerjaan konstruksi proyek.

“Diharapkan setamat episode proyek Kereta Cepat ini, tamat pulalah kegaduhan publik tentang mimpi Kereta Cepat 250 km/jam ditengah keresahan ekonomi industrial yang terjadi bersamaan dengan pemberlakuan rezim MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN),” tandas Mantan Aktivis ITB Bandung ini. (Red)

PATRINDO

Suara Pembaca :

Kontroversi Akal Sehat Proyek Kereta Cepat

Keputusan Pemerintah Pusat melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung beralasan kebutuhan pengembangan wilayah adalah dapat diterima akal sehat sepanjang TIDAK melibatkan dana publik dalam skema Business To Business yang faktanya BUMN dilibatkan yang notabene entitas milik publik/rakyat plus dana Penyertaan Modal Pemerintah yang notabene dana milik publik/rakyat.
Kebijakan Pemerintah Pusat yang pro publik/rakyat diharapkan adalah masuk akal sehat mengingat keberadaan dan legitimasi Pemerintah adalah produk Pemilihan Umum, sehingga kepentingan publik terutama perlindungan terhadap misalnya kepemilikan publik/rakyat seperti BUMN dan dana2 publik/rakyat adalah keutamaan yang harus selalu diemban mandataris publik/rakyat dalam penyelenggaraan negara.
Oleh karena itulah kebijakan Pemerintah Pusat yang berkesan sepihak jelas adalah tidak masuk akal sehat apalagi berpotensi dugaan kerugian bagi kepentingan kepemilikan publik/rakyat.
Kontroversi Akal Sehat diperkecil manakala politik pelibatan kepemilikan publik/rakyat oleh eksekutif penyelenggara negara dapat memperoleh terlebih dahulu kesepakatan paling tidak dari lembaga perwakilan rakyat dan lembaga2 kemasyarakatan terkait, sehingga ada rasa nyaman bagi publik/rakyat selaku pemangku utama kepentingan umum.

Jakarta, 3 Pebruari 2016

Pandji R Hadinoto
Infrastructural Watch Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

Kongres Pemuda Indonesia

Aneka Berita Kereta Cepat Jkt-Bdg

Melesat 350 KM/Jam, Kemenhub Minta Ubah Jarak Rel Kereta Cepat JKT-BDG via @detikcom
http://finance.detik.com/read/2016/02/03/184529/3134175/4/melesat-350-kmjam-kemenhub-minta-ubah-jarak-rel-kereta-cepat-jkt-bdg

Lewati Daerah Gempa, Desain Kereta Cepat JKT-BDG Diminta Diubah via @detikcom
http://finance.detik.com/read/2016/02/03/172409/3134092/4/lewati-daerah-gempa-desain-kereta-cepat-jkt-bdg-diminta-diubah

Pemerintah Minta Usia Kereta Cepat JKT-BDG Bisa Tahan 100 Tahun via @detikcom
http://finance.detik.com/read/2016/02/03/192041/3134192/4/pemerintah-minta-usia-kereta-cepat-jkt-bdg-bisa-tahan-100-tahun

Kemenhub: Tidak Ada Jalur Eksklusif untuk Kereta Cepat JKT-BDG via @detikcom
http://finance.detik.com/read/2016/02/03/174916/3134132/4/kemenhub-tidak-ada-jalur-eksklusif-untuk-kereta-cepat-jkt-bdg

Jalur LRT Jabodetabek Mengalah Demi Kereta Cepat via @detikcom
http://finance.detik.com/read/2016/02/03/200002/3134218/4/jalur-lrt-jabodetabek-mengalah-demi-kereta-cepat

Publikator :

Pandji R Hadinoto
Infrastructural Watch Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

LOGO PARTINDO

Ketua Komisi VI DPR Minta Proyek Kereta Cepat Dikaji Ulang

http://news.liputan6.com/read/2427209/ketua-komisi-vi-dpr-minta-proyek-kereta-cepat-dikaji-ulang

By Taufiqurrohman
on 03 Feb 2016 at 02:19 WIB

Kereta Cepat Buatan Cina (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir meminta Presiden Jokowi harus mengkaji ulang proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Apalagi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum membicarakan keterlibatan 4 BUMN kepada DPR dalam proyek tersebut.

“Ada 4 BUMN yang akan terlibat, karena itu selayaknya Meneg BUMN membicarakan hal ini dengan Komisi VI DPR. Tapi faktanya belum pernah bicarakan dengan DPR,” kata Hafisz dalam Diskusi Publik ‘Stop Rencana Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung’ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Hafisz juga mempertanyakan alasan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang terkesan ngotot untuk dilaksanakan. Padahal, rencana tersebut dimulai sejak 2009, tetapi ketika itu PT KAI menolak karena dianggap tidak visible sehingga tidak berjalan.

Baca Juga

Walhi Cemas Proyek Kereta Api Cepat Ancam Sumber Air Bandung
Kenapa Proyek Kereta Cepat Harus Ditunda?
Kurang Bermanfaat, Proyek Kereta Cepat Diduga Langgar Aturan
“Tapi pada pemerintahan Jokowi-JK ini hidup kembali dengan mengambil asumsi Business to Business. Saya sempat bertanya kepada menteri BUMN bahwa kenapa kereta cepat terlalu dipaksakan” ujar politikus PAN ini.

Hafisz juga menyoal, sisi legal aspek dari proyek ‘ambisius’ ini. Karena, Menhub Ignatius Jonan seperti keberatan untuk mengeluarkan ijin dari proyek tersebut, begitupun Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya juga belum mengeluarkan ijin Amdal.

“Tapi anehnya Perpres sudah keluar, kan Ajaib. Padahal kereta cepat di negara-negara maju juga sudah banyak memakan korban. Maka harus jadi kehati-hatian kita. Untuk itu, Komisi VI DPR meminta pemerintah mengkaji ulang proyek ini,” tandas Hafisz.
__._,_.___
Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Publikator :

Pandji R Hadinoto
Infrastructural Watch Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

Logo MKRRI

Minggu, 31 Januari 2016 22.57

Tata Kelola Transportasi Menentukan Kemajuan Suatu Masyarakat

Rekan rekanku, Milis DepHub,

Bagi semua masyarakat di dunia ini, tata kelola transportasi menentukan kemajuan suatu masyarakat secara signifikan.

Coba kita tengok ke Singapura, Jepang, bahkan Eropa Barat ataupun negara yang baru saja melakukan memodernisasi tata kelola transportasinya seperti Uni Emirat Arab atau bahkan RRT.

Bagi sebuah masyarakat yang tidak tertib tata kelola transportasinya, maka biasanya kemajuan akan berjalan amat lamban
dan bahkan cenderung tertinggal dari masyarakat lainnya yang lebih tertib.

Bagaimana dengan kita sendiri?

Tata Kelola Transportasi yang baik WAJIB dimulai dari aparatur transportasi yang tertib pula.

Apakah aparatur transportasi kita tertib? Tentu masih jauh dari rata2 di dunia.

Laporan World Economic Forum menempatkan urutan kualitas keseluruhan transportasi kita dari 140 negara sebagai
berikut:

a. Udara – no 66.

b. Laut – no 80.

c. Kereta Api – no 34.

d. Darat – no 88.

Saya mencanangkan, suka atau tidak suka, kita harus naik kelas, apapun yang kita lakukan. Target saya bahwa di tahun 2019, keempat moda diatas harus seluruhnya berada pada quartil pertama yaitu tidak ada yang diurutan dibawah 35, bahkan Kereta Api dan Penerbangan wajib mencapai urutan di bawah 25!

Apakah bisa? bukan itu pertanyaannya, namun apakah kita mau berjuang ke arah tersebut bila kita selama ini bekerja dengan
tujuan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, tidak mengurusi organisasi dan masa bodoh.

Kesalahan terbesar dalam tata kelola aparatur negara adalah mengutamakan pendidikan dibandingkan prestasi dalam promosi aparatur negara, Itu berdampak egosime yang tinggi dicampur dengan
kultur feodal dan kultur KKN untuk promosi jabatan.

Saya memahami bahwa penghasilan aparatur negara dibidang transportasi masih tertinggal dari rata2 operator transportasi,
namun saya berjanji bahwa segala upaya akan saya lakukan untuk penyesuaiannya secara bertahap apabila kualitas kerja kita juga membaik.

Coba kita simak beberapa fakta dibawah ini:

a. Ada pegawai yang seumur hidupnya ditempatkan di kantor pusat dan
sewaktu ditugaskan di kota lain, malah menangis. Apakah tidak pernah dibayangkan bahwa rekan2nya yang sudah bertugas bertahun tahun tahun meninggalkan keluarga juga berhak pulang menemani
keluarganya.

b. Ada pula pegawai yang lobi sana sini untuk tidak dimutasi, lucu ya? Sayapun bisa dimutasi lho atau bahkan diberhentikan sewaktu-waktu. Lebih gila lagi, ada pegawai yang dimutasi namun tidak bersedia menempati pos barunya, yang beginian harus dipecat segera!

c. Ada PPK/KPA yang masih meminta bagian besar ke rekanan.

d. Ada juga petugas ULP yang memanipulasi proses e- tender dengan mengetik tiap huruf diberi spasi supaya tidak terbaca oleh umum.

e. Lucunya, toilet dimana mana kotor, pengadaan security gate yang tak kunjung selesai walaupun Biro Umum punya orang pintar2.

f. Masih ada juga sistem bagi rata dipa shg pembangunan suatu lokasi baik pelabuhan maupun bandara serta jalur KA tak kunjung
selesai dan tanpa proses tender multi years.

g. Lemahnya penerapan regulasi karena banyak yang berharap kewenangan dapat menghasilkan manfaat pribadi. Saya minta agar semua Eselon 1 membuat surat edaran bahwa pejabat tertinggi di sebuah propinsi menjadi koordinator di tiap subsektor sehingga pekerjaan bisa lebih efektif. Bahkan ditiap Propinsi, agar Pejabat
Kemenhub dengan pangkat tertinggi menjadi koordinator bagi subsektor lainnya.

Coba kita hapus tuntas ketujuh kelemahan diatas sekarang juga, niscaya Kementrian Perhubungan akan menjadi Lembaga yang dipuji oleh masyarakat kita, akan menjadi tonggak yang baik untuk mendorong kemajuan Indonesia.

Semua Eselon 1 wajib menerapkan upaya ini, jika merasa tidak sanggup atau takut, artinya sudah waktunya mengajukan pensiun dini ya.

Siap? kalau tidak siap, silahkan mutasi ke kementrian lainnya ya.

Selamat bekerja.

MenHub

Publikator,

Pandji R Hadinoto
Infrastructural Watch Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

Logo Garuda Merah Putih
Ikuti perkembangan hasil untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jumat, 5 Februari 2016 | 19:00 WIB
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memasuki ruang Kongres IV Partai Demokrat di Hotel Shangri-La, Surabaya, Selasa (12/5/2015). Kongres dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai wajar jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebab, proyek ini menelan dana yang sangat besar, yakni sekitar Rp 76 Triliun.

“Itu angka yang tak sedikit. Meski katakanlah nanti tak diambil dari APBN, tapi itu hakekatnya pakai uang rakyat. Oleh karena itu, rakyat tidak salah kalau peduli, ingin bertanya dan penasaran karena sekali lagi biayanya besar sekali,” kata SBY dalam wawancara di akunYoutube resmi miliknya yang diunggah, Jumat (5/2/2016).

SBY mengatakan, belajar dari pengalamannya selama 10 tahun memimpin negeri ini, masalah pembangunan infrastruktur memang seringkali tak bisa berjalan secara lancar.

Apalagi di Indonesia yang menganut sistem demokrasi, apapun yang diputuskan pemimpinnya akan mengundang pro dan kontra.

(Baca: Kenapa Jakarta-Bandung Jadi Jalur Pertama Proyek Kereta Cepat? )

“Pemeritah tak perlu berkecil hati,” kata Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Hal yang terpenting, kata SBY, pemerintah harus mendengar suara pro kontra itu dan memberi penjelasan dengan gamblang mengenai seluk beluk proyek ini. Sepanjang pemerintah bisa menjelaskan ke rakyatnya, maka sekencang apapun pro kontra yang ada pasti bisa dihadapi.

“Kalau tidak ada penjelasan, yang pasti akan begini (pro kontra) terus dan itu tidak baik,” ucap SBY.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek gabungan BUMN Indonesia dan China.

(Baca: Rini: Soal Jaminan Kereta Cepat, Saya Keterluan Kalau Tak Bisa Jaga Komitmen BUMN)

BUMN Indonesia diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China diwakili China Railway International (CRI). Kedua perusahaan membentuk perusahaan patungan, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Lantaran pemerintah tidak mengizinkan sepeser pun dana APBN untuk membiayai proyek tersebut, pendanaan pembangunannya dibiayai oleh PT KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen sisanya berasal dari utang luar negeri.

Proyek KA cepat ditaksir menelan dana 5,5 miliar dollar AS atau Rp 76,4 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS). Pembangunannya ditargetkan rampung pada akhir 2018 dan bisa dioperasikan pada 2019 mendatang.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Ihsanuddin
Editor : Sabrina Asril

Rekomendasi

  • SBY: Malu Sama Rakyat Kalau Antar…

  • SBY: Proyek Kereta Cepat itu Hakikatnya…

  • Proyek Kereta Cepat Dimulai

  • Jokowi Dinilai Terburu-Buru Resmikan Proyek Kereta…

  • DPR Minta Proyek Kereta Cepat Dihentikan

  • Inilah Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

  • Soal Kereta Cepat, Fadli Zon Sebut…

  • Proyek Kereta Cepat Sepaket dengan LRT,…


0 Responses to “Infrastruktur : Gaduh Kereta Cepat”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 3,060,880 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: