Halloapakabar.com, Jakarta – Anggota Keluarga Besar Pejoang 45, Pandji R Hadinoto mengatakan, terselenggaranya International People Tribunal (IPT) oleh masyarakat sipil di negara Kerajaan Belanda telah menguatkan keberadaan sikap pemerintahannya yang belum mengakui Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

“Peristiwa itu memperkuat logika bahwa sebenarnya pihak negara Kerajaan Belanda kini masih merasa berhak menjadi lokus bagi kelembagaan peradilan ikhwal pengurusan hukum publik yang terkait di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terang Pandji kepada Radarpolitik.com, di Jakarta, Selasa (24/11).

Menurutnya, hak lokus itu harusnya patut dipertanyakan mengingat tenggang waktu penguasaan wilayah Nusantara yang kini disebut NKRI oleh negara Kerajaan Belanda, dari tanggal 30 Mei 1619 (dikuasainya Jayakarta oleh VOC) sampai dengan 7 Maret 1942 (penandatanganan menyerah tanpa syarat pemerintah Hindia Belanda kepada balatentara Jepang di Kalijati)

“Sedangkan Jepang menyerah tanpa syarat 15 Agustus 1945 kepada sekutu dan menandatangani penyerahan tanpa syarat tanggal 2 September 1945,” ungkapnya.

Artinya kata Pandji, peristiwa hukum Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 murni terselenggara di saat vacuum of power, sehingga tidak ada cukup alasan hukum bagi pemerintah Kerajaan Belanda masih merasa berhak ketempatan bagi pengurusan peradilan hukum publik yang terkait di NKRI tanpa ijin dari pemerintah NKRI.

“Dalam pengertian inilah, keberadaan Mahkamah Kehormatan Rakyat Republik Indonesia menjadi relevan dibentuk oleh masyarakat sipil NKRI untuk menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah NKRI guna menindak lanjutinya berdasar kewenangan konstitusional yang melekat,” tandasnya. (roy/rdp)