23
Nov
15

Ideologi : Utamakan Pro Ekonomi Kesejahteraan Rakyat

Logo NasPan45

Utamakan Pro Ekonomi Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, Obsessionnews – UUD 1945 Bab XIV berjudul Kesejahteraan Sosial berisi Pasal 33 dan Pasal 34. Sedangkan UUD 2002 Bab XIV berjudul “perubahan” menjadi Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial berisi “perubahan” Pasal 33 dan Pasal 34 (perubahan-perubahan itu dilakukan tanggal 9 Nopember 2001 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia).

Oleh karena “original intent” pembentukan konstitusi Republik Indonesia khususnya Bab XIV adalah Kesejahteraan Sosial maka jiwa, semangat dan nilai-nilainya patut senantiasa melekat mengarusutama ketika praktek kiprahkan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial tanpa kecuali.

“Hal ini penting mengingat Kesejahteraan Sosial lekat dengan cita-cita Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia seperti diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, dan dikenali sebagai Sila ke-5 daripada ideologi negara bangsa yaitu Pancasila,” tegas mantan Aktivis ITB, Pandji R Hadinoto, Sabtu (21/11/2015) dini hari.

Pandji mengingatkan, Praktek pengurusan “hajat hidup orang banyak” sesuai amanat Pasal 33 termaksud di atas dengan demikian patut senantiasa diatur berdasarkan Kepentingan Publik (pro bonum publicum) ketimbang berdasar Kepentingan Privat (pro korporasi).

“Sehingga praktek ‘logika subsidi’ yang lazim bernalar ‘untung rugi’ adalah tidak bijak dioperasikan di rezim ekonomi kesejahteraan rakyat untuk pengurusan ‘hajat hidup orang banyak’ termaksud di atas,” tandas Koordinator KBP45 KelBes Pejoang45 ini.

Ia pun berharap, semoga urun pendapat diatas digunakan sebagai bahan perkuatan tekad publik kembali berlakukan UUD 1945 untuk jadi dasar bagi adendum konstitusional sesuai kebutuhan dinamika kehidupan bernegarabangsa termutakhir seraya jadi bahan masukan juga bagi Pengadilan Negeri yang kini sedang memproses gugatan amandemen UUD 2002, serta diterima baik sebagai bentuk kontribusi terbuka publik peduli konstitusi yang konstruktif.  (Red)

http://obsessionnews.com/utamakan-pro-ekonomi-kesejahteraan-rakyat/

Sudirman dan Perang AntarGeng Mafia Tambang

Sudirman dan Perang AntarGeng Mafia Tambang
Oleh: Adhie M Massardi

Langkah Menteri ESDM Sudirman Said ke mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DR RI untuk melaporkan Anggota DPR RI yang ditengarai meminta saham PT Freeport Indonesia mengatasnamakan Presiden Jokowi dan Wapres JK adalah layak diapresiasi. Dan agar semuanya lekas selesai, maka MKD harus segera meresponnya dengan memanggil Anggota DPR terlapor.

Tapi keberanian Sudirman Said ini tidak bisa disebut sebagai prestasi atas kinerjanya sebagai Menteri ESDM. Sebab sebagai Menteri ESDM, kebijakannya dalam mengelola ESDM kita sangat buruk. Nyaris tidak ada kontrak karya dengan pihak asing yang menguntungkan bangsa Indonesia.

Dalam kasus PT Freeport misalnya, kalau publik tidak meributkannya, pasti kontraknya akan segera  diperpanjang, sekalipun itu menyalahi UU karena belum saatnya diperpanjang.

Saya berharap langkah Sudirman Said (melaporkan anggota DPR peminta saham) ini bukan untuk mengelabui publik dan “menyandera” Presiden agar tidak jadi me-reshuffle dirinya.

Sebab kalau Sudirman Said memang mau menyelamatkan ESDM kita dari tangan para mafia, dia juga harus membeberkan pejabat, politisi dan bekas pejabat kita yang memiliki saham secara melawan hukum dalam perusahaan-perusahan di sektor ESDM. Jadi bukan hanya yang “akan” minta, tapi yang sudah mengangkangi selama bertahun-tahun.

Beranikah Sudirman Said mengungkap yang demikian itu? Kalau tidak berani, bukan mustahil peristiwa ini merupakan perang “antar-geng” mafia tambang belaka.

Dengan sangat heroik dan gagah berani, Menteri ESDM berhasil menggagalkan pencoleng lokal ‘mengutil’ saham PT Freeport McMoran (AS) yang sudah puluhan tahun menguras kekayaan alam milik rakyat Indonesia di Timika, Papua.

Saya tidak pernah bisa memahami apa yang mendorong Sudirman Said memilih berjibaku menjaga kedaulatan PT Freeport dari rongrongan para begundal lokal ini?

Kenapa hal yang sama (berjibaku) tidak berani dia lakukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan seluruh kekayaan alamnya? [#]

*) Adhie M Massardi – Mantan Jurubicara Presiden era Gus Dur

 merah putih

Apakah Negara Panggil dan Periksa CEO Freeport ?

Apakah Negara Panggil dan Periksa CEO Freeport ?
Oleh: Haris Rusly (Petisi 28)

Menteri ESDM Sudirman Said telah melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Senin (16/11/2015), terkait politisi terkenal dan berpengaruh yang telah mencoba menjual nama Presiden Jokowi dan Wapres JK kepada pimpinan Freeport. Katanya, politisi tersebut selain meminta jatah saham di Freeport untuk Presiden, Wapres dan untuk dirinya sendiri, juga meminta proyek pembangkit listrik di Timika, sebagai syarat untuk memperpanjang kontrak Freeport.

Sudirman Said bukanlah orang pertama yang mendengar secara langsung percakapan sang politisi ‘broker’ tersebut dengan Pimpinan Freeport. Diduga, Sudirman mendapatkan laporan dari dua pejabat Freeport yang saat itu sedang bergerilya melakukan pendekatan politik kepada sejumlah pejabat negara untuk memperpanjang kontrak Freeport.

Karena itu, yang harus dimintai keterangan dan klarifikasinya terkait politisi yang mencatut nama Presiden dan Wapres bukan hanya Sudirman Said semata. Dua pejabat teras Freeport, yaitu James Muffett dan Maroef Sjamsoeddin, yang diduga sebagai pihak pertama yang mendengar pencatutan nama Presiden dan Wapres, harus juga dipanggil oleh MKD DPR-RI untuk dimintai kesaksian dan keterangannya.

Pasalnya, menjual nama Presiden dan Wapres untuk mendapatkan saham di Freeport adalah sebuah kejahatan menjual negara atau mengkhianati negara, karena itu tak bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan ‘guyonan’ semata, apalagi yang melakukan kejahatan tersebut adalah seorang politisi yang mempunyai pengaruh kuat di parlemen dan istana negara, yang dapat mengubah arah dan kebijakan negara.

Kebiasaan menjual negara seakan telah menjadi kebiasaan yang lumrah di negeri ini, namun hukum tidak pernah tegas kepada mereka. Tak hanya politisi dan pejabat negara yang gemar menjual negara, para aktivis LSM yang bermental inlander juga sering menjual masalah dalam negeri Indonesia kepada sejumlah funding dan donatur international untuk mendapatkan dana segar. Di negeri ini, bahkan ‘mayat para aktivis’ yang telah mati pun bisa dikemas jadi proposal untuk menyedot dana dari lembaga funding international.

Padahal, para pendiri negara kita mengajarkan bahwa kemerdekaan negara Indonesia dicapai tidak dengan proposal yang diajukan kepada lembaga funding asing, tapi oleh sebuah perjuangan yang berdiri atas pengorbanan dan persatuan dari rakyat Indonesia sendiri.

Tak hanya nama Presiden dan Wapres yang dijual oleh politisi untuk mendapatkan saham Freeport, bahkan UUD Amandemen hingga UU, Paket Kebijakan Ekonomi dan Perda banyak yang diorder oleh kepentingan asing dan para taipan untuk memuluskan kepentingan politik dan bisnisnya di Indonesia.

Banyak pejabat negara kita, yang mempunyai pengabdian ganda. Di satu sisi selain bekerja, digaji dan mendapatkan fasilitasi oleh negara RI, di sisi lain juga menjual dirinya menjadi pegawai kepentingan asing dan ‘kacung’ dari kepentingan korporasi, baik asing maupun nasional.

Karena itu, untuk mencegah tidak terulang kembali kejahatan serupa, maka, selain dipanggil dan diperiksa oleh MKD DPR RI, juga seharusnya Polri melalui Keamanan Negara (Kamneg) untuk memanggil dan memeriksa Menteri ESDM Sudirman Said, James Muffett, dan Maroef Sjamsoeddin selaku pejabat Freeport. Maroef Sjamsoeddin sebagai mantan Wakil Kepala BIN harus membuktikan, apakah dirinya berpihak kepada merah putih atau mendukung Freeport? [#]

Pojokkan Pertamina, Menteri ESDM Dikecam
Binsar Effendi Hutabarat

Oleh: Binsar Effendi Hutabarat*

Heboh pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang pada 8 November 2015 mengungkapkan 3 hasil audit forensik independen terhadap PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang dilakukan oleh perusahaan auditor global KordhaMentha asal Australia, di bawah supervisi Satuan Pengawas Internal Pertamina sejak 1 Juli hingga 30 Oktober 2015.

Proses likuidasi Petral yang berkedudukan di Singapore oleh PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan, masih berlangsung setelah kegiatannya resmi dibekukan pada Mei 2015 dan ditargetkan pembubaran Petral tuntas pada April 2016.

Sementara pihak merasa curiga atas ekspos hasil audit Petral oleh Menteri ESDM. Sebab Sudirman merupakan bagian dari jaringan masa lalu di Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina-Petral PES bersama dengan Ari Soemarno yang menjadi Dirut Pertamina waktu itu. Sudirman pernah menjadi Senior Vice President (SVP) ISC Pertamina yang notabene adalah penentu dan pengambil keputusan impor minyak mentah dan BBM.

Oleh karena itu, itu ditelisik siapa saja yang bermain, tidak hanya pada periode tertentu. Mulai dari Petral berdiri ataupun ketika Sudirman berkongsi dengan Ari Soemarno. Pasalnya, Pertamina sudah menyatakan hasil audit forensik yang dilakukan oleh auditor independen itu, telah diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Saat ini, hasil audit sendiri dalam proses pendalaman oleh para ahli legal di Kementerian ESDM dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perihal apakah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepada pihak kepolisian nanti kasus ini akan dibawa, Pertamina menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah.

Pengakuan Sudirman bahwa ada pihak ketiga yang bukan bagian dari manajemen Petral, Pertamina, maupun pemerintah yang terlibat dalam perdagangan minyak mentah dan BBM serta membuat pelaku usaha dalam bidang tersebut mengikuti permainan yang tidak transparan, terkesan sangat politis.
Bahkan dianggap politisasi jika Menteri ESDM menyampaikan audit Petral-PES. Kalau mau ungkap, sebaiknya jangan setengah-setengah dan harus total. Tidak mungkin tidak ada pejabat-pejabat baik di Pertamina maupun di pemerintah yang tidak terlibat. Akibatnya, Sudirman pun panen kecaman karena pada konteks ini telah mendiskreditkan Pertamina.

Sejumlah pihak juga menaruh curiga kepada Sudirman yang tiba-tiba sangat getol mengungkap audit Petral menjelang reshuffle kabinet. Terutama setelah namanya turut disebut-sebut akan diganti dari Kabinet Kerja. Diduga itu dilakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri jelang reshuffle. Sebab, yang namanya audit seharusnya dilaporkan kalau ada penyelewengan. Harus dibawa ke KPK kalau memang ada korupsinya. Bukan hanya bisa dijadikan menu konperensi pers saja, dan yang imbasnya nama Pertamina juga dirugikan.

Kini, Menteri ESDM Sudirman Said pun dinilai telah menciptakan kegaduhan dengan memberikan pernyataan yang tidak jelas. Jangan sampai Pertamina sejak tahun 2008 sudah menyatakan siap dan mampu mengelola Blok Mahakam 100 persen, kemudian digaduhkan oleh Sudirman yang menetapkan Pertamina hanya mendapat bagian 70 persen paska habis kontrak Blok Mahakam tahun 2017. Begitu pula pernyataannya yang mengatakan ada tokoh politik sangat berkuasa menjual nama Presiden dan Wapres RI kepada Freeport dan meminta jatah saham perusahan tambang emas asal Amerika Serikat (AS) itu, yang kebetulan saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen saham.

Sebaiknya, Sudirman hindari membuat pernyataan yang tidak jelas yang hanya menambah ketidakpastian arah negara. Ketimbang membuat pernyataan yang tidak jelas, Binsar Effendi menilai akan lebih baik jika membuka siapa saja sebetulnya mafia migas di balik perusahaan Petral. Sudirman juga harus bertanggung jawab atas keterangan yang disampaikannya kepada publik. Karena kalau Sudirman adalah wakil pemerintah, maka punya kewajiban secara transparan menyebut pihak ketiga siapa yang dimaksud karena dalam aktivitas bisnisnya bisa mempengaruhi urusan negara. Apalagi Presiden Jokowi terus mendukung penegakan hukum pasca hasil audit forensik terhadap Petral.

Jika pernyataan Menteri ESDM itu tidak berani mengungkap siapa mafia migas yang mempengaruhi Petral dan melaporkan segera ke KPK, maka sepanjang itu pula Sudirman dapat dianggap telah melakukan kebohongan publik.‎ Bahkan ada kemungkinan pernyataan Sudirman itu dilontarkan, sebagai usaha mengalihkan isu yang sesungguhnya agar pejabat di Pertamina diisi oleh orang-orangnya.

Daniel Purba yang menjabat SVP ISC Pertamina, adalah mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, adalah bekas anak-buahnya. Padahal, Daniel juga bagian dari mantan pejabat di Petral saat Dirut Petral Ari Soemarno. Jadi, bisa saja pernyataan Menteri ESDM itu sengaja dilontarkan dengan maksud mengalihkan perhatian masyarakat yang selama ini geram dengan kebijakan Sudirman, terutama soal habis kontrak Blok Mahakam.

Kalau benar hal itu yang menjadi tujuan dari Sudirman, maka seyogianya Presiden Jokowi memasukannya dalam daftar teratas Menteri yang harus diganti pada saat reshuffle kabinet nanti. [#]

*) Binsar Effendi Hutabarat – Ketua Umum eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina)


0 Responses to “Ideologi : Utamakan Pro Ekonomi Kesejahteraan Rakyat”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: