02
Nov
15

Kebangsaan : Hari Santri dan Pelurusan Narasi Sejarah

Logo Benteng Pancasila

Hari Santri dan Pelurusan Narasi Sejarah

Oleh: Munawir Aziz

AKHIRNYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepati janjinya untuk menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Janji tersebut bermula ketika kampanye pemilihan presiden, persisnya pada 27 Juni 2014. Ketika itu Jokowi bersilaturahmi ke Pesantren Babussalam, Malang, Jawa Timur.

Di hadapan santri dan para kiai, Jokowi berjanji menahbiskan 1 Muharam sebagai Hari Santri. Namun, argumentasi ideologis, kultural, dan sejarah untuk Hari Santri lebih tepat jika ditetapkan pada 22 Oktober. Untuk itu, mewakili santri dan komunitas pesantren di seluruh Indonesia, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Said Aqil Siradj menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa lebih tepat jika Hari Santri ditetapkan pada momentum 22 Oktober.

Esai Bandung Mawardi, 1 Muharam 1437, Hari Santri Nasional ( Jawa Pos, 14 Oktober 2015), cukup menggelitik. Dalam esai tersebut, Bandung menggugat Presiden Jokowi yang kerap menebar janji.

Di bagian akhir esainya, Bandung juga mengajukan pertanyaan, apakah Hari Santri itu milik NU atau Indonesia? Dia juga melontarkan tanya tentang siapakah santri.

Atau, dalam bayangan penulis, lebih tepatnya: Apa sumbangsih santri bagi bangsa ini? Tentu saja pertanyaan itu penting untuk diurai jawabannya agar tidak menimbulkan kekeliruan asumsi.

Santri, Pengawal NKRI

Perjuangan kaum santri dalam mengusahakan kemerdekaan bukanlah tujuan untuk komunitasnya sendiri, melainkan untuk bangsa Indonesia seutuhnya. Perjuangan kaum santri melawan kolonialisme tidak sekadar dilakukan pada awal abad ke-20, tapi jauh sebelum itu.

Pada pertengahan abad ke-18, ketika VOC berupaya menyesap kekayaan Nusantara, para santri tidak tinggal diam untuk berjuang. Perang Kuning (1740–1743) merupakan gabungan kekuatan antara orang Tionghoa, pasukan Mas Garendri (Raden Mas Said), dan laskar santri yang berjuang melawan penjajah. Di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Lasem, hingga Tuban, para santri terlibat dalam Perang Kuning (Daradjadi, 2013).

Selanjutnya, ketika Perang Jawa berkobar pada 1825–1830, para santri bersetia menjadi lingkaran strategis bagi Pangeran Diponegoro Sayyidin Panatagama. Tercatat, Kiai Khasan Besari, Kiai Maja, dan beberapa jaringan kiai pesantren menjadi tulang punggung perjuangan pasukan Diponegoro.

Di pengujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, para kiai tidak pernah menyurutkan peran dalam melawan penjajah. Selain berperang secara fisik dalam medan laga, para kiai merawat pengetahuan dengan membentuk pesantren sebagai tempat belajar dan mengaji, yang mengacu pada praktik pendidikan yang diwariskan Wali Sanga di tanah Jawa. Narasi pengajian kaum santri juga termaktub dalam kisah Centhini, yang menceritakan perjalanan panjang Cebolang serta kisah Tembangraras-Amongraga.

Koneksi kiai-santri itulah yang menjadikan jaringan pesantren sebagai tulang punggung pengetahuan warga Islam di Nusantara. Sekaligus menjadi ciri khas pendidikan agama di negeri ini karena sanad (jaringan pengetahuan) yang tidak pernah terputus.

Kekuatan sanad itulah yang membuat kaum santri mendapatkan didikan moral, bukan hanya kecerdasan otak, tapi juga kecerdasan spiritual. Itu sesuai dengan jargon revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi. Revolusi mental tidak hanya menyentuh kecerdasan otak, tetapi juga menggunakan kecerdasan jiwa. Itulah yang menjadi jawaban untuk perbaikan moral bangsa ini.

Bukti lain nasionalisme kaum santri, pada 1936 para kiai bermusyawarah di Banjarmasin. Hasilnya, diputuskan konsep negara sebagai dar as-salam (negara kedamaian). Itulah praktik visioner dari khazanah pesantren yang berlandasan prinsip tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan i’tidal (berkeadilan).

Hari Santri, Identitas Kebangsaan

Lalu, kenapa Hari Santri 22 Oktober menjadi penting bagi bangsa Indonesia? Sebab, Hari Santri bukan hanya milik Nahdlatul Ulama, melainkan milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Hari Santri bukan sekadar selebrasi tentang pengakuan negara atas perjuangan kaum santri, tapi menjadi pintu untuk menulis ulang sejarah dan peradaban bangsa ini. Perlu diketahui, 22 Oktober adalah momentum ketika Kiai Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa yang disebut ”resolusi jihad”. Gema fatwa itulah yang menginspirasi ribuan pemuda dan santri untuk bertarung habis-habisan menegakkan NKRI di pelbagai daerah, terutama Surabaya pada 10 November 1945. Dengan demikian, peristiwa 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan berakar pada momentum penting 22 Oktober 1945.

Apa yang diperjuangkan setelah Hari Santri? Yang paling penting adalah memutar arus sejarah dan pengetahuan untuk berdikari dalam karakter khas bangsa ini.

Peristiwa 22 Oktober 1945 telah lama ditenggelamkan oleh narasi pengetahuan kolonial, yang diteruskan oleh rezim-rezim setelahnya, terutama dalam proyek pengetahuan Orde Baru. Hari Santri, dengan demikian, adalah keinsafan pemimpin bangsa atas sejarah perjuangan panjang yang dilakukan segenap umat muslim negeri ini. []

JAWA POS, 19 Oktober 2015

Munawir Aziz  ;  Peneliti dan pengurus Lajnah Ta’lif wan-Nasyr (LTN) PB NU; Wakil sekretaris Kornas Hari Santri

Revolusi Spiritual

Oleh: Jakob Sumardjo

Manusia adalah tindakannya. Perbuatan manusialah yang mengubah diri dan lingkungan hidupnya, bukan kata-kata dan pikirannya.

Keinginan dan pemikiran tak mengubah kehidupan, kecuali Anda mewujudkannya dalam tindakan. Anda mungkin menguasai pengetahuan filosofis, normatif, historis mengenai apa yang baik dan tidak baik. Namun, selama Anda pendam dalam kepala saja, tak akan ada perubahan, kecuali Anda bertindak dengan mengajarkannya pada orang lain. Lebih bagus lagi diterjemahkan dalam tingkah laku.

Lebih baik tahu sedikit mengenai apa yang baik dan tidak baik, tetapi Anda jalankan pada setiap kegiatan. Perbuatan itulah kata-kata Anda, ajaran Anda.

Dengan demikian, pikiran dan kata-kata bukan hal utama. Yang utama justru keinginan, niat, dan tekad yang diwujudkan dalam tindakan. Masyarakat Jawa menamakannya niat, ilmu, dan laku, sedangkan Sunda menyebutnya tekad, ucap, lampah. Masyarakat kuno kita menyebutnya hedap, sabda, bayu: will, mind, power. Itulah tripartit mental manusia.

Bahwa mental semacam itu ada pada manusia, sebenarnya berkualitas spiritual. Ajaran kuno dalam kitab Sunda, Sewaka Darma, menyebutkan bahwa tripartit tekad-ucap-lampah itu adalah Sang Hyang Hidup itu sendiri. Kitab ini menggambarkannya seperti ini: kalau tidak ada penonton, kalau tidak ada dalang, panggung sunyi sepi ibarat raga tanpa jiwa; lebih tidak berharga lagi kalau ditinggalkan tekad, ucap, lampah; sama saja ditinggalkan oleh Sang Hyang Hidup.

Gejala hidup yang utama adalah gerak. Orang Jawa mengatakannya sebagai wong mati ora obah (orang mati tidak bergerak). Tetapi, Leonardo da Vinci menimpali bahwa tanpa tenaga (energi) tidak ada gerak. “Dengan demikian, tenaga adalah esensi spiritual,” kata seniman Renaisans yang serba bisa ini.

Mengacu pada omongan- omongan ini, maka perbuatan manusia mengandung hakikat spiritual. Dari gerak perbuatanlah manusia diketahui nilai spiritualnya. Apakah perbuatan itu digerakkan niatnya yang baik atau tidak baik. Niat baik memproduk perbuatan baik. Meski demikian, niat yang baik tidak selalu menghasilkan perbuatan baik, kalau pikiran dilibatkan.

Dalam folklor Si Kabayandikisahkan Si Kabayan sedang dicukur oleh tukang cukur onder de boom (di bawah pohon, tukang cukur murah). Si tukang cukur berniat baik, yakni menghibur langganan dengan bercerita selama mencukur. Ceritanya tentang matinya Gatotkaca dalam Baratayuda. Kabayan jengkel karena niatnya dicukur secara cepat dan tak suka dengar cerita. Kata Kabayan: pendekan (ceritanya). Tetapi, si tukang cukur menangkap maksud itu sebagai: pendekan (potongan rambutnya). Ketika terakhir kalinya Kabayan membentak: pendekan!!, jawab tukang cukur: dipendekkan apanya lagi, Kabayan, ini sudah gundul!

Pikiran, kata-kata, bisa menyesatkan. Itu sebabnya, dalam ruang-ruang pengadilan sering terjadi tragedi: orang tak berbuat salah dihukum berat, sedangkan yang berbuat jahat malah bebas. Pengadilan adalah perang kata-kata, adu pikiran, sehingga yang berniat baik justru dikalahkan oleh yang berniat jahat.

Begitu pula dalam kehidupan politik, terjadi perang kata-kata, perang argumentasi, yang boleh jadi bertolak dari niat tidak baik. Keputusannya pun kelak tentu saja tak baik. Pengacara yang baik itu yang bagaimana? Yang selalu memenangi perkara atau yang niatnya baik membela keadilan? Apakah niat Anda mewakili rakyat ingin membela kepentingan orang banyak atau karena gajinya seratus kali lipat gaji PNS? Tidak ada yang menjawab, karena jawabannya ada di lubuk hati nurani Anda. Spiritual Anda.

Revolusi mental atau revolusi hati nurani? Berbahagialah mereka yang berkeinginan baik. Di tengah zaman yang materialistik dan hedonistik ini, keinginan manusia terpusat pada kekayaan dan kenikmatan. Karena negara tak kunjung mampu mewujudkan kemakmuran rakyatnya sejak kemerdekaan 70 tahun lampau, maka cara apa saja (pikiran) dapat ditempuh. Cara paling mudah menduduki jabatan-jabatan negara. Negaralah yang menguasai kekayaan bangsa.

Untuk itulah seruan perlu revolusi mental dan revolusi spiritual ditujukan. Rakyat tidak perlu revolusi lagi karena hati nurani rakyat itu di mana pun baik adanya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Mereka yang mau menduduki jabatan-jabatan penting negara, atau mereka yang mendapat gaji dari negara, harus merevolusi mental dan spiritualnya. Yang bisa mengubah secara total dan radikal mental dan spiritualnya tak lain adalah diri mereka sendiri.

Sejarah Kekaisaran Tiongkok, sejak dinasti Han sampai Manchu, menunjukkan: birokrasi pemerintahan yang korup akan menimbulkan pemberontakan yang didukung rakyat. Rakyat hilang kesabaran menyaksikan tingkah laku penyelewengan, pemerasan, penyalahgunaan, dan manipulasi birokrasi negara yang hanya memakmurkan para pejabatnya. []

KOMPAS, 29 Oktober 2015

Jakob Sumarjo | Budayawan

BELA NEGARA

Nasionalisme Berkurang Bukan di Rakyat, Tapi Pejabat

Sabtu, 31/10/2015 05:33

[image: Nasionalisme Berkurang Bukan di Rakyat, Tapi Pejabat]

Jakarta, *NU Online*
Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia (Lakpesdam) NU Ahmad Suaedy menilai mubazir tentang kebijakan
Kementerian Pertahanan tentang perekrutan pemuda 18- 50 tahun untuk dilatih
bela negara.

Menurut dia, hal itu mubazir karena tidak tuntasnya sosialisasi maksud dan
tujuan serta cara pandang dan target yang akan dicapai dalam bela negara.

“Kalaupun untuk membangun kekuatan pertahanan, syaratnya tidak sesederhana
ini. Harus ada payung hukum setara undang-undang yang mengatur. Dan juga
kita tidak dalam keadaan darurat perang,” ujarnya pada Diskusi Jumatan
Tashwirul Afkar di Perpustakaan PBNU, Jumat (30/10).

Ia menambahkan, jika hal itu diambil dari Revolusi Mental-nya Presiden,
juga tidak tepat dijalankan Kementerian Pertahanan. Mestinya kementerian
yang menangani pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan Kementerian Agama.

Jika tujuan bela negara itu untuk menanamkan rasa nasionalisme, sambungnya,
juga salah sasaran. Karena yang berkurang rasa nasionalisme itu bukan pada
rakyat, melainkan pada elit-elit pejabat.

“Banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme serta dinasti-dinasti dalam jabatan,
itulah yang merusak nasionalisme,” tegasnya.

Narasumber lain, Direktur Institute for Defence Security and Peace Studies
Mufti Makarim mengatakan, arti bela negara itu lentur. Orang bisa melakukan
bela negara dengan cara apapun, tidak harus mengikuti pakem tentara saja.

Ia mencontohkan, bagi para atlite yang membela negara untuk meraih medali
emas, itu juga bagian dari bela negara.

Forum kajian ini diadakan setiap Jumat pukul 13.30 WIB di perpustakan PBNU
dalam rangka mengkaji isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Terbuka
untuk siapa pun. *(Faridur Rohman/ Abdullah Alawi) *

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,63205-lang,id-c,nasional-t,Nasionalisme+Berkurang+Bukan+di+Rakyat++Tapi+Pejabat-.phpx

Membangun Nasionalisme Progresif

Oleh: Yudi Latif

KOMITMEN kebangsaan bukanlah perkara yang mudah. Bagi para pemuda-pelajar yang terdidik di sekolah bergaya Eropa, penggunaan bahasa Melayu-Indonesia dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua, pada 28 Oktober 1928, membawa kesulitan yang serius.
Pengamat resmi dari Belanda, Van der Plas, melaporkan bahwa Soegondo Djojopoespito sebagai pemimpin kongres tak mampu menunaikan tugasnya secara baik. Beberapa yang lain tak sanggup hingga terpaksa kembali menggunakan bahasa Belanda. Salah seorang dalam kategori terakhir ialah Siti Soendari, perwakilan dari Poetri Indonesia. Namun, komitmen kebangsaannya membangkitkan tekad untuk menaklukkan kesulitan itu.
Hanya selang dua bulan sejak peristiwa itu, Siti Soendari secara heroik sanggup berpidato dalam bahasa Indonesia pada Kongres Perempuan Indonesia, 22-25 Desember 1928. Perubahan dahsyat dalam tempo cepat dari keberanian seorang Siti Soendari menggunakan bahasa Indonesia dengan melepaskan diri dari bahasa ibunya (Jawa) dan bahasa keduanya—bahasa Belanda–merupakan simbol dari kuatnya komitmen kebangsaan baru.
Komitmen menggunakan bahasa baru itu menandai transformasi dari ‘nasionalisme kultural’ (ethno-nationalism) menuju ‘nasionalisme politikal’ (civic nationalism). Gerakan-gerakan kebangkitan yang semula terkungkung dalam komunitas-komunitas berbasis etnoreligius yang bersifat lokal dan berserakan mulai mempertautkan diri ke dalam komunitas politik impian yang bersifat lintas kultural bernama ‘Indonesia’.
Pengikatan bersama komitmen kebangsaan dari berbagai identitas kolektif (etnik, agama, kelas, dan gender) ini pada akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan. Sejarah membuktikan, nasionalisme politik Indonesia cukup mampu merajut kepentingan masyarakat plural yang sulit menemukan kehendak bersama.
Namun, keampuhan nasionalisme politikal itu baru teruji sebagai kekuatan nasionalisme negatif-defensif ketika dihadapkan pada keburukan musuh bersama dari luar. Padahal, dengan berlalunya kolonial, proyek kebangsaan Indonesia yang berlandaskan pada penemuan ‘batas’ dan ‘lawan’ dengan kolonial itu tak bisa lagi dipertahankan. Nasionalisme politikal dituntut merealisasikan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya.
Untuk mempertahankan kehendak bersama dan persaudaraan sebangsa, nasionalisme harus memecahkan masalah-masalah konkret yang sumber-sumber masalahnya tidak bisa melulu dialamatkan kepada kejahatan musuh dari luar.
Delapan puluh tujuh tahun setelah Sumpah Pemuda, Indonesia masih tetap merupakan proyek kebangsaan yang belum tuntas. Perjuangan pemuda kerap kali lebih berhasil untuk ‘menjebol’, tapi belum ampuh untuk ‘membangun’. Masalahnya, seperti kata istilah Berlin, ‘Manusia tidaklah hidup sekadar untuk memerangi keburukan. Mereka hidup dengan tujuan yang positif, untuk menghadirkan kebaikan’.
Untuk itu, perlu dihadirkan konsepsi nasionalisme yang lebih positif dan progresif. Nasionalisme tidak melulu bersandar pada apa yang bisa kita lawan, tapi juga pada apa yang bisa kita tawarkan. Nasionalisme sejati haruslah berarti bukan sekadar mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negeri.
Setiap lompatan besar dalam politik Indonesia selalu tertawan oleh masa lalu. Kebiasaan kita mengutuk masa lalu dengan mengulanginya, bukan dengan melampauinya, membuat perilaku politik Indonesia tak pernah melampaui fase kekanak-kanakannya (regressive politics).
Untuk melampaui masa lalu, diperlukan konsepsi nasionalisme yang lebih progresif. Kemajuan dan kemaslahatan merupakan produk terpenting dari nasionalisme. Untuk keluar dari kubangan krisis, nasionalisme progresif dituntut menghadirkan kemandirian bangsa tanpa terperosok pada kepicikan antiasing (xenophobia).
Seturut dengan misi negara seperti tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nasionalisme progresif dituntut untuk merealisasikan konsepsi ‘negara-pelayan’. Basis legitimasi negara-pelayan ini bersumber pada empat jenis responsibilitas, yakni perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, dan keadilan.
Negara memiliki legitimasi sejauh melindungi warganya dari bahaya. Sebab, ketertiban dan keselamatan sangat esensial, bukan saja bagi kehidupan, melainkan juga untuk meraih kebahagiaan. Terbukti, negara-negara dengan pencapaian tertinggi dalam indeks kebahagiaan, seperti Norwegia, Swiss, dan Denmark, pada umumnya ialah negara-negara demokrasi stabil yang mampu menegakkan hukum, keamanan, dan ketertiban.
Legitimasi kedua ialah responsibilitas negara untuk mempromosikan kesejahteraan. Peran pemerintah dalam memfasilitasi kesejahteraan sangat penting. Seperti ditunjukkan Amartya Sen, kelaparan di berbagai negara bukanlah karena kekurangan makanan, melainkan karena rakyat tak memiliki hak milik dan daya beli sebagai akibat buruknya layanan pemerintahan.
Legitimasi ketiga ialah kemampuan negara mempromosikan pengetahuan dan kebenaran yang sangat vital bagi kelangsungan komunitas bangsa. Tidak ada perbantahan antara rezim demokratis dan nondemokratis atas pentingnya pengetahuan. Bahkan, seorang Mao dalam revolusi kebudayaannya meyakini ‘sebanyak apa pun mimpi kita, alam akan memberikannya sejauh ada pengetahuan’.
Legitimasi pamungkas ialah kemampuan negara menegakkan keadilan. Menurut Aristoteles, yang membedakan manusia dan binatang ialah kemampuan membedakan yang baik dan buruk, adil dan zalim, yang memperoleh puncak ekspresinya pada negara yang dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan.
Keadilan negara sangat vital bagi resolusi konflik dalam masyarakat multikultural. Peringatan Sumpah Pemuda harus mampu menggali apinya, bukan abunya. Semangat Sumpah Pemuda itu semangat progresif mental muda dengan kobaran komitmen, kebesaran, dan keluasan jiwa yang secara sengaja bersungguh-sungguh memperjuangkan visi dan misi membentuk dan membangun bangsa.
Manakala sekarang tampak tanda-tanda kelunturan dan degenerasi mental progresif kaum muda, kikislah semua kuman kelunturan dan degenerasi itu dengan menghidupkan kembali semangat Sumpah Pemuda. []

MEDIA INDONESIA, 28 Oktober 2015

Yudi Latif | Pakar Kebangsaan dan Kenegaraan

Advertisements

0 Responses to “Kebangsaan : Hari Santri dan Pelurusan Narasi Sejarah”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,146,496 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: