27
Oct
15

Kenegarawanan : Ekonomi SDG, Kewargaan Cerdas, Konstruksi Kepemimpinan

Nasionalis 45

Ekonomika SDG

Oleh: Daoed Joesoef

Ekonomika disebut dismal science karena, menurut Muhammad Chatib Basri, ia memprediksi lebih banyak krisis ketimbang kemakmuran (Kompas, 5 Oktober 2015).

Ekonomika memang suatu dismal science, tetapi bukan karena ia memprediksi lebih banyak krisis ketimbang kemakmuran. Ia bahkan menjanjikan lebih banyak kemakmuran ketimbang ilmu lain yang dinyatakan dengan PNB, PDB, PNB per kapita, PDB per kapita. Ketika janji itu terwujud ternyata tidak tanpa biaya eksesif berupa, antara lain, penindasan manusia terhadap sesamanya dan polusi berkepanjangan. Ini terjadi karena penalaran ilmu sosial yang satu ini-dengan segala kekurangannya-dipaksa diterapkan.

Penalaran suatu disiplin ilmiah betul belaka selama secara logis diturunkan dari anggapan dasarnya. Namun, ia baru pantas diterapkan selama asumsi dasarnya itu se- suai dengan the living condition. Bila tidak dan tetap mau diterapkan, perlu dua tindakan politiko-sosial. Pertama, asumsi dasar tadi dikoreksi atau, kedua, kondisi riil kehidupan dipaksa menyesuaikan diri.

Di banyak lokasi penerapan ekonomika pure and simple di berbagai belahan dunia, tindakan kedua yang selalu dijalankan hingga kondisi kehidupan yang ada terpelintir begitu rupa sampai menimbulkan kesengsaraan. Penderitaan human ini pernah menimbulkan reaksi Karl Marx yang pemikirannya, tanpa dia maksud, dijadikan dasar pembenaran komunisme dan pemerintahan Uni Soviet.

Pemaksaan penerapan ajaran ekonomika menimbulkan sengsara karena nalarnya berkelemahan fundamental. Di forum Konferensi Ke-336 Universitas dari semua pengetahuan 1 Desember 2000 di Paris, Xavier Greffe membeberkan kelemahan dan kekurangan penalaran ekonomika. Orasi ilmiahnya berjudul “La reduction à l’écomique”, pengerdilan ala ekonomika. Dia menyimpulkan anomali itu dalam dua interpretasi berikut.

Pertama, perilaku individu hanya rasional bila ia mengikuti diktum Homo economicus, di bidang apa pun kegiatannya. Pilihan individual ditetapkan pada satu acuan homogen, yaitu kepentingannya sendiri, di mana tampil tanda plus dan minus. Aksioma ini kerdil mengingat yang diakui terpenting, paling menentukan, adalah kepentingan sendiri di antara lain-lain hasrat yang memotivasi manusia. Hubungan antara manusia dan materi tak dapat diperantarai manusia lain.

Kedua, setelah menegaskan kemandirian gejala ekonomi terhadap lain-lain gejala sosial, ekonomika menyimpulkan bahwa proses dan hukum ekonomi tidak mungkin bisa diabaikan oleh lain-lain instansi sosial, terutama politik. Ekonomika tak bisa ditawar-tawar dan tak mungkin memecahkan masalah ekonomi melalui pertimbangan non-ekonomi semata-mata. Hubungan manusia dan materi penting.

Hati-hati dan waspada

Ketika penghargaan Nobel untuk ekonomika diciptakan pada 1969, banyak ekonom bersorak, menganggapnya sebagai pengakuan terhadap soliditas penalaran keilmuan dari pengetahuan yang mereka geluti. Setelah diangkat setara dengan lain-lain ilmu sosial sesudah ia berhasil nyempal dari sosiologi, ia kini dan selanjutnya berpartisipasi dalam aura ilmu eksakta. Namun, dua tokoh penerima Nobel Ekonomi tetap hati-hati dan waspada. Gunnar Myrdal mengaku sulit terus melindungi ekonomi terhadap konflik nilai kehidupan. Amartya Sen mengungkapkan kecenderungan ekonomika mereduksi kompleksitas dan tumpukan gejala sosial.

Thomas Carlyle bahkan kritis terhadap penyandang ekonomika dengan mengatakan bahwa para ekonom sering terlihat selaku terrible kill-joys yang ingin memasukkan keceriaan alami manusia dan keramahtamahannya terhadap sesama manusia ke dalam sejenis adonan beresep dari disiplin ekonomi.

Dewasa ini kecaman terhadap penalaran simplistis ekonomika jauh lebih radikal daripada sekadar kewaspadaan dari Myrdal dan Sen. Wacana publik yang menggambarkan ekonomika sebagai dismal science segera disusul tuduhan economic horror. Gejala globalisasi ekonomi langsung diikuti kutukan terhadap proses ketidakadilan, pemiskinan, perusakan lingkungan, dan alienasi yang diakibatkannya, di samping nada-nada anti kapitalis di ruang akademik. Tiga lembaga menjadi bulan-bulanan dari kecaman terhadap penalaran dan kebijakan ekonomi yang menyengsarakan manusia: Bank Dunia, IMF, dan WTO.

Ekonomika disalahkan melakukan reduksionisme tak hanya dalam membina penalarannya sendiri, tetapi jauh lebih parah lagi: dalam berpikir keilmuan pada umumnya. Ia membuat simplifikasi berlebihan mengenai gejala dan perilaku sosial untuk kemudian digiring ke dalam penalaran yang menunggal tentang tata ekonomi. Dengan mereformulasikan visi tentang gejala sosial demi kepentingan logikanya, ia mendesakkan suatu cara berpikir yang sangat mengesankan correct, tetapi sebenarnya begitu reduksionistis hingga tak bisa applicable kecuali dengan paksaan formal. Agar correctness penalarannya kian menonjol, ekonomika semakin banyak melibatkan matematika. Sampai ujian masuk calon mahasiswanya menuntut lulus testing matematika, bukan sosiologi, apalagi filosofi.

Namun, Ernst Helmstadler dari Universitas Munster mengeluh bahwa “…nowadays, theories in the science of economics are often perfect in terms of formal mathematics, but are scarcely suited in getting grips with economic problems or forecasting developments”.

Uraian ini tak hendak mendiskreditkan ekonomika selaku suatu disiplin ilmiah. Kitalah yang bersalah kalau sampai tak mau tahu kecenderungan pengetahuan il- miah ini mereduksi kompleksitas dan keragaman gejala sosial demi correctness penalarannya, bukan applicability-nya. Biar bagaimanapun, ekonomika tergolong ilmu sosial yang bertujuan tidak hanya memahami kenyataan (masalah) human, tetapi juga memperbaikinya. Lain dengan ilmu kealaman yang bertujuan memahami alam, tetapi tidak berpretensi mencampuri jalannya alam.

Lalu ada sesuatu yang kelihatannya esensial antagonistis antara kebiasaan pikiran mencari panduan teoretis dan yang mencari pegangan bagi keberhasilan kinerja. Teori merupakan masalah pendidikan dan pemaparan, bukan masalah pelaksanaan. Kemudian ilmu pengetahuan apa pun perlu dibiarkan bebas karena yang ia cari adalah “kebenaran”. Namun, “penerapan” kebenaran itu, lazim disebut teknologi, yang adalah hanya merupakan means dari penerapan, perlu dikontrol dan diseimbangkan dengan kearifan filosofis, Pancasila. Filosofi kolektif ini mengingatkan kita how men behave, sedangkan disiplin ekonomi mengutamakan how the markets behave. Kehidupan kita ditentukan kehendak pasar, bukan sebaliknya, sebab di balik pasar ada Homo economicus.

Kewaspadaan dalam mempelajari ekonomika perlu diingatkan agar kita tak terpeleset lagi ketika melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Tujuan SDG sebagai acuan pembangunan global 15 tahun ke depan yang dibahas di forum PBB sangat didominasi penalaran ekonomi dan ide globalisasi yang memanfaatkannya. Hanya keledai yang sampai tergelincir dua kali di batu yang sama.

Standar ukuran kemajuan SDG masih tetap income. GNP sudah dibaptis menjadi semacam Cawan Suci dan pengawal fanatiknya adalah kaum ekonomimandanahli statistik, sedangkan globalisasi berasumsi bahwa warga semua bangsa berpartisipasi proaktif dalam progres teknologi baru dan, karena keunggulan keterampilan teknologisnya, berhak mengeksploitasi sumber alam di mana pun dan kapan pun. Berarti kita harus “bersaing” dengan warga asing dalam memanfaatkan kekayaan alam kita. Bukankah ide pemaksaan kolonialisme baru ini yang tersirat di balik traktat Trans-Pacific Partnership, yang baru-baru ini dicanangkan Presiden Obama dari Amerika Serikat.

Kebahagiaan

Di mana kemerdekaan ekonomi negeri yang relatif terbelakang? Apa yang kelak kita sisakan untuk anak cucu kita sendiri? Ketahuilah, kita generasi sekarang bukan merupakan pewaris, melainkan peminjam kekayaan Ibu Pertiwi dari generasi mendatang. Selaku peminjam, kita wajib bisa mengembalikan kepada mereka kekayaan itu dalam keadaan relatif utuh.

Sewaktu berevolusi fisik dulu Bung Hatta sering menyatakan bahwa dengan kemerdekaan kita ingin membangun suatu dunia di mana setiap orang pantas bahagia. Ternyata happiness matters, kata Amartya Sen, because it is not irrelevant to the meaning of life… happiness relates to the perspective of freedom and capability.

Setelah mengadakan investigasi intensif mengenai kaitan antara kebahagiaan dan kehidupan, Richard Layard menyimpulkan, “There is a paradox at the heart of our lives. Most people want more income and strive for it. Yet as Western societies have got richer, their people have become no happier…. If we are asked why happiness matters, we can give no further external reason. It just obviously does matter”.

Istilah bahagia tak ada dalam kamus ekonomika murni. Berarti kita tak perlu lagi mengandalkan pembangunan nasional hanya pada penalaran ekonomi seperti yang selama ini kita lakukan. Harus diakui bahwa di suatu lokasi pembangunan tertentu di tahap tertentu, satu disiplin bisa saja paling dominan. Dan disiplin ini tidak selalu harus ekonomika. Ia bisa saja antropologi, sosiologi, budaya (adat istiadat), politika, sejarah, dan lain-lain.

Fakultas Ekonomi harus mampu membelajarkan teori pembangunan Indonesia di bumi Indonesia di samping perkuliahan tentang teori Keynes mengenai pembangunan ekonomi. Indonesia bukan lokalitas antah-berantah. Ia negeri dengan kekhasan sejarah, kaya alam, khas geografi. Perjuangan kemerdekaan dan aspirasi nasionalnya terkait kemerdekaan itu. Raksasa ekonomi baru, India dan Tiongkok, yang kerap dipuji dulu menolak resep pembangunan ekonomi IMF dan Bank Dunia. []

KOMPAS, 26 Oktober 2015

Daoed Joesoef | Alumnus Université Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne

Pemuda Cerdas Kewargaan

Oleh: Yudi Latif

Akhirnya,” tulis Ben Anderson, “saya percaya bahwa watak khas dan arah dari revolusi Indonesia pada permulaannya memang ditentukan oleh ‘kesadaran pemuda’ ini.”

Mohammad Hatta, sebagai pengamat yang terlibat, mengajukan pertanyaan retoris: “Apa sebabnya pemuda-pemuda, mahasiswa Indonesia, secara aktif ikut berpolitik?” Lantas ia jawab sendiri: “Kalau mahasiswa Belanda, Perancis, dan Inggris menikmati sepenuhnya usia muda yang serba menggembirakan, maka pemuda Indonesia harus mempersiapkan diri untuk suatu tugas yang menuntut syarat-syarat lain. Tidak ada jalan lain yang sudah siap dirintis baginya; tidak ada lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan baginya. Sebaliknya dia harus membangun mulai dari bawah, di tengah-tengah suasana yang serba sukar, di tengah-tengah pertarungan yang penuh dendam dan kebencian. Perjuangan kemerdekaan yang berat membayang di depannya, membuat dia menjadi orang yang cepat tua dan serius untuk usianya.”

Kesadaran revolusioner kaum muda Indonesia itu tidaklah jatuh dari langit, tetapi sengaja diusahakan melalui penaburan benih-benih kecerdasan yang disemai di ruang publik. Memasuki dekade kedua abad ke-20, generasi baru, yang terdidik secara baru, melahirkan kesadaran baru bahwa untuk masa yang panjang bumiputra hidup bagaikan katak dalam tempurung; dan tempurung itu dipercaya sebagai langit luas.  Mereka melihat dengan mata sendiri kesengsaraan yang diderita oleh massa rakyat, dan menyadari sepenuhnya bahwa “senjata” lama dengan impian ratu adilnya tak lagi memadai sebagai sarana perjuangan.

Generasi baru tampil dengan menawarkan “senjata” baru, cara pengucapan baru, dan karisma pengubah sejarah yang baru. Senjata itu bernama kecerdasan dan ilmu (ideologi). Manakala elemen-elemen kemapanan menyeru pada “kejumudan” dan “kesempitan”, kaum muda menerobosnya dengan menawarkan ide-ide progresif dan semangat republikanisme yang lebar dan inklusif. Dengan kecerdasan dan ideologi, generasi baru menyadari bahwa rakyat Indonesia dengan pecahan-pecahan yang banyak dan beraneka tak mungkin bisa dijumlahkan menjadi kebersamaan jika tidak memiliki “bilangan penyebut” yang sama.

Perjuangan dari keragaman posisi subyek memerlukan titik temu (common denominator). Penyebut bersama sebagai titik temu itu mereka temukan dalam nama Indonesia, dengan imaji komunitas bersama yang dikonstruksikan melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928: bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pembongkaran kreatif

Dalam menggagas imaji kebangsaan baru itu, Sumpah Pemuda berisi kecerdasan pembongkaran kreatif (creative destruction). Menerobos kecenderungan serba ragu, konformis, parokialis, dan status quois dari generasi tua, para pemuda-pelajar, yang semuanya berusia di bawah 30 tahun itu, datang dengan etos kreatif. Etos kreatif ini, seperti dilukiskan Margaret Boden dalam The Creative Mind (1968), bersendikan kecerdasan dengan kepercayaan diri dan kesanggupan menanggung risiko sehingga memiliki kemampuan untuk mendekonstruksi bangunan lama demi konstruksi baru yang lebih baik.

Sumpah Pemuda itu juga berisi tekad dari suatu kaum yang progresif, bahwa pendefinisi utama pemuda itu bukanlah usia, melainkan situasi mental kejiwaan (state of mind). Dalam ungkapan Samuel Ullman, “Pemuda bukanlah persoalan lutut yang lentur, bibir merah, dan pipi yang berona kemerahan; melainkan masalah tekad, kualitas imajinasi, kekuatan emosi; kesegaran musim semi kehidupan.”

Sumpah Pemuda itu berisi kebesaran. Kebesaran jiwa yang mengatasi kekerdilan kepentingan sempit demi kebaikan hidup bersama. Meski bahasa Jawa dengan jumlah penutur paling banyak, dan pemuda-pelajar yang menghadiri Kongres Pemuda itu juga banyak yang berasal dari tanah Jawa, bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan. Demi mengusung gagasan kebangsaan yang egaliter, mereka sepakat menjadikan bahasa Melayu-Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Sumpah Pemuda itu berisi keluasan. Keluasan horizon imajinasi kebangsaan yang mengatasi kesempitan primordialisme agama dan kedaerahan. Di bawah payung “nasionalisme kewargaan”, segala kesempitan dan keragaman dipertautkan  ke dalam keluasan imaji keindonesiaan. Kesanggupan mentransendensikan kesempitan etnosentrisme menuju keluasan solidaritas kebangsaan itu pada akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaannya.

Elan vital jiwa Sumpah Pemuda itu sangat penting kita bangkitkan, manakala kehidupan publik-kenegaraan saat ini cenderung mengabaikan kecerdasan. Kehormatan pikiran kembali dihinakan oleh politik dinasti dan kekuatan uang, yang membawa mediokritas dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan merajalelanya mediokritas, etos kreatif, dan ekonomi kreatif sebagai basis daya saing global pada era pasca industri tak bisa berkembang secara kondusif.

Dengan peluluhan daya pikir, kelebaran semangat nasionalisme kewargaan juga disempitkan kembali oleh semangat partaiisme, tribalisme, koncoisme, fundamentalisme, dan daerahisme. Dalam situasi demikian, proyek nasionalisme kewargaan yang digagas Sumpah Pemuda berjalan surut ke belakang. Kita dihadapkan pada situasi pahit, harus menerima nubuat dari Edward Shils,  “Kendati intelektual negara-negara terbelakang telah menciptakan ide tentang bangsa di negeri mereka sendiri, mereka belum sanggup mencipta sebuah bangsa. Mereka sendiri adalah korban dari kondisi itu karena nasionalisme tidak  dengan sendirinya menjelmakan semangat kewargaan.”

Gerak mundur keindonesiaan

Gerak mundur keindonesiaan sebagai kebangsaan yang tidak mewujudkan kewargaan itu sangat tampak dari melemahnya jati diri manusia Indonesia dalam aspek kedirian yang bersifat publik. Bahwa pribadi yang baik tidak dengan sendirinya menjadi warga negara dan penyelenggara negara yang baik. Kita juga bisa menyaksikan, hampir semua hal yang bersifat kolektif mengalami dekadensi: parpol sakit, lembaga perwakilan sakit, birokrasi sakit, aparatur penegak hukum, dan keamanan-pertahanan sakit, bahkan organisasi-organisasi keagamaan berskala besar pun mulai menunjukkan gejala sakit.

Krisis pada kedirian yang bersifat publik ini mencerminkan kegagalan pembangunan bangsa dalam mengembangkan “kecerdasan kewargaan” (civic intelligence). Pendidikan terlalu menekankan kecerdasan personal, dengan mengabaikan usaha mempertautkan keragaman kecerdasan personal itu ke dalam kecerdasan kolektif kewargaan. Setiap individu dibiarkan menjadi deret “huruf” alfabet,  tanpa disusun secara kesatuan dalam perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika) ke dalam “kata” dan “kalimat” bersama. Akibatnya, banyak manusia yang baik dan cerdas tidak menjadi warga negara dan penyelenggara negara yang baik dan cerdas (sadar akan kewajiban dan haknya).

Padahal, pengembangan “kecerdasan kewargaan” lebih fundamental bagi suatu bangsa yang ingin membebaskan diri dari kolonisasi individualisme. Berbeda dengan individualisme, Pancasila memandang, bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi dan hak asasinya, setiap pribadi manusia tidaklah bisa berdiri sendiri terkucil dari keberadaan yang lain. Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Semua manusia, kecuali mereka yang hidup di bawah keadaan yang sangat luar biasa, tergantung pada bentuk-bentuk kerja sama dan kolaborasi dengan sesama yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya.

Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh karena itu, pengembangan jati diri bukan saja harus memberi wahana kepada setiap individu untuk mengenali siapa dirinya sebagai “perwujudan khusus” (“diferensiasi”) dari alam. Pengembangan jati diri juga harus memberi wahana setiap orang untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama yang terkristalisasi dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter perseorangan berkembang menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Karena itu, pengembangan “kecerdasan kewargaan” berbasis Pancasila merupakan kunci integrasi dan kemajuan bangsa. Namun, persis pada titik itulah simpul terlemah dari proses pendidikan dan pembangunan selama ini. Peringatan hari Sumpah Pemuda harus dijadikan momentum mengembalikan trayek kebangsaan Indonesia pada rel nasionalisme kewargaan, dengan mengembangkan “kecerdasan kewargaan” berjiwa Pancasila. []

KOMPAS, 28 Oktober 2015

Yudi Latif | Sekretaris Dewan Pakar FKPPI dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Konstruksi Sosial Pemimpin

Oleh: Ignas Kleden

Sudah menjadi tradisi baru dalam politik Indonesia, bahwa presiden terpilih dievaluasi dari waktu ke waktu, khususnya pada tahun pertama pemerintahannya.

Hal yang sama berlaku juga untuk para menteri kabinet. Pada 100 hari pertama dievaluasi apa yang sudah tercapai, sejauh mana janji-janji kampanye direalisasikan, dan apa yang belum terwujud atau belum mendapat perhatian pemerintah. Seterusnya ada penilaian kembali pada setiap kuartal, yang didukung oleh hasil survei lembaga-lembaga penelitian.

Pada hari-hari ini perhatian publik terpusat pada apa yang sudah atau belum tercapai dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo bersama kabinetnya.

Kesimpulan umum dari berbagai evaluasi menyatakan bahwa dalam bidang politik konsolidasi dan stabilitas politik berjalan aman, sedangkan ekonomi memperlihatkan banyak kesulitan akibat menurunnya angka pertumbuhan, meningkatnya harga kebutuhan pokok, dan naiknya angka pengangguran sebagai konsekuensinya. Data yang dimuat Kompas, misalnya, memperlihatkan bahwa dalam kuartal pertama dan kedua 2015, laju pertumbuhan ekonomi hanya 4,71 persen dan 4,67 persen. Angka-angka itu berada jauh di bawah laju pertumbuhan yang ditetapkan dalam APBN, yaitu 5,7 persen. Sementara itu, pengangguran terbuka telah menimpa 7,45 juta orang pada Februari 2015 (Kompas, 20/10).

Politik dan ekonomi selalu berhubungan erat. Asumsi tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai prasyarat bagi stabilitas politik, masih dianut oleh para eksekutif tinggi, seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, misalnya. Anggapan ini berbeda dari anggapan yang dianut dalam pemerintahan Presiden Soeharto, karena pada masa itu politik yang stabil dianggap jaminan bagi pertumbuhan ekonomi yang tak terganggu. Jadi, bukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang menjadi jaminan bagi stabilitas politik, melainkan sebaliknya, stabilitas politiklah yang menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi, sedangkan stabilitas politik dianggap dibentuk oleh syarat-syarat dalam bidang politik sendiri, seperti penyederhanaan partai politik, pembatasan partisipasi politik, dihapuskannya oposisi politik, penerapan asas kebebasan yang bertanggung jawab bagi pers serta penciptaan massa mengambang pada tingkat di bawah kecamatan.

Kinerja tahun pertama

Dalam masa pemerintahan Jokowi, pengaruh politik terhadap ekonomi, khususnya ekonomi uang menjadi lebih langsung, karena turun-naiknya nilai saham dan ada-tidaknya investasi ditentukan secara langsung oleh persepsi tentang keadaan politik, yaitu oleh tanggapan pasar. Kalau pasar merasa bahwa kepastian hukum dalam politik amat goyah, atau pemerintah sendiri tidak berani mengambil keputusan dalam keadaan kritis, atau tidak menunjukkan komitmen yang bisa dipegang terhadap apa yang diputuskannya, maka para investor akan ragu dan mungkin menarik diri, dan enggan melakukan investasi, sementara nilai saham turun dengan cepat. Sebaliknya, keyakinan bahwa Pemerintah Indonesia kuat dan dapat menguasai keadaan kritis, akan menaikkan segera nilai saham, dan memberi dorongan pada investor untuk mulai melakukan investasi. Dalam ekonomi uang, perilaku ekonomi ditentukan persepsi.

Namun demikian, turunnya angka pertumbuhan dalam kuartal akhir pemerintahan Jokowi, tidak semata-mata disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global, khususnya setelah Tiongkok melakukan devaluasi mata uangnya, yang memukul ekonomi banyak negara. Rupiah segera melemah terhadap dollar AS dan mencapai titik terendah pada 29 September ketika 1 dollar AS bernilai sama dengan Rp 14.726 meskipun pada saat ini rupiah semakin menguat menjadi kurang-lebih Rp 13.000 per dollar AS.

Dalam pada itu muncul perdebatan semantik antara Presiden Jokowi dan para pengritiknya, apakah ini suatu krisis dalam ekonomi Indonesia atau suatu pelambatan saja. Seperti kita tahu, hingga saat ini pun Presiden tetap menolak bahwa ada krisis. Rupiah selamat dari ancaman yang lebih besar, seperti pada 1998, ketika nilai rupiah jatuh ke jurang terdalam menjadi Rp 15.250 per dollar AS pada 17 Juni 1998 (Kompas, 21/10/1998).

Kesulitan ekonomi yang dihadapi menjadi sasaran kritik utama atas prestasi pemerintahan Jokowi. Kritik mungkin masih berdatangan, tetapi yang lebih penting adalah sikap pemerintah menghadapi berbagai kritik itu. Dalam wawancara dengan sebuah stasiun TV di Jakarta pada 19 Oktober, Presiden Jokowi berkata: “Memang tugas rakyat menilai kinerja kabinet, kinerja pemerintah. Tugas kami memperbaiki”. Presiden menyadari bahwa beberapa kebijakannya seperti mencabut subsidi BBM bukanlah kebijakan yang populer dan menyenangkan, meski pun harus dilakukan. Apalagi tujuan terjauh yang hendak dicapai adalah mengubah fundamental ekonomi Indonesia, dari ekonomi yang mengandalkan konsumsi ke ekonomi berbasis produksi dan investasi.

Selain masalah ekonomi-politik, ada juga berbagai masalah sosial-politik yang belum seluruhnya diselesaikan secara memuaskan. Masalah sosial ini pada intinya bersinggungan dengan hubungan demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Selama Orde Baru masalah sosial lebih berat ke sosial-politik dengan jalur vertikal, antara masyarakat dan negara, yaitu antara rakyat dan pemerintah. Pembatasan partisipasi politik selama Orde Baru, menyebabkan rakyat tidak dapat mengembangkan dirinya, karena kebebasan mereka banyak dibatasi, sementara berbagai ekspresi politik yang tidak sejalan dengan keinginan penguasa dihadapi secara represif. Dalam pemerintahan setelah Reformasi 1998, dan khususnya dalam pemerintahan Presiden Jokowi, masalah sosial-politik itu berubah sifat menjadi masalah sosial-budaya dengan jalur horizontal, yaitu hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat, baik kelompok etnis maupun kelompok agama.

Hubungan antar-etnik kadang kala meruncing di daerah, bersamaan dengan penerapan pilkada secara langsung, meski pun diberlakukannya otonomi daerah sejak 2001 yang dilaksanakan tidak selalu secara bijaksana, cenderung meningkatkan provinsialisme. Ryaas Rasyid, yang ketika menjadi menteri kabinet menggagas dan memberlakukan otonomi daerah, mengatakan dalam sebuah diskusi pada 16 Oktober lalu, bahwa pemilihan presiden hampir tidak mempunyai implikasi dalam hubungan antarkelompok.

Presiden terpilih segera dilantik, dan calon yang kalah, meski pun melakukan protes, akan bekerja seperti biasa tanpa beban rasa malu yang berlebihan. Tetapi, seorang calon bupati di daerah yang kalah dalam pilkada, akan kehilangan muka kalau berhadapan dengan para pendukung atau lawan politiknya. Masalah politikpilkada mudah sekali menjelma menjadi ketegangan dalam hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, dan hubungan antarkelompok karena orang-orang saling mengenal secara pribadi, dan belum terbiasa melihat masalah politik sebagai sesuatu yang terpisah dari hubungan pribadi. Kekalahan politik masih dipandang aib pribadi atau kelompok.

Selain itu hubungan antarkelompok agama juga mengandung sensitivitas yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Selain faktor-faktor luar yang menyulut konflik, ada sesuatu dalam watak agama-agama itu sendiri yang potensial menimbulkan ketegangan, meski pun tiap agama melarang permusuhan dan kekerasan. Di satu pihak agama dapat dihayati sebagai jalan bagi tiap orang untuk mencapai kesempurnaan hidup, sementara di pihak lain agama juga berfungsi sebagai identitas suatu kelompok sosial. Sebagai jalan kepada kesempurnaan yang dapat dicapai oleh tiap orang dengan metode-metode tertentu, kegiatan seseorang dalam agamanya dapat berpuncak pada kontemplasi dan kehidupan mistik.

Agama benar-benar menjadi urusan pribadi. Sebaliknya, sebagai atribut identitas suatu kelompok, agama terlibat dalam pergolakan sosial, berupa persaingan suatu kelompok dengan kelompok lain. Apalagi pada masa sekarang semakin menguat identity politics, yang mengandung dua tema utama, yaitu perjuangan politik untuk mendapat pengakuan terhadap identitas suatu kelompok, serta penonjolan identitas sebagai atribut representasi politik. Kalau agama menjadi atribut identitas, dan identitas menjadi atribut representasi politik, agama dapat mengalami politisasi dari waktu ke waktu.

Konflik vertikal antara masyarakat dan negara pada masa sekarang berubah bentuk menjadi konflik antara ranah publik dan ranah privat dalam administrasi pemerintahan. Korupsi yang masih merajalela adalah manifestasi kekacauan hubungan privat dan publik dalam keuangan negara, karena dana-dana publik yang dikuasai negara digunakan secara ilegal sebagai dana privat oleh pejabat-pejabat negara. Demikian pun keputusan-keputusan yang bersifat publik (yang menyangkut proyek-proyek yang dibiayai pemerintah) diusahakan dimenangkan secara privat melalui uang-uang suap yang diberikan oleh kalangan privat yang yang bermodal besar.

Sosok kepemimpinan Jokowi

Kiranya jelas dari uraian di atas bahwa penilaian terhadap prestasi seorang pemimpin seyogianya diimbangi dengan penilaian terhadap perilaku masyarakat yang dipimpinnya. Tidak ada kebebasan pribadi dalam masyarakat yang tidak bebas, dan tidak ada keadilan bagi seseorang dalam masyarakat yang tidak adil, begitu dalil filosof Theodor Adorno dari mazhab Frankfurt. Perjuangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membasmi korupsi adalah usaha yang harus didukung sekuat tenaga oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menciptakan Indonesia sebagai negara dan masyarakat yang relatif adil, agar terbuka kemungkinan bagi tiap warga negara untuk mendapat keadilan di dalamnya. Pihak yang hendak memperlemah KPK dapat dianggap sebagai injustice collaborators, yang bertujuan melestarikan ketidakadilan dalam masyarakat, dan atas cara itu membuat keadilan untuk tiap warga negara menjadi mustahil.

Pemerintahan Jokowi selama satu tahun belum memuaskan. Tetapi, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kita dapat mencatat usahanya untuk menjadi pemimpin yang semakin hari semakin berkembang, semakin memahami tugasnya, dan berusaha melaksanakannya? Pertanyaan ini menjadi konkret, kalau kita juga bertanya apakah para pimpinan dan anggota DPR dalam setahun ini semakin berkembang dalam tugas mereka, dan sudah melampaui tahapan sibuk sendiri dengan urusannya masing-masing dan bukan dengan urusan rakyat yang mereka wakili?

Nawacita memang menjadi rujukan kritik dan penilaian. Tetapi, Nawacita adalah kerangka kerja atau framework untuk jangka panjang dan bukan untuk satu tahun kerja. Bahkan dalam lima tahun pemerintahan Jokowi pun beberapa agenda Nawacita sangat mungkin belum dapat direalisasikan seluruhnya. Lebih penting untuk dipertanyakan apakah sudah diambil langkah-langkah untuk meletakkan landasan bagi realisasi agenda Nawacita setahap demi setahap. Kemandirian ekonomi nasional, memang belum terwujud, tetapi sudah terlihat kesadaran dan tekad untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik. Komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri, tidak perlu diimpor. Kebiasaan mengimpor beras, kedelai, garam, dan gula dibatasi, dan didorong inisiatif untuk memproduksinya di dalam negeri. Presiden merujuk Badan Pusat Statistik bahwa produksi beras dalam negeri meningkat 5,5 juta ton, tetapi susah diketahui di mana stoknya.

Kita teringat dalil Amartya Sen, pemenang Nobel untuk Ilmu Ekonomi 1998, bahwa kelaparan tidak disebabkan oleh tidak adanya makanan, tetapi karena makanan yang ada itu tidak bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan. Kelaparan diatasi dengan meningkatkan kemampuan mendatangkan makanan melalui cara-cara yang dibenarkan hukum. Tugas pemerintah adalah meningkatkan the ability to command food through legal means available in the society.

Satu hal sulit diragukan, yaitu perhatian Jokowi ke daerah-daerah, juga daerah di pinggiran. Mungkin baru sekali ini seorang presiden Indonesia mengunjungi 220 daerah dalam waktu satu tahun, atau rata-rata empat kali seminggu. Pembangunan jalan kereta api sudah direncanakan tahun depan, sedangkan bendungan sudah dibangun pula di beberapa daerah. Menggerakkan ekonomi dari pinggiran masih makan waktu, tetapi perhatian ke daerah pinggiran sudah nyata. Pada titik itu, kesulitan masyarakat yang ditanggapi dengan tindakan dan pengertian, akan membentuk sosok pemimpinnya menurut dalil sosiologi bahwa pemimpin adalah konstruksi sosial masyarakat yang dipimpinnya. []

KOMPAS, 29 Oktober 2015

Ignas Kleden | Sosiolog; Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)


0 Responses to “Kenegarawanan : Ekonomi SDG, Kewargaan Cerdas, Konstruksi Kepemimpinan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,880 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: