20
Oct
15

Kepahlawanan : Revolusi Jihad Nahdlatul Ulama dan Pertempuran 10 Nopember 1945

KBP45

HARI SANTRI

Detik-detik Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama dan Pertempuran 10 November 1945

Senin, 19/10/2015 17:30

[image: Detik-detik Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama dan Pertempuran 10
November 1945]

Jakarta, *NU Online*
Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama merupakan rangkaian panjang dalam sejarah
perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Resolusi Jihad, telah muncul
Fatwa Jihad, setelahnya, muncul pertempuran 10 November yang kemudian
ditetapkan menjadi hari Pahlawan. Berikut rangkaian sejarah perjuangan kaum
santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yang kemudian menjadi
dasar lahirnya Hari Santri Nasional 22 Oktober, seperti disampaikan oleh
Wakil Ketua Umum PBNU H Slamet Effendy Yusuf dalam konferensi press di
gedung PBNU, Senin (19/10).

*17 Agustus 1945*
Siaran berita Proklamasi Kemerdekaan sampai ke Surabaya dan kota-kota lain
di Jawa, membawa situasi revolusioner. Tanpa komando, rakyat berinisiatif
mengambil-alih berbagai kantor dan instalasi dari penguasaan Jepang.

*31 Agustus 1945*
Belanda mengajukan permintaan kepada pimpinan Surabaya untuk mengibarkan
bendera Tri-Warna untuk merayakan hari kelahiran Ratu Belanda, Wilhelmina
Armgard.

*17 September 1945*
Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan sebuah Fatwa Jihad yang
berisikan ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air sebagai suatu jihad fi
sabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk penjelasan atas pertanyaan Presiden
Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat
Islam.

*19 September 1945*
Terjadi insiden tembak menembak di Hotel Oranje antara pasukan Belanda dan
para pejuang Hizbullah Surabaya. Seorang kader Pemuda Ansor bernama Cak
Asy’ari menaiki tiang bendera dan merobek warna biru, sehingga hanya
tertinggal Merah Putih.

*23-24 September 1945*
Terjadi perebutan dan pengambilalihan senjata dari markas dan gudang-gudang
senjata Jepang oleh laskar-laskar rakyat, termasuk Hizbullah.

*25 September 1945*
Bersamaan dengan situasi Surabaya yang makin mencekam, Laskar Hizbullah
Surabaya dipimpin KH Abdunnafik melakukan konsolidasi dan menyusun struktur
organisasi. Dibentuk cabang-cabang Hizbullah Surabaya dengan anggota antara
lain dari unsur Pemuda Ansor dan Hizbul Wathan.Diputuskan pimpinan
Hizbullah Surabaya Tengah (Hussaini Tiway dan Moh. Muhajir), Surabaya Barat
(Damiri Ichsan dan A. Hamid Has), Surabaya Selatan (Mas Ahmad, Syafi’i, dan
Abid Shaleh), Surabaya Timur (Mustakim Zain, Abdul Manan, dan Achyat).

*5 Oktober 1945*
Pemerintah pusat membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Para pejuang eks
PETA, eks KNIL, Heiho, Kaigun, Hizbullah, Barisan Pelopor, dan para pemuda
lainnya diminta mendaftar sebagai anggota TKR melalui kantor-kantor BKR
setempat.

*15-20 Oktober 1945*
Meletus pertempuran lima hari di Semarang antara sisa pasukan Jepang yang
belum menyerah dengan para pejuang.

*21-22 Oktober 1945*
PBNU menggelar rapat konsul NU se-Jawa dan Madura. Rapat digelar di Kantor
Hofdsbestuur Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan VI No 2 Surabaya. Di tempat
inilah setelah membahas situasi perjuangan dan membicarakan upaya
mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Di akhir pertemuan pada tanggal 22
Oktober 1945 PBNU akhirnya mengeluarkan sebuah Resolusi Jihad sekaligus
menguatkan fatwa jihad Rais Akbar NU Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari.

*25 Oktober 1945*
Sekitar 6.000 pasukan Inggris yang tergabung dalam Brigade ke-49 Divisi
ke-26 India mendarat di Surabaya. Pasukan ini dipimpin Brigjend AWS.
Mallaby. Pasukan ini diboncengi NICA (Netherlands-Indies Civil
Administration).

*26 Oktober 1945*
Terjadi perundingan lanjutan mengenai genjatan senjata antara pihak
Surabaya dan pasukan Sekutu. Hadir dalam perundingan itu dari pihak Sekutu
Brigjend Mallaby dan jajarannya, dari pihak Surabaya diwakili Sudirman, Dul
Arnowo, Radjamin Nasution (Walikota Surabaya) dan Muhammad.

*27 Oktober 1945*
Mayjen DC.Hawtorn bertindak sebagai Panglima AFNEI (Allied Forces
Netherlands East Indies) untuk Jawa, Madura, Bali dan Lombok menyebarkan
pamflet melalui udara menegaskan kekuasaan Inggris di Surabaya, dan
pelarangan memegang senjata selain bagi mereka yang menjadi pasukan
Inggris. Jika ada yang memegangnya, dalam pamflet tersebut disebutkan bahwa
Inggris memiliki alasan untuk menembaknya. Laskar Hizbullah dan para
pejuang Surabaya marah dan langsung bersatu menyerang Inggris. Pasukan
Inggris pun balik menyerang, dan terjadi pertempuran di Penjara Kalisosok
yang ketika itu berada dalam penjagaaan pejuang Surabaya.

*28 Oktober 1945*
Laskar Hizbullah dan Pejuang Surabaya lainnya berbekal senjata rampasan
dari Jepang, bambu runcing, dan clurit, melakukan serangan frontal terhadap
pos-pos dan markas Pasukan Inggris. Inggris kewalahan menghadapi gelombang
kemarahan pasukan rakyat dan massa yang semakin menjadi-jadi.

*29 Oktober 1945*
Terjadi baku tembak terbuka dan peperangan massal di sudut-sudut Kota
Surabaya. Pasukan Laskar Hizbullah Surabaya Selatan mengepung pasukan
Inggris yang ada di gedung HBS, BPM, Stasiun Kereta Api SS, dan Kantor
Kawedanan. Kesatuan Hizbullah dari Sepanjang bersama TKR dan Pemuda Rakyat
Indonesia (PRI) menggempur pasukan Inggris yang ada di Stasiun Kereta Api
Trem OJS Joyoboyo.

*29 Oktober 1945*
Perwira Inggris Kolonel Cruickshank menyatakan pihaknya telah terkepung.
Mayjen Hawtorn dari Brigade ke-49 menelpon dan meminta Presiden Soekarno
agar menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan pertempuran. Hari itu juga,
dengan sebuah perjanjian, Presiden Soekarno didampingi Wapres Mohammad
Hatta terbang ke Surabaya dan langsung turun ke jalan-jalan meredakan
situasi perang.

*30 Oktober 1945*
Genjatan senjata dicapai kedua pihak, Laskar arek-arek Surabaya dan pasukan
Sekutu-Inggris. Disepakati diadakan pertukaran tawanan, pasukan Inggris
mundur ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Darmo (kamp Interniran), dan mengakui
eksistensi Republik Indonesia.

*30 Oktober 1945*
Sore hari usai kesepakatan genjatan senjata, rombongan Biro Kontak Inggris
menuju ke Gedung Internatio yang terletak disaping Jembatan Merah. Namun
sekelompok pemuda Surabaya menolak penempatan pasukan Inggris di gedung
tersebut. Mereka meminta pasukan Inggris kembali ke Tanjung Perak sesuai
kesepakatan genjatan senjata. Hingga akhirnya terjadi ketegangan yang
menyulut baku tembak. Di tempat ini secara mengejutkan Brigjen Mallaby
tertembak dan mobilnya terbakar.

*31 Oktober 1945*
Panglima AFNEI Letjen Philip Christison mengeluarkan ancaman dan ultimatum
jika para pelaku serangan yang menewaskan Brigjen Mallaby tidak menyerahkan
diri maka pihaknya akan mengerahkan seluruh kekuatan militer darat, udara,
dan laut untuk membumihanguskan Surabaya.

*7-8 November 1945*
Kongres Umat Islam di Yogyakarta mengukuhkan Resolusi Jihad Hadratussyaikh
KH Hasyim Asy’ari sebagai kebulatan sikap merespon makin gentingnya keadaan
pasca ultimatum AFNEI.

*9 November 1945*
Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari sebagai komando tertinggi Laskar Hizbullah
menginstruksikan Laskar Hizbullah dari berbagai penjuru memasuki Surabaya
untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan satu sikap akhir,
menolak menyerah. KH Abbas Buntet Cirebon diperintahkan memimpin langsung
komando pertempuran. Para komandan resimen yang turut membantu Kiai Abbas
antara lain Kiai Wahab (KH. Abd. Wahab Hasbullah), Bung Tomo (Sutomo), Cak
Roeslan (Roeslan Abdulgani), Cak Mansur (KH. Mas Mansur), dan Cak Arnowo
(Doel Arnowo).Bung Tomo melalui pidatonya yang disiarkan radio membakar
semangat para pejuang dengan pekik takbirnya untuk bersiap syahid di jalan
Allah SWT.

*10 November 1945*
Pertempuran kembali meluas menyambut berakhirnya ultimatum AFNEI. Inggris
mengerahkan 24.000 pasukan dari Divisi ke-5 dengan persenjataan meliputi 21
tank Sherman dan 24 pesawat tempur dari Jakarta untuk mendukung pasukan
mereka di Surabaya. Perang besar pun pecah. Ribuan pejuang syahid. Pasukan
Kiai Abbas berhasil memaksa pasukan Inggris kocar-kacir dan berhasil
menembak jatuh tiga pesawat tempur RAF Inggris.

*Red: Mukafi Niam*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62913-lang,id-c,nasional-t,Detik+detik+Resolusi+Jihad+Nahdlatul+Ulama+dan+Pertempuran+10+November+1945-.phpx

FOTO

22 Oktober dan Masa Depan Kaum Santri

Oleh: Ahmad Naufa Kh. F*
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Keppres tersebut ditandatangani Jokowi. Meski demikian, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 22 Oktober tidak menjadi libur nasional (Kompas, 15/10). Keputusan tersebut dinilai untuk menghargai jasa para santri yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan RI.
Kemudian terkait pemilihan tanggal 22 Oktober disebut oleh Ketum PBNU Said Aqil Siroj karena pernah ada peristiwa penting di masa lalu. Ketika zaman mempertahankan kemerdekaan, terbit fatwa jihad bagi para santri di tanggal tersebut.Pada tanggal itu, keluar fatwa resolusi jihad Hadratussyaikh Hasyim Asyari dimana membela tanah air hukumnya fardlu ‘ain dan yang membantu Belanda jadi kafir (Detikcom, 15/10)
Penetapan ini menjadi kado indah bagi kaum santri dan institusi pesantren yang semenjak masa otoritarianisme Orde Baru tak dianggap dan bahkan cenderung dimarginalkan. Selain diacuhkan pemerintah dan tidak diakui kontribusinya, kaum santri juga banyak dihapus sejarahnya. Banyak catatan sejarah yang tidak tertulis sebagaimana faktanya. Kini, pasca reformasi dan masuk pada era demokrasi langsung, peran santri mulai menemukan momentumnya.
Berbagai acara akan digelar untuk memperingati Hari Santri, di antaranya Kirab Hari Santri Nasional, 16-22 Oktober, berangkat dari Tugu Pahlawan Surabaya melewati 30 kabupaten/kota sepanjang jalur Pantura dan berakhir di Tugu Proklamasi Jakarta. Sepanjang tanggal itu juga dilaksanakan Ekspedisi Pelayaran Hari Santri Nasional menggunakan kapal perang yang diikuti 1.000 santri dengan melibatkan NU, badan otonom, pesantren, dan ormas-ormas Islam. Dalam ekspedisi tersebut akan diselenggarakan apel lintas laut Jakarta-Surabaya-Bali. Kegiatan lainnya adalah ziarah, bahtsul masail, istighotsah, lailatul ijtima, pengobatan gratis, dan pagelaran seni. (Antara, 06/10)
Jika flash back ke sejarah, para santri atas nama bangsa Indonesia dipimpin oleh KH Wahab Chasbullah atas restu KH Hasyim Asy’ari melawan pasukan NICA yang kembali menjajah dan menguasai RI. Resolusi Jihad juga diserukan dan secara substansif dibacakan oleh Bung Tomo dalam pidatonya yang berapi-api dan membakar semangat arek-arek Surabaya. Akhirnya, Brigjen Mallaby selaku Komandan NICA tewas di tangan seorang santri dari Pesantren Tebuireng bernama Harun dalam peperangan besar tanggal 10 November 1945 di Surabaya.
Meski dalam peperangan merebut kemerdekaan telah gugur sebanyak 20 ribu pahlawan yang terdiri dari santri dan rakyat, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu. Dalam masa peperangan menegakkan kemerdekaan, ada sebanyak 20 Batalyon dari 64 Batalyon yang dipimpin oleh para kiai pesantren. Inilah peran besar kaum santri dalam perjuangan kemerdekaan RI yang termotivasi dari fatwa Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945 (NU Online, 15/10).
Menyikapi penetapan itu, ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Nusron Wahid mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.  GP Ansor menyambut positif keputusan Presiden Jokowi tersebut. Hal itu, menurutnya, merupakan bukti keberpihakan Presiden Jokowi terhadap masyarakat santri. Dengan ditetapkannya hari santri, berarti eksistensi santri diakui di Indonesia. (Detikcom, 14/10).
Meski demikian, lanjut Nusron, setelah ditetapkannya hari santri, perjuangan belum selesai. Masih ada hak-hak pendidikan santri yang harus dipenuhi, seperti BOS untuk pesantren salafiyah dan Kartu Indonesia Pintar untuk para santri. Menurutnya, yang lebih penting lagi pengakuaan persamaan (muadalah) pondok pesantren salafiyyah dan sistem pendidikan nasional. Sampai sekarang, ijazah pesantren salafiyah dengan kurikulum kitab kuning dan klasik yang derajat keilmuwannya sangat tinggi tidak diakui. Tetapi, lanjut Nusron, malah kurikulum madrasah modern dan IAIN yang sangat dangkal dan parsial diakui dalam sistem pendidikan nasional.
Santri pasca penetapan hari santri
Pasca penetapan Hari Santri, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh pemerintah –selaku penyelenggara negara– dan masyarakat pesantren atau kaum santri itu sendiri. Pertama, pemerintah tentu harus menyiapkan kebijakan yang berpihak kepada santri, utamanya dalam program dan bantuan infrastruktur yang menunjang pesantren. Selain itu, pengembangan skill, pengetahuan ilmu umum santri serta manajeman modern pesantren perlu diperhatikan, tanpa menghilangkan tradisi dan budaya salafiyyah. Hal ini, selain menurut Gus Dur pesantren adalah subkultur Indonesia, ke depan pesantren juga diharapkan mampu menjadi trendsetter pendidikan Islam dunia.
Kedua, pihak santri atau masyarakat pesantren itu sendiri. Dengan adanya penetapan Hari Santri tentunya patut dirayakan sebagai manifestasi rasa syukur. Namun demikian, jangan sampai hal itu hanya menjadi uforia sesaat yang memabukkan, oleh karena ke depan masih banyak tantangan yang harus tetap diperjuangkan. Jangan sampai, Hari Santri hanya menjadi simbol yang kosong dari makna, atau hanya “pengakuan simbolik” penguasa yang sudah memuaskan keberadaan dan pengakuan santri di Indonesia.
Beberapa tantangan pesantren atau masyarakat santri adalah bagaimana menyiapkan kader-kader pemimpin, ulama dan tokoh yang mampu berbuat banyak tidak hanya untuk agama, namun juga bangsa. Ke depan, harus ada santri yang mampu bicara dan mengelola pos-pos yang belum banyak diisi santri seperti soal sumber daya alam, kebijakan fiskal, rekayasa teknologi, kesehatan, arsitektur, tata negara, dan lain sebagainya. Santri harus terdiaspora ke berbagai sektor kehidupan, agar supaya menjadi teladan yang tentunya hal ini membutuhkan kapasasitas, kapabilitas dan kredibilitas untuk menempatinya. Sudah seabad kaum santri disibukkan persoalan bid’ah dan khilafiyah.
Semoga, penetapan Hari Santri oleh pemerintah, benar-benar menjadi tonggak kebangkitan kaum santri di semua sektor kehidupan. Sudah saatnya santri bangkit dari keterpurukan yang meski dengannya, tetap bisa mandiri dan bertahan. Masyarakat santri harus berani bersatu dan melepas persoalan “receh” dan lebih mementingkan persoalan yang lebih besar, seperti misalnya korupsi, privatisasi SDA dan keutuhan NKRI. Oleh karena di NKRI inilah, agama Islam bisa dikembangkan oleh ulama. Berbagai bentuk ideologi trans-nasional yang perlahan menggerogoti, tentunya akan membahayakan tidak hanya bagi kaum santri namun juga masyarakat secara keseluruhan. Mampukan heroisme Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, inspirasi Hari Santri, yang dulu digagas oleh Kiai Hasyim dan digelorakan oleh Bung Tomo dalam pidatonya yang berapi-api, mampu merestorasi semangat juang kaum santri? []
Ahmad Naufa Khoirul Faizun, Santri Pondok Pesantren “An-Nawawi”, Berjan, Purworejo, Wakil Ketua PW IPNU Provinsi Jawa Tengah (2013-2016)

 logo_BARPETA

KIRAB HARI SANTRI

Kiai Said: Resolusi Jihad, Sumbangsih KH Hasyim Asy’ari Kepada Bangsa

Ahad, 18/10/2015 17:45

[image: Kiai Said: Resolusi Jihad, Sumbangsih KH Hasyim Asy’ari Kepada
Bangsa]

Surabaya, *NU Online*
Banyak kipah yang telah ditorehkan KH Hasyim Asy’ari. Resolusi jihad adalah
di antara sumbangsih hadratussyaikh Hasyim Asy’ari kepada Nahdlatul Ulama
dan bangsa Indonesia.

“Hari Santri Nasional bukan riya’ (pamer), tapi penghormatan kepada
Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan para ulama lainnya yang menetapkan
Resolusi Jihad yang berisi bahwa membela Tanah Air itu fardlu ain seperti
layaknya shalat fardlu,” kata KH Said Aqil Siroj, Ahad (18/10). Menurut
dia, Resolusi Jihad itulah yang melahirkan intifadhah atau penyerangan
secara massal oleh masyarakat terhadap tentara Sekutu (NICA), lanjutnya.

“Resolusi Jihad itu sendiri lahir atas permintaan Presiden Soekarno dan
Muhammad Hatta yang mengirim utusan ke Pesantren Tebuireng untuk meminta
agar Kiai Hasyim Asy’ari bersama para ulama menggerakkan masyarakat untuk
melawan NICA,” katanya.

Akhirnya, KH Hasyim Asy’ari selaku Rais Akbar PBNU mengajak para ulama dari
berbagai kawasan sehingga melahirkan Resolusi Jihad.

“Jadi, pertempuran 10 November 1945 yang akhirnya diperingati sebagai Hari
Pahlawan itu bukan merupakan perlawanan tanpa komando, melainkan bermodal
fatwa Jihad fi-Sabilillah,” katanya. Perlawanan itu dipimpin secara teknis
oleh KH Abdul Wahab Chasbullah sebagai pelaksana yang bermarkas di Waru
(Sidoarjo) dengan dukungan KH Masykur dari Malang dan KH Abbas dari Cirebon.

“Hasilnya, rakyat menang, bahkan pimpinan tentara Sekutu Brigjen Mallaby
pun tewas. Dalam film Sang Kiai disebutkan bahwa Brigjen Mallaby tewas
karena mobilnya dilempari bom oleh santri Tebuireng bernama Harun,” katanya.

Oleh karena itu, dalam pandangan Kiai Said, Hari Santri Nasional yang
ditetapkan Presiden Joko Widodo pada setiap 22 Oktober merupakan pengakuan
pada perjuangan para kiai.

“Tanpa KH Hasyim Asy’ari dan para santri, maka Resolusi Jihad takkan pernah
ada. Tanpa Resolusi Jihad, maka Pertempuran 10 November takkan terjadi.
Tanpa Pertempuran 10 November, maka kemerdekaan takkan pernah tercapai,”
katanya.

Hadir pada kegiatan Kirab Hari Santri Nasional diantaranya, Wakil Gubernur
Jawa Timur, Saifullah Yusuf. Wakil Ketua Umum PBNU, Slamet Effendy Yusuf
dan Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zain. Selain itu, hadir pula jajaran PWNU
Jatim yakni KH Agoes Ali Masyhuri, KH Jazuli Noor, dan KH Abdurrahman Navis
dan Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah. Tampak pula Ketua Panitia Hari
Santri Nasional Jatim, H Abdul Halim Iskandar yang memimpin jalan sehat
dari Kantor PCNU Surabaya ke Tugu Pahlawan.

Acara dipungkasi dengan pelepasan kirab diawali penyerahan pataka yakni
panji-panji Merah Putih dan Bendera NU dari Ketua Umum PBNU kepada Sekjen
PBNU dan Wagub Jatim untuk diserahkan kepada peserta kirab yang membawanya
dari Tugu Pahlawan (Surabaya) ke Tugu Proklamasi (Jakarta) selama empat
hari, yakni 18 hingga 22 Oktober. *(Ibnu Nawawi/Mukafi Niam)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62881-lang,id-c,nasional-t,Kiai+Said++Resolusi+Jihad++Sumbangsih+KH+Hasyim+Asy%E2%80%99ari+Kepada+Bangsa-.phpx

REPINDO

Meneguhkan Kekuatan Bangsa Melalui Hari Santri

Oleh: Ferial Farkhan Ibnu Akhmad

Tanggal 22 Oktober adalah tanggal yang bersejarah bagi bangsa Indonesia khususnya bagi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah). Tanggal tersebut menjadi sebuah alasan yang mendorong terjadinya peristiwa pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa yang menyimpan makna sejarah yang tak terlupakan bagi negara yang sudah merdeka 70 tahun ini. Sehingga setiap tanggal 10 November kita kenal sebagai Hari Pahlawan.
Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan terbebas dari kolonialisme selama lebih dari tiga setengah abad, bangsa ini kembali harus berhadapan dengan pasukan Inggris yang tergabung dalam AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) mengatasnamakan blok sekutu dengan misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda.
Sehingga peristiwa tersebut menuntut warga negara Indonesia untuk kembali mengangkat senjata melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan jiwa dan raga. Runtutan peristiwa itulah yang menginisiasi lahirnya fatwa Resolusi Jihad dari Hadlratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU. Fatwa tersebut yang berhasil membakar semangat para ulama, santri, arek-arek Surabaya, seluruh rakyat Indonesia untuk berjihad membela bangsa dan negara.
Saat ini Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Keppres Hari Santri Nasional pada 15 Oktober 2015. Penetapan ini sebagai realisasi janji Presiden Joko Widodo pada saat masa kampanye 1 tahun yang lalu. Proses menentukan hari besar nasional tersebut sempat terjadi dinamika didalamnya. Semula akan ditentukan setiap tanggal 1 Muharram, kemudian diganti tanggal 22 Oktober atas dasar masukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan ormas Islam lainnya. Sejarah perjuangan para ulama dan santri dalam memberikan kontribusi kepada bangsa ini menjadi alasan utama PBNU memberikan saran tanggal tersebut.
Hari Santri Nasional bukan hanya sebatas menggugurkan janji Presiden Jokowi saja. Banyak hal yang perlu masyarakat refleksikan dari ditetapkannya hari besar tersebut. Ini sebagai upaya membuka pemikiran seluruh warga negara Indonesia bahwa para ulama dan santri mempunyai saham besar atas berdirinya negara ini. Peran dan perjuangan kalangan pesantren dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai dari sebelum kemerdekaan hingga sekarang tidak bisa dikesampingkan apalagi dihapuskan. Saat ini banyak masyarakat yang menilai bahwa ulama dan santri yang dikenal dengan kaum sarungan hanya mengurusi masalah keagamaan saja. Hal ini dikarenakan adanya diskriminasi pemerintah pada zaman Orde Baru yang sengaja menghapuskan peran ulama dan santri dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Perlakuan tidak adil ini teraplikasikan dari minimnya catatan sejarah resmi yang menjelaskan bahwa ulama dan santri telah berkontribusi besar dalam tegaknya Republik Indonesia.
Dinamika Perjuangan Kalangan Pesantren
Pada zaman sebelum kemerdekaan para ulama berupaya untuk membebaskan bangsa ini dari penjajah. Menurut Manfred Ziemek dalam buku hasil penelitiannya Pesantren Dalam Perubahan dituliskan bahwa “Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah adalah para kiai dan santri yang terpanggil memprakarsai dan memimpin perlawanan”.
Rasa cinta para ulama dan santri terhadap negara sangatlah besar. Jika kita melihat poin penting  dari isi fatwa Resolusi Jihad antara lain yaitu. Pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Ketiga, musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dangan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Keempat, umat islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kelima, kewajiban ini merupakan perang suci (jihad) dan merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer, sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang.
Memahami isi dari fatwa dari pendiri NU ini, tentu ini bukan hanya sebatas ajakan biasa untuk berjuang. Tapi fatwa tersebut adalah buah dari ijtihad para ulama sebagai modal para santri dan arek-arek Surabaya untuk berjihad. kita bisa merasakan betapa besarnya keinginan para ulama mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Hasilnya pun bisa kita rasakan sampai sekarang. Tapi sekali lagi sangat disayangkan, tidak banyak generasi saat ini yang mengetahui peristiwa bersejarah tersebut.
Kontribusi yang diberikan oleh para ulama dan santri tidak sebatas pada saat pra kemerdekaan saja. Sesudah merdeka pun ulama dan santri tidak hanya berdiam diri dalam menjaga kedaulatan Republik ini. Salah satunya dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika Pancasila dipertentangkan oleh sebagian kelompok intoleran, para ulama NU-lah yang menuntaskan penerimaan Pancasila sebagai azas tunggal dalam kehidupan bernegara. Bahkan salah satu ulama NU KH As’ad Syamsul Arifin menegaskan bahwa sebagian kiai dan umat Islam Indonesia berpendapat bahwa menerima Pancasila hukumnya wajib (Lihat Prof Dr Maksoem Machfoedz dalam bukunya Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama). Diperkuat lagi dengan keputusan Muktamar NU tentang pengukuhan dan pengesahan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1983 di Situbondo. Poin ke lima dari Deklarasi tentang hubungan Pancasila dan Islam dijelaskan “Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konseksuen oleh semua pihak.”
Tanggal 22 Oktober 2015 pertama kalinya pemerintah meresmikan “Hari Santri Nasional” sudah sepatutnya para kalangan pesantren menyambut momen ini dengan suka cita. Sudah saatnya para santri menjadi agen perubahan masa depan bangsa ini. Ada beberapa upaya yang menurut penulis bisa dilakukan para santri untuk hal tersebut, yaitu pertama, sudah saatnya santri bersikap lebih progresif dalam menuntut ilmu. Tidak hanya mendalami ilmu agama saja, akan tetapi juga mempelajari semua ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Selama ini para jebolan pesantren apalagi yang pesantren salaf berjubel di jurusan Tarbiyah saja sehingga kebanyakan hanya menjadi tenaga pendidik. Perlu adanya upaya menyebarkan santri di segala disiplin ilmu. Baik ilmu sosial maupun teknologi. Sehingga diharapkan akan terlahir para ilmuan dan teknorat yang berjiwa santri.
Kedua, perlu adanya metode pembelajaran baru yang diselenggakan di pesantren. Kesan suasana pesantren yang tradisional dan klasik seakan menjadi penghambat minat para anak-anak untuk mau belajar di pesantren. Modifikasi cara belajar perlu dilakukan tanpa harus menghilangkan substansi keilmuan yang akan disampaikan. Kemajuan teknologi yang semakin canggih seharusnya dimanfaatkan untuk sarana transfer of knowladge para santri saat ini. Sehingga istilah Gaptek (gagap teknologi) tidak dialami lagi oleh para santri. Perlu diingat, bahwa sebagian besar generasi muda saat ini ketika bertanya perihal agama cenderung lebih memilih bertanya melalui internet daripada langsung bertanya kepada ustad atau kyai. Disinilah peran santri sangat diperlukan untuk selalu membagi ilmunya melalui udara.
Ketiga, perlu adanya penyeimbangan antara ditetapkannya hari santri nasional dengan perhatian pemerintah terhadap pesantren. Artinya supaya pemerintah tidak terkesan hanya menetapkan hari tersebut tanpa adanya visi masa depan. Tetapi benar-benar pemerintah bisa membantu menjadikan pesantren sebagai produsen yang menciptakan insan-insan masa depan bermutu yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa ini. Saat ini perhatian pemerintah lebih besar tertuju kepada lembaga pendidikan formal saja. Mulai dari sarana dan prasarana pesantren hingga kesejahteraan pendidik haruslah ditingkatkan. Sehingga paradigma masyarakat terhadap pesantren tidak lagi dipandang sebelah mata dan percaya untuk menitipkan putra-putrinya untuk menimba ilmu di lembaga pendidikan milik para kyai tersebut. Bukankah beberapa Founding Father bangsa ini juga berasal dari kalangan pesantren yaitu Wahid Hasyim, A Kahar Mudzakir, Agus Salim, dan lain-lain.
Beberapa upaya di atas bisa terwujud dengan adanya kerjasama berbagai pihak. Gerakan “Ayo Mondok” yang dicetuskan oleh Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), lembaga yang merupakan asosiasi pesantren seluruh Indonesia adalah upaya nyata untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang adil dan beradab untuk seluruh rakyatnya. Semoga. []
Ferial Farkhan Ibnu Akhmad, Ketua PC IPNU Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Advertisements

0 Responses to “Kepahlawanan : Revolusi Jihad Nahdlatul Ulama dan Pertempuran 10 Nopember 1945”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,311,278 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: