Halloapakabar.com, Surat Pembaca – Agenda muhibah Presiden JokoWi ke Amerika kiranya perlu pula bermuatan Politik Hutan indonesia Paru-paru Dunia, artinya bertugas juga membangun kesepahaman atas kepedulian masyarakat dunia dalam hal ini PBB untuk turut memelihara Hutan Indonesia.

Pemeliharaan Hutan-hutan itu ternyata tidak cukup dikelola oleh Indonesia sendiri terbukti ketika terjadi Bencana Asap musiman.

Kelolaan Bencana Asap tidak produktif hanya bergantung atas kerjasama bantuan teknologi bilateral seperti penyediaan jasa pesawat terbang pembom air khusus dari negara Rusia dan negara-negara tetangga.

Kebersamaan masyarakat dunia memang sungguh diperlukan bagi penyelamatan kelestarian Hutan-hutan Indonesia yang juga dikenali memiliki ragam sumber hayati, flora, fauna terbanyak sedunia. Dan itu jelas pantas menjadi tanggung jawab masyarakat dunia.

Semoga Presiden JokoWi tidak menyia-nyiakan kesempatan mengundang perhatian masyarakat dunia dalam agenda “blusukan” ke Amerika Serikat yang akan datang ini demi skala strategi Ketahanan Dunia tidak semata skala Ketahanan Nasional (Pandji R Hadinoto, Front Nasionalis 45, Pembudaya Jiwa Semangat Nilai-nilai 45,
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com)

Baca Juga:

“Indonesia, Paru-Paru Dunia!!!”

Diposkan oleh Safe Our Live On 19.39

Negara Indonesia dahulu pernah disebut sebagai paru-paru dunia karena hutannya yang sangat luas. Indonesia juga diibaratkan bagai surga dunia “bila batang di tancapkan akan tumbuh menjadi pohon”, sampai sekarang pun negara indonesia sebagai negara agraris karena dengan hutannya yang luas kebanyakan profesi masyarakat adalah sebagai petani dan sebagian besar penduduknya masih tinggal di desa.

Dengan keadaan yang demikian tidak bisa dipungkiri lagi betapa bergantungnya masyarakat dengan hutan sebagai sumber daya alam yang berada disekitar mereka. Hutan memiliki peran yang penting sebagai paru-paru dunia karena di dalamnya banyak terdapat tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gas oksigen selain itu hutan juga berfungsi untuk menyerap air yang kemudian diolah menjadi mata air dan cadangan air demi kelangsungan kehidupan flora dan fauna yang hidup di hutan.

Hutan juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi terutama pohon-pohon yang tumbuh subur di dalamnya. Masyarakat yang tinggal dipedesaan telah menjadi satu dengan hutan sudah selayaknya memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini mempunyai dampak positif dan negatif, dampak positifnya yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di sekitar hutan, sebagai contoh minimal terpenuhinya kebutuhan sehari-hari baik dari hasil pertanian, perkebunan atau dari hasil hutan. Sedangkan dampak negatifnya adalah bila pengolahan atau pemanfaatan sumber daya alam kurang bijaksana dapat merusak hutan seperti punahnya fauna, hutan gundul dan tanah longsor.

Hal-hal seperti inilah yang sering terjadi, kebanyakan orang memandang nilai hutan dari segi ekonomisnya saja tanpa mengindahkan kelangsungan hidup ekologi hutan. Ketika hutan mulai rusak banyak pihak yang menyalahkan negara kita, hal ini dapat dimaklumi karena kerusakan hutan terutama pengundulan hutan mempunyai dampak yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal tatapi juga masyarakat luas bahkan masyarakat dunia karena hutan tropis merupakan paru-paru dunia
, apalagi karena indonesia merupakan negara yang mempunyai hutan tropis terluas setelah Brazil.

Secara umum penggundulan hutan di Indonesia dapat mengakibatkan perubahan iklim, kemarau panjang dan kegagalan panen. Hutan yang seharusnya dapat menyerap air, setelah hutan gundul maka air dari hujan tidak dapat di tampung dan akhirnya mengalir ketempat-tempat yang lebih rendah dan menyebabkan banjir, erosi, dan kemudian tanah longsor. Kekeringan melanda pada musim kemarau karena cadangan air yang seharusnya dapat diciptakan oleh hutan sudah lenyap. Keadaan ini diperparah lagi dengan adanya pemanasan global yang di ciptakan manusia pula yaitu disebabkan oleh efek rumah kaca. Pemanasan global akan dikuti dengan perubahan iklim seperti curah hujan yang tidak teratur menambah parah bencana-bencana yang terjadi.

Oleh karena itu diperlukan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti yang telah di jelaskan di atas demi kelangsungan hidup umat manusia.

Berita
Indonesia Menyisihkan 45% dari Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia
Indonesia mengalokasikan paling tidak 45 persen lahan di Kalimantan sebagai wilayah konservasi dan hutan lindung serta berfungsi sebagai “paru-paru dunia. Kita perlu melihat peta dan lebih baik memahami apa arti peraturan ini dalam praktik nyata.
Bagikan
0
Komentar
0

Paling popular

  • Lima pertanyaan tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan potensi bentang alam
  • Penelitian dapat menjadi kunci penguraian krisis kabut asap di Indonesia
  • Kearifan massa: 20 pertanyaan teratas tentang hutan dan bentang alam
  • DOKUMEN FAKTA: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BOGOR, Indonesia (27 Januari, 2012)_Menindaklanjuti moratorium pemberian ijin pembukaan hutan tahun lalu, Indonesia mengalokasikan paling tidak 45 persen lahan di Kalimantan sebagai wilayah konservasi dan hutan lindung serta berfungsi sebagai “paru-paru dunia.”

Langkah ini merupakan bagian dari Peraturan Presiden no. 3/2012 tentang rencana tata ruang Kalimantan, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal Januari dan diumumkan minggu lalu. Kalkulasi penulis menunjukkan bahwa regulasi tersebut mungkin akan melindungi 24,6 juta hektar lahan di Kalimanan, tujuh bulan setelah pemerintah mengumumkan moratorium konsesi baru selama dua tahun di seluruh Indonesia. Kajian Center for International Forestry Research (CIFOR) menyebutkan bahwa moratorium tersebut memproteksi 16,1 juta hektar hutan dan lahan gambut di Kalimantan. Dengan demikian, tampaknya peraturan presiden tersebut dapat menambahkan 8,5 juta hektar kawasan lindung di Kalimantan, namun diperlukan penelusuran lebih jauh untuk memastikan hal ini.

“Kita perlu melihat peta dan lebih baik memahami apa arti peraturan ini dalam praktik nyata,” kata Louis Verchot, peneliti utama CIFOR. “Jika tidak ada perlindungan tambahan akan lahan gambut, peraturan ini tidak akan banyak membantu Indonesia memenuhi target pengurangan emisi. Dari sudut pandang lingkungan hidup dan pembangunan lestari, sangat penting bahwa daerah hulu sistem sungai-sungai besar di Kawasan Jantung Kalimantan dilindungi.”

Peran lahan gambut sangat penting dalam upaya memperlambat pemanasan global karena kepadatan karbonnya bisa 5-10 kali lebih tinggi daripada hutan di tanah biasa. Peraturan baru tersebut menyebutkan bahwa pemerintah akan “mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan” di Kalimantan, yang memiliki sekitar 5,7 juta hektar lahan gambut, termasuk 2,3 juta hektar dengan kedalaman lebih dari 2 meter.

“Melindungi lahan gambut dapat dilakukan ketika ijin penggunaan di daerah tersebut belum diserahkan” untuk keperluan pertanian, pertambangan atau ijin pengalihan lahan lainnya, kata Daniel Murdiyarso, peniliti senior CIFOR dan penulis utama studi moratorium. Salah satu upaya menghindari konversi lahan adalah dengan mengijinkan perusahan merestorasi lahan gambut yang rusak serta menukar lahan gambut di daerah konsesi mereka dengan hutan yang rusak di lahan mineral, tambahnya.

Selain pelestarian lahan yang kaya dengan spesies endemik, koridor ekosistem antar wilayah konservasi di Kalimantan akan dikembangkan, kawasan lindung diperkuat dan kawasan lindung yang terdegradasi direhabilitasi, menurut peraturan baru tersebut. Pemerintah juga akan mengendalikan “kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.”

Luas Kalimantan mencapai lebih dari tiga perempat Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia. Borneo terkenal sebagai tempat yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati  dan menjadi rumah orangutan (Pongo pgymaeus), yang merupakan salah satu ikon konservasi, serta 15,000 spesies tanaman berbunga (MacKinnon et al., 1996).

Moratorium konsesi hutan Indonesia adalah bagian dari upaya mencapai komitmen pengurangan emisi sebesar 26% dari tingkat business-as usual pada tahun 2020 dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan pihak luar.

Dalam analisa moratoriumnya, CIFOR merekomendasikan bahwa pemerintah Indonesia menggunakan masa dua tahun tersebut untuk “mempercepat perencanaan tata guna hutan dan bentang alam dengan menggunakan alat-alat terbaru, kapasitas yang meningkat  dan peraturan yang mengikat, dengan ditunjang dengan pengaturan institusi yang lebih kuat.”

Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan peta indikatif, yang diperbaharui setiap enam bulan sesuai dengan hasil inspeksi di lapangan, untuk memperlihatkan daerah-daerah yang tercakup dalam moratorium tersebut. Revisi peta pertama yang terbit bulan Desember tahun lalu mengurangi cakupan wilayah moratorium sebesar 3,6 juta hektar. Pengurangan ini termasuk dikeluarkannya 4,8 juta hektar lahan gambut dan dimasukkannya sekitar 1,2 juta hektar hutan primer.

Indonesia saat ini tengah mengembangkan kebijaksanaan dan regulasi pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+), yaitu skema iklim yang memberikan kompensasi bagi negara-negara berkembang yang mempertahankan hutan mereka. Propinsi Kalimantan Tengah telah terpilih sebagai daerah utama untuk uji coba REDD+.

Menurut situs pemerintah propinsi, luas Kalimantan Barat mencapai 14,7 juta hektar, Kalimanta n Tengah 15,4 juta hektar, Kalimantan Selatan 3,7 juta hektar dan Kalimantan Timur  20,9 juta hektar.  Pemerintah akan mengembangkan atau menyesuaikan rencana tata ruang mereka untuk melaksanakan keputusan presiden ini.

Diterjemahkan dan diedit oleh Budhy Kristanty dan Leony Aurora.

Hutan Kalimantan Jadi Paru-paru Dunia
NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto kepada “VOA” di Jakarta mengatakan, kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menetapkan peraturan presiden bahwa pemerintah akan mengalokasikan 45 persen wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia, sebagai salah satu upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020.

Hadi Daryanto menjelaskan, “Dinyatakan 45 persen untuk fungsi-fungsi konservasi dan lindung yah tutupan vegetasinya adalah hutan tropis basah ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Jadi kita berharap bahwa keanekaragaman hayati, hutan tropis, flora dan faunanya yang kaya seperti di Kalimantan dan endemik ini bisa dicegah kepunahannya, kehancurannya. Dan kita bisa melakukan rehabilitasi serta kegiatan-kegiatan perlindungan termasuk juga kawasan-kawasan yang berfungsi lindung, karena fungsi lindung ini penting untuk tata air.”

Hadi menambahkan selain masalah hutan, aturan tentang tata ruang Kalimantan meliputi kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk tenaga listrik, pertambangan dan kelapa sawit. Pemerintah menyebutkan koordinasi akan dilakukan dengan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut. Lebih lanjut Hadi mengungkapkan pemerintah juga berencana akan menjadikan sebagian wilayah di Papua dan Sumatera sebagai paru-paru dunia.

“Membongkar hutan yang bagus kalau kita membongkar dan kita merilis karbon maka tidak akan kita bisa penuhi komitmen yang 26 persen. Jadi nanti akan ada lagi tata ruang pulau Papua, ini kan sedang disusun, ada 4 kepulauan yang baru keluar, baru Kalimantan,” papar Hadi Daryanto.

Sementara itu, Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Bustar Maitar meyatakan pemerintah harus melakukan review konsesi-konsesi yang ada di Kalimantan jika ingin menjadikan 45 persen wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

“Untuk mencapai 45 persen itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah melakukan review dari konsesi yang ada di Kalimantan. Tanpa itu saya pikir mustahil bisa mencapai 45 persen. Secara politik kami melihat bagus, kami mendukung itu, tetapi kemudian adalah komitmen politik saja tidak cukup. Harus benar-benar diwujudkan di lapangan. Kalau tidak, kita malah dianggap berkomitmen sesuatu tanpa ada realisasinya,” ujar Bustar Maitar.

Bustar mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak cukup dengan hanya mengeluarkan peraturan presiden. Presiden SBY kata Bustar harus memimpin langsung pengkajian ulang konsesi yang ada.

Jika hal itu tidak dilakukan maka, menurut Bustar, perusakan hutan di Indonesia akan terus terjadi.(voa/A-147)***

Hutan Indonesia adalah Paru-Paru Dunia

Kawasan hutan Indonesia, negara kita tercinta ini mencapai 162 juta hektar dan lahan hutan terluas terdapat di Papua (32,36 juta hektar). Lokasi hutan Indonesia lainnya terdapat di Kalimantan (28,23 juta hektar), Sumatera (14,65 juta hektar), Sulawesi (8,87 juta hektar), Maluku dan Maluku Utara (4,02 juta hektar), Jawa (3,09 juta hektar), serta Bali dan Nusa Tenggara (2,7 juta hektar). Luar biasa, bukan?

Bahkan, Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ke-3 di dunia setelah Brasil dan Kongo! Keanekaragaman flora fauna pada hutan hujan tropis sangat bermanfaat bagi industri farmasi, kerajinan, pariwisata, dan ilmu pengetahuan. Manfaat lainnya adalah menjaga fungsi tata air, menyerap dan menyimpan karbondioksida, sumber air bagi kebutuhan makhluk hidup, memperlambat pemanasan global, dan dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita peduli akan kelestarian hutan.

Namun, Indonesia semakin menjadi perhatian dunia, karena kerusakan sumber daya hutan (deforestasi) yang benar-benar parah. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan sebagai “ negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan di dunia“ dalam Guinness World Records. Sungguh memprihatinkan…

Penyebabnya antara lain adalah sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat, terutama industri pulp dan kertas, yang ternyata didirikan tanpa terlebih dahulu membangun Hutan Tanaman Industri (HTI). Rancangan ini sangat diperlukan untuk menjamin pengadaan pasokan kayu pulp. Akibatnya, bahan baku dari industri ini mengandalkan pembukaan hutan alam secara besar-besaran bahkan terkadang dilakukan secara ilegal. Kegiatan ini diyakini telah merusak hutan seluas lebih dari 10 juta hektar selama lebih dari 60 tahun terakhir dan telah menggunduli sebanyak 40% dari luas hutan Indonesia. Jika diumpamakan, Indonesia telah menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepakbola setiap jamnya.

Forest Watch Indonesia pun mencatat kerusakan hutan di Indonesia dari tahun terus meningkat dan saat ini sudah mencapai 2 juta hektar per tahun. Saat ini diperkirakan luas hutan alam yang tersisa hanya 28% dan jika tidak segera dihentikan, hutan yang tersisa akan segera musnah.

Rusaknya hutan Indonesia berpotensi mengakibatkan bencana alam berupa tanah longsor, kekeringan saat musim kemarau, rusaknya lapisan ozon, efek rumah kaca, global warming, menyumbang 12% – 17% dari emisi karbondioksida global, punahnya kekayaan flora dan fauna khas Indonesia, serta berbagai efek negatif kepada alam lainnya. Pada kenyataannya, efek negatif ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari bahkan kehidupan generasi selanjutnya.

***

Mari lestarikan hutan dengan hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan, seperti mengurangi penggunaan kertas, meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup generasi selanjutnya, dan mengajak lingkungan sekitar untuk menanamkan kesadaran tersebut. Kamu pun dapat bergabung ke berbagai komunitas yang memiliki perhatian besar kepada hutan, lingkungan, serta alam sehingga dapat menambah ilmu sekaligus aktif melakukan kegiatan bermanfaat.

Explore your world with HijUp! :)

Paru-paru Dunia Adalah Indonesia
Published: 09.06.14 22:58:40
Updated: 20.06.15 04:29:50
Hits : 4,008
Komentar : 0
Rating : 1
Paru- paru Dunia Adalah Indonesia

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, contohnya seperti hutan hujan tropis yang lebat dan kaya akan fauna dan flora langka. Tapi apakah kalian tau bahwa sebenarnya hutan hujan tropis di Indonesia memiliki peranan penting bagi dunia? Yuk kita bahas hal tersebut.

Karakteristik Hutan Hujan Tropis

Hutan hujan tropika terbentuk di wilayah-wilayah beriklim tropis, dengan curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1.750 millimetre (69 in) dan 2.000 millimetre (79 in). Sedangkan rata-rata temperatur bulanan berada di atas 18 °C (64 °F) di sepanjang tahun

Hutan basah ini tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur atau relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering)

Hutan hujan tropika merupakan vegetasi yang paling kaya, baik dalam arti jumlah jenis makhluk hidup yang membentuknya, maupun dalam tingginya nilai sumberdaya lahan (tanah, air, cahaya matahari) yang dimilikinya. Hutan dataran rendah ini didominasi oleh pepohonan besar yang membentuk tajuk berlapis-lapis (layering), sekurang-kurangnya tinggi tajuk teratas rata-rata adalah 45 m (paling tinggi dibandingkan rata-rata hutan lainnya), rapat, dan hijau sepanjang tahun.

Manfaat dan Fungsi Hutan Hujan Tropis di Indonesia

• menyediakan rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan;

• membantu menstabilkan iklim dunia;

• melindungi dari banjir, kekeringan, dan erosi;

• adalah sumber dari obat-obatan dan makanan;

• menyokong kehidupan manusia suku pedalaman; dan

• adalah tempat menarik untuk dikunjungi

• Hutan hujan menyediakan rumah bagi tumbuhan dan hewan liar. Hutan hujan merupakan rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan di dunia, termasuk diantaranya spesies yang terancam punah. Saat hutan ditebangi, banyak spesies yang harus menghadapi kepunahan. Beberapa spesies di hutan hujan hanya dapat bertahan hidup di habitat asli mereka. Kebun binatang tidak dapat menyelamatkan seluruh hewan.

• Hutan hujan membantu menstabilkan iklim dunia dengan cara menyerap karbondioksida dari atmosfer. Pembuangan karbon dioksida ke atmosfer dipercaya memberikan pengaruh bagi perubahan iklim melalui pemanasan global. Karenanya hutan hujan mempunyai peran yang penting dalam mengatasi pemanasan global. Hutan hujan juga mempengaruhi kondisi cuaca lokal dengan membuat hujan dan mengatur suhu.

Permasalahan Hutan Hujan Tropis di Indonesia

Taukah anda setiap tahunnya hutan di tebang seluas 21,1 km persegi? Pastinya flora dan fauna didalamnya juga ikut terganggu, lalu mengapa semua itu dapat terjadi? Manusialah jawabanya, Manusia menebangi hutan hujan untuk berbagai alasan seperti pembuatan perabotan rumah tangga, pembuatan kertas, pembukaan lahan, dan lain-lain.

Salah satu sebab utama perusakan hutan hujan adalah penebangan hutan. Banyak tipe kayu yang digunakan untuk perabotan, lantai, dan konstruksi diambil dari hutan tropis di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Dengan membeli produk kayu tertentu, orang-orang di daerah seperti Amerika Serikat secara langsung membantu perusakan

Walau penebangan hutan dapat dilakukan dalam aturan tertentu yang mengurangi kerusakan lingkungan, kebanyakan penebangan hutan di hutan hujan sangat merusak. Penelitian telah menemukan bahwa jumlah spesies yang ditemukan di hutan hujan yang telah ditebang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang ditemukan di hutan hujan utama yang belum tersentuh. Banyak hewan di hutan hujan tidak dapat bertahan hidup dengan berubahnya lingkungan sekitar.

Penduduk lokal biasanya bergantung pada penebangan hutan di hutan hujan untuk kayu bakar dan bahan bangunan. Pada masa lalu, praktek-praktek semacam itu biasanya tidak terlalu merusak ekosistem. Bagaimanapun, saat ini wilayah dengan populasi manusia yang besar, curamnya peningkatan jumlah orang yang menebangi pohon di suatu wilayah hutan hujan bisa jadi sangat merusak. Sebagai contoh di pedalaman Kalimantan, banyak orangutan terpaksa mati tertembak dan tertangkap sebab para penjarah hutan.

Penanggulangan Masalah Hutan Hujan Tropis di Indonesia

Hutan hujan menghilang dengan sangat cepat, hebatnya banyak sekali orang yang mendukung pelestarian hutan hujan tropis tapi buruknya adalah tidak semudah menebang pohon untuk membuat akar sendiri.

Berita baiknya tidak hanya Indonesia saja yang peduli terhadap hutan hujan tropis kita melainkan hampir seluruh rakyat dunia ikut untuk melesatarikannya. Maka dibuatlah langkah-langkah pelestarian hutan hujan secara global yaitu dengan program TREES:

• Teach others about the importance of the environment and how they can help save rainforests. (Ajarkan orang lain tentang pentingnya lingkungan dan bagaimana mereka bisa membantu menyelamatkan hutan hujan)

• Restore damaged ecosystems by planting trees on land where forests have been cut down. (Memperbaiki ekosistem yang rusak dengan menanam pepohonan di wilayah dimana hutan telah ditebangi.)

• Encourage people to live in a way that doesn’t hurt the environment (Anjurkan orang-orang untuk hidup dengan cara yang tidak merusak lingkungan)

• Establish parks to protect rainforests and wildlife (Dirikan taman-taman yang dapat melindungi hutan hujan dan alam liarnya)

• Support companies that operate in ways that minimize damage to the environment (Dukung perusahaan-perusahaan yang bekerja dalam aturan yang meminimalkan kerusakan terhadap lingkungan)

Di negara-negara hutan hujan, penduduk lokal kadang kala tidak mengerti apa pentingnya hutan hujan. Dengan program pendidikan, mereka dapat belajar bahwa hutan memberikan sumber kunci (seperti air bersih) dan adalah rumah bagi hewan dan tumbuhan yang tak akan ditemukan di bagian lain manapun di dunia.

Dalam rangka mencoba melindungi hutan hujan, kita juga butuh untuk melihat bagaimana hutan yang rusak dapat disehatkan kembali. Walaupun tidak mungkin untuk menanam kembali sebuah hutan hujan.

 

Indonesia, Penopang “Paru-paru” Dunia

on 22 Okt 2013 at 12:53 WIB

Citizen6, Klaten: Sejak dilahirkan hingga kini, aku memang belum pernah berkunjung ke negara lain. Tetapi aku tetap yakin, Indonesia memang yang terindah. Hal ini dibuktikan dari perjalananku berjelajah di dunia maya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada negeri yang seindah Indonesia.

Dari kecil aku telah belajar menghirup sejuknya udara negeri paru-paru dunia. Di sekolah aku diajarkan untuk melihat beragamnya kebudayaan nusantara ini, dan melalui proses hidup aku mengetahui indahnya alam jamrud khatulistiwa ini. Sungguh luar biasa karunia Sang Pencipta untuk negara “Heaven Earth” sehingga kita harus menjaga dan melestarikan sebagai ucapan syukur kepada-Nya.

Jika aku harus menuliskan betapa cinta dan bangganya aku sebagai bagian dari Indonesia, mungkin aku tidak akan selesai menuliskannya hingga akhir hayatku, karena semakin aku mengenal negeri ini semakin aku cinta dan bangga menjadi bagian darinya.

Pertama, Indonesia adalah tempat kelahiranku, tempat kelahiran ayah ibuku, dan semua keluargaku. Di negeri ini, ayah dan ibuku dipertemukan dan di negeri ini pula aku dipertemukan dengan pasangan hidupku. Di negeri ini aku dibesarkan dan mungkin aku akan memejamkan terakhirku juga di negeri ini. Negeri ini menjadi saksi proses hidupku, tempatku belajar, dan tempatku berbakti. Inilah yang menjadi alasan pertama mengapa aku sangat mencintai Indonesia.

Kedua, keindahan alam Negeri Seribu Pulau ini tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Negeri ini memiliki hutan hujan tropis yang sangat indah, keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi, memiliki tempat wisata alam yang beragam dari pantai hingga pegunungan. Semua itu dapat kita jumpai dengan mudah. Alam yang indah ini pun dapat kita manfaatkan sebagai laboratorium pembelajaran sehingga kita tidak perlu melakukan studi banding ke luar negeri. Selain itu, kita harus bangga karena hutan tropis yang ada di Indonesia berfungsi sebagai penopang paru-paru dunia.

Ketiga, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Mulai dari tanah yang subur, perairan yang sangat kaya dengan hasil laut, hasil tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, gas alam yang sangat melimpah, hingga iklim dan cuaca yang sangat memanjakan kita. Kesuburan tanah Indonesia juga sudah diakui oleh negara lain, sehingga pada zaman itu Negara Eropa berusaha menjajah Indonesia.

Keempat, negeri ini berbhineka, yaitu terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa, ras tetapi tetap bersatu untuk Indonesia. Perbedaan di negeri ini tidak menjadikan rasa diskriminasi, tetapi menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan yang tangguh. Kami tidak pernah dibedakan dalam memperoleh pendidikan dan fasilitas lain meskipun kami sangat berbeda. Hal inilah yang menjadikan Indonesia semakin indah.

Kelima, keramahan penduduknya. Penduduk Indonesia terkenal dengan keramamahannya. Inilah yang membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing yang berlibur di Indonesia. Senyum mereka menjadi identitas bangsa ini.

Keenam, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berpotensi. Namun, hal ini tidak pernah kita optimalkan. Ketika kita mau melihat sejarah Indonesia, para pejuang mampu mengalahkan penjajah yang sangat kuat demi mencapai cita-cita kemerdekaan. Mengapa kita tidak mencoba meniru semangat pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan? Toh kelak Indonesia harus tetap ada untuk hidup anak cucu kita. Indonesia dulu mendapat julukan Macan Asia karena dianggap berpotensi menjadi negara adidaya, tetapi kini julukan tersebut diganti menjadi Macan Asia Tidur. Sunggu ironi bukan? Mari kita bangkit untuk Indonesia! (Nurul Khotijah/mar)

Nurul Khotijah adalah pewarta warga.

Opini

Bencana Asap di Negeri Paru-paru Dunia (1)
Ahad 27 Zulhijjah 1436 / 11 October 2015 00:40

riau-diselimuti-kabut-asap-akibat-kebakaran-hutan-_663_382

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si, Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), nindira.a@gmail.com.

KABUT asap telah menjadi musibah yang menimpa masyarakat dalam cakupan yang sangat luas, bahkan melampaui dan menembus sekat-sekat nasionalisme dan tanah air bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Di Indonesia, cakupan kabut asap tahun 2015 ini meliputi wilayah di 12 provinsi, dengan luas jutaan kilometer persegi. Kabut asap pekat terutama menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Di Sumatera, kabut asap menyelimuti 80 persen wilayahnya (Kompas, 5/9). Laman badan lingkungan pemerintah Singapura (haze.gov.sg) mencatat bahwa kabut asap sampai pada tingkat tidak sehat terjadi mulai pertengahan September (13/09) sampai awal Oktober (7/10) kemarin. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Ardhito, mengatakan bahwa kabut asap yang menyelimuti Singapura berasal dari Riau (antaranews.com, 10/9).

Malaysia mengoonfirmasi bahwa kabut asap telah menjangkau bagian utara Semenanjung Malaysia dengan polusi asap mencapai tingkat tidak sehat di 11 area di kawasan tersebut, bahkan pada Senin (5/10) asap telah mencapai provinsi Songkhla, Trang, Yala dan Pattani, yang merupakan bagian selatan Thailand yang sangat dekat dengan Malaysia (republika.co.id, 6/10).

Kabut asap itu disebabkan oleh kebakaran yang menghanguskan puluhan ribu hektar hutan dan lahan. Kebakaran menghanguskan lebih dari 40.000 hektar lahan di Jambi. Sebanyak 33.000 hektar yang terbakar adalah lahan gambut (Kompas, 9/9). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, luas area yang mengalami kebakaran di Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 26.664 hektar (kontan.co.id, 27/09). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi sebanyak 591 titik panas tersebar di tujuh provinsi di Pulau Sumatera, yaitu: Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau (harianterbit.com, 22/9).

Kerugian Sangat Besar

Total nilai kerugian akibat bencana asap pada tahun 2015 belum bisa dihitung. Namun, menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, dampak ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia pada 2015 bisa melebihi Rp20 triliun (bbc.com, 17/09).

Data ini berdasarkan data kerugian akibat kebakaran lahan dan hutan serta bencana asap di Riau selama tiga bulan dari Februari hingga April tahun 2014 lalu, berdasarkan kajian Bank Dunia, yaitu mencapai Rp 20 triliun (Kompas, 9/9). Saat ini, di Jambi saja—akibat pencemaran udara yang timbul oleh kabut asap, dampak ekologis, ekonomi, kerusakan tidak ternilai dan biaya pemulihan lingkungan—kerugian diperkirakan Rp 2,6 triliun. Nilai kerugian itu belum termasuk kerugian sektor ekonomi, pariwisata dan potensi yang hilang dari lumpuhnya penerbangan.

Jika digabung dengan kerugian akibat bencana asap yang berulang sejak tahun-tahun sebelumnya, tentu jumlah kerugiannya sangat besar. Berdasarkan data BNPB, kerugian pada tahun 1997 saja, mencapai 2,45 miliar dolar AS. Padahal, hasil pemetaan Kompas terhadap pemberitaan tentang kebakaran hutan dan bencana asap menunjukkan bahwa bencana tersebut berulang dan bahkan meluas sejak 1960-an hingga sekarang. Angka kerugian akibat kabut asap tersebut belum menghitung biaya kesehatan, kehilangan keanekaragaman hayati, atau emisi gas rumah kaca.

Bencana kabut asap juga telah menyebabkan bencana kesehatan massal. Sebanyak 25,6 juta jiwa terpapar asap, yaitu 22,6 juta jiwa di Sumatera dan 3 juta jiwa di Kalimantan. Puluhan ribu orang menderita sakit. Hingga 28/9, di Riau saja tercatat 44.871 jiwa terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut/ISPA (Riau Online, 28/9). Jumlah itu masih mungkin akan bertambah. Jumlah itu belum ditambah total puluhan ribu kasus ISPA di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan daerah lainnya. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat korban tewasnya lima bayi di antara lebih dari 15 bayi yang dilaporkan terkena Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan (antaranews.com, 9/10).

Ironisnya, terhadap besarnya jumlah penderita ISPA di Provinsi Sumatera Selatan yang kini jumlahnya lebih dari 30 ribu orang, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin malah mengatakan bahwa tidak semuanya akibat asap kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2015 karena berdasarkan data Dinas Kesehatan penderita penyakit tersebut sudah cukup banyak sejak awal tahun sedangkan bencana kabut asap mulai terjadi pada 25 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo sudah mengetahui banyaknya protes seperti dari warga Riau, Kalimantan maupun Jambi yang menjadi korban asap kebakaran hutan dan lahan, beberapa hari ini.

Di media sosial, beragam reaksi masyarakat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, bermunculan. Baik dalam bentuk surat terbuka, hingga aksi-aksi keprihatinan yang diunggah di media sosial. Ini mencuat kembali setelah asap pekat terus melanda walau sejauh ini sejumlah upaya sudah dilakukan. Meski begitu, Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet mengaku hingga kini belum diputuskan bencana asap itu menjadi bencana nasional (nasional.news.viva.co.id, 07/10).

Indonesia, Paru-Paru Dunia

Kawasan hutan Indonesia mencapai 162 juta hektar dan lahan hutan terluas terdapat di Papua (32,36 juta hektar). Lokasi hutan Indonesia lainnya terdapat di Kalimantan (28,23 juta hektar), Sumatera (14,65 juta hektar), Sulawesi (8,87 juta hektar), Maluku dan Maluku Utara (4,02 juta hektar), Jawa (3,09 juta hektar), serta Bali dan Nusa Tenggara (2,7 juta hektar).

BERSAMBUNG

Redaktur: Saad Saefullah

Bencana Asap di Negeri Paru-paru Dunia (2)
Ahad 27 Zulhijjah 1436 / 11 October 2015 01:10

4Kabut asap

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si, Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), nindira.a@gmail.com.

HUTAN hujan tropis di Indonesia memiliki peranan penting bagi dunia. Hutan hujan tropika terbentuk di wilayah-wilayah beriklim tropis, dengan curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1.750 millimetre (69 in) dan 2.000 millimetre (79 in). Sedangkan rata-rata temperatur bulanan berada di atas 18 °C (64 °F) di sepanjang tahun.

Hutan hujan tropika merupakan vegetasi yang paling kaya, baik dalam arti jumlah jenis makhluk hidup yang membentuknya, maupun dalam tingginya nilai sumberdaya lahan (tanah, air, cahaya matahari) yang dimilikinya. Hutan dataran rendah ini didominasi oleh pepohonan besar yang membentuk tajuk berlapis-lapis (layering), sekurang-kurangnya tinggi tajuk teratas rata-rata adalah 45 m (paling tinggi dibandingkan rata-rata hutan lainnya), rapat, dan hijau sepanjang tahun.

Bahkan, Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ke-3 di dunia setelah Brasil dan Kongo. Keanekaragaman flora fauna pada hutan hujan tropis sangat bermanfaat bagi industri farmasi, kerajinan, pariwisata, dan ilmu pengetahuan. Manfaat lainnya adalah menjaga fungsi tata air, menyerap dan menyimpan karbondioksida, sumber air bagi kebutuhan makhluk hidup, memperlambat pemanasan global, dan dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita peduli akan kelestarian hutan.

Hutan Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia yang sangat penting peranannya bagi kehidupan isi bumi. Selain dari luasan, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan hayati. Berbagai flora dan fauna endemik hadir di hutan Indonesia menjadi kekayaan Indonesia dan dunia.

Namun, Indonesia semakin menjadi perhatian dunia, karena kerusakan sumber daya hutan (deforestasi) yang benar-benar parah. Hijaunya alam Indonesia kian hari kian menyusut akibat pemanfaatan hutan tak terkendali. Tahun 2007, Indonesia ditetapkan sebagai negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan di dunia dalam Guinness World Records. Kemudian pada tahun 2011, laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 610.375,92 Ha per tahun dan tercatat sebagai tiga terbesar di dunia.

Penyebabnya antara lain adalah sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat, terutama industri pulp dan kertas, yang ternyata didirikan tanpa terlebih dahulu membangun Hutan Tanaman Industri (HTI). Rancangan ini sangat diperlukan untuk menjamin pengadaan pasokan kayu pulp. Akibatnya, bahan baku dari industri ini mengandalkan pembukaan hutan alam secara besar-besaran bahkan terkadang dilakukan secara ilegal. Kegiatan ini diyakini telah merusak hutan seluas lebih dari 10 juta hektar selama lebih dari 60 tahun terakhir dan telah menggunduli sebanyak 40% dari luas hutan Indonesia. Jika diumpamakan, Indonesia telah menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepakbola setiap jamnya.

Forest Watch Indonesia pun mencatat kerusakan hutan di Indonesia dari tahun terus meningkat dan saat ini sudah mencapai 2 juta hektar per tahun. Saat ini diperkirakan luas hutan alam yang tersisa hanya 28% dan jika tidak segera dihentikan, hutan yang tersisa akan segera musnah.

Belum lagi dengan berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan. Maka bisa dikatakan bahwa negeri paru-paru dunia ini kini tengah sakit paru-paru.

Lahan Gambut, Kambing Hitam Kebakaran Hutan

Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya tinggi. Sebagai bahan organik, gambut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Volume gambut di seluruh dunia diperkirakan sejumlah 4 trilyun m³, yang menutupi wilayah sebesar kurang-lebih 3 juta km² atau sekitar 2% luas daratan di dunia, dan mengandung potensi energi kira-kira 8 miliar terajoule (wikipedia). Luas lahan rawa gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan Indonesia. Dari luasan tersebut sekitar 7,2 juta hektar atau 35%-nya terdapat di Pulau Sumatera.

Lahan rawa gambut merupakan bagian dari sumberdaya alam yang mempunyai fungsi untuk pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan / keanekaragaman hayati, pengendali iklim (melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon) dan sebagainya.

Untuk menghitung kandungan karbon yang terdapat di dalam lahan gambut (below ground carbon), beberapa asumsi utamanya, yaitu: (a) ketebalan gambut yang beberapa diukur melalui survei lapang (ground truthing) dianggap telah mewakili kondisi ketebalan gambut wilayah studi; (b) meskipun beberapa literature menyatakan bahwa gambut dengan ketebalan < 50 cm dianggap bukan gambut (peaty soil), tapi dalam penetapan jumlah karbon ia tetap diperhitungkan; (c) batas ketebalan gambut yang dapat dihitung kandungan karbonnya dibatasi hanya sampai pada lahan gambut dengan ketebalan maksimum8 meter, hal demikian akibat kesulitan tehnis dalam pengukurannya di lapangan, yaitu akses menuju lokasi yang sulit.

BERSAMBUNG

Related Posts

  1. Siapa Pahlawan Siapa Penjahat (1)
  2. Potensi Alam Melimpah, Indonesia Hadapi Krisis Listrik (1)
  3. Musibah Banjir Kondom di Setiap Tahun Baru
  4. Memahami Maulid Nabi secara Mendalam (1)
  5. Karikatur Charlie Hebdo dan Hukum Membunuh Penghina Nabi

Bencana Asap di Negeri Paru-paru Dunia (3)
Ahad 27 Zulhijjah 1436 / 11 October 2015 01:40

Asap-Kebakaran-Hutan

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si, Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), nindira.a@gmail.com.

DARI hasil kajian di atas diketahui bahwa lahan rawa gambut di Pulau Sumatera mempunyai tingkat kematangan ’Fibrists’ (belum melapuk/masih mentah), ’Hemists’ (setengah melapuk), ’Saprists’ (sudah melapuk/hancur) dan/atau campuran dengan salah satu dari ketiganya.

Ketebalan gambut di Sumatera bervariasi mulai dari sangat dangkal(< 50 cm) sampai sangat dalam (lebih dari 4 meter) dan dari hasil analisis citra-citra satelit dan data pendukung lainnya, terlihat adanya peningkatan luas lahan rawa gambut sangat dangkal (< 50 cm) dari 327.932 ha (tahun 1990) menjadi 682.913 ha (tahun 2002). Jika lahan rawa gambut sangat dangkal ini (meskipun masih mengandung sejumlah karbon) dapat dianggap sebagai bukan lahan gambut, maka dalam kurun waktu 12 tahun, lahan gambut di Pulau Sumatera telah menyusut sebanyak 354.981 ha.

Selanjutnya, kandungan karbon didalam tanah gambut (below ground carbon) Sumatera pada tahun 1990 terhitung sebanyak 22.283 juta ton sedangkan pada tahun 2002 sekitar 18.813 juta ton.Ini berarti dalam kurun waktu selama 12 tahun (1990 – 2002) telah terjadi penyusutan cadangan karbon di Pulau Sumatera sekitar 3.470 juta ton atau rata-rata 289,16 juta ton per tahun (http://indonesia.wetlands.org/).

Dengan sifat lahan gambut yang demikian, tak heran jika Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan kebakaran hutan di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin sulit dipadamkan oleh tim, yang mana penyebabnya adalah hutan itu merupakan gambut yang dalam. “Dalamnya bisa mencapai tujuh meter,” ujar Alex Noerdin. Wilayah gambut di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyauasin, kata Alex, mencapai 1,4 juta hektar. Selain itu, letak kabupaten ini juga susah dijangkau sehingga petugas pemadaman kesulitan untuk memadamkan api.

Pemerintah memastikan akan menerima bantuan Singapura, Malaysia, Jepang, dan Rusia. Bantuan tersebut akan digunakan untuk fokus memadamkan api di Sumatera Selatan. Sebabnya, jumlah titik api di provinsi tersebut masih tinggi, yakni sebanyak 239 titik api. Adapun jumlah lahan terbakar di Sumatera Selatan mencapai 128.314 hektar yang tersebar di tiga kabupaten. Meskipun titik api banyak muncul pada tiga daerah tersebut, Palembang merupakan daerah yang paling terdampak asap. Sebabnya, asap hasil pemadaman terbawa angin hingga Palembang. Pantauan Tempo, asap masih menyelimuti seluruh wilayah Palembang, terutama saat siang dan sore hari (http://nasional.tempo.co/, 09/10).

Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan sampai Selasa, 6 Oktober 2015, sudah ada 420 perusahaan yang dicurigai sebagai penyebab kebakaran hutan. Perusahaan-perusahaan itu sedang diselidiki. “Tadinya 270 sekarang sudah 420 dan ada 1.200 yang datanya saya kirim ke Pak Ferry (Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria),” kata Siti.
Kata Siti, perusahaan itu adalah perusahaan konsesi yang menjadi urusan pertanahan di kabupaten.

Perusahaan-perusahaan itu akan diteliti terlebih dahulu sejauh mana keterlibatannya dalam membakar hutan. Setelah itu baru akan diputuskan apa sanksi bagi mereka. Namun, sampai saat ini, kata Siti, sudah ada empat perusahaan yang telah dibekukan dan dicabut izin usahanya. Sementara itu, 30 perusahaan lainnya masih dalam proses. Selain itu, perusahaan itu juga diwajibkan untuk ikut memadamkan api. “Karena dia harus diberita acara, lalu orangnya harus diajak ngomong. Kami tandatangan, dia tandatangan. Itu prosedurnya seperti itu. Jadi jalan terus kami lakukan,” kata Siti (news.viva.co.id, 06/10).

Sebelumnya, Siti pernah menduga pelaku pembakaran hutan dan lahan berasal dari perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan tersebut ditengarai sengaja membakar hutan atau lahan yang akan mereka tanami. Menurut Siti, hasil investigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan-perusahaan tersebut mencari jalan pintas membersihkan lahan yakni dengan cara membakar.

“Itu baru dugaan, kami belum tahu apakah dia sengaja atau tidak. Tapi dari gambarnya kelihatan ada yang baru dibuka lahannya, yang kami tahu itu kawasan hutan yang dikonversi ya berarti itu bukan baru, tapi sengaja kan. Tapi kita lakukan verifikasi dulu,” kata Siti. Siti juga mengatakan sedikitnya ada sekitar 18 perusahan yang sudah diinvestigasi terkait permasalahan kabut asap di beberapa tempat. Di Sumatera Selatan ada dua perusahaan, di Riau ada dua, di Kalimantan Barat ada tujuh, di Kalimantan Tengah ada tujuh.
Lebih jauh Siti menambahkan, nantinya jika dugaan tersebut terbukti maka Pemerintah bertindak tegas. Jika yang terbukti melakukan pembakaran lahan yang sangat luas, maka sanksi yang dijatuhkan berupa pencabutan semua izin hingga dibawa ke meja hijau.

Untuk pelanggaran berat menurut Siti hanya akan ada pembekuan izin. Sementara untuk pelanggaran ringan, perusahaan dituntut untuk meminta maaf kepada publik. “Semuanya harus minta maaf,” kata Siti (cnnindonesia.com, 11/09).

Ironisnya, ada perusahaan pemilik atau pun pemegang izin memakai lahan yang tak mau ikut membantu memadamkan api. Perusahaan-perusahaan itu seharusnya ikut bertanggung jawab atas kebakaran yang ada. “Saya barusan dapat laporan bahwa ada salah satu wilayah di Sumatera yang masih ada orang-orang bawa jeriken ke dalam hutan. Diduganya untuk bakar hutan karena mereka masuknya tidak lewat kanal,” ujar Siti. Pemerintah terus memantau pergerakan di sekitar lahan yang terbakar. Siti juga menegaskan bahwa pemerintah serius mengatasi kebakaran hutan (detik.com, 06/10).

Ada sekitar 20 aktor yang terlibat di lapangan dan mendapat keuntungan ekonomi dari pembakaran hutan dan lahan. Sebagian besar dari jaringan kepentingan dan aktor yang mendapat keuntungan ekonomi ini menyulitkan langkah penegakan hukum. Aksi pemerintah memenjarakan atau menuntut individu serta perusahaan yang diduga membakar lahan tak akan cukup untuk mencegah kabut asap berulang. []

BERSAMBUNG

Related Posts

  1. Melindungi Perempuan, Seperti di Zaman Rasulullah
  2. Lokalisasi Tak Mampu Atasi Prostitusi
  3. Kemerdekaan Palestina dan Kelicikan Barat (1)
  4. Isu Isis dan Deradekalisasi Gerakan Islam Ideologis Politis
  5. Dzulhijjah: Haji, Domba, Dinar, Dirham, dan Uang Kertas
 
Opini
Bencana Asap di Negeri Paru-paru Dunia (4)
Ahad 27 Zulhijjah 1436 / 11 October 2015 02:10

bnpb asap

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si, Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), nindira.a@gmail.com.

FAKTA dan kesimpulan ini terungkap dalam penelitian tentang ‘Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan’ dari peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) Herry Purnomo. Kerumitan di lapangan, menurut Herry, terjadi karena para pelaku pembakar hutan, baik masyarakat maupun kelas-kelas menengah dan perusahaan selalu berhubungan dengan orang-orang kuat, baik di tingkat kabupaten, nasional, bahkan sampai tingkat ASEAN.

“Tidak mudah bagi bupati yang akan menuntut (pembakar hutan), bisa jadi yang punya (kebun) kelapa sawit, membakar hutan, berhubungan dengan partai tertentu yang kuat di daerah, sehingga bupati atau gubernur tidak gampang juga (bertindak), harus melihat konstelasi politik,” kata Herry pada BBC Indonesia. Aktor-aktor tersebut, berdasarkan hasil penelitiannya, bekerja seperti bentuk “kejahatan terorganisir”.

Ada kelompok-kelompok yang menjalankan tugas berbeda, seperti mengklaim lahan, mengorganisir petani yang melakukan penebasan atau penebangan atau pembakaran, sampai tim pemasaran dan melibatkan aparat desa. Namun tak hanya di tingkat pusat, pemilik lahan bisa saja kerabat penduduk desa, staf perusahaan, pegawai di kabupaten, pengusaha, atau investor skala menengah dari Jakarta, Bogor, atau Surabaya.

Masing-masing kelompok yang melakukan aktivitas pembukaan lahan akan mendapat persentase pemasukan sendiri, namun rata-rata, pengurus kelompok tani mendapat porsi pemasukan terbesar, antara 51%-57%, sementara kelompok petani yang menebas, menebang, dan membakar mendapat porsi pemasukan antara 2%-14%.

Dalam penelitiannya, Herry menemukan bahwa harga lahan yang sudah dibersihkan dengan tebas dan tebang ditawarkan dengan harga Rp8,6 juta per hektar. Namun, lahan dalam kondisi ‘siap tanam’ atau sudah dibakar malah akan meningkat harganya, yaitu Rp 11,2 juta per hektar. Lalu tiga tahun kemudian, setelah lahan yang sudah ditanami siap panen, maka perkebunan yang sudah jadi itu bisa dijual dengan harga Rp40 juta per hektar. Kenaikan nilai ekonomi dari lahan inilah yang membuat aktor-aktor yang diuntungkan berupaya agar kebakaran hutan dan lahan terjadi terus-menerus.

Selain itu, dalam pola jual beli lahan, penyiapan lahan menjadi tanggung jawab pembeli, jika akan dibakar atau dibersihkan secara mekanis. Semakin murah biaya pembersihan, untung pembeli akan semakin besar. Sebagai perbandingannya, menurut Herry, per hektar lahan yang dibakar biayanya $10-20, sementara untuk lahan yang dibersihkan secara mekanis membutuhkan $200 per hektar. Penelitian Herry dilakukan di 11 lokasi di empat kabupaten di Riau, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis menggunakan metode pemetaan, survei, dan pendekatan kebijakan. Di Riau, ada 60 perkebunan kelapa sawit dan 26 hutan tanaman industri.

Perusahaan atau individu di daerah yang menjadi pemilik perkebunan kelapa sawit di daerah bisa menemukan patron-patron politik di tingkat lokal. Herry mencontohkan, “Misalkan ada perusahaan-perusahaan skala kecil yang punya patron partai politik sangat kuat di kabupaten itu yang berpengaruh ke proses-proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum di daerah tersebut. Bisa jadi mereka pendukung kuat dari petahana.”

Pemain di tingkat menengah atau ‘cukong’, Herry menemukan, bisa siapa saja. “Dari oknum pegawai pemerintah, polisi, tentara, peneliti, bisa terlibat, bisa punya sawit sampai ratusan hektar dan dalam proses pengembangan sawitnya bisa (melakukan) pembakaran untuk menyambut musim hujan berikutnya,” ujarnya. Aktor-aktor inilah yang tak terbaca atau tertangkap dalam pola penegakan hukum yang terjadi sekarang untuk menangani kabut asap. Untuk menemukannya, maka penting untuk menelusuri ke mana produk kelapa sawit dari perkebunan-perkebunan tersebut disalurkan.

Terhadap temuan ini, juru bicara Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi, mengatakan, ada 2.500 perusahaan kelapa sawit kelas kecil dan menengah, dan total hanya ada 635 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI.

“Yang jadi anggota kita saya yakin tidak ada (yang membakar lahan), karena kita kontrol sampai bawah. Di luar anggota GAPKI, kami tak punya instrumen atau kepentingan, tapi kita mengimbau, mendukung apa yang disampaikan oleh gubernur Kalsel misalnya agar mereka (perusahaan kelapa sawit kecil dan menengah) untuk jadi anggota GAPKI agar kontrolnya lebih gampang,” ujarnya.

Namun, Tofan mengakui bahwa mereka belum memiliki metode yang ketat dalam melakukan pengawasan sampai ke bawah. “Tapi GAPKI punya standar, punya requirement, memenuhi aturan yang sesuai dengan regulasi di pusat, lokal, dan daerah,” katanya.

Selain itu, Kepolisian Daerah Riau sudah menetapkan PT Langgam Inti Hibrida yang juga anggota GAPKI sebagai tersangka pembakaran hutan. Edi Saputra, petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mengatakan bahwa praktik pembakaran lahan memang sudah berlangsung di komunitasnya selama ratusan tahun. Namun praktik itu tak setiap tahun dilakukan, biasanya hanya 5-10 tahun sekali bertepatan dengan masa tanam. “Kita sudah ratusan tahun membakar, tapi kenapa kita ribut sekarang soal asap, artinya, kenapa itu muncul jadi kebakaran yang dahsyat? Karena semua konsesi itu diberikan kepada korporasi, sehingga lahan jadi mudah terbakar. Lahan korporasi itu kan kering sekali, nggak bisa ditanami padi. Sekarang dibanding dulu, jauh memang, asal tergores saja, ada bintik-bintik api, langsung terbakar lahan itu,” katanya (bbc.com, 24/9).

Sejauh ini, ada dugaan korelasi kebijakan politik pemerintah daerah dengan izin penerbitan pembukaan lahan yang berpotensi memunculkan pembakaran hutan (news.detik.com, 10/10). Korelasi ini dinilai akan semakin terlihat pasca Pemilu 2019. Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menyatakan dugaan tersebut dalam talk show di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/10/2015). Terbukti pasca Pemilu 2009, ada sekitar 14,7 Ha penerbitan lahan yang dibuka untuk sawit, tambang, industri, HPA. Ini dilakukan karena kepentingan politik. Dia menambahkan, setelah pemilu cenderung pembukaan lahan meningkat. Izin biasanya lebih mudah diterbitkan, setahun kemudian pembukaan lahan meningkat signifikan. []

BERSAMBUNG

Redaktur: Saad Saefullah