12
Oct
15

Patriotisme : Hari Santri Nasional 22 Oktober 1945 – 2015

 dhn-451

HARI SANTRI

Resolusi Jihad NU

Sabtu, 10/10/2015 17:09

[image: Resolusi Jihad NU]

70 tahun lalu, tepatnya 21-22 Oktober 1945, wakil-wakil dari cabang NU di
seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya. Dipimpin langsung oleh Rois
Akbar NU Hadrotus Syekh KH. Hasyim Asy’ary dideklarasikanlah perang
kemerdekaan sebagai perang suci alias jihad. Belakangan deklarasi ini
populer dengan istilah Resolusi Jihad.

Segera setelah itu, ribuan kiai dan santri bergerak ke Surabaya. Dua minggu
kemudian, tepatnya 10 November 1945, meletuslah peperangan sengit antara
pasukan Inggris melawan para pahlawan pribumi yang siap gugur sebagai
syahid. Inilah perang terbesar sepanjang sejarah Nusantara. Meski darah
para pahlawan berceceran begitu mudahnya dan memerahi sepanjang kota
Surabaya selama tiga minggu, Inggris yang pemenang Perang Dunia II itu
akhirnya kalah.

Pasukan Inggris mendarat di Jakarta pada pertengahan September 1945 dengan
nama Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Pergerakan pasukan
Inggeis tidak dapat dibendung. Sementara pemerintah RI yang berpusat di
Jakarta menginginkan berbagai penyelesaian diplomatik sembari menata
birokrasi negara baru, mendorong terbentuknya partai-partai politik dan
Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pasukan Inggris telah menduduki Medan,
Padang, Palembang, Bandung, dan Semarang lewat pertempuran-pertempuran
dahsyat. Sebagian pendudukan ini juga mendapat bantuan langsung dari Jepang
yang kalah perang, sebagai konsekuensi dari alih kuasa. Sedangkan kota-kota
besar di kawasan timur Indonesia telah diduduki oleh Australia.

Pasukan Inggris lalu masuk ke Surabaya pada 25 Oktober 1945, berkekuatan
sekitar 6.000 orang yang terdiri dari serdadu jajahan India. Di belakangnya
membonceng pasukan Belanda yang masih bersemangat menguasai Indonesia.
Resolusi Jihad meminta pemerintah untuk segera meneriakkan perang suci
melawan penjajah yang ingin berkuasa kembali, dan kontan disambut rakyat
dengan semangat berapi-api. Meletuslah peristiwa 10 November. Para kiai dan
pendekar tua membentuk barisan pasukan non reguler Sabilillah yang
dikomandani oleh KH. Maskur. Para santri dan pemuda berjuang dalam barisan
pasukan Hisbullah yang dipimpin oleh H. Zainul Arifin. Sementara para kiai
sepuh berada di barisan Mujahidin yang dipimpin oleh KH. Wahab Hasbullah.

Di saat-saat yang bersamaan, saat-saat perang kemerdekaan sedang berkecamuk
dan terus digelorakan oleh para kiai dan santri, dinamika dan persaingan
politik dalam negeri semakin memanas. Pada bulan Oktober Partai Komunis
Indonesia (PKI) didirikan kembali. Lalu setelah Makloemat Iks (4 November)
dikeluarkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, partai-partai politik lain
juga bermunculan. Dideklarasikanlah Pesindo dan partai Islam Masyumi. Lalu,
Maklumat Hatta 11 November mengubah pemerintahan presidensial menjadi
parlementer, pemerintah harus bertanggungjawab kepada KNIP yang berfungsi
sebagai parleman. Kabinet parlementer ditetapkan pada 14 November, dipimpin
Perdana Menteri Sjahrir dan Mentri Keamanan Amir Syarifudin.

Januari 1946, PNI dibentuk lagi tanpa Soekarno. Di sisi lain, “Tentara
profesional” dan kelompok gerilyawan melakukan konsolidasi. Pada saat-saat
itu juga Indonesia sedang mengalami “revolusi sosial” hingga ke desa-desa.
Pertikaian merajalela dan kekacauan tak terhindarkan lagi. Waktu itu timbul
pertikaian horisontal yang terkenal dengan “Peristiwa Tiga Daerah” yakni
Brebes, Pemalang dan Tegal. Kondisi inilah, tak pelak memberi peluang bagi
upaya-upaya militer Belanda (yang sebelumnya datang membonceng sekutu)
untuk semakin merangsek masuk menguasai kota-kota besar di Indonesia.
Belanda semakin intensif menguasai Jakarta, sehingga Pemerintah Republik
terpaksa mengungsi ke Yogyakarta pada Januari 1946.

Maret 1946, PM Sjahrir mencapai kesepakatan rahasia dengan van Mook bahwa
Belanda mengakui kedaulatan RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan
Sumatera. Sementara Belanda berdaulat atas wilayah-wilayah lainnya. Kedua
belah pihak juga menyepakati rencana pembentukan uni Indonesia-Belanda.

Di tengah tekanan Belanda itu NU menyelenggarakan muktamar yang pertama
setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Muktamar ke-16 itu diadakan
di Purwekorto pada 26-29 Maret 1946. Salah satu keputusan pentingnya, NU
menyetuskan kembali Resolusi Jihad yang mewajibkan tiap-tiap umat Islam
untuk bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu berpusat
di Yogyakarta. Kewajiban itu dibebankan kepada setiap orang Islam, terutama
laki-laki dewasanya, yang berada dalam radius 94 km dari tempat kedudukan
musuh. (Radius 94 diperoleh dari jarak diperbolehkannya menjamak dan
menqoshor sholat). Di luar radius itu umat Islam yang lain wajib memberikan
bantuan. Jika umat Islam yang dalam radius 94 kalah, maka umat Islam yang
lain wajib memanggul senjata menggantikan mereka.

Dalam podatonya, Mbah Hasyim Asy’ari kembali menggelorakan semangat jihad
di hadapan para peserta muktamar. untuk disebarkan kepada seluruh warga
pesantren dan umat Islam. Syariat Islam menurut Mbah Hasyim tidak akan bisa
dijalankan di negeri yang terjajah. ”…tidak akan tercapai kemuliaan Islam
dan kebangkitan syariatnya di dalam negeri-negerijajahan.” Kaum penjajah
datang kembali dengan membawa persenjataan dan tipu muslihat yang lebih
canggih lagi. Umat Islam harus menjadi pemberani.

*Apakah ada dari kita orang yang suka ketinggalan, tidak turut berjuang
pada waktu-waktu ini, dan kemudian ia mengalami keadaan sebagaimana yang
disebutkan Allah ketika memberi sifat kepada kaum munafik yang tidak suka
ikut berjuang bersama rasulullah……*

*Demikianlah, maka sesungguhnya pendirian umat adalah bulat untuk
mempertahankan kemerdekaan dan membela kedaulatannya dengan segala kekuatan
dan kesanggupan yang ada pada mereka, tidak akan surut seujung rambut pun.*

*Barang siapa memihak kepada kaum penjajah dan condong kepada mereka, maka
berarti memecah kebulatan umat dan mengacau barisannya….. … maka barang
siapa yang memecah pendirian umat yang sudah bulat, pancunglah leher mereka
dengan pedang siapa pun orangnya itu….*.

Perang terus berkecamuk, jihad terus berlangsung. Belanda yang sebelumnya
membonceng tentara Sekutu terus melancarkan agresi-agresi militernya. Pihak
Inggris sebenarnya tidak senang dengan cara-cara yang ditempuh oleh
Belanda. Pada Desember 1945 pemerintah Inggris secara tidak resmi mendesak
pemerintah Belanda agar agar mengambil sikap yang lebih luwes terhadap
Republik Indonesia. Pada 1946 diplomat Inggris, Sir Archibald Clark Kerr,
mengusahakan tercapainya persetujuan Linggarjati antara republik Indonesia
dengan Belanda. Persetujuan ditandatangani, namun Belanda tiba-tiba
meancarkan agresi militernya. Menjelang akhir 1946, komando Inggris di Asia
Tenggara dibubarkan, dan ”tanggung jawab” atas Jawa dan Sumatera diserahkan
sepenuhnya kepada Belanda. Sejak itu, orang asing yang semakin terlibat
dalam pertikaian antara Republik Indonesia dan Belanda, menggantikan
Inggris, adalah Amerika Serikat. Mungkin sampai sekarang. *(Red: A Khoirul
Anam)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62693-lang,id-c,nasional-t,Resolusi+Jihad+NU-.phpx

Nasionalis 45

LDNU Tegaskan Misi Syiar Aswaja untuk Memperkuat NKRI

Kamis, 08/10/2015 00:01

[image: LDNU Tegaskan Misi Syiar Aswaja untuk Memperkuat NKRI]

Jakarta, *NU Online*
Ajaran Ahlusunnah wal Jamaah sebagai benteng aqidah umat Islam di Indonesia
perlu terus menjadi prioritas syair Lembaga Dakwah PBNU. Tradisi yang
dihidupkan paham Aswaja terbukti selain bernilai ibadah juga memperkokoh
bangunan sosial di Indonesia.

Demikian dinyatakan Ketua PP LDNU DR KH Manarul Hidayahdalam rapat kerja
perdana LDNU di pesantren Al-Aqidah Al-Hasyimiyah pimpinan ustadz
Jamaludiin F Hasyim pada Selasa-Rabu (6-7/10).

“Ibadah ahlusunah seperti tahlil, ratiban, diba’an, istighotsah dan
mauludan bagi kalangan Nahdhiyin tidak dipandang sebagai rangkaian ibadah
semata, namun telah menjadi media yang memperkuat jalinan solidaritas
antarumat dan menumbuhkan budaya silarurahmi dan gotong royong, satu ajaran
sunah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW,” ujar Kiai Manarul.

Menurut Kiai Manarul, budaya solidaritas dan komunalitas inilah yang
berhasil menciptakan budaya toleran dan memperkuat persaudaraan sesama
muslim dan sesama sebangsa yang efeknya adalah terciptanya masyarakat Islam
yang toleran, santun dan beradab, yang penting bagi ketahanan NKRI.

Tampak hadir dalam pertemuan ini Ketua PP LDNU periode 2010-2015 KH Zakki
Mubarok dan Ketua PBNU KH Abdul Manan Ghani, Sekretaris PP LDNU KH Nurul
Yaqin Ishaq.

Kunci sukses dakwah, Kiai Manarul menambahkan, adalah menyemarakkan
masjid-masjid dengan kegiatan-kegiatan pengajian dan kegiatan sosial yang
manfaatnya benar-benar dirasakan oleh umat.

“Kita juga perlu menyusun tuntunan-tuntunan praktis yang sangat dibutuhkan
oleh para dai dan da’iah muda agar ajaran Ahlusunnah yang secara
turun-temurun diwariskan para ulama terdahulu terus terjaga dan diamalkan.
Inovasi dakwah juga dibutuhkan untuk mengakomodir perkembangan zaman yang
juga telah memengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat.”

Sementara Kiai Manan menambahkan bahwa forum Muktamar Ke-33 NU telah
memandatkan Lembaga Dakwah NU untuk berperan dalam mengkader para da’i dan
da’iah yang ada di penjuru negeri bahkan hingga mancanegara untuk
melanjutkan syiar ajaran Ahlusunnah wal jamaah dan Nahdhiyah di tengah
maraknya paham-paham yang cenderung menjauh dari ajaran Aswaja.

“PP LDNU berperan sebagai garda terdepan dalam memublikasikan,
menyemarakkan ajaran-ajaran Aswaja baik melalui dakwah secara langsung,
maupun metode-metode dakwah lainnya melalui media publikasi dan media
elektronik yang saat ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam di Indonesia,”
kata Kiai Manan memberikan sambutan. (Red Alhafiz K)

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62654-lang,id-c,nasional-t,LDNU+Tegaskan+Misi+Syiar+Aswaja+untuk+Memperkuat+NKRI-.phpx

KBP45

NU dan Kebangkitan Pancasila

Oleh: M. Kabil Mubarok
Setiap peringatan peristiwa G-30-S 1965, ingatan kolektif masyarakat selalu tertuju pada kejadian setelahnya yang menyebabkan huruhara berdarah dengan skala korban begitu besar.
Apalagi, sampai sekarang tafsiran sejarah terhadap kronologi kerusuhan massal pascapenculikan dan pembunuhan para Jenderal TNI itu masih debatable. Dengan begitu, tuduhan sebagian kalangan yang mendiskreditkan sebagian kalangan lainnya sebagai tertuduh utama aktor pembunuhan massal selalu tidak mempunyai pijakan objektif yang dapat diterima semua elemen bangsa.
Dengan kata lain, setiap tahun kita selalu disibukkan pada perdebatan-perdebatan yang cenderung tidak produktif karena disertai berbagai tendensitendensi negatif terhadap sesama anak bangsa. Padahal, terdapat beberapa sisi lain yang menarik untuk direfleksikan terkait peristiwa kelam pada akhir September 1965 tersebut.
Salah satu isu yang sering terlupa, namun penting untuk direfleksikan kembali pada era sekarang adalah posisi Pancasila pascainsiden berdarah itu. Dalam wacana yang diproduksi dan disebarkan Orde Baru, 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila mengingat hari itu Mayjen Soeharto dan pasukannya berhasil menumpas para penculik, pembunuh (serta pemberontak) yang dianggap ingin menggulingkan Pancasila sebagai dasar negara NKRI.
Dengan kata lain, keberhasilan Mayjen Soeharto menguasai kembali Jakarta waktu itu dianggap sebagai manifestasi dari saktinya Pancasila menghadapi ancaman ideologi lain (baca: komunisme). Padahal, sesungguhnya apa yang selama ini dipersepsikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila tersebut merupakan awal mula dari ”kematian Pancasila”.
Penyebabnya, setelah peristiwa tersebut karier Mayjen Soeharto terus berkibar sampai puncaknya dilantik menjadi presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Sejak saat itu Presiden Soeharto menjalankan proyeksi pemerintahan yang dikenal sebagai proyek Orde Baru untuk membedakan diri dari Orde Lama Soekarno. Salah satu elemen penting dari Orde Baru adalah pengarusutamaan pembangunan ekonomi sembari mengebiri pembangunan di bidang sosial-politik.
Secara implementatif, pilihan orientasi tersebut tergambar dalam cita-cita Soeharto menjadikan Indonesia sebagai macan ekonomi Asia. Namun, pada saat bersamaan dia menginginkan stabilitas sosial-politik dengan cara membonsai demokrasi, melakukan fusi partai politik, dan membungkam aspirasi kritis dari para aktivis prodemokrasi.
Celakanya, demi mendapatkan legitimasi ideologis dari proyek ekonomi-politiknya tersebut, Soeharto membuat tafsiran subjektif tentang Pancasila yang dirasa sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomipolitiknya itu. Sepertinya Soeharto ingin melanjutkan momentum sejarah yang sudah diraihnya dalam peristiwa ”kesaktian Pancasila” pada 1965 dengan kembali menjadikan Pancasila sebagai ”topeng” ideologisnya dalam menjalankan kepentingan ekonomi- politik Orde Baru.
Akibatnya, Pancasila tergelincir menjadi rumusan sila-sila yang distortif dan jauh dari esensi dasarnya sebagai dasar negara sebagaimana dirumuskan para funding father pada 1945. ”Korban” dari tafsir distortif Pancasila ala Soeharto ini tidak sedikit. Selain tragedi Malari, tragedi Waduk Kedung Ombo, kerusuhan Tanjung Priok 1984, doktrin NKK/BKK bagi mahasiswa, juga penerapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi/ormas di Indonesia yang dilaksanakan secara represif dan opresif.
Dari situ, Orde Baru semakin alergi dengan oposisi. Segala potensi kritik yang muncul dari masyarakat langsung diberangus dengan bengis. Daniel Dhakidae dalam kata pengantarnya untuk terjemahan Indonesia buku klasik Ben Anderson, Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang (2001) mengatakan, Pancasila waktu itu tereduksi menjadi ”barang mati” yang telah dibakukan dan dibekukan penghayatannya oleh Soeharto demi ambisi ekonomi-politiknya. Alih-alih mampu dihayati dandiamalkansecara substantif sebagai nilai dasar kehidupan sebuah bangsa, rumusan Pancasila malah terpelanting menjadi doktrin yang menakutkan sehingga kehilangan elan vitalnya.
Kiai Pembangkit Pancasila
Di tengah kegalauan tokohtokoh Islam saat itu, muncullah sosok kiai pesantren dari Jember bernama KH Ahmad Shiddiq yang sukses melakukan ijtihad intelektual brilian yang menjadikan prinsip-prinsip tauhid dan akidah Ahlussunnah Wal Jama’ah kompatibel dengan Pancasila.
Sebuah landasan epistemologis yang membuat NU secara sukarela menjadikan Pancasila sebagai asas NU tanpa terintimidasi represivitas Soeharto terkait Pancasila sebagai asas tunggal. Dalam Komisi I (masa`il fiqhiyyah) pada Muktamar Ke- 27 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Situbondo, Jawa Timur, KH Ahmad menyampaikan gagasannya dalam makalah berjudul, ”Penerimaan Asas Tunggal Pancasila bagi NU” yang sebelumnya dipresentasikan dalam Munas Alim Ulama Desember 1983 di Situbondo. Dengan dibantu sekretaris pribadinya, KH Muchit Muzadi, KH Ahmad menawarkan formulasi cerdas menggabungkan hubungan agama dan Pancasila menuju ikhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah NKRI.
Secara prinsip, KH Ahmad meyakini Pancasila dan Islam adalah dua hal yang harmonis: tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan. ”NU menerima Pancasila berdasarkan syariah, bukan semata-mata berdasar pandangan politik. NU tetap berpegang pada ajaran aqidah dan syariat Islam.
Ibarat makanan, Pancasila itu sudah kita makan selama 38 tahun, kok baru sekarang kita persoalkan halal dan haramnya,” kata KH Ahmad. Sejak saat itu, tesis Kiai Ahmad tersebut jadi inspirasi bagi banyak ulama lainnya. Penyebabnya, KH Ahmad berhasil membangkitkan kembali roh Pancasila sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
Artinya, secara organis dan genuine, KH Ahmad mampu merevitalisasi fungsi Pancasila melampaui tafsir monolitik Orde Baru. Kesimpulannya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober juga harus dimaknai sebagai momen ”kematian Pancasila” sebagai konsekuensi dari distorsi tafsir yang dirancang oleh Orde Baru.
Dengan demikian, ketika kita paham ada fase Pancasila ”dimatikan”, kita akan mengerti sebuah fase ketika Pancasila ”dibangkitkan” kembali oleh sosok kiai pesantren yang berhasil menghasilkan ijtihad intelektual brilian dengan mensinergikan antara prinsip dasar Pancasila dan rumusan fikih Islam sehingga kita dapat menikmati Pancasila sesuai substansi dasarnya. []

Koran SINDO, 1 Oktober 2015

M Ka’bil Mubarok | Ketua DKW Garda Bangsa Jawa Timur dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur

FOTO

Ini Rangkaian Agenda NU Peringati Hari Santri Nasional

Rabu, 07/10/2015 16:00

[image: Ini Rangkaian Agenda NU Peringati Hari Santri Nasional]

Jakarta, *NU Online*
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkomitmen untuk memperingati Hari
Santri Nasional pada 22 Oktober secara meriah. Sejumlah agenda tengah
disiapkan antara lain dengan menggelar Kirab Hari Santri Nasional dari Tugu
Pahlawan Surabaya hingga Tugu Proklamasi Jakarta, 16-22 Oktober 2015.

Dalam bentang waktu itu, di atas laut akan ada Ekspedisi Pelayaran Hari
Santri Nasional yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Selama
ekspedisi yang bakal diselenggarakan dengan kapal perang itu akan
dilaksanakan apel laut lintas Jakarta-Surabaya-Bali.

PBNU telah berkoordinasi dengan PWNU, PCNU, Universitas NU (UNU), dan badan
otonom NU se-Indonesia untuk bersama-sama meramaikan Hari Santri Nasional
mulai 16 Oktober 2015 di antaranya dengan ziarah napak tilas pendiri NU
setempat, bahtsul masail, karnaval atau jalan sehat, diskusi intensif,
serta kegiatan bakti sosial seperti pengobatan gratis dan donor darah di
daerah masing-masing.

Pada 19-20 Oktober 2015 PBNU akan menyelenggarakan pemutaran film “Sang
Kiai” dan Pameran Foto/Lukisan Hari Santri Nasional di beberapa hotel di
Jakarta dengan melibatkan komunitas-komunitas fotografi dan lukisan.

Sementara pagelaran wayang, konser musik religi, dan hadrah bakal
dilaksanakan di halaman kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, pada
20 Oktober 2015. Menurut Aizzuddin Abdurrahman, koordinator nasional Kirab
Hari Santri, pertunjukan seni disuguhkan untuk meneladani kiprah Wali
Songo yang menggunakan strategi kebudayaan dalam dakwahnya.

PCNU juga diimbau untuk menginstruksikan MWCNU menggelar Lailatul Ijtima’
Nusantara yang diisi dengan membedah manaqib pendiri NU dan tokoh lokal di
masing-masing daerah. Ada pula Lomba Karya Ilmiah dan Kuis Hari Santri.
Mekanisme lomba dan kuis akan diumumkan di http://www.harisantri.id.

Pada puncak peringatan 22 Oktober 2015, PWNU diimbau menyelenggarakan
Istighotsah, Pengajian Umum, dan Haul Akbar Muassis NU di masjid jami’
provinsi masing-masing dengan mengundang Nahdliyin, PCNU, dan masyarakat
secara umum.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, peringatan Hari Santri
Nasional penting untuk meneguhkan jati diri umat Islam Indonesia yang
mencintai tanah airnya. Di balik tanggal 22 Oktober, saat diserukannya
Resolusi Jihad, terdapat pesan sejarah bahwa muslim Indonesia anti terhadap
kolonialisme dan mampu bersatu dalam kebhinnekaan dengan semangat
kebangsaan.

Menurutnya, hari santri ialah hari orang Indonesia yang beragama Islam.
Hari santri bukan sejenis hari raya yang bisa diperingati secara universal
di seluruh dunia karena ia khas Indonesia. Sudah semestinya momen yang
dipilih merepresentasikan substansi kesantrian, yakni spiritualitas dan
patriotisme.

“Dalam konteks global, substansi ini merupakan anugerah yang belum tentu
dimiliki umat Islam di belahan bumi lain,” ujarnya dalam konferesi pers di
gedung PBNU, Jakarta, Selasa (6/10). Turut mendampingi Sekjen PBNU Helmy
Faisal Zaini, Ketua PBNU H Aizzuddin Abdurrahman, Ketua PBNU H Hasib Wahab,
dan Letkol Arie Sutrisno.* (Mahbib)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62646-lang,id-c,nasional-t,Ini+Rangkaian+Agenda+NU+Peringati+Hari+Santri+Nasional-.phpx

Logo PKP 17845 jpeg

Melacak Asbabul Wurud Resolusi Jihad NU 1945, Perjuangan Santri yang Sering Dilupakan

Sebelum pecah perang Revolusi yang berpuncak pada peristiwa 10 Nopember 1945, Rais Akbar Nahdlatul Ulama (NU) Hadlratussyaikh KH Hasyim Asy�ari mengeluarkan Fatwa Jihad. Itulah Resolusi Jihad NU yang dikeluarkan pada 22 Oktober 1945. Bagaimana kisah para ulama NU dan kaum santri di balik peristiwa besar yang mengawali perang di Surabaya itu? Lalu pertimbangan apa hingga Bung Tomo meneriakkan �Allahu Akbar� berulang-ulang?

PERAN dan perjuangan para ulama, khususnya di lingkungan pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU), dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, tak bisa diabaikan apalagi dihapuskan, meski penulisan sejarah resmi sangat minim mengungkap peran tersebut, bahkan cenderung menghapuskannya. Kalau pun menyebut, sekadar singgungan tanpa secara jelas mencantumkan ketokohan ulama atau kiai pesantren yang dimaksud.

Sejak zaman penjajahan Belanda, sejumlah nama bisa diketengahkan berperan aktif dalam perjuangan. Seperti Rais Akbar NU Hadlratussyaikh Hasyim Asy�ari, KH Wahab Chasbullah (selain tokoh NU, juga pendiri Majelis Islam �Ala Indonesia, 1937), KH Machfudz Siddiq (Jember), KH Ma�shum (Lasem), dll. Mereka lebih banyak melakukan perjuangan diplomasi lewat organisasi dan mengiringi proses pembentukan watak dan karakter bangsa (nation and character building).

Bila perjuangan dimaknai sebagai �mengangkat senjata� bisa dilacak lewat perlawanan KH Zainal Mustafa dari Pesantren Sukamanah (Ketua PCNU Tasikmalaya) pada tahun 1944. Perlawanan ini sebenarnya sebagai prolog dari perlawanan di daerah lain, Cirebon, Cianjur, hingga Blitar atau yang terkenal dengan Pemberontakan Supriyadi Blitar. Juga peran KH Abbas di Cirebon (ayahanda KH Abdullah Abbas) dalam melawan Jepang dan KH Ruchiyat (ayahanda KH Ilyas Ruchiyat, mantan Rais Aam PBNU), yang pesantrennya pernah diberondong Belanda pada masa revolusi.

Pada masa-masa Jepang, aktivitas persiapan perang sudah dilakukan. Bagi kalangan pesantren telah dikenal adanya Laskar Hizbullah (kader-kader pesantren) dan Laskar Sabilillah (para kiai dan ulama). Mereka dilatih di Cibarusah, dekat Bogor sejak 1943. Dari mereka inilah, ketika mempertahankan kemerdekaan 1945-1949 (revolusi) mereka tampil menjadi komandan pasukan. Seperti KH Masjkur (dari Singosari, ayah mertua KH Tolchah Hasan) dan KH Zainul Arifin sebagai pemimpin Laskar Sabilillah. Sedang di Laskar Hizbullah terdapat nama KH M. Hasyim Latief (pendiri YPM Sepanjang) dan KH Munasir Ali (Sekjen PBNU).

Perjuangan di Daerah

Dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, tokoh NU yang langsung terlibat dalam pelbagai perjuangan, antara lain KH Wahid Hasyim dan KH Masjkur. Mereka adalah founding fathers (Bapak Pendiri) negeri ini, 17 Agustus 1945, bersama Soekarno, Hatta, Sjahrir, H Agus Salim. Dalam deretan ini, dari Muhammadiyah terdapat KH Kahar Muzakkir dan KH Mas Mansur.

Di luar semua itu, kerap perjuangan para kiai dan ulama di daerah-daerah yang mengangkat senjata, dilupakan. Di sejumlah daerah, para kiai bahu-membahu dalam melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketika pasukan Belanda berusaha menjajah kembali Tanah Air kita.

Para pelaku sejarah kita telah tiada, seperti KH Masjkur (Singosari), KH Wahid Hasyim, KH M Hasyim Lathief (Sepanjang), KH Munasir Ali (Mojokerto), KH Sholeh Iskandar (sekitar Bogor), KH Ilyas (Lumajang). Yang bisa dilakukan bagi generasi Nahdliyin adalah mempelajari sekaligus mewarisi semangat mereka dalam lini perjuangan, sesuai bidang masing-masing, tetapi dalam kerangka untuk mengembangkan dan memperjuangkan NU.

Sebelum meletusnya perang 10 November 1945 di Surabaya, didahului dengan Resolusi Jihad NU tertanggal 22 Oktober 1945, yang ditandatangani Hadlaratussyaikh KH Hasyim Asy�ari. Intinya menekankan fatwa perjuangan melawan Belanda merupakan jihad fisabilillah yang wajib dilakukan kaum muslimin. Sayangnya, perjuangan ulama dan kaum santri ini kerap dilupakan orang. Juga dalam penulisan sejarah nasional Indonesia.

Diambil dari Harian Umum Duta Masyarakat

4 November 2009 pukul 22:50 · Publik
Kolom
Resolusi Jihad NU, Fakta Sejarah yang Disingkirkan
Senin, 22/10/2012 14:35

Hari ini, 22 Oktober, 67 tahun lalu PBNU menyerukan Resolusi Jihad di Surabaya untuk menyikapi perkembangan situasi yang menunjukkan gelagat bakal berkuasa kembalinya penjajah Belanda melalui pemerintahan yang disebut NICA.

Pada awal Oktober 1945, tentara Jepang di Semarang dan Bandung yang sudah dilucuti rakyat merebut kembali kota Semarang dan Bandung yang telah jatuh ke tangan Indonesia dan kemudian menyerahkan kepada Inggris.

Pemerintah RI menahan diri untuk tidak melakukan perlawanan dan mengharapkan penyelesaian kasus itu secara diplomatik. Pemerintah RI bahkan  menerima saja ketika melihat bendera Belanda dikibarkan di Jakarta. Tindakan Jepang yang menguntungkan Inggris itu  membuat marah para pemimpin Indonesia, termasuk para ulama NU.

Kecurigaan terhadap orang-orang sosialis yang tergabung dalam PRI melakukan operasi sepihak menyelamatkan orang-orang Belanda, tanggal 10 – 11 Oktober 1945 ketika PRI menggeledah kantor RAPWI dan perumahan Eropa sudah tersiar kabar bahwa ditemukan banyak bukti tentang rencana serangan, perangkat radio, peta sistem komunikasi, instruksi dari pemerintah NICA di Australia. Suasana di Surabaya pun memanas.

Lalu dengan alasan untuk menghindari aksi massa, tanggal 15 Oktober 1945 sekitar 3500 orang Belanda dan Indo Belanda yang sudah dilepas dari interniran Jepang, diam-diam  oleh PRI dinaikkan truk-truk dan dibawa ke penjara Kalisosok (werfstraat) untuk ditahan serta ditempatkan di sejumlah tempat yang aman. Sebagian truk yang membawa para tawanan itu kemudian dihadang massa di depan markas PRI di Simpang Club dan para tawanan itu dihakimi massa secara brutal.

Kabar bakal mendaratnya Sekutu yang diboncengi tentara NICA makin keras terdengar  di tengah penduduk Surabaya yang dicekam kemarahan ditambah pidato-pidato Bung Tomo lewat Radio Pemberontakan mulai mengudara. Atas dasar berbagai pertimbangan  PBNU mengundang konsul-konsul NU di seluruh Jawa dan Madura agar hadir pada  21 Oktober 1945 di kantor PB ANO di Jl. Bubutan VI/2 Surabaya.

Malam hari tanggal 22 Oktober 1945, Rais Akbar KH Hasyim Asy’ari, menyampaikan amanat berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam, pria maupun wanita, dalam jihad mempertahankan tanah air dan bangsanya. Rapat PBNU yang dipimpin Ketua Besar KH Abdul Wahab Hasbullah itu kemudian menyimpulkan satu keputusan dalam bentuk resolusi yang diberi nama “Resolusi Jihad Fii Sabilillah”, yang isinya sebagai berikut:

“Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe Fardloe ‘ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itu djadi fardloe kifajah (jang tjoekoep, kalaoe dikerdjakan sebagian sadja…”

Inilah seruan Jihad yang secara syar’i disepakati para ulama dengan maksud utama  membela Negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 dari serangan bangsa lain yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Penduduk Surabaya yang sudah panas pun tambah terbakar semangatnya karena amarah mereka terhadap musuh memperoleh legitimasi Jihad dari ulama, sehingga mati pun dalam keadaan membela kedaulatan Negara Indonesia akan beroleh balasan surga.

Demikianlah, sejak tanggal 22 Oktober 1945 itu seluruh penduduk bersiaga perang menunggu pendaratan tentara Inggris yang kabarnya sudah tersiar sejak pekan kedua Oktober 1945. Pidato-pidato Bung Tomo lewat Radio Pemberontakan yang ditandai teriakan Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar pun makin mengobarkan semangat perjuangan semua penduduk Jawa Timur dari kalangan pemimpin setingkat gubernur, Menteri Pertahanan, Walikota  hingga ke warga kampung.

Seruan untuk berjihad fii sabilillah inilah yang menjadi pemicu perang massa (Tawuran Massal) pada tanggal 27, 28, 29 Oktober 1945. Saat itulah, arek-arek Surabaya yang dibakar semangat jihad menyerang Brigade ke-49 Mahratta pimpinan Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby. Hasilnya, lebih dari 2000 orang pasukan kebanggaan Inggris tewasnya. Sang Brigadir Jenderal, A.W.S. Mallaby juga tewas akibat dilempar granat.

Perang Massa (Tawuran Massal) tanpa komando yang berlangsung selama tiga hari yang mengakibatkan kematian Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby itulah yang memicu kemarahan Inggris yang berujung  pada pecahnya pertempuran besar Surabaya 10 November 1945 yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Sayang sekali, fakta sejarah tentang Resolusi Jihad NU dan Perang Massa (Tawurang Massal) tiga hari itu diam-diam tidak disinggung dalam penulisan sejarah seputar  peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang dikenang oleh Inggris dengan satu kalimat: “Once and Forever”, bahkan belakangan peristiwa itu disingkirkan dari fakta sejarah seolah-olah tidak pernah terjadi. (Agus Sunyoto, Sejarawah dan Sastrawan, tinggal di Malang, Jawa Timur)

Penulis: Bayu Probo 10:00 WIB | Rabu, 06 November 2013

 Resolusi Jihad 22 Oktober Embrio Kemerdekaan Indonesia
Choirul Anam. (Foto: Antara)

SURABAYA, SATUHARAPAN.COM – Pemerhati sejarah NU, Choirul Anam menegaskan bahwa NKRI tidak akan pernah ada tanpa pertempuran 10 November 1945, namun pertempuran itu juga ada karena Resolusi Jihad dari ulama pada 22 Oktober 1945.

“Bagi bangsa Indonesia, pertempuran 10 November 1945 adalah peristiwa heroik yang menentukan `nasib` ada-tidaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Cak Anam—sapaan akrab Drs. H. Choirul Anam—di Surabaya, Rabu (6/11).

Artinya, perlawanan Arek-arek Suroboyo yang “menentang” penjajahan kembali dari Pasukan NICA melalui Pertempuran 10 November 1945 itu tidak ada maka kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 juga bisa jadi tidak akan pernah ada.

“Akan tetapi, pertempuran 10 November 1945 itu juga tidak akan pernah ada tanpa ada Resolusi Jihad di Kampung Bubutan, Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945,” ucap mantan Ketua PW GP Ansor Jawa Timur itu.

Pengelola Museum NU itu membuktikan realitas sejarah tak tertulis tentang Resolusi Jihad di Surabaya melalui penelusuran sejarah untuk menguak peran ulama NU dalam menegakkan NKRI.

“Saya beruntung masih bisa bertemu K.H. Wahab Turchan (pendiri Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU `Khadijah` Wonokromo, Surabaya) pada tahun 1990-an,” tuturnya.

Bahkan, K.H. Wahab Turchan yang saat itu menjadi peserta pertemuan dari unsur pemuda itu memberikan sejumlah dokumen tentang peserta pertemuan di Jalan Bubutan, Surabaya, yang letaknya tidak jauh dari Tugu Pahlawan Surabaya itu.

“Ada K.H. Hasyim Asy`ari dan K.H. Wahab Chasbullah dari Markas Besar PBNU, K.H. Masykur dari Sabilillah, Zainal Arifin selalu Panglima Hizbullah, dan sekitar 200-an ulama dari Jawa dan Madura yang melakukan pertemuan di Bubutan pada tanggal 21-22 Oktober 1945,” ungkapnya.

Mengutip K.H. Wahab Turchan, dia menyebut K.H. Wahab Chasbullah merupakan pendiri Sekolah Kebangsaan `Nahdlatul Wathon` di Surabaya dan Zainal Arifin merupakan anggota DPR GR yang tertembak saat salat Idul Adha bersama Bung Karno yang merupakan sasaran sebenarnya dari pelaku penembakan itu.

“Pertemuan ratusan ulama dari Jawa dan Madura itulah yang melahirkan Resolusi Jihad yang menghasilkan keputusan penting bahwa hukum melawan penjajah NICA adalah fardlu ain (kewajiban individu) dan mati dalam perlawanan adalah syahid,” tandasnya.

Cak Anam mengaku keputusan ratusan ulama itulah yang ditulis oleh sebuah surat kabar pada zaman itu telah mendorong jutaan Muslim siap berjihad yang akhirnya dikenal dengan Pertempuran 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Selain itu, dia juga menemukan bukti sejarah bahwa Resolusi Jihad itu juga didasari oleh Fatwa Rais Akbar PBNU K.H. Hasyim Asy`ari pada beberapa hari sebelumnya yakni hukum melawan NICA itu fardlu ain, mati dalam pertemuan melawan NICA adalah syahid, dan mereka yang memecah belah persatuan itu wajib dibunuh.

“Nah, peristiwa sepenting itu tak tertulis dalam sejarah, mungkin saja hal itu karena keikhlasan para ulama, tetapi mungkin juga ada yang sengaja melakukan distorsi sejarah untuk menonjolkan kepentingan pribadi,” katanya.

Apalagi, sejarah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 itu mengajarkan NKRI yang bukan negara kapitalis, bukan negara komunis, dan bukan negara sosialis, melainkan negara yang melindungi agama, suku, dan golongan melalui Pancasila dan UUD 1945.

“Rasanya, Resolusi Jihad itu mengajarkan pentingnya keragaman dalam menegakkan NKRI dan pentingnya musyawarah untuk membangun bangsa karena keragaman dan musyawarah yang tertuang dalam Pancasila itu khas Indonesia, bukan demokrasi ala kapitalis,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia mendukung pandangan Wakil Ketua Umum PBNU K.H. As`ad Said Ali dalam sarasehan `Revitalisasi Resolusi Jihad NU` di Surabaya (22/10) bahwa tim PBNU akan menyusun atau merumuskan “Resolusi Jihad II” untuk mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi yang membawahi lembaga tinggi, seperti presiden dan DPR.

“Selain sarasehan, kami memperingati 68 tahun Resolusi Jihad dengan Tapak Tilas Resolusi Jihad NU yang diikuti ribuan peserta pada 24 November 2013 di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Kantor Cabang NU Kabupaten Mojokerto dan Kantor Cabang NU Kota Surabaya,” katanya. (Antara)

 

PBNU Sambut Baik Keluarnya Keppres Soal Penetapan Hari Santri Nasional

Kamis, 15/10/2015 19:02

[image: PBNU Sambut Baik Keluarnya Keppres Soal Penetapan Hari Santri
Nasional]

Jakarta, *NU Online*
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menanggapi gembira penetapan
Keputusan Presiden (Keppres) nomor 22 tahun 2015 terkait penetapan 22
Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Pihak PBNU menilai negara melalui
Keppres itu telah mengakui saham kalangan pesantren dalam sejarah
pergerakan kemerdekaan Indonesia.

“Kita mengapresiasi langkah tepat Presiden. Ini merupakan sebuah pengakuan
negara terhadap 22 Oktober sebagai hari bersejarah terkait fatwa bela tanah
air,” kata Sekjen PBNU H Helmy Faisal Zaini menanggapi keluarnya Keppres
nomor 22 tahun 2015 di Jakarta, Kamis (15/10) sore.

Sebagaimana diketahui, Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden
pada Kamis (15/10) menyatakan bahwa penetapan Hari Santri Nasional
diusulkan oleh internal kabinet dan pihak masyarakat. Penetapan Hari Santri
Nasional merupakan pemenuhan janji kampanye pilpres Jokowi pada 2014.

Menurut keterangan Pramono, 22 Oktober tidak diliburkan. Hanya saja
sejumlah pihak mungkin merayakannya.

Sementara 22 Oktober sendiri merujuk pada fatwa Resolusi Jihad yang
dikeluarkan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama KHM Hasyim Asyari. Fatwa ini
kemudian menggerakkan santri, kiai, dan umat Islam untuk mengusir tentara
Sekutu hingga pecah peristiwa 10 November.

Kini pengurus harian PBNU tengah mengadakan rapat untuk memperingati Hari
Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober. (*Alhafiz K)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62810-lang,id-c,nasional-t,PBNU+Sambut+Baik+Keluarnya+Keppres+Soal+Penetapan+Hari+Santri+Nasional-.phpx

Ketum PBNU Tegaskan, Presiden Setujui Hari Santri 22 Oktober

Kamis, 15/10/2015 12:27

[image: Ketum PBNU Tegaskan, Presiden Setujui Hari Santri 22 Oktober]

Jakarta, *NU Online*
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj
kembali menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui Hari Santri
22 Oktober. Hal ini dia nyatakan ketika memberi sambutan di acara pembukaan
Nahhdlatul Ulama Cultural and Business (NUCB) Expo 2015, Rabu (14/10) di
Gedung Smesco UKM, Jl Gatot Subroto Jakarta.

“Para santri atas nama bangsa Indonesia dipimpin oleh KH Wahab Chasbullah
berdasarkan dorongan KH Hasyim Asy’ari melawan pasukan NICA yang ingin
kembali menjajah dan menguasai RI,” ungkap Kang Said, sapaan akrabnya.

Guru Besar Tasawuf ini juga mengungkapkan, meski dalam peperangan merebut
kemerdekaan telah gugur sebanyak 20 ribu pahlawan yang terdiri dari santri
dan rakyat, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dari
tentara sekutu.

“Kita menang, Brigjen Mallaby, Komandan NICA tewas di tangan seorang santri
dari Pesantren Tebuireng bernama Harun menurut riwayat dalam peperangan
besar tanggal 10 November 1945 di Surabaya,” paparnya.

Dalam masa peperangan menegakkan kemerdekaan, lanjutnya, ada sebanyak 20
Batalyon dari 64 Batalyon yang dipimpin oleh para kiai pesantren. “Di
sinilah peran besar kaum santri dalam perjuangan kemerdekaan RI yang
termotivasi dari fatwa Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari pada tanggal 22
Oktober 1945,” terangnya.

Dengan fatwa jihad tersebut, imbuh Kang Said, bangsa Indonesia terdorong
memperjuangkan dan menegakkan kemerdekaan RI dari tentara NICA atau sekutu.
“Karena fatwa tersebut menyatakan, bahwa membela tanah air dari tangan
penjajah adalah wajib hukumnya dan siapa yang gugur, ia termasuk syahid,”
jelasnya.

Hadir dalam pembukaan expo ini, Ketua PBNU, KH Abdul Manan Ghani, Menristek
Dikti, H Muhammad Nasir, Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang, Sekjen
PBNU, Helmy Faishal Zaini, Ketua LTMNU, KH Mansyur Syaerozi, Sekretaris
LTMNU, H Ibnu Hazen, perwakilan dari Kedutaan Negara sahabat, ulama dari
Mesir, Tunisia, Maroko, Turki, dan para pengelola masjid dari berbagai
daerah. *(Fathoni)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62803-lang,id-c,nasional-t,Ketum+PBNU+Tegaskan++Presiden+Setujui+Hari+Santri+22+Oktober-.phpx

Advertisements

0 Responses to “Patriotisme : Hari Santri Nasional 22 Oktober 1945 – 2015”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,310,110 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: