28
Sep
15

Kenegarawanan : Tehnokrat Jadikan Indonesia Jongos Globalisasi

Swasono : Tehnokrat Jadikan Indonesia Jongos Globalisasi
Senin, 28 September 2015
Anggota Presidium Komiter Kedaulatan Rakyat (KKR), Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Prof. Sri Edi-Swasono‏. (Ist)
Anggota Presidium Komiter Kedaulatan Rakyat (KKR), Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Prof. Sri Edi-Swasono‏. (Ist)JAKARTA- Investasi asing masuk di Indonesia sejak 1967 pada awal Orde Baru, tetapi tidak  terbukti dapat mensejahterakan rakyat Indonesia, sebaliknya menjadi sangat eksploitatif. Indonesia hanya menjadi jongos globalisasi dan tidak menjadi tuan di negeri sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Prof. Sri Edi-Swasono kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (28/9).
“Investor asing sudah masuk ke Indonesia sejak 1967, terbukti  tidak bisa sejahterakan kita, malah eksploitatif nyedotin kita,” ujarnya.
Anggota Presidium Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) ini mengkritik keras para akademisi, kaum intelektual dan kampus-kampus yang tak henti-hentinya sampai saat ini membela neoliberalisme mengorbankan akal sehat dan kedaulatan bangsa dan negara.
“Mereka tidak risih jadi jongos globalisasi, menjadi aborigin servil. Kampus-kampus mengajarkan gospel neoliberalisme, sok pasar-bebas laissez-faire, menghasilkan teknokrat-teknokrat yang tidak ngerti strukturalisme ekonomi sebagai syarat menjadi merdeka sesuai Sila kelima Pancasila,” ujarnya.
Baca Lengkap:
__._,_.___

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/26/173703971/kelompok-superkaya-penyebab-ketimpangan-ekonomi-indonesia

Kelompok Superkaya Penyebab Ketimpangan Ekonomi Indonesia

Sabtu, 26 September 2015 | 05:39 WIB

Kelompok Superkaya Penyebab Ketimpangan Ekonomi Indonesia

Ilustrasi kemiskinan Jakarta. Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Maftuhan, mengatakan penyebab ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia adalah pendapatan orang-orang superkaya yang berpenghasilan Rp 5-10 miliar per tahun. Jumlah kelompok ini di Indonesia terus meningkat.

Masalahnya, Maftuhan melanjutkan, meski pendapatannya sangat tinggi, kontribusi total pajak dari kelompok superkaya hanya sekitar 2 persen terhadap penerimaan negara melalui pajak penghasilan. “Tingkat kepatuhan orang kaya untuk membayar pajak rendah,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 25 September 2015.

Perilaku itu berkebalikan dengan kelompok pekerja atau kelas menengah. Sumbangan pajak oleh kelas menengah mencapai 15 persen terhadap penerimaan negara. Ia memberikan gambaran dari potensi 60 juta pembayar pajak, saat ini baru 27,57 persen juta orang yang terdaftar alias memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dari jumlah itu, hanya 11 juta orang yang memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, sumbangan pajak penghasilan dari total penerimaan negara hanya 12 persen dari potensi pajak 16-18 persen. “Artinya, negara ini ditopang pajak kelompok pekerja,” kata Maftuhan.

Tingginya angka ketimpangan itu menjadi topik pembahasan dalam diskusi di luar agenda utama Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema “Goal 10 SDGs Reducing Inequality: Desirable but is it Feasible?”. Diskusi itu diselenggarakan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan lembaga masyarakat sipil internasional di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) pada Dewan Perwakilan Bangsa-Bangsa di New York.

Maftuhan mengusulkan supaya ada redistribusi pajak yang menguntungkan kelompok miskin dan kelas menengah, yaitu dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan listrik. “Infrastruktur dasar juga harus menjadi prioritas agar redistribusi pajak dapat dinikmati semua kalangan,” tuturnya.

Maftuhan mengkritik pemerintah Joko Widodo yang cenderung mengejar pembangunan infrastruktur besar, seperti jalan tol dan bandara, yang cenderung dinikmati kalangan industri besar.

AGUNG SEDAYU

 

Taper Tantrum On Menyelamatkan Rezim Jokowi

Oleh Djoko Edhi S Abdurrahman, mantan Anggota Komisi III DPR-RI

Taper Off ditunda. Sampai kapan, tak ada yang tahu. Tanggal 19 september 2015, The Fed menyatakan tak jadi menaikkan suku bunga acuan, tetap 0,25%. Alasannya, menurut Kompas, ditunda karena inflasi Amerika Serikat (AS) rendah, 0,2%, dan angka pengangguran masih tinggi, 5,1%. “Bukan karena kuatir pasar goyah”.

Alasan terakhir itu, jelas The Fed separuh berdusta. Kompas mengutip pakar Richard Ebelling, The Fed sengaja menciptakan masalah. Sebab, sepanjang 2003-2008, The Fed terus menurunkan suku bunga jadi rendah dengan cara menambah uang beredar, lalu mendorong kredit murah itu ke investasi spekulatif di pasar modal, bukan untuk investasi yang meluaskan lapangan kerja. Suku bunga rendah The Fed berlangsung sejak 2006. Yaitu, sepanjang 2009 – 2015, The Fed telah memasok uang beredar dari 740 miliar USD pada 2007, menjadi 4 triliun USD pada 2015.

Jadi, spekulasi nilai tukar jalan terus. Namanya Taper Tanrum. Praktiknya memainkan issu pasar valuta asing di negara berkembang untuk profit taking menggunakan dana murah tadi guna membiayai margin trading. Kalau The Fed menaikkan suku bunga, namanya Taper Tantrum Off, biasa disebut Taper Off saja. Artinya, spekulasi berhenti karena dana murah terhenti. Dana murah ini, jatuh ke bank besar dan hedge fund, yang telah mendongkrak indeks saham Dow Jones pada Januari 2015, tapi tidak memberikan pertumbuhan ekonomi signifikan bagi AS. Taper Off akan dilaksanakan jika pertumbuhan ekonomi AS terus membaik. Melalui rapat komite federal bank sentral AS (FOCM), Taper Off ditunda.

Kalau jadi Taper Off itu? Dana murah tadi, yang digunakan investor di negara berkembang untuk spekulasi di bursa, kabur ke The Fed lagi. Pulang kandang. Praktis nilai tukar rupiah akan lebih terjerembab ke tahap panik.
Spekulasi dana murah ini oleh Robert Shiller disebut manipulasi di “Fraud, Fools, and Financial Market”, 17 September lalu.

Untung tak jadi Taper Off, sehingga rezim Presiden Jokowi punya kesempatan melakukan economic recovery di hari-hari mendatang. Sebaliknya, karena Taper On, maka spekulasi jalan terus, nilai tukar rupiah akan terus melemah, namun secara perlahan-lahan. Analoginya, kalau pembunuhan, matinya itu pelan-pelan.

Faktor manipulasi dan volatilitas mempengaruhi dana murah ini, rawan terhadap kenaikan suku bunga. Jika Fed menaikkan suku bunga, beban dana murah meningkat, sangat mudah membuat pasar panik, dan kenaikan suku bunga The Fed akan memicu kekacauan sektor keuangan secara keseluruhan. Tapi kebijakan menunda kenaikan suku bunga the Fed, juga mengambil korban. Menurut Wakil Direktur Bank Pembangunan Asia, Edmon Ginting, mengutip USA Today, Bank of Amerika salah satu yang terjebak karena salah prediksi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga acuan. Sejumlah bank juga mengalami nasib sama, saham mereka anjlog akibat salah prediksi.

Dari penundaan Taper Off itu, Shiller melihat The Fed lebih mementingkan ketakutannya terhadap gejolak Wallstreet daripada pentingnya pertumbuhan ekonomi AS. Di luar itu, The Fed masih menempatkan kondisi ekonomi Tiongkok yang memburuk sebagai kambing hitam penundaan Taper Off.

By Design?

Tapi jika menggunakan analisis politik, krisis saat ini tak syak adalah by design, namun belum diketahui bagaimana konspirasi itu, cukup jelas telah menggagalkan ekonomi Tiongkok menjadi raja ekonomi dunia. Sebab, hanya 8 bulan sejak berdirinya AIIB yang dimotori Presiden Tiongkok Xi Jinping, 24 Oktober 2014. AIIB adalah bank kreditur ketiga setelah BRICK (Afrika) dan Broncho Del Sur (Amerika Latin) yang berdiri sebagai perlawanan terhadap dominasi keuangan Barat, World Bank, ADB, dan IMF.

Sampai awal tahun 2015, AIIB menggegerkan dunia, hingga IMF dan ADB masuk AIIB. Issunya, Yuan akan menggantikan mata uang dunia menggantikan USD karena ekonomi Tiongkok telah bersaing dengan AS. Issu lainnya, pertumbuhan ekonomi dunia telah pindah dari Barat ke Timur, yaitu Tiongkok. Tak ada yang mengira bahwa Shanghai bakal diserang dengan hebat, sehingga Tiongkok harus merevaluasi Yuan dan gagal menjadi mata uang dunia. Sebanyak Rp 36.000 triliun menguap dari pasar modal Shanghai, dan kini masih belum pulih. Padahal, tujuan dan kerja sama ekspor Indonesia terbesar adalah Tiongkok. Jelas saja Indonesia ikut teler. Di lain sisi, penundaan Taper Off itu, telah menyelamatkan kekuasaan rezim Jokowi, karena tak ada gejolak kurva patah pada kenaikan kurs USD berikutnya, melainkan naik perlahan yang tak mematikan seperti pada domino effect Juli 1997.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

__._,_.___

Privatisasi : Negara Predator, Ketimpangan Pasti Meningkat
Sabtu, 26 September 2015
Diskusi di luar agenda utama Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema Goal 10 SDGs Reducing Inequality: Desirable but is it Feasible? yang diselenggarakan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan lembaga masyarakat sipil internasional di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) pada Dewan Pewakilan Bangsa-Bangsa di New York, 24 September 2015, New York. (Ist)Diskusi di luar agenda utama Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema Goal 10 SDGs Reducing Inequality: Desirable but is it Feasible? yang diselenggarakan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan lembaga masyarakat sipil internasional di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) pada Dewan Pewakilan Bangsa-Bangsa di New York, 24 September 2015, New York. (Ist)NEW YORK- Penyebab ketimpangan dipicu penyediaan layanan dasar masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi  kebutuhan hajat hidup masyarakat yang seharusnya dikelola negara diserahkan pada pihak swasta. Hal ini disampaikan oleh Amitha Behar dari Wada Na Todo Abhiyan, organsisasi yang konsen pada masalah kemiskinan di India dalam diskusi di luar agenda utama Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema Goal 10 SDGs Reducing Inequality: Desirable but is it Feasible? yang diselenggarakan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan lembaga masyarakat sipil internasional di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) pada Dewan Pewakilan Bangsa-Bangsa di New York, 24 September 2015 pukul 15.00 waktu New York.
Diskusi ini menghadirkan 11 pembicara dan dihadiri lebih dari 60 orang dari perwakilan berbagai organisasi masyarakat sipil internasional dari berbagai negara. PBB akan mengadopsi SDG yang terdiri dari 17 target dan 169 sasaran dalam sidang ke-70 yang berlangsung 25-27 September
Ia menjelaskan bahwa posisi negara yang seharusnya menjadi regulator dalam penyediaan layanan dasar menjadi semacam predator.
“Ini karena kekuasaan diberikan kepada pihak swasta. Kondisi kesehatan masyarakat di India mengkhawatirkan karena layanan kesehatan telah diprivatisasi,” katanya di New York.
Baca Lengkap:
__._,_.___

0 Responses to “Kenegarawanan : Tehnokrat Jadikan Indonesia Jongos Globalisasi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: