22
Sep
15

Kebudayaan : Pemantapan Islam Nusantara

Kepala Garuda

Islam Nusantara Cegah Radikalisme

Cetak | 17 September 2015 30 dibaca 1 komentar

 

JAKARTA, KOMPAS — Islam Nusantara yang terus digaungkan oleh salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, diyakini mampu menangkal paham radikal yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Penerapan Islam Nusantara mengedepankan cara berpikir yang dinamis dan berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan diharapkan mampu mewujudkan praksis Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

 

“Islam Nusantara menjunjung cara berpikir yang dinamis, tetapi tetap sesuai aturan dan disampaikan dengan sopan santun, tanpa kekerasan. Dengan begitu, masyarakat dapat terjaga dari radikalisme,” kata Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma’ruf Amin saat menyampaikan pengarahan di Jakarta, Rabu (16/9) malam.

 

Di sela-sela acara pelantikan pengurus lembaga-lembaga PBNU masa Khidmat 2015-2020 itu, Ma’ruf juga menekankan, tanggung jawab utama pengurus NU adalah menjaga masyarakat dari paham radikal serta cara-cara berpikir yang menyimpang. Menurut Ma’ruf, paham radikal justru dapat memicu konflik dan perpecahan.

 

Ma’ruf mengatakan, para nahdliyin harus menerapkan prinsip cara berpikir Islam Nusantara yang dinamis. Artinya, gagasan yang kreatif dan inovatif untuk perbaikan bangsa harus terus digagas.

 

Selain itu, para nahdliyin juga perlu menanamkan sikap toleran dan menghargai perbedaan. “Kita tidak boleh merasa paling benar dengan pendapat pribadi,” ujar Ma’ruf.

 

Ma’ruf menambahkan, Islam Nusantara juga mengedepankan prinsip rasa cinta antarumat beragama. Tidak boleh ada upaya intimidasi, pemaksaan, dan ancaman di tengah masyarakat.

 

Selain menyampaikan prinsip Islam Nusantara, Ma’ruf juga mengingatkan para pengurus yang baru dilantik, amanah menjadi pengurus NU harus dijaga dengan baik. Pengurus diharapkan tidak hanya menjalankan tanggung jawab, tetapi juga mampu memberdayakan umat Islam.

 

Menurut Ma’ruf, kontribusi umat Islam untuk memajukan sektor riil akan mampu mendorong perbaikan perekonomian bangsa Indonesia. Perbaikan di bidang lain, seperti pendidikan dan kesehatan, juga harus dilakukan dengan bergotong royong.

 

Warna budaya

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menuturkan, Islam Nusantara akan mewarnai peradaban kebudayaan Indonesia. Menurut dia, kemunculan Islam yang berbarengan dengan agama-agama lain di Indonesia telah menjadi bukti bahwa ajaran Islam telah berakar sejak lama.

 

Said mengatakan, di era globalisasi umat Muslim harus menjunjung tinggi identitas dan kebudayaan bangsa. Dengan demikian, umat Muslim tidak kehilangan arah di tengah banyaknya pemikiran yang muncul di masyarakat. “Di era globalisasi ini, karakter kepribadian sebagai muslim Indonesia harus memiliki tipologi Islam Nusantara,” katanya.

 

Lebih lanjut, kata Said, agama tidak membatasi seseorang untuk menerapkan nilai-nilai budaya. Sebaliknya, jangan sampai, atas nama agama, kebudayaan yang memiliki nilai kebaikan justru dihilangkan. Matinya nilai-nilai budaya berdampak pada tersisihnya masyarakat dari peradaban dunia. (B08)

 

KOMPAS, 17 September 2015

images

Dilema Islam Publik

Oleh: Luthfi Assyaukanie

Teori sekularisasi yang mengatakan bahwa modernisasi akan menggiring manusia menjadi orang-orang sekuler dan meninggalkan agamanya semakin tak punya tempat. Para ilmuwan sosial seperti Peter Berger, Jose Casanova, dan Rodney Stark kini semakin lantang berbicara tentang peran agama yang semakin besar dalam ruang publik.

Agama tak harus bertentangan dengan modernitas. Seorang Katolik atau seorang Muslim bisa dengan baik menerima konsep-konsep modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan berpendapat.

Kajian Casanova baru-baru ini tentang etika Katolik dan etika Islam dan upaya kedua agama ini untuk lebih berkiprah dalam ruang publik patut diperhatikan. Menurutnya, tesis Max Weber yang mengaitkan kesejahteraan ekonomi dan demokratisasi dengan dunia Protestan dan tesis Samuel Huntington yang meletakkan Islam sebagai anomali demokrasi Barat semakin tak bisa dipertanggungjawabkan.

Dunia Katolik dan Islam yang diselidiki Casanova justru membuktikan kebalikannya. Dalam dua dasawarsa terakhir, gelombang demokratisasi justru terjadi di dunia yang selalu dianggap “terbelakang” dalam urusan demokrasi dan resepsi terhadap konsep-konsep modern itu (Civil society and religion, 2001).

Adaptasi. Salah satu sebab mengapa agama-agama semakin mampu menempatkan dirinya di ruang publik –ruang di mana semua orang bisa berpartisipasi secara demokratis—adalah karena kemampuan dirinya untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan ruang itu.

Islam sebagai agama yang paling banyak bersentuhan dengan masalah-masalah publik sudah pasti merupakan agama yang paling keras bereaksi terhadap tesis sekularisme yang mensyaratkan privatisasi agama. Namun demikian, bukanlah perkara mudah bagi Islam memperebutkan ruang ini, karena kondisi dan semangat zaman tak lagi sama seperti sebelumnya.

Penaklukan ruang tak bisa lagi dilakukan dengan kekerasan dan paksaan ideologi monolitis. Tapi sebaliknya, harus dengan cara-cara yang bisa diterima oleh penghuni ruang tersebut secara sukarela.

Konsep ruang publik di dunia modern sedemikian kompleks sehingga ia tak lagi bisa disamakan dengan konsep serupa di masa lalu Islam. Juergen Habermas, filsuf yang mempopulerkan istilah itu, mengartikan ruang publik sebagai tempat di mana perbedaan keyakinan dan pendapat dapat ditampung dan dibicarakan secara bebas.

Ruang publik menurut filsuf Jerman ini, bukan hanya dapat mencairkan berbagai perbedaan, tapi juga mampu menciptakan budaya egaliter dan partisipasi setiap orang. Sebagai agama yang memiliki banyak doktrin egalitarianisme (Q.S. 33:35; Q.S. 49:13; Q.S. 4:1), Islam seharusnya adalah agama yang paling mampu beradaptasi dengan ruang publik.

Sikap menghormati dan toleransi yang diperlihatkan beberapa doktrinnya memungkinkan agama ini menempatkan dirinya dalam ruang milik orang banyak itu. Persoalannya adalah sejauh mana Islam bisa mengikuti “aturan main” yang diterapkan dalam ruang ini. Di sinilah dilema Islam ketika ia harus memutuskan untuk mendeprivatisasi dirinya.

Kasus-kasus yang selama ini terjadi di Indonesia bisa kita jadikan rujukan betapa Islam publik harus berjuang memposisikan dirinya agar tetap bisa diterima oleh semua orang. Soal ideologi negara yang sebelumnya menjadi isu krusial, misalnya, sudah tak lagi menjadi isu penting sekarang ini.

Para politisi Islam tampaknya semakin meyakini bahwa pembelaan terhadap “dasar negara Islam” sudah semakin kehilangan rasionalisasinya. Ketika semakin banyak orang tak menghendaki “ideologi Islam,” para politisi Muslim pun tak lagi ngotot membelanya.

Yang lebih ditekankan adalah bagaimana menghadirkan etika Islam dalam berpolitik dan bukan lagi simbolisme keagamaan. Inilah yang ingin diperjuangkan partai-partai berbasis Islam semacam PAN dan PKB.

Pilihan Sulit. Semangat untuk tetap menjaga Islam dalam ruang publik juga terjadi karena adanya kesadaran terhadap majemuknya masyarakat Indonesia, bukan saja kemajemukan antar-agama, tapi juga kemajemukan dalam komunitas Islam sendiri.

Mempertahankan satu penafsiran Islam dan meletakkannya menjadi standar umum hanya akan menjadi anomali bagi Islam publik yang berusaha membuka diri untuk semua penafsiran dan keberagaman.

Karena itu, isu-isu seperti syariah dan piagam Jakarta dalam konteks ini menjadi tak punya makna untuk diangkat kembali, karena selain akan berbenturan dengan keyakinan dalam agama di luar Islam juga bertabrakan dengan beragam pendapat tentang isu ini dalam komunitas Islam sendiri. Singkatnya, Islam publik akan tetap berada di tempatnya hanya dan hanya jika ia bisa tetap mentolerir dan mampu mengikuti “aturan main” yang berlaku dalam ruang di mana ia berada.

Pilihan yang dihadapi Islam ketika harus menceburkan diri dalam ruang yang telah didefinisikan dan dipersepsikan sedemikian rupa oleh dunia modern sesungguhnya tidak menyisakan banyak tempat bagi Islam klasik.

Dengan kata lain, Islam yang hadir dalam ruang publik haruslah benar-benar Islam dengan kandungan dan makna baru yang berbeda dari penafsiran-penafsiran klasik yang cenderung bertentangan dengan semangat dunia modern. Doktrin-doktrin yang di masa silam berlaku dalam “ruang publik” masa silam harus ditolak atau ditafsirkan ulang agar bisa sesuai dengan “ruang publik” masa sekarang.

Sukses tidaknya Islam publik akan sangat bergantung pada bagaimana kaum Muslim mampu beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru yang selalu hadir dalam ruang milik orang ramai ini. Dengan kata lain, usaha adaptasi dan antisipasi harus diiringi dengan pemahaman dan interpretasi terus-menerus terhadap ajaran-ajaran Islam itu sendiri.

Kegagalan terhadap penyikapan ini akan menempatkan Islam pada dua pilihan sulit: pertama, ia akan menjadi agama privat yang tak lagi memiliki peran apa-apa di luar dunia individual; kedua, menjadi agama reaksioner yang perannya tak pernah melebihi margin sejarah. []

Logo MASBETA

Islam Nusantara Tidak Bertentangan dengan Syari’at

Jumat, 18/09/2015 19:03

Jakarta, NU Online
Islam Nusantara dituduh tidak ada landasannya. Juga dianggap mengkotak-kotakkan Islam. Tak hanya itu, dianggap tidak mengikuti Rasulullah. Beberapa pertanyaan diajukan, misalnya Islam Nusantara ibadah hajinya kemana? Ketika mati, dikebumikan dengan memakian batik?

“Itu ungkapan nyinyir di sosmed,” kata Pengurus Cabang Istimewa NU Akhmad Sahal, salah seorang narasumber di Forum Tashwirul Afkar yang berlangsung di Perpustakaan PBNU, Jakarta, Jumat sore (18/9).

Padahal kata dia, kalau diteliti, sebagaimana disampaikan Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin, Islam Nusantara hanyalah ganti cashing. Isinya adalah Islam Ahlussunah wal Jamaah (Aswaja) an-Nahdliyah.

Menurut dia, ulama Aswaja di Indonesia adalah Islam yang mutassil (bersambung) kepada Islam Rasulullah SAW. Islam Nusanatara adalah cara orang Indonesia untuk berislam dengan cara Islam Rasulullah berdasar dengan fiqih dan ushul fiqih.

Kalau belajar ushul fiqh, ada aspek permanen dan berubah dalam Islam. Soal aqidah, ibadah mahdhoh itu adalah aspek permanen tidak bisa diubah-ubah. Hal itu sudah dirinci Nabi Muhammad SAW. “Islam Nusantara tidak mengurusi aqidah, tauhid, kenabian, hari kiamat. Itu permanen. Kapan pun dan dimana pun.”

Islam Nusantara berada pada wilayah mutaghayrat (berubah); bisa berubah karena lokasi atau waktu. Hal itu berada dalam muamalah semisal permasalahan keluarga, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Dalam wilayah muamalah, Islam Nusantara berdasarkan prinsip kemashlahatan. Dan kemalahatan itu dinamis. “Prinsipnya asal tidak bertentangan dengan syari’ah,” jelasnya. Seraya menambahkan, Islam Nusantara tidak mengubah shalat Subuh menjadi tujuh rakaat, misalnya.

Lebih jauh ia mengatakan, kalau menengok sejarah, dalam hal muamalah dan adat sitiadat, Islam tidak menawarkan sesuatu yang baru. Islam hanya mengoreksi jika ada kebiasaan yang bertentangan prinsip syari’ah.

Ia mencontohkan dalam hal pakaian orang Arab dengan menukil penjelasan KH A Mustofa Bisri. Nabi Muhammad memakai pakaian Arab. Pakaian gaya Arab tersebut dipakai musuh-musuhnya serta sahabat-sahabatnya. Nabi tidak hadir dengan kostum baru.

“Nabi menggunakan pakaia Arab. Itu bukti menghargai tradisi setempat. Prinsipnya tidak bertentangan dengan syariat,” tegasnya. (Abdullah Alawi)

 Garuda Pancasila 4

Terkait Islam Nusantara, Rais Aam: NU Biasa Bikin Kaget

Ahad, 20/09/2015 00:02

[image: Terkait Islam Nusantara, Rais Aam: NU Biasa Bikin Kaget]

Jakarta, *NU Online*
Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin memaklumi riuh di tengah publik ketika
Muktamar Ke-33 NU mengangkat tema “Islam Nusantara”. Menurut Kiai Ma’ruf,
ramainya polemik di tengah masyarakat sejauh ini masih dalam taraf wajar.

“*Alhamdulillah* ada reaksi itu dari masyarakat. Tentu agar orang-orang
memerhatikan dan mengetahui konsep Islam Nusantara. NU memang biasa bikin
kaget. Asal jangan orang jantungan saja,” kata Kiai Ma’ruf disambut tawa
peserta diskusi mingguan dalam forum Tashwirul Afkar di Perpustakaan PBNU,
Jakarta, Jumat (18/9) sore.

Mengetahui sebuah gagasan, Kiai Ma’ruf melanjutkan, merupakan langkah awal
sebelum akhirnya menerima atau menolak. Akan menjadi tidak bijak ketika
mengambil sikap penolakan secara apriori sebelum mengetahui dan mencerna
sebuah gagasan.

“Ini ribut saja soal sebutan ‘Islam Nusantara’. Padahal Islam
Nusantara itu *ahlusunnah
wal jamaah ala thariqatin nahdliyah*. ‘Islam Nusantara’ covernya saja. jadi
Islam Nusantara itu *huwa huwa* (sama saja. itu-itu juga, Red),” ujar Kiai
Ma’ruf di hadapan sedikitnya 40 peserta diskusi yang memenuhi ruang
perpustakaan PBNU.

Pada forum yang juga dihadiri Pengurus NU Amerika Ahmad Sahal, Sekjend PBNU
H Helmy Faisal Zaini, dan Wasekjend PBNU H Masduki Baidowi, Kiai Ma’ruf
berpesan kepada para pemuda terlebih intelektual di lingkungan Nahdlatul
Ulama agar terus memproduksi gagasan baru.

“Asal jangan mandek. Pemikiran harus ada kontinuitas dan improvement
sehingga bergerak terus dengan catatan tawasuth dan tentu juga moderat,”
Kiai Ma’ruf mengajak peserta forum untuk mendinamisasi pemikiran.

Ruang diskusi lebih dipadati oleh mahasiswa-mahasiswi NU dan juga aktivis
IPNU-IPPNU. (*Alhafiz K*)

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62295-lang,id-c,nasional-t,Terkait+Islam+Nusantara++Rais+Aam++NU+Biasa+Bikin+Kaget-.phpx

REPINDO

Membangun Pendidikan Tinggi Islam Nusantara

Oleh: Maswan
Muktamar ke-33 NU di Jombang, yang dilaksanakan tanggal 1-5 Agustus 2015 lalu, dengan tema, ‘Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia’, tentu mempunyai nilai filosofis. Islam Nusantara menjadi tema sentral, karena konsep pemunculan Islam Nusantara sebagai upaya membentengi gejolak modernisasi kemajuan peradaban yang kian tidak jelas arahnya. Nahdlatul Ulama (NU), di tengah-tengah komunitas bangsa di Nusantara yang mayoritas Islam, diharapkan dapat menjadi rahmatal lil ‘alamin.
Diskusi tentang Islam Nusantara menjadi tema Muktamar NU, tentu ada alasan yang sangat mendasar. Alasan tersebut,  seperti yang ditulis oleh Abdullah Alawi di Media NU Online, Senin, 09/03/2015, sebagaimana yang dikutip dari pernyataan tokoh-tokoh penting NU, Imam Azis, bahwa menjelang seratus tahun NU, tema tersebut dipilih untuk menunjukkan posisi strategis NU di Indonesia dan dunia sebagai pengusung Islam rahmatan lil ‘alamin.
Pernyataan Imam Azis tersebut diperkuat oleh KH Said Aqil Siroj, bahwa Islam bukan hanya aqidah dan syariah semata, tapi ilmu pengetahuan dan peradaban. “NU sejak didirikan, sekarang, dan seterusnya akan mendukung peradaban.
Selanjutnya, menurut KH Masdar F Mas’udi mengatakan, bahwa tema tersebut sangat relevan untuk saat ini. Dunia Islam saat ini sedang “dibakar” kebencian dan permusuhan. “Tentu saja hal itu merobek jati diri Islam yang mempromosikan “salam”, kedamaian.
Kiai Masdar menambahkan, meskipun posisi Indonesia jauh dari tempat turunnya wahyu (Al-Qur’an, red), namun pada aspek pemahaman, pengamalan, dan tradisi, Indonesia sangat menjanjikan untuk dijadikan pegangan dunia Islam. Indonesia, mempunyai bukti bagaimana peran umat Islam menjaga perdamaian dalam sejarah kebangsaan. “Tema tersebut, bukan hanya relevan, tapi dibutuhkan.
Saat ini, dunia Islam sedang mengalami ironi. Di satu sisi dengan menyebut agama kedamaian, tapi di sisi lain sebagian umatnya menunjukkan kekerasaan. Justru itulah tantangannya. Semakin berat tantangan itu, maka akan semakin besar martabat kita jika mampu mengatasinya. “Kalau berhasil, ini akan menjadi amal jariyah untuk dunia Islam.”

Wadah Pendidikan Islam Nusantara
Untuk mengusung, membahas dan mengaplikasikan hasil Muktamar NU tentang Islam Nusantara, maka tentu membutuhkan keterlibatan pemikir-pemikir dari kalangan para kiai, sesepuh NU, kader-kader cendekiawan NU, praktisi pendidikan NU dan seluruh neven dan badan otonom NU. Agar konsep ideal tentang bangunan Islam Nusantara yang nanti akan digagas, benar-benar menjadi rahmatal lil ‘alamin, harus terealisasi dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari..
Islam yang berwawasan nusantara, akan menjadi amaliah berbasis peradaban kebangsaan Indonesia, yang pemunculannya sudah diawali oleh nenek moyang yaitu para Walisongo yang mengajarkan Islam yang berperadaban sesuai pada zamannya. Pola yang dipakai dalam penyebaran ilmu syariat Islam dilakukan melalui pondok-pondok pesantren. Dan ternyata sangat efektif dan dapat diterima oleh masyarakat Islam zaman itu.
Pondok pesantren, menjadi pilar pengembangan Islam di Indonesia yang sampai hari ini menjadi rahmat bagi masyarakat di Nusantara. Kini, NU lewat muktamarnya ingin meneguhkan agar Islam yang berbasis Ahlussunnah wal jamaah, yang dibingkai dengan nama Islam Nusantara, dapat dipahami dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa di Indonesia, maka sangat dibutuhkan wadah pengembangan, pendidikan dan pembinaannya.
Agar rumusan Islam Nusantara hasil muktamar ini, sampai pada kader-kader NU khususnya, dan seluruh masyarakat Islam di Indonesia, maka Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, Lajnah Lembaga Pendidikan Tinggi NU (LPTNU), Persatuan Guru NU (Pergunu), dan Ikatan Sarjana NU (ISNU), untuk memikirkan sebuah rumusan pendidikan Islam Nusantara tersebut. Hal ini sangat penting, wadah pengembangan ajaran pendidikan Islam bernuansa peradaban bangsa, tidak lain adalah lewat pendidikan.
Pondok-pondok pesantren sebagai basis pendidikan Islam sudah jelas karakternya, tinggal bagaimana lembaga pendidikan formal NU mampu merekonstruksi pendidikan yang berkualitas bebasis Islam Nusantara yang berperadaban sesuai dengan zaman global ini.
Salah satu wadah pengembangan pendidikan NU, agar mampu menjadi pilar peradaban Islam Nusantara dan sekaligus pencetak kader-kader Islam Nusantara yang berperadaban global, adalah merekonstruksi dan sekaligus merevitalisasi Lembaga Pendidikan Tinggi NU. LPTNU pusat dan cabang mendapat tantangan dan harus berpikir serius untuk membangun dan mengelola perguruan tinggi di masing-masing kabupaten, dengan pengelolaan yang profesional. Ini harus ada mobilisasi pengelolaan pendidikan tinggi, jika NU berkeinginan menciptakan kader Islam yang berperadaban Nusantara. NU punya power dan kekuatan, kalau mau berkata dan berbahasa sama membangun perguruan tinggi, berlabel Perguruan Tinggi Islam Nusantara.
Semoga NU Secara kelembagaan mampu merekonstruksi dan merivitalisasi pendidikan tinggi NU dengan berbagai konsepnya, dan Pasca muktamar akan ada kebijakan semua daerah Kabupaten di Indonesia, ada berdiri perguruan tinggi milik NU dengan satu nama Perguruan Tinggi Islam Nusantara. Wallahu ‘alam bishowab. []
Penulis adalah pengurus Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Cabang Jepara, dan Dosen UNISNU Jepara.(maswan.drs7@gmail.com)

Advertisements

0 Responses to “Kebudayaan : Pemantapan Islam Nusantara”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,306,697 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: