20
Sep
15

Pertanian : Persawahan Skala Industri Merauke

res : Berita agak lama tetapi mungkin masih aktual

http://serambiminang.com/2015/07/kacau-jokowi-siapkan-lahan-pertanian-46juta-hektar-di-merauke-padahal-luas-merauke-hanya-45juta-hektar.html/

Kacau, JokoWi Siapkan Lahan Pertanian 4,6 Juta Hektar di Merauke, Padahal Luas Merauke Hanya 4,5 Juta Hektar

Abu Faguza Abdullah 26 Juli 2015 Berita Tinggalkan Komentar 19,412 Kunjungan

jokowi-salah-sebut-luas-lahan-pertanian-merauke

serambiMINANG.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan lahan pertanian 4,6juta hektar di Merauke, Papua yang nantinya akan digunakan sebagai lahan pertanian. Hingga kini telah digunakan 1,2juta hektar untuk penanaman Padi.

“Dari 4,6 juta hektar tersebut, 1,2 juta hektar bisa dipakai untuk padi, jagung, dan tebu. Kalau semua lahan 4,6 juta bisa dikerjakan semua, hasilnya 1 hektar bisa 8 ton padi. Artinya hasilnya bisa 37 juta ton sekali panen, tiga kali panen 110 juta ton. Jadi hanya satu kabupaten bisa memenuhi produksi nasional yang sekarang mencapai 60-70 juta ton,” kata Jokowi usai mengunjungi Merauke pada Mei lalu kutip serambiminang.com dari detik.com.

Dari lahan pertanian 4,6juta hektar  tersebut saat ini telah ditanami 1,2juta hektr padi yang sekitar 4 bulan lagi akan di panen sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

“Beras organik produksi dari Merauke sudah tanam, kita tunggu hasilnya 4 bulan lagi (panen),” ujar Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, ditemui usai acara Halal bi Halal, di Kantornya, Harsono RM, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2015) kutip serambiminang.com dari detik.com.

Amran juga menambahkan bahwa, hasil panen dari lahan pertanian 4,6juta hektar tersebut nantinya akan di ekspor ke berbagai negara mulai dari Mesir Hingga Arab Saudi.

“Tahun depan kita mulai ekspor (beras organik) ke Mesir, Saudi Arabia. Sudah ada permintaan dari sana beberapa waktu lalu,” ungkap Amran.

Namun hal ini justru menjadi tanda tanya banyak Netizen tentang lahan pertanian 4,6juta hektar yang disiapkan Jokowi. Seperti Nurul Lang Hastra sebagaimana dikutip dari akun media sosial facebooknya.

Nurul mempertanyakan luas lahan pertanian 4,6juta hektar yang dipersiapkan oleh pemerintah, sementara luas lahan melebihi luas dari Kabupaten Merauke.

“Pamerintah telah menyiapkan lahan pertanian seluas 4,6 juta Ha di Merauke ? Sementara luas merauke hanya 44.071 km² atau 4.407.100 Ha. Apa iya seluruh Merauke mau dijadikan lahan pertanian ? Lha yang 200.000 Ha ngambil dari mana ?” ungkap Nurul Lang Hastra, Kamis (23/07/2015) melalui akum media sosial facebooknya yang dikutip serambiminang.com.

SerambiMINANG.com kemudian melakukan pengecekan kebenaran luas Kabupaten Merauke dan didapati luas Kabupaten Merauke memang benar hanya 44.071 km² dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri, http://www.kemendagri.go.id, sama dengan luas sebagaimana diungkapkan oleh Nurul Lang Hastra dalam akun media sosial facebooknya.

++++

http://finance.detik.com/read/2015/07/28/153216/2977142/4/guru-besar-ipb-kritik-lumbung-padi-merauke-yang-digagas-jokowi

Guru Besar IPB Kritik Lumbung Padi Merauke Yang Digagas JokoWi

Dewi Rachmat Kusuma – detikfinance

Selasa, 28/07/2015 15:32 WIB

Guru Besar IPB Kritik Lumbung Padi Merauke yang Digagas Jokowi

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mengembangkan konsep lumbung pangan khususnya padi (food estate) di Merauke, Papua. Hal ini sebagai salah satu cara agar Indonesia mandiri pangan, namun kebijakan ini menuai kritikan.

Swasembada beras sulit tercapai bila hanya terkonsentrasi pada lahan di Jawa dan Sumatera. Sehingga menjadi alasan dibentuknya lumbung padi nasional di Papua.

Pemerintah melakukan pengembangan Papua sebagai lumbung pangan, tepatnya di Papua bagian selatan khususnya Merauke. Data menunjukkan, ada 2,5 juta hektar lahan potensial untuk pangan dan 1,9 juta hektar lahan basah.

Guru Besar Bidang Pangan IPB Dwi Andreas Santosa mengkritik konsep tersebut. Menurutnya, sulit untuk menjadikan Merauke, Papua sebagai lumbung padi, banyak persoalan yang dihadapi. Apalagi secara pengalaman, banyak yang tak berhasil.

“Food Estate mendulang kegagalan. Tidak ada sejarah keberhasilan food estate terutama padi di Indonesia. Persoalan sosial yang luar biasa besar,” katanya dalam seminar berjudul “CORE 2015 Mid-Year Review: Managing Economic Slowdown”, di Graha Sucofindo, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Andreas mencoba memaparkan sejarah gagalnya pengembangan lumbung padi di Merauke, Papua beberapa waktu silam. Tahun 1939 pemerintah kerajaan Belanda mengembangkan Kumbe Rice Estate.

April 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono panen raya di Merauke dan memunculkan ide Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) seluas 1,9 juta hektar.

Agustus 2008 Saudi Bin Laden Group berencana investasi US$ 4 miliar untuk mengembangkan 500.000 hektar lahan di Merauke.

Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Arab Saudi dan negara-negara teluk. Kemudian pada bulan Maret 2009 gagal karena global financial downturn.

“Untung tidak jadi, kalau jadi kita di sini saja kekurangan lahan, ini mau digarap mereka,” katanya.

Di tahun 2008, MIRE berubah nama menjadi MIFEE yaitu The Merauke Integrated Food and Energy Estate.

Ada total lahan 1,23 juta hektar, 50% tanaman pangan, 30% tebu, dan 20% sawit.

Hasil yang diharapkan 1,95 juta ton beras, 2,02 juta ton jagung, 167.000 ton kedelai, 64.000 sapi, 2,5 juta ton gula, 937.000 ton minyak sawit per tahun. “Tapi mana? Apa yang terjadi?,” ucapnya.

Kemudian Mei 2010 sudah ada 36 investor pangan, dari angka tersebut hanya 2,9% yang minat menanam padi.

Menurutnya, konsep Food Estate selalu mendulang kegagalan, tidak ada sejarah keberhasilan food estate terutama padi di Indonesia.

Rencana hingga tahun 2019 seluas 1 juta hektar sawah di Merauke. Perlu tenaga kerja 500.000 orang, sementara penduduk Merauke 174.000 jiwa, penduduk asli 55.000 jiwa.

“Ini tidak efisien karena berisiko besar. Jadi, gerakan kembali ke petani kecil yaitu reforma agraria, petani kecil dan tuna tanah memiliki dan mengontrol lahan. Sejak dulu kita khawatir. Kritikan kami, tidak ada keberhasilan food estate, tidak ada. Jadi betapa pentingnya petani kecil karena 70 persen mereka yang menyokong pangan kita,” jelas Andreas.

__._,_.___

res : Artikel ini agak lama tetapi barangkali ada faedahnya untuk diperhatikan.  Bulan Mei lalu Jokowi dan  delegasinya kunker ke Merauke untuk panen padi.
Saudi’s Binladin Group To Complete Agricultural Investment Study Soon
Published: 19 Nov 2008
Posted in:  Binladin Group | France | Indonesia | OIC | Saudi Arabia
The Jakarta Post | November 19, 2008
The Saudi Arabia-based Binladin Group is expected to wrap up a feasibility study by the end of this year on investment in a massive food business program that will be located primarily in the eastern part of Indonesia, a senior official says.
President Susilo Bambang Yudhoyono’s special envoy for the Middle East Alwi Shihab said on Tuesday the Group was expected to set up an operation on 500,000 hectares of land across Indonesia with an investment of Rp 39 trillion (US$3.3 billion).
The investment will be spent within the course of 15 years.
“They are still in the earliest stage of investing in our agricultural sector,” said Alwi, who is a former Coordinating Minister for People’s Welfare in the Yudhoyono Cabinet.
Alwi said the Group was doing a pilot project with experts from France deployed to carry out the feasibility study.
Aside from Papua, Alwi said the government had also offered land in Kendari, Central Sulawesi and in Lampung for the Binladin project.
Middle East companies have been aggressively investing in agricultural businesses around the globe to help them secure future food supplies as their own climatic conditions and geographical location are considered unfavorable for the production of sufficient agricultural produce.
According to the Institute of International Finance, member countries of the Gulf Cooperation Council — Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Bahrain and Oman — hold excess liquidity for investment of $1.5 trillion a year because of their previous oil bonanza.
Of this excess liquidity, $1 trillion is invested in their own countries, $300 billion in the United States and $100 billion in Europe, with only $60 billion invested in Asia and $40 billion elsewhere.
Minister of Agriculture Anton Apriyantono has earlier said Binladin prefers to invest in Indonesia due to land and labor potentials.
He said the Group’s target was to supply staple food for the Organisation of the Islamic Countries (OIC) member countries.
The Binladin Group was established in 1931, currently employing around 85,000 people with offices in United Arab Emirates, Egypt, Lebanon, Syria, Jordan, Yemen, and Morocco.
Its operations included civil contracting; engineering services; metal products, paints, paper products and telecommunication equipment; security brokers and dealers; real estate development; production and supply of marble granite; and production of fruit juices.
Mohammad bin Ladin built the family’s business. The notorious Osama bin Ladin is one of his more than 50 children. (iwp)
__._,_.___

https://awasmifee.potager.org/?p=1205&lang=id

Atlas Sawit Papua: Dibawah kendali penguasa modal.

boven clip

By admin | Published: April 30, 2015

Industri kelapa sawit di Indonesia sedang melakukan ekspansi ke arah timur. Karena sudah semakin sulit mendapatkan lahan yang luas di pulau Sumatera atau Kalimantan, perusahaan kelapa sawit semakin mencari lahan baru di wilayah timur, baik di pulau-pulau kecil di Maluku, maupun di Tanah Papua yang sudah bertahun-tahun mengalami berbagai macam konflik.

Sepuluh tahun lalu hanya ada lima perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Tanah Papua. Pada akhir tahun 2014 sudah ada 21 perkebunan beroperasi. Perluasan yang sangat cepat ini sepertinya akan melompat terus dengan 20 perusahaan lainnya yang sudah dalam tahap lanjut proses perizinan, dan puluhan perusahaan lagi yang memegang izin lokasi dari bupati setempat. Kalau semua perkebunan ini jadi, kawasan hutan yang dibutuhkan lebih dari 2.6 juta hektar. Sebagian besar lahan ini masih hutan alami.

Dari 21 perkebunan yang sudah beroperasi, di hampir setiap kasus sudah pernah ada konflik dengan masyarakat adat setempat yang dulu tergantung pada hutan (banyak orang Papua yang tinggal di dataran rendah sering memanfaatkan hutan untuk berburu dan meramu antara lain). Konflik muncul saat masyarakat adat menolak menyerahkan tanah ulayatnya, atau menuntut penyelesaian yang lebih adil kalau mereka merasa sudah tertipu oleh perusahaaan, atau konflik horizontal antara kampung maupun marga, aksi oleh pekerja lokal yang merasa hak mereka sebagai buruh diabaikan, atau kekerasan dan intimidasi dari polisi atau tentara yang diangkat untuk kerja sebagai satpam perusahaan.

Atlas Sawit Papua ini, baru diterbit oleh awasMIFEE dan Pusaka dengan enam organisasi lainnnya, adalah upaya untuk gambarkan industri kelapa sawit yang sedang berkembang di Tanah Papua. Perusahaan yang mana terlibat? Di mana lokasinya? Di mana akan menjadi titik panas dalam tahun-tahun ke depan? Tujuan kami adalah mendorong informasi yang terbuka tentang industri-industri sumber daya alam di Tanah Papua. Biasanya pemerintah daerah dan perusahaan sering tidak mau memberikan informasi tentang perizinan, sehingga masyarakat sering tidak tahu apa-apa tentang rencana membuka perkebunan sebelum didatangi perwakilan perusahaan (ditemani polisi / TNI) dalam rangka negosiasi untuk akuisisi lahan.

Walaupun hak masyarakat adat atas tanah warisan leluhurnya (hak ulayat) memang diakui oleh hukum Indonesia, dalam realitasnya masyarakat adat sering tertekan untuk menyerahkan tanah ulayatnya, dengan uang ganti rugi yang jarang melebihi Rp300,000 per hektar. Harapan kami adalah publikasi ini akan menjadi alat untuk masyarakat adat dan gerakan sosial di Papua yang ingin mengerti industri kelapa sawit dan menghadapi perampas tanah ini demi mempertahankan hutannya atau pilih secara bebas jalur kedepannya. Karena masyarakat adat Papua sendirilah yang punya hak untuk menentukan pembangunan apa akan memberikan manfaat untuk komunitasnya.

Untuk pencinta lingkungan hidup dan pendukung hak masyarakat adat di luar Papua, kami juga berharap bahwa publikasi ini akan membantu pemahaman tentang pola dan sifat industri perkebunan kelapa sawit di Pulau Papua, yang ,memang merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Dengan dalih konflik Papua Merdeka, pemerintah Indonesia sangat membatasi akses untuk pemerhati mancanegara untuk bekerja di Papua, dan mungkin hal ini juga merupakan salah satu alasan karena rendahnya kesadaran di tingkat internasional tentang ancaman terhadap lingkungan hidup di Tanah Papua. Kemarin (29 April) berbagai organisasi peduli HAM di Papua, di Indonesia dan setidaknya 20 kota di seluruh dunia turut beraksi untuk menuntut akses terbuka ke Papua. Terbitan ini punya tujuan yang sama – agar Tanah Papua tidak lagi terisolasi. Juga karena  masyarakat adat di desa-desa terpencil yang ingin mempertahankan hutannya sering merasa terintimidasi oleh anggota TNI/Polri yang selalu mendampingi perusahaan.

Atlas Sawit Papua bisa diunduh di sini [Bahasa Indonesia]   [Bahasa Inggris]. Salam baca.

Baca pendahuluan

This entry was posted in Seputar Tanah Papua and tagged Austindo Nusantara Jaya, Carson Cumberbatch, COFCO, Daewoo International, Ganda Group, Green Eagle Group, Indonusa Agromulia Group, Kayu Lapis Indonesia Group, Korindo, Lion Group, Medco, Mega Masindo Group, Menara Group, Musim Mas, Noble, Oil Palm Atlas, Pacific Inter-link, PT Bio Budidaya Nabati, PT Henrison Inti Persada, PT Indo Primadona Perkasa, PT Menara Wasior, PT Nabire Baru, Pt Paloway Abadi, PT Prima Sarana Graha, PT Pusaka Agro Lestari, PT Rimbun Sawit Papua, PT Tandan Sawita Papua, PT Tunas Agung Sejahtera, PT Varita Majutama, PT Victory Cemerlang, PTPN II, Pusaka Agro Sejahtera, Raja Garuda Mas, Sinar Mas, Tadmax, Tianjin Julong Group, Yongjing Investindo. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback-URL.

__._,_.___

https://www.islampos.com/merauke-tempat-mayoritas-muslim-penduduk-papua-22696/

Merauke, Tempat Mayoritas Muslim Penduduk Papua

Kamis 9 Zulhijjah 1433 / 25 October 2012 11:40

Laporkan iklan ?

KETIKA mendengar kata Papua, yang terlintas di benak adalah suku-suku primitif yang telanjang dan tanah orang Kristen, sehingga kemudian sampailah pada pertanyaan, “Memang di Papua ada Islam ?” Sebuah pertanyaan skeptis tentang Islam di Papua.

Dan berbicara tentang Islam di tanah Cendrawasih memang cukup menarik, sebab orang tidak akan heran jika dikatakan Papua identik dengan Kristen atau Papua adalah Kristen. Semenjak heboh Perda Manokwari timbul juga opini salah di masyarakat yang menganggap memang di Irian Jaya jumlah pemeluk Kristen mencapai 60% lebih, artinya muslim memang minoritas disana.

Islam sendiri adalah agama ketiga setelah Kristen dan Katolik, selain itu beberapa suku juga masih memeluk agama asli, seperti Suku Marind yang masih juga melaksanakan ritual agama adat Marind.

Populasi masyarakat Muslim di Papua cukup besar. Kabupaten Merauke, contohnya, masyarakat muslim adalah mayoritas. Di beberapa kabupaten lain, seperti Raja Empat, Fak-fak, Kaimana jumlah pemeluk agama Islam pun cukup besar.

Islam Agama Nenek Moyang Penduduk Papua

Sebuah pembentukan opini, penutupan fakta sejarah yang dilakukan dengan sangat rapi. Di Papua yang jumlah total populasinya sekitar 2,4 juta jiwa. Jumlah muslim sekurang-kurangnya adalah 900 ribu orang. Gubernur pertama Papua adalah seorang muslim yakni H.Zainal Abidin Syah (1956-1961) yang merupakan Sultan Tidore. Disusul Gubernur muslim lainnya, P.Parmuji, Acup Zaenal, Sutran dan Busiri. Sejak setelah Gubernur Busiri hingga sekarang, Kepala Daerah selalu dijabat oleh Kristen.

Sementara Kabupaten Fak-fak boleh dikatakan sebagai “serambi Mekkah” selain yang di Aceh, karena kawasan ini adalah pemasok muballigh dan guru agama ke pelosok-pelosok Papua. Ribuan komunitas muslim dari kalangan pribumi juga tersebar di 14 tempat terpisah di Kabupaten Jayawijaya. Seperti di Desa Walesi dengan kepala sukunya Bapak H Aipon Asso, di sana terdapat 600 Muslim yang masuk Islam 26 Mei 1978.

Bersatunya Dua Ormas Besar

Satu hal yang menggembirakan, dan harusnya menjadi panutan seluruh muslim di Indonesia yakni di sini ada pemandangan menyejukkan dengan “bersatunya” dua ormas terbesar, NU dan Muhammadiyah di dalam sebuah institusi pendidikan. Kedua ormas yang di luar tempat ini (Papua) kerap ribut, di sini mereka membentuk yayasan gabungan bernama Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) pada 15 Desember 1968.

Keberadaan Yapis ini bukan saja mendapat respon positif dari kalangan Muslim, tapi juga orang tua non-Muslim. Banyak dari mereka yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah ini dengan alasan bervariasi antara lain: disiplin yang tinggi dan melarang murid untuk mabuk-mabukkan, sementara mabuk merupakan budaya sebagian masyarakat yang masih terasa sulit dihilangkan.

Saat ini kedudukan Yapis di mana masyarakat Papua hampir sama sejajar dengan Lembaga Pendidikan Kristen Kristus Raja. Ada ratusan sekolah di bawah naungan Yapis dan dua Perguruan Tinggi (STIE dan STAIS) yang bernaung di bawah bendera Yapis. Selain NU dan Muhammaddiyah sejumlah institusi dakwah dapat disebutkan di sini seperti Dewan Dakwah Islamiyah, Hidayatullah, Persatuan Umum Islam, Pondok Pesantren Karya Pembangunan dll. [nr/islampos/berbagaisumber]

__._,_.___

http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/08/134292/transmigrasi-ke-papua-dihentikan-karena-permintaan-penduduk

Transmigrasi Ke Papua Dihentikan Karena Permintaan Penduduk

Desi Angriani – 08 Juni 2015 19:26 wib

Presiden Joko Widodo--Antara/Setpres-Intan

Presiden Joko Widodo–Antara/Setpres-Intan

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah bakal menyetop program transmigrasi ke Papua. Namun ternyata usulan itu muncul dari warga asli bumi Cenderawasih sendiri.

“(Permintaan) dari gubernur. Memang dari sana (Papua), bupati dan teman-teman minta transmigrasi dihentikan. Permintaan dari sana,” ucap Jokowi di Rumah Makan Medan Baru, Jalan Griya Agung, Jakarta Utara, Senin (8/6/2015).

Permintaan itu disanggupi Jokowi lantaran Sumber Daya Manusia (SDM) dan daya saing warga asli Papua masih tertinggal dari warga pendatang. Apalagi, beberapa pengamat menilai warga pendatang sangat agresif memasuki perkenomian Papua.

“Transmigrasi dihentikan ke Papua. Kan banyak orang luar Papua masuk ke sana. Dan biasanya pendatang itu kan lebih agresif. Mereka (orang Papua) keteteran,” kata Pengamat Militer Salim Said seusai bertemu Presiden, pada Kamis 4 Juni.

Salim menjelaskan, penyetopan transmigrasi hanya akan berlangsung sementara. Selama itu, Jokowi sudah menyiapkan proyek rice estate yang akan melibatkan warga Papua.

“Hanya sementara. Akan ada rice estate di situ yang melibatkan orang Papua. Persoalannya kan selama ini, kita ke sana membangun tapi orang Papua tidak dilibatkan,” jelas dia.
SUR

__._,_.___

Warga Papua Tolak Program Transmigrasi Menteri Marwan

Kamis, 18 Juni 2015, 23:56 WIB

Komentar : 0

Antara

Gubernur Papua Lukas Enembe (kanan) dan Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murip.

Gubernur Papua Lukas Enembe (kanan) dan Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murip.

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program transmigrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikritik warga Papua karena dianggap akan menjadikan masyarakat asal sebagai kelompok minoritas.

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Lukas menilai, masyarakat Papua akan merasa menjadi warga minoritas di tanahnya sendiri. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial, yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat asli Papua dan non asli Papua. Sebelumnya, program transmigrasi tersebut mendapat penolakan dari sebagian warga Sulawesi Utara (Sulut). Mereka menerbitkan petisi menolak wilayah Sulut sebagai salah satu daerah tujuan transmigran.

Namun demikian Marwan segera mengklarifikasi atas penolakan tersebut. “Program Transmigrasi pada masa pemerintahan saat ini bukan hanya sekedar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga ada pembekalan keahlian bagi transmigran dan penduduk setempat untuk memanfaatkan potensi SDA yang ada,” kata Menteri Marwan, kepada Republika, Kamis (18/6).

Dengan adanya beberapa penolakan seperti kekhawatiran gubernur Papua dan juga warga Sulawesi Utara tersebut,  menteri Marwan melakukan klarifikasi dengan memberikan penjelasan terkait dengan solusi untuk menanggulangi permasalahan yang dikhawatirkan. Yaitu dengan memfasilitasi agar pendatang dan masyarakat pribumi bisa berbagi peran dalam memanfaatkan potensi SDA yang ada.

++++

http://nasional.kompas.com/read/2015/06/07/15520261/Upaya.Hentikan.Transmigrasi.ke.Papua.Sudah.Dilakukan.15.Tahun.Lalu

Upaya Hentikan Transmigrasi ke Papua Sudah Dilakukan 15 Tahun Lalu

Minggu, 7 Juni 2015 | 15:52 WIB

KOMPAS.com/SUKOCO Ilustrasi: Lahan transmigran di SP 5 telah ditanami sawit oleh perusahaan dan kelompok tani. Setahun lebih menjadi transmigran, lebih dari 200 KK belum terima lahan.

Terkait

  • Muhaimin Kirim 496 Transmigran dari Tanjung Perak
  • KPU Diminta Layani Pemilih Transmigran
  • Jejak Transmigran Jawa di Wonomulyo
  • Lahan 3 Hektar Tak Diberi, Transmigran Ini Jadi Satpam Bergaji Rp 76.000 Sehari
  • 20 Juta Transmigran Diklaim Pemerintah Sudah Hidup Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo untuk menghentikan program transmigrasi ke Papua sebenarnya sudah dilakukan sejak 15 tahun lalu.

Saat itu, kebijakan transmigrasi reguler dihentikan setelah adanya konflik horizontal yang terjadi di berbagai daerah. “Transmigrasi reguler di Papua telah diberhentikan pada tahun 2000 atau 15 tahun yang lalu oleh Menakertrans Ir. Alhilal Hamdi dimana saat itu saya menjadi staf khusus Menteri,” ujar Natalius dalam siaran pers yang diterima Minggu (7/6/2015).

Dia menuturkan, pertimbangan transmigrasi reguler dihentikan karena ada penolakan yang kuat hampir di seluruh daerah Indonesia. Dampak penolakan itu memuncak saat muncul konflik berdarah di Sampit dan Sambas.

Bersamaan dengan itu, di Papua juga terjadi kasus Armopa Jayapura yang mengancam keberadaan warga transmigran. Alasan lainnya program transmigrasi ke Papua dihentikan ketika itu, lanjut Natalius, adalah jumlah transmigran yang semakin banyak di Bumi Cenderawasih.

Natalius menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1971-2000 migrasi masuk ke Papua mencapai 719.866 jiwa. Sementara penduduk yang keluar Papua hanya 99.614. Setelah transmigrasi reguler dihentikan, maka pemerintah kemudian mengubah model transmigrasi menjadi berbasis Kerja sama Antar Daerah (KSAD).

Tidak seperti transmigrasi reguler di mana pemerintah pusat berwenang menentukan tempat transmigrasi, kerja sama antar daerah didasarkan permintaan daerah. “Tapi untuk Papua, terbentur dengan UU 21 tahun 2003 tentang Otsus yang mengatakan kebijakan transmigrasi dilakukan bersarkan perdasus serta setelah penduduk Papua sudah mencapai 25 juta jiwa,” kata dia.

Dengan demikian, kata Natalius, jika Presiden ingin menghentikan transmigrasi secara keseluruhan, sebaiknya dilakukan melalui pengaturan mobilitas penduduk yang baik. Persoalan transmigrasi selama ini, terjadi karena adanya sikap diskrimantif terhadap penduduk asli.

“Kaum migran di Papua bersama anggota TNI dan Polri telah terbentuk karakter eksklusif dan diskriminatif yang cenderung tidak menyukai orang Melanesia (Melanesiaphobia) dan inilah salah satu faktor kegagalan integrasi sosial di Papua,” ucap Natalius.

__._,_.___

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/09/19/nuwoqh377-walhi-izin-pembukaan-lahan-jadi-komoditas-politik

WALHI : Izin Pembukaan Lahan Jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2015, 11:06 WIB

Komentar : 0

Antara/Nova Wahyudi

Foto udara kebakaran hutan di Kabupaten Lahat diambil dari Helikopter MI8 milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lahat, Sumatera Selatan, Jumat (18/9).

Foto udara kebakaran hutan di Kabupaten Lahat diambil dari Helikopter MI8 milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lahat, Sumatera Selatan, Jumat (18/9).

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abet Nego Tarigan menyatakan izin pembukaan lahan saat ini menjadi komoditas politik. Apalagi dengan semakin mendekatnya momen pilkada.

“Saya mendapatkan info kalau izin pembukaan lahan dibandrol dengan harga yang cukup tinggi. Yakni sekitar Rp 1 Miliar untuk seribu hektare,” ujarnya dalam diskusi di Bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/9).

Dia menyatakan, ini jelas angka yang tidak kecil. Apalagi bagi calon kepala daerah yang membutuhkan pendanaan bagi keikutsertaan di pilkada. Ini bisa menjadi modal pendanaan politik bagi mereka.

“Hal hal seperti ini salah satu penyebab utama kebakaran hutan menjadi menggejala. Sebab pemberian izin tak dibarengi dengan pengawasan pada lahan lahan yang ada,” jelasnya.

Fakta sekarang, total luas hutan yakni sekitar 69 juta hektare. Lalu luas yang sudah digarap oleh perusahaan sekitar 34 hektare. Ini jumlahnya mendekati 50 persenenan dari jumlah total luas lahan secara keseluruhan.

__._,_.___

https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-kementerian-transmigrasi-tolak-program-transmigrasi-baru-di-kalimantan

TOLAK TEGAS PROGRAM TRANSMIGRASI BARU DI KALIMANTAN

alt

damianus siyok Indonesia

alt

ALASAN MENOLAK PROGRAM TRANSMIGRASI

PRESIDEN JOKO WIDODO

MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI[1]

BUKTI PEMERINTAH PILIH KASIH

  1. Pemerintahan Joko Widodo melalui Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mencanangkan pembukaan 9 juta lahan untuk transmigrasi yang akan dihuni 4 juta Kepala Keluarga. Setiap transmigran mendapatkan biaya hidup 3,5 juta / bulan (selama 18 bulan), mendapatkan rumah, mendapatkan pendampingan selama 5 tahun, tanah bersertipikat yg siap pakai untuk kebun horticultura, mendapakan kebun sawit 3 hektar (republika 31/5/15). PROGRAM INI DIUTAMAKAN DI PERBATASAN MALINDO – KALIMANTAN.
  2. Pernahkah MASYARAKAT PRIBUMI di areal transmigrasi mendapakan perhatian pemerintah yg sedemikian bagus?

MENGHINDARI KONFLIK AGRARIA & PENYEROBOTAN KAWASAN MASYARAKAT LOKAL

  1. Kawasan seluas 9 juta hektar (dua kali lebih luas dari provinsi Kalimantan Selatan). Fokus ke perbatasan (Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara), dimana penghuni kawasan itu rata-rata ORANG DAYAK. Mereka sudah hidup sana sejak berabad-abad silam, jauh sebelum negera ini terbentuk. Jika pemerintah membuka kawasan ini, apalagi dengan paksaan, maka bertentangan dengan amanah Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, serta adat istiadat yg berlaku di kalangan masyarakat Dayak.[2]
  2. Pembukaan lahan 9 juta hektar pasti menimbulkan konflik (perebutan lahan, kriminalisasi serta pelanggaran atas hak asasi manusia pribumi). Jangankan 9 juta, pembukaan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah (di dalamnya ada juga transmigrasi) saja terbukti meninggalkan sejuta masalah dan sejuta bencana (banjir saat hujan, kabut asap ketika kemarau, perampasan lahan, pembabatan kayu gratis, dsb). Sehingga proyek lahan gambut 1 juta hektar layak disebut PROYEK SEJUTA DUSTA – SEJUTA DURHAKA. Sampai tahun 2012 saja ada 439 kasus konflik akibat pencaplokan lahan di Kalimantan (rimanewscom 31/5/15) yang mengorbankan hak-hak masyarakat pribumi. Dimana konflik itu belum tuntas dan justru semakin bertambah. Melaksanakan program transmigrasi ini sama saja menciptakan semakin banyak pelanggaran agraria, khususnya perampasan lahan masyarakat lokal.
  3. Luas Pulau Kalimantan itu 54,9 juta hektar, sekitar 78 % atau sekitar 43,08 juta hektar sudah dikavling untuk perusahaan tambang, sawit, HPH, migas, dsb.[3] Artinya sisa yg diperuntukan bagi rakyat hanya 11,8 juta hektar. Dengan mengeluarkan izin sedahsyat itu Pemerintah SUDAH MEMBUNUH masyarakat pribumi, dan menanam bencana di masa depan atas nama pertumbuhan ekonomi saat ini. JIKA DIAMBIL LAGI SISA LAHAN 11,8 JUTA ITU SELUAS (anggap saja 9 JUTA), BERARTI SISA KAWASAN BUAT MASYARAKAT PRIBUMI HANYA 2,1 JUTA HEKTAR. Program ini bertentangan dengan rasa keadilan bagi warga pribumi, sehingga nilai-nilai Pancasila sila kelima dilanggar oleh Perencana Program, yakni pemerintah.

BERPOTENSI MERUSAK EKOSISTEM DAN MEMICU LAJU PEMANASAN GLOBAL

  1. Kawasan yang dituju hutan terakhir di Pulau Borneo, sebagai pabrik oksigen serta bank bagi flora dan fauna. Mengubah kawasan hutan menjadi kebun dan pemukiman atas nama kemajuan ekonomi otomatis mengubah ekosistem Borneo. Sekarang Borneo sedang sangat kritis oleh penggundulan hutan, penambangan yg masif serta akan semakin kritis akibat 78 % kawasan yg sudah dialokasikan untuk investasi.
  2. Membuka hutan 9 juta hektar dengan serta merta akan menambah beban baru bagi dunia. Karena Borneo sebagai paru-paru dunia menjadi kehilangan arti atau tidak sehat lagi. Jika program itu berjalan, maka akan mengakibatkan dua bencana, pada musim kemarau akan terjadi kebakaran hutan dan kabut asap yg kronis, sementara pada musim penghujan akan menyebabkan banjir yg dahsyat. Kami masyarakat pribumi menolak rencana ini dikarenakan kami dan anak-anak kami yg akan menjadi korban pertama jika bencana itu terjadi.

MELUKAI ASAS KEADILAN, MERAMPAS HAK-HAK PRIBUMI

  1. Dari sisa kavlingan investasi 11,8 juta dikurangi 9 juta hektar, maka tersisa 2,1 juta hektar. Jika dibagi kepada puak pribumi (Dayak, Melayu, Banjar, Kutai) di Kalimantan yang berjumlah sekitar 10 juta jiwa (berdasarkan sensus tahun 2010), maka masing-masing orang mendapatkan lahan 2.100 meter persegi. Jika dibandingkan dengan transmigran yg mendapatkan 20.000 meter persegi (2 hektar) serta tambahan lahan sawit 3 hektar, program ini sangat-sangat menodai rasa keadilan. INILAH PERAMPASAN PALING DAHSYAT sejak Indonesia terbentuk.
  2. Berdasarkan penelitian Darmae Nasir, Ph.D pada kawasan transmigrasi sebelumnya, akibat kehadiran transmigrasi, penduduk lokal atau pribumi merasa tersisih. Mereka merasa terjajah ditanah leluhurnya oleh program-program yg tidak adil.  Dalam sebuah permukiman transmigrasi dibangun dan disediakan berbagai fasilitas, pesertanya mendapatkan rumah, ternak, peralatan pertanian, biaya hidup selama dua tahun, pupuk, pelatihan, lahan yg siap olah dan besertipikat. Sehingga mereka benar-benar difasilitasi oleh pemerintah. Namun ini bertolak belakang dengan penduduk setempat yg sudah ribuan tahun ada di sana. Dimana tanah dan kawasan masyarakat lokal sampai sejauh ini belum diakui oleh pemerintah, tidak pernah disentuh dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sebagaimana layaknya hak-hak sebagai warga negara.

KAUM PRIBUMI BUKAN MENOLAK ETNIS TERTENTU à NAMUN MENOLAK DOMINASI POLITIK ETNIK MAYORITAS KEPADA ETNIK MINORITAS

  1. Memindahkan 4 juta kepala keluarga (1 kk = 2 anggota, suami dan istri, belum termasuk anak) atau berjumlah 8 juta orang ke kawasan Kalimantan, dengan serta-merta menjadikan puak lokal atau pribumi di sini sebagai kalangan minoritas. Puak manapun, tidak ingin menjadi minoritas di kampung halamannya. Karena hal itu bukan saja berdampak kepada politik praktis, namun politik ekonomi, politik penganggaran, politik sosial budaya, politik perwakilan, politik pembuatan Undang-Undang (perda, pergub, perbub/perkot), dsb.
  2. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menyelesaikan persoalan lama (kemiskinan di Jawa) dengan membuat persoalan baru di Kalimantan.

KALIMANTAN PERLU KEADILAN à BUKAN TRANSMIGRASI

  1. Sejak bergabung dengan NKRI, hak-hak kami pribumi sebagai Kalimantan atas tanah dan ulayat, selama ini tidak diakui oleh pemerintah. Terbukti dengan banyaknya perampasan dan pencaplokan kawasan warga di Kalimantan dengan atas nama investasi yang diputuskan secara sepihak pemerintah. Kalimantan selama ini menjadi lumbung SDA (Kayu, Sawit, Batubara, dsb) yang menghidupi pulau Jawa. Ribuan triliun rupiah sumber daya sudah dikeruk dari pulau ini, namun alokasi dana untuk penyediaan infrastruktur, pengembangan masyarakat dan sumber daya manusia dianak-tirikan. Dikarenakan sistem pembagian keuangan negara berdasarkan jumlah penduduk, bukan berdasarkan darimana sumber uang itu berasal.
  2. JIKA pemerintah Indonesia (khususnya Presiden Joko Widodo) ingin membangun Kalimantan, maka (1) berikan anggaran yg sesuai dengan luas kawasan dan jumlah sumbangan Kalimantan ke Indonesia, (2) bangun infrakstruktur perbatasan dengan tetap mempertahankan fungsi hutannya sebagai pabrik OKSIGEN dan PARU-PARU DUNIA, (3) moratorium perizinan baru (ingat 78 % Kalimantan sudah dikuasai Kapitalis), (4) utamakan hak-hak warga lokal dalam pengakuan kawasan, pengelolaan kawasan, (5) bangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di KALIMANTAN, (6) tuntaskan persoalan agraria yg merugikan masyarakat pribumi, (7) sahkan RUU Masyarakat Adat.

[2] Bandingkan, menteri pdt dan transmigrasi akan jalan terus menjalankan program transmigrasi, mesti ditentang di Papua dalam Menteri Marwan akui Transmigrasi Picu Adanya konflik http://www.cnnindonesia.com (cek ulang 20/5/2015)
[3] The Borneo izinland dalam kaltimpost (29/11/2014).

Dengan demikian

  1. MENOLAK DENGAN TEGAS PROGRAM TRANSMIGRASI BARU KE KALIMANTAN
  2. PEMERINTAH PUSAT MEMPERHATIKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT PRIBUMI, MENJALANKAN AMANAT KEPUTUSAN MK NO. No. 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN ADAT.

Letter to

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA serta KEMENTERIAN DESA, PDT dan TRANSMIGRASI

TOLAK PROGRAM TRANSMIGRASI BARU DI KALIMANTAN

__._,_.___

http://www.jeratpapua.org/2015/09/11/merauke-surga-transmigrasi-menteri-marwan-berseberangan-dengan-jokowi/

Marwan vs Jokowi

“Merauke Surega Transmigrasi” Menteri Marwan Berseberangan Dengan JokoWi

By M. Imbiri on September 11, 2015

31shares

Jayapura, – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengulangi lagi sikap “kepala batunya” yang menentang pernyataan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Alih-alih mendukung pernyataan Jokowi yang ingin menghentikan program transmigrasi di Papua yang kontroversial, Menteri Marwan malah menyatakan akan memperluas program transmigrasi di Papua.

Menteri Marwan dalam dalam wawancaranya di Jakarta, pekan ini, mengatakan program mengirimkan masyarakat miskin dari tempat yang padat ke tempat yang minim penduduk – yang dibekali juga dengan uang dan diberikan tanah – telah terbukti “sukses” di Merauke.

“Merauke dapat dianggap sebagai wilayah perbatasan yang telah berhasil dalam melaksanakan program transmigrasi dan pengembangan lahan pertanian di kawasan timur Indonesia,” kata Marwan kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip Jakarta Globe.

Marwan menambahkan Merauke adalah “surga bagi transmigran,”. Ia memperkirakan 275.000 orang telah pindah ke Merauke sejak aneksasi Indonesia atas Papua Barat pada tahun 1969.

Jumlah pendatang ini disebut-sebut sering merugikan penduduk asli. Pendatang ini dituduh mengabaikan perasaan, kebiasaan dan tradisi masyarakat asli, menghancurkan lingkungan, dan merampas peluang ekonomi penduduk asli.

Jokowi, dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat terkemuka di Jakarta, Kamis (10/9/2015), mengumumkan kembali bahwa pemerintahannya akan mengakhiri program transmigrasi ke Papua.

“Pemerintah akan menghentikan transmigrasi ke Papua karena telah menyebabkan terlalu banyak kecemburuan sosial,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Presiden, Teten Masduki.

Presiden, tambah Teten, telah meminta Gubernur Papua untuk menghentikan program transmigrasi ini.

Menteri Marwan, tampaknya tidak mendengarkan pernyataan Jokowi ini. Ia mengatakan bahwa program transmigrasi akan menggenjot produksi sekligus mendukung rencana pemerintah untuk mengembangkan 1,2 juta hektar sawah di Merauke, di bawah proyek Merauke Integrated Rice Estate (MIRE).

“Jika program ini berhasil, akan ada banyak pembangunan yang akan mengubah wajah daerah ini,” katanya yakin.

Sumber : Jakarta Globe/Tabloid Jubi

__._,_.___


0 Responses to “Pertanian : Persawahan Skala Industri Merauke”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: