15
Sep
15

Kebudayaan : Metodologi Fikih Nusantara

Garuda Pancasila 4

Metodologi Fikih Nusantara

Oleh: Zainul Mun’im Hasan
Muktamar ke-33 NU yang diselenggarakan di empat pesantren Jombang yang menjadi cikal-bakal dan saksi atas lahirnya Nahdlatul Ulama, yakni pesantren Tebuireng, Tambak Beras, dan Denanyar mengangkat sebuah tema yang. NU sengaja memilih tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia” sebagai modal awal mengkampanyekan Keislaman ala Nusantara yang sedang diupayakan akhir-akhir ini.
Terlepas dari diskusi dan perdebatan panjang tentang status epistemologis dan ontologis Islam Nusantara tersebut secara umum, tulisan ini hendak mendiskusikan tentang metodologi fikih-nya; fikih ala Nusantara. Penulis beranggapan hal ini penting untuk didiskusikan karena metodologi fikih (usulul fiqh) dan produk hukumnya (fiqh) merupakan manifestasi Islam yang paling empiris dan dinamis sampai saat ini, khususnya dalam masalah sosial-keagamaan. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan para ulama seperti Wahbah Zuhaili dalam al-Usul al-fiqh al-Islami, bahwa aspek aksiologis (kegunaan) metodologi fikih (usulul fiqh) di antaranya adalah untuk mengetahui hukum-hukum dan mengamalkannya di tengah realitas sosial yang akan selalu berkembang di setiap wilayah. Oleh karena itu, ia niscaya bersifat dinamis yang selalu menyesuaikan terhadap kemaslahatan umat di berbagai daerah yang memiliki realitas sosial yang beragam. Keniscayaan tersebut termanifestasikan dalam konsep ‘urf, kearifan lokal, atau adat-istiadat yang menjadi salah satu teori dalam metodologi fikih yang menjadikan adat-istiadat –selama tidak bertentangan dengan prinsip syari’at- sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum.
Konsep dan pertimbangan inilah yang di kemudian hari melahirkan kaidah fikih al-‘adatu muhakkamah (pertimbangan adat-istiadat dapat menjadi dasar hukum atas suatu peristiwa) dan kaidah al-hukmu yataghayyar bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal ‘adat (pertimbangan hukum berubah mengikuti perubahan waktu, tempat, kondisi, dan adat-istiadat). Maka, tidak berlebihan bila para pakar berpandangan bahwa yang menjadikan Islam tetap relevan di sepanjang zaman (salihun likulli zaman wa makan) adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dihasilkan dari metodologi fikih yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman tersebut.
Dengan demikian, mendiskusikan tentang Islam tidak mungkin terselesaikan bila kajian fikih dan metodologinya tidak diikutsertakan. Begitu juga dalam tataran yang lebih spesifik; konsep Islam Nusantara terasa tidak akan “sempurna” bila tidak mengikut-sertakan kajian tentang bagaimana metodologi fikih ala Nusantara di dalamnya dikonstruksi. Sebut saja bagaimana Islam Nusantara dengan metodologi fikihnya merespon dan menyikapi asas tunggal Pancasila? Bagaimana Islam Nusantara menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada dalil validnya dalam al-Qur’an dan Sunnah? Apakah Islam Nusantara akomodatif terhadap kearifan lokal yang hidup di tengah realitas sosial masyarakat Nusantara itu sendiri? Dan yang jarang dipertanyakan dan didiskusikan oleh berbagai kalangan, yaitu bagaimana Islam Nusantara dengan metodologi fikihnya menyikapi permasalahan lingkungan dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang semakin hari semakin dieksploitasi oleh pihak kapitalis? Semua pertanyaan tersebut wajar untuk diajukan selama Islam Nusantara belum memiliki atau minimal belum menjelaskan bagaimana metodologi fikihnya diaplikasikan untuk kemudian diterapkan.
Penulis tidak berkeyakinan dengan melalui tulisan ini akan lahir metodologi fikih yang telah mapan dan dapat diterapkan di Nusantara, akan tetapi paling tidak, tulisan ini sedikit banyak dapat berperan dalam membentuk metodologi fikih yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan muslim Nusantara (Indonesia) dan tetap berkhaskan keislaman Nusantara.
Status Quo Fikih Syafi’iyyah
Cendekiawan Muslim Indonesia yang sekaligus Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra dalam tulisannya di Republika pada tanggal 25 Juni lalu menjelaskan bahwa Islam Nusantara merupakan Islam distingtif dengan Islam di daerah lainnya, yang dalam teologi bermazhab Asy’ariyah, dalam tasawuf mengikuti tokoh al-Ghazali, dan dalam fikih mengikuti mazhab Syafi’iyyah. Apa yang dijelaskan oleh Azyumardi tersebut bukan tanpa bukti. Dalam tradisi pesantren yang dianggap sebagai basis Islam Nusantara, kita dapat ‘merasakan’ bagaimana pendapat-pendapat hukum (ulama) mazhab Syafi’iyyah menjadi rujukan utama dalam bahtsul masail atau diskusi hukum sampai saat ini. Hal ini dapat dipahami dari metode yang paling dominan digunakan ketika ditemukan dua pendapat hukum yang berbeda dalam sebuah diskusi hukum, yakni metode tarjih (memilih satu pendapat hukum dari berbagai pendapat hukum yang saling bertentangan dalam satu masalah yang sama).
Ketika dihadapkan pada beragam pendapat hukum antar mazhahib (mazhab-mazhab) yang saling bertentangan, para santri diharuskan memilih pendapat hukum dari para ulama Syafi’iyyah. Ketika pertentangan pendapat tersebut terdapat di antara ulama Syafi’iyyah, maka pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi’i menjadi pendapat yang paling valid. Begitu juga seterusnya, ketika pertentangan hukum tersebut terjadi di antara Imam Nawawi dan Imam Rafi’i, maka pendapat Imam Nawawi yang diunggulkan. Pemilihan Imam Nawawi bukan tanpa alasan, ia dipilih karena dianggap sebagai muharrir mazhab Syafi’i. Di tangan ulama ini pikiran-pikiran Imam Syafi’i dan pakar-pakar pengikutnya terseleksi. Bahkan, Zayn al-Iraqi berpendapat bahwa Imam Nawawi merupakan orang pertama yang menerapkan kajian kritis terhadap sebuah hadits dalam karya-karyanya. Hal ini merupakan salah satu kontribusi Imam Nawawi yang dinilai penting melebih kontribusi Imam Rafi’i. Selain itu, Imam Suyuti berpendapat bahwa salah satu karya al-Nawawi, Rawdah dan Minhaj di kemudian hari dijadikan sebagai salah satu rujukan para ahli hukum Syafi’iyyah dalam mengkaji doktrin hukum yang memiliki perbedaan dengan mazhab lainnya.
Metode Tarjih (pengunggulan) ini menunjukkan bahwa dalam tradisi pesantren, hierarki kevalidan sebuah pendapat hukum bergantung kepada tokoh yang menyatakan pendapat tersebut (mujtahid). Metode tarjih ini juga menjadi tradisi dalam bahtsul masail Nahdlatul Ulama. Meskipun NU mengakui Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang utama, akan tetapi dalam prakteknya penetapan hukum banyak berdasarkan pendapat hukum para fuqaha’ (ahli hukum).
Hal ini dapat dilihat dari proses fatwa pada Muktamar pertama tahun 1926, ulama NU sepakat menjawab pertanyaan “Apakah wajib bagi seorang Muslim untuk mengikuti mazhab yang empat?” dengan jawaban: “Sekarang, wajib bagi seorang Muslim untuk mengikuti salah satu dari Imam empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.” Jawaban ini berdasarkan pada kitab al-Mizanusy Sya’rani, al-Fatwa al-Kubra, dan Nihayatul Usul. Lebih lengkapnya, proses fatwa bahtsul masail Nahdlatul Ulama dapat dilihat dalam buku Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004).
Metode tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas fikih di Nusantara lebih bercorak ijtihad qauli, yakni upaya penemuan hukum dengan berdasarkan langsung kepada pendapat-pendapat para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi’iyyah. Ijtihad ini semakin menunjukkan bahwa mazhab Syafi’iyyah memiliki status quo dalam dunia fikih Nusantara. Pada akhirnya, bermazhab Syafi’iyyah dalam fikih menjadi karakteristik baku Islam Nusantara. Padahal, dalam perdebatan para ushuliyyin (para pakar metodologi fikih), mazhab qauli ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, khususnya dewasa ini. Di antaranya adalah produk hukum yang dihasilkan dari ijtihad para ulama terdahulu belum tentu sesuai untuk kemaslahatan saat ini.
Secara kultural, fikih klasik (khususnya mazhab Syafi’iyyah) yang cenderung menjadi rujukan utama dalam dunia fikih Nusantara lahir dari kebutuhan masyarakat abad pertengahan dalam wilayah dan konteks budaya tertentu (Timur Tengah dan Asia Barat), sedangkan kita (Muslim Nusantara) hidup dan tumbuh di wilayah dan konteks budaya lain yang bisa jadi berbeda. Maka sangat niscaya bila sebagian dari produk-produk hukumnya merupakan cerminan kepentingan dari wilayah dan masa tersebut, bukan untuk wilayah dan masa saat ini.

Hal ini juga yang membuat Imam Syafi’i memiliki pendapat hukum yang berbeda yang dikenal dengan istilah qaul qadim (pendapat lama) yakni pendapat Imam Syafi’i ketika masih Baghdad, Irak, dan qaul jadid (pendapat baru) yakni pendapat Imam Syafi’i ketika sudah pindah ke Mesir, meski sebagian para ulama seperti Nahrawi Abdus Salam dalam kitabnya al-Imam al-Syafi’i fi Madzabihi al-Qadim wa al-Jadid berpendapat bahwa qaul qadim merupakan pendapat yang terpilih karena dihasilkan melalui pengembaraan panjang selama 25 Tahun. Namun sebagian ulama lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Abu Zahrah dalam al-Syafi’i: Hayatuhu wa ‘Ashruhu wa Ara`uhu wa Fiqhuhu, berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara pendapat Imam Syafi’i di Mesir dengan pendapatnya ketika masih di Baghdad, Irak. Dengan demikian, Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan bahwa salah satu faktor perubahan pandangan hukum Imam Syafi’i adalah faktor budaya.
Dewasa ini, telah terjadi transformasi metodologis fikih dalam dinamika Islam Nusantara. Bahtsul Masail dan diskusi hukum tidak lagi selalu berdasarkan kepada nash fuqaha (pendapat para ahli hukum) yang termaktub dalam kitab-kitab otentik (kutubul mu’tabarah), akan tetapi para ulama Nusantara lebih berani dengan berijtihad secara kolektif (ijtihad ijtima’i) dengan menggunakan seperangkat metode-metode mazhab yang empat. Dengan kata lain, meski masih minim, namun telah terjadi transformasi dari proses mazhab qauli (bermazhab secara leterlek) menuju proses mazhab manhaji (bermazhab secara metodologis).
Dari Mazhab Qauli menuju Mazhab Manhaji
Mazhab manhaji berarti bermazhab secara metodologis. Artinya produktif berijtihad, akan tetapi tetap dalam garis-garis metodologis yang telah ditetapkan dalam mazhab tersebut. Hakikatnya, gagasan untuk hijrah dari mazhab qauli (bermazhab secara leterlek) menuju mazhab manhaji (bermazhab secara metodologis) bukan merupakan ide baru dalam dunia fikih internasional. Gagasan ini telah dipraktekkan oleh Imam Nawawi pada abad ke 7 Hijriyah atau bertepatan pada abad ke 13 Masehi, hanya saja pada saat itu mazhab manhaji hanya digunakan sebagai solusi masalah perbedaan pendapat hukum dari para ulama Syafi’iyyah. Pada saat itu, Imam Nawawi hendak mendamaikan berbagai pandangan dan aliran metodologi dalam mazhab Syafi’iyyah (aliran Khurasan dan aliran Irak). Dalam rangka untuk melakukannya, ia mengkaji karya-karya setiap aliran/madrasah, lalu mengkaji metodologi dan analisis hukumnya, lalu kemudian memberikan kesimpulan dan pendapatnya sebagai representasi mazhab Syafi’iyyah. Adapun tokoh yang oleh Imam Nawawi dianggap sebagai representasi dari kelompok Khurasan adalah Imam Ghazali dan dari kelompok Irak adalah Imam Shirazi. Hal ini juga dapat dilihat dari karya Imam Nawawi yang berjudul al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab dan Tashih al-Tanbih yang berisi komentar terhadap karya Imam Shirazi yang berjudul al-Muhadhdhab dan al-Tanbih. Sedangkan karyanya yang berjudul Rawda dan Minhaj berisi komentar terhadap dasar hukum tokoh-tokoh Khurasan. Guna menganalisis metode penalaran antara aliran Irak dan Khurasan, Imam Nawawi menggunakan ijtihad manhaji (bermazhab secara metodologis). Pemahamannya yang mendalam atas metodologi fikih Imam Syafi’i menjadi dasar menganalisis perbedaan kedua pendapat hukum aliran tersebut untuk kemudian mencari solusi yang paling sesuai dengan metodologi fikih Imam Syafi’i, bukan produk hukumnya.
Baru akhir-akhir ini ide untuk beralih pada ijtihad manhaji tidak hanya sebagai metode tarjih, akan tetapi juga sebagai metodologi penetapan hukum Islam atas berbagai permasalahan, muncul. Di Indonesia, diawali dengan gagasan fikih sosial KH Sahal Mahfudz dengan buku Metodologi Fikih Sosial. Dalam pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, KH. Sahal Mahfudz menyampaikan bahwa fikih sosial yang beliau gagas memiliki lima ciri pokok. Salah satunya adalah transformasi dari bermazhab secara tekstual (madzhab qauli/ ijtihad qauli) ke bermazhab secara metodologis (madzhab manhaji/ijtihad manhaji).
Penulis berpandangan bahwa berijtihad secara metodologis atau manhaji merupakan upaya untuk membentuk fikih Nusantara, yakni fikih yang lebih adaptif terhadap kearifan lokal Nusantara/Indonesia dan sesuai dengan kemaslahatan Muslim Indonesia. Ada beberapa alasan untuk pandangan ini: Pertama, untuk tujuan pengembangan fikih, para ulama klasik, khususnya Mazhab yang empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanbaliyyah) telah menyediakan seperangkat metode-metode ijtihad yang kokoh dan kaidah-kaidah ushuliyyah dan fiqhiyyah yang teruji. Metodologi fikih atau ushul fikih yang ditawarkan oleh para ulama klasik terbukti mampu menjadi solusi penetapan hukum berbagai persoalan baik yang terkait dengan sosial-politik dan budaya, bahkan lingkungan hingga kini. Semisal mazhab Hanafiyyah dengan metodologi istihsan, mazhab Malikiyyah dengan metodologi istislah atau maslahah mursalah, Mazhab Syafi’iyyah dengan metodologi qiyas, dan Mazhab Hanbaliyyah dengan metodologi istihsab-nya. Terlepas dari perbedaan di antara keempat mazhab tersebut, sampai saat ini belum ada yang mampu menyamai metodologi-metodologi tersebut dalam hal produktifitas hukum yang mereka hasilkan.
Alasan kedua adalah adaptif terhadap kearifan lokal dan tradisi dalam setiap proses ijtihadnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ijtihad manhaji adalah ijtihad dengan berdasarkan kepada metodologi-metodologi mazhab empat, oleh karena ia disebut juga dengan mazhab manhaji, yakni bermazhab secara metodologis. Dengan demikian, bermazhab atau berijtihad semacam ini meniscayakan sebuah ijtihad murni terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Nusantara dengan mempertimbangkan kearifan lokal, tradisi, atau adat-istiadat. Hal ini karena metodologi yang digunakan adalah metodologi fikih mazhab yang empat (madzahibul arba’ah) yang secara sosiologis sangat adaptif terhadap anasir-anasir budaya sebagai salah satu pertimbangan lokal sebuah hukum. Semisal metode ‘urf yang dimiliki oleh semua mazhab empat, meski dengan konsep yang berbeda. Dengan demikian, bermazhab secara metodologis atau manhaji merupakan upaya untuk melahirkan produk hukum (fiqh) yang lebih bermaslahat bagi Muslim Nusantara dan lebih bercorak Nusantara, bukan bercorak Arab.
Alasan ketiga adalah metodologi yang dipakai tetap mencirikan keislaman Muslim Nusantara, yakni salah satunya dalam fikih mengikuti mazhab Syafi’iyyah atau lebih umumnya mengikuti mazhab yang empat (madzahibul arba’ah). Pertimbangan ini penting, karena dengannya, upaya untuk melahirkan fikih yang lebih sesuai dengan realitas Nusantara tidak lantas harus menegasikan karakteristik keislaman Nusantara yang sudah dikenal di dunia Internasional sebagai pengikut mazhab Syafi’iyyah.
Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas semua, transformasi dari pola bermazhab dan berijtihad qauli (tekstual) menuju pola manhaji (metodologis) merupakan upaya untuk mengkontekstualkan ajaran-ajaran Islam dalam kondisi sosial di berbagai tempat dan zaman. Bermazhab secara metodologis di China, maka akan melahirkan produk fikih yang bercorak China. Begitu juga di Nusantara, maka akan melahirkan produk fikih yang penuh dengan nuansa budaya Nusantara, tentunya dengan tetap melihat aspek kemaslahatannya. Berbeda dengan bermazhab secara manhaji, bermazhab qauli atau secara tekstual tidak adaptif dan hampa budaya, karena kita akan selalu berdasarkan langsung kepada pendapat-pendapat para ahli hukum (fuqaha) klasik yang sebagian dianggap sudah tidak relevan dengan budaya dan aspek kemaslahatan yang kita tuntut saat ini, karena perbedaan letak geografis, waktu, dan tentu budaya yang tumbuh di dalamnya. Dengan demikian, bermazhab secara manhaji atau metodologis merupakan cara dan upaya paling kuat untuk melahirkan fikih Nusantara, yakni fikih yang mempertimbangkan kemaslahatan di Nusantara tanpa harus menegasikan karakteristiknya. Waallahu ‘alam bisshawab… []
*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana UIN Jakarta dan Anggota Komunitas Islam Nusantara Indonesia

 foma_logo

Dalil-dalil Islam Nusantara

Oleh: M. Kholid Syeirazi
Muktamar ke-33 NU di Jombang, 1-5 Agustus 2015 telah usai. Tema Muktamar, “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia,” telah memantik pembicaraan hangat dan, dalam beberapa hal, sengaja disalahpahami oleh mereka yang pahamnya salah. Mereka membuat idiom tandingan: Mengislamkan Nusantara. Dalam struktur bahasa Indonesia, menambahkan awalan ‘me’ dan akhiran ‘kan’ berfungsi, salah satunya, membentuk kata kerja transitif bermakna “membuatnya jadi” seperti dalam kata “melebarkan,” artinya membuat sesuatu jadi lebar. Dengan demikian, secara semantik, “mengislamkan Nusantara” berarti membuat Nusantara menjadi Islam.
Sepintas kalimat ini tepat, karena tugas setiap Muslim adalah mendakwahkan Islam dan menyampaikan risalah Nabi (ballighû ‘annî walaw âyat). Dulu, yang dilakukan Wali Songo juga mengislamkan Nusantara. Namun, jika digali lebih dalam, idiom “Islam Nusantara” dan “Mengislamkan Nusantara” berangkat dari dua pendekatan yang berbeda. Islam Nusantara adalah pengakuan tentang basis sosial dan budaya pemeluk Islam di Nusantara. Islam didakwahkan oleh para juru dakwah, kemudian diterima, diyakini, dan diamalkan dalam wadah budaya pemeluknya yang khas. Budaya, sebagaimana dilakukan Wali Songo, dijadikan sebagai instrumen dakwah dan sarana “menyusupkan” ajaran Islam secara bertahap. Kearifan dan kesediaan Wali Songo menyampakan dakwah Islam dalam wadah budaya telah membuat proses Islamisasi Nusantara menjadi salah satu warisan Islamisasi paling mengagumkan dalam sejarah. Islam tidak datang melalui kampanye militer dan konflik kekerasan terhadap para penganut agama dan budaya lokal.

Islam tumbuh, tersebar, dan bersenyawa di bumi Nusantara dengan karakter budayanya. Dengan cara seperti inilah dulu Islam berdialektika dengan budaya Arab, tempat risalah Islam turun dan diajarkan Rasulullah. Beberapa bentuk tradisi Arab yang baik dipertahakan, sebagian disyariatkan, sebagian diperbolehkan bukan sebagai syariat. Yang tidak baik dikoreksi, digantikan dengan bentuk yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tercermin dari proses tasyri’ syariat shalat, puasa, haji, mu’âmalah, munâkahah, dll.
Para penolak Islam Nusantara, termasuk pengusung idiom “mengislamkan Nusantara,” umumnya menolak dialektika Islam sebagai agama universal dengan budaya pemeluk Islam yang partikular. Mereka ingin menjiplak persis apa yang berasal dari Rasulullah, baik agama maupun budayanya. Islam sebagai agama dan tradisi Arab sebagai budaya hendak diboyong semua sebagai ajaran yang berlaku universal. Cara pandang seperti ini cenderung ahistoris dan anakronis.
Dalil-dalil Islam Nusantara
Pasti tidak cukup ruang untuk membeberkan semua dalil tentang kesahihan Islam Nusantara, karena itu harus diringkas secara sederhana ke dalam tiga hal saja.  Pertama, Islam Nusantara lahir dari paham bahwa Islam adalah ajaran universal yang ditampung dalam kultur/budaya manusia yang partikular. Ajaran tauhid, eskatologi, kenabian, akhlak, dan pokok-pokok syariat adalah ajaran universal, tetapi pengamalannya selalu gabungan dari elemen universal dan partikular. Universal karena Islam adalah agama samawi yang turun dari langit, partikular karena pelaku agama adalah manusia dan manusia adalah makhluk yang berbudaya. Untuk hal-hal yang universal yang bersifat qath’i (kategoris), harus diterima apa adanya. Tetapi, untuk hal-hal yang partikular yang bersifat dhonny (hipotetis), tidak harus dijiplak tanpa proses adaptasi. Contoh, perintah shalat adalah universal, tetapi busana yang dikenakan adalah partikular. Shalat mengenakan jubah plus sorban sama bobotnya dengan batik plus songkok, tergantung hati dan kualitas khusyuknya. Perintah zakat adalah universal, tetapi jenis makanan pokok yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah partikular.

Korma atau gandum sama bobotnya dengan beras, tergantung hati dan ikhlasnya. Perintah puasa adalah  universal, tetapi soal menu buka puasa adalah partikular. Berbuka dengan korma sama bobotnya dengan kolak pisang, tergantung niat dan derajat halalnya. Haji adalah perintah universal, tetapi sarana menjalankan ibadah haji adalah partikular. Berhaji mengendarai onta sama nilainya dengan naik pesawat atau sarana transportasi lain, tergantung niat dan takwanya. Islam Nusantara memilah yang universal (kulliyah) dengan yang partikular (juziyyah). Ajaran universal diterima apa adanya, sedangkan yang partikular dikawinkan dengan ekspresi budaya lokal.
Kedua, ada sementara anggapan bahwa Islam adalah agama yang syumûl (komprehensif). Semua aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam dan bisa dirujukkan kepada teks Qur’an atau sunnah (ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi). Karena itu, tidak usah menambah atau mengurangi sebab tindakan itu berarti bid’ah. Asumsi ini tidak benar. Al-Qur’an adalah kitab petunjuk yang bersifat umum, mengatur hal-hal prinsip, dan tidak masuk ke hal yang bersifat teknis. Perintah shalat diulang berkali-kali, tetapi tata cara shalat tidak ada di dalam Al-Qur’an. Begitu juga tata cara puasa, zakat, dan haji. Lebih-lebih tata cara bernegara. Apa yang berasal dari Nabi juga tidak semua berhubungan dengan agama. Hal-hal yang bersifat keseharian Nabi seperti busana, pola makan, dan budaya Arab lain tidak mutlak diikuti. Yang wajib diikuti adalah sunnah Nabi yang bersifat agama. Yang harus diteladani adalah akhlaknya, bukan ekspresi budayanya. Hal-hal yang terkait urusan dunia, diserahkan kepada timbangan baik-buruk umatnya.
Pedomannya jelas, yaitu hadis Nabi riwayat Muslim: “Saya ini manusia. Jika aku perintahkan kalian dalam urusan agama, maka patuhilah! Namun, jika aku memerintahkan sesuatu berdasarkan pendapatku, maka aku ini manusia biasa.” (HR. Muslim dari Rafi’ ibn Khudayj). Dalam riwayat lain berbunyi: “Jika aku berasumsi, maka jangan kalian mengambilnya begitu saja. Namun, jika aku berkata yang bersumber dari Allah swt, maka patuhilah karena aku tidak pernah mendustakan Allah.” (HR. Muslim dari Abi Thalhah). Dalam riwayat lain berbunyi: “Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian.” (HR. Muslim dari Anas).  Oleh Imam Nawâwi penulis Syarah Muslim, rangkaian hadits ini dimasukkan dalam bab berjudul “Kewajiban mematuhi ucapan Nabi yang bersifat syara’, bukan hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia berdasarkan pendapat pribadi” (lihat Sahîh Musim bi Syarh Nawâwi, juz 10, hal. 116-118).

Jika menyimak sîrah Nabi, akan banyak ditemukan fakta bahwa selain dalam urusan agama, Nabi adalah pemimpin yang mendengar nasehat dan pendapat para sahabat. Pendapat Nabi kadang dikritisi sahabatnya dan Nabi menerima kritik itu dan mengikutinya seperti dalam kasus Hubâb ibn Mundzir terkait siasat Perang Badar (baca Sîrah Ibn Hisyâm, hal. 296). Ada juga pendapat Nabi dikritisi sahabat, tetapi Nabi menolak kritik itu dan kemudian dikoreksi  oleh Allah yang membenarkan pendapat sahabat seperti dalam kasus Umar ibn Khattab RA dalam urusan pampasan perang yang diabadikan dalam Surat al-Anfâl (ayat 67-68) dan dalam urusan Abdullâh ibn Ubay ibn Salûl yang diabadikan dalam Surat at-Tawbah (ayat 84) dan Surat al-Munâfiqûn (ayat 6)(lihat Tafsîr al-Qurthûby, juz 8, hal. 47 dan 200-201).
Dalil-dalil ini menegaskan, apa yang berasal dari Rasulullah ada yang bersifat agama ada yang bersifat budaya, ada yang berdasarkan wahyu dan ada yang berdasarkan pendapat beliau pribadi. Yang bersifat agama dan berdasarkan wahyu mutlak harus dipatuhi, yang bersifat budaya dan pendapat pribadi tidak harus diikuti. Perspektif ini menjelaskan keharusan membedakan agama dan budaya. Arabisasi tidak sama dengan Islamisasi, sebab Islam tidak identik dengan Arab dan Arab tidak indikatif Islam. Mengenakan jubah, sorban, dan memelihara jenggot kemudian merasa sudah lebih Islam ketimbang yang lain adalah keliru, karena hal itu masuk rumpun budaya, bukan agama. Islam Nusantara mendukung pengamalan Islam dalam ekspresi budaya lokal. Bid’ah hanya berlaku dalam lingkup ibadah mahdlah. Di luar ibadah mahdlah, tidak ada bid’ah dalam pengertian kullu bid’atin dlalâlah (setiap bid’ah sesat). Bid’ah dalam ibadah muthlaqah (ilmu, budaya, teknologi) justru harus digalakkan. Berdasarkan hujjah ini, NU mengarifi slametan yang kemudian ditransformasi menjadi tahlilan. NU mempertahankan bentuk, tetapi mengganti isi. Inilah cara dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo, yang sangat canggih menjalankan substansialisasi Islam.
Ketiga, Islam Nusantara adalah ekspresi rasa syukur terhadap kehadiran Islam di bumi Nusantara melalui pendekatan budaya, yang nyaris tanpa pertumpahan darah. Pendekatan budaya ini membuat Islam bisa mendapat tempat dan proses Islamisasi berlangsung sangat cepat. Pengaruh Hindu-Budha selama tiga setengah abad berhasil disisihkan dalam tempo kurang dari sebad. Hasilnya, proses Islamisasi di Nusantara menjadi salah satu warisan Islamisasi paling mengagumkan dalam sejarah. Islam yang datang dengan karakter damai ini, yang mau bersanding dengan budaya lokal, melahirkan karakter Islam yang moderat, ramah, dan toleran. Karakter ‘Islam ramah’ ini menjadi semakin relevan untuk disyukuri dan dikembangkan di tengah ‘Islam marah’ yang sedang mengamuk Tunisia, mengoyak Mesir, menghancurkan Libya, memecah Yaman, dan memporakporandakan Suriah, Irak, Palestina, Afghanistan, Sudan, dan Somalia. Karena itu, tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia” semakin menemukan relevansi dan kesahihannya. []

Penulis adalah sekretaris jenderal PP ISNU

Garuda Mabur3

Ratusan Santri di Sulang Ngaji Sejarah Islam di Era Majapahit

Senin, 14/09/2015 19:02

[image: Ratusan Santri di Sulang Ngaji Sejarah Islam di Era Majapahit]

Rembang, *NU Online*
Sebanyak dua ratus santri putra-putri di kecamatan Sulang kabupaten Rembang
menggelar kajian sejarah kerajaan Majapahit di serambi masjid Baiturrahman
desa Sulang, Ahad (13/9) pagi. Pada forum ini, mereka menghadirkan Herman
Sinung Jarutama dari Yogyakarta sebagai narasumber diskusi.

Salah peserta kajian Fitri Amelia bercerita, kajian ini dimaksudkan untuk
mengenalkan sejarah berdasarkan temuan yang sudah ada melalui kajian oleh
para ahli kepada para generasi muda terutama di kalangan pesantren.

Ia menambahkan, selain kalangan akademisi, kalangan pesantren juga gemar
mengaji sejarah.

“Kami senang dengan sejarah, itu penting buat kita terutama di kalangan
pesantren. Bukan anak kuliahan saja yang bisa melakukan kajian ini. Tetapi
pesantren juga sangat perlu tahu sejarah Nusantara.”

Berbeda dengan Ahmad Ahwan, santri asal pesantren Al-Barkah ini mengaku
tertarik dengan tema yang menjadi kajian, “Bukti mengejutkan Majapahit
Merupakan Kerajaan Islam”. Ia menambahkan, tema ini sangat bertolak
belakang dengan sejarah yang pernah dia pelajari ketika duduk di bangku
sekolah dasar.

“Tema itu sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan di sekolah.
Tapi berdasarkan apa yang dipaparkan dan sejumlah temuan hasil observasi
fasilitator memang benar adanya. Dari mulai lambang kerajaan Majapahit
terdiri dari delapan kata huruf arab, yaitu Allah, Muhammad, adam,
ma’rifat, asma’, sifat, dzat, dan juga tauhid.

Hampir semua santri yang hadir merasa terkaget-kaget dengan apa yang
disampaikan oleh narasumber mengenai kajian, puluhan pertanyaan dilontarkan
para santri untuk mendalami pemahaman dalam forum kajian ini.

Herman saat disapa *NU Online* mengajak generasi muda untuk terus
mempelajari sejarah, dengan melakukan kajian ulang dengan bukti primer yang
ada di sekitar kita.

Ia berpesan jangan terlalu percaya dengan kajian ilmuan luar negeri. Ia
menyebut, banyak ilmuan luar negeri ingin mengukir sejarah tersendiri tanpa
membawa Islam di dalam sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. (*Ahmad
Asmu’i/Alhafiz K*)

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,2-id,62186-lang,id-c,daerah-t,Ratusan+Santri+di+Sulang+Ngaji+Sejarah+Islam+di+Era+Majapahit-.phpx


0 Responses to “Kebudayaan : Metodologi Fikih Nusantara”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: