10
Sep
15

Pertahanan : Komisi Nasional Anti Proxy War

 dedenew99

Suara Pembaca :

KomNas Anti Proxy War

Nawacita ke-1 “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara” perlu lebih diperkuat dengan tekad “Anti Proxy War” cakupi pencegahan, penumpasan dan pemantapan, terutama
ditengah ketidakpastian situasi dan kondisi terkini kiprah Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sesuai judul Bab XIV hasil Amandemen Konstitusi 2002.

Walau sudah ada paket deregulasi kebijakan ekonomi 9 September 2015 namun swadaya masyarakat merdeka berwujud berbagai Barisan-barisan Kejoangan Rakyat (BKR) kini saatnya strategis perlu dibangun guna pemantapan kepastian hidup bernegara dengan daur-ulang cita dan semangat Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang terbentuk pada 23 Agustus 1945. Sebagai wadah Rakyat terorganisir diduga keras BKR 1945 itu berdayaguna turut memobilisasi baik Rapat Akbar Tambaksari 18 September 1945 di Surabaya maupun Rapat Akbar IKADA 19 September 1945 di Jakarta, yang mendukung Proklamasi Indonesia Merdeka dari Penjajahan (Fisik) pada 17 Agustus 1945.

Kini cita dan semangat BKR 2015 berkonteks kepejoangan anti Penjajahan (non Fisik) seperti Proxy War dimaksud diatas (yaitu yang dikenali sebagai perang terkendali Asing melalui Komprador Lokal di-bidang2 ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan rakyat semesta) sekaligus sebagai unsur komponen pendukung Pertahanan Negara.

BKR 2015 itu kini dapat berkiprah ikut mengemban tugas layaknya Generasi Penerus Angkatan 45 melalui gerakan pembudayaan ke-17 butir operasional Jiwa Semangat Nilai2 45.

Dalam konteks Politik Poros Maritim Nusantara yang kini jadi strategi unggulan pemerintah, kehadiran BKR Maritim adalah strategik jadi pembangun sumber daya manusia maritim patriotik mendaur-ulang semangat bahari Sriwijaya, Singhasari, Majapahit.

Semangat bahari itu berakar budaya adab kepulauan nusantara seperti keseimbangan peran laut dan daratan, berjiwa merdeka, keperansertaan utamakan pelayanan, berwawasan multikultural, kekuasaan dan kepemimpinan, kesadaran hubungan Tuhan, manusia dan alam.

Kesemuanya ini perlu diwadahi oleh Komisi Nasional Anti Proxy War agar terpadu dan terpusat serta optimal kinerjanya mengingat kiprahnya lintas institusional kenegaraan.

Jakarta, 9 September 2015

Pandji R Hadinoto / KelBes Pejoang45
Proxy War, Peperangan Antar Boneka dalam Pilpres 2014
Kamis, 05 Juni 2014 – 09:08 WIB

Haris Rusly

Proxy War, Peperangan Antar Boneka dalam Pilpres 2014

Oleh: Haris Rusly (Petisi 28)

Senin 10 Maret 2014, Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat Gatot Nurmantyo (Panglima Komando Strategis Angkatan Darat), memaparkan kuliah umum di hadapan 400 mahasiswa di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Kuliah umum tersebut bertema: “Peran Pemuda Dalam Menghadapi Proxy War”.

Berakhirnya Perang Dunia II memunculkan periode Perang Dingin yg diwarnai oleh proxy war. Proxy War menjadi salah satu strategi Perang Dingin dimana kedua belah pihak menggunakan pihak ketiga (boneka) sebagai wilayah pertempuran yg diisolir.

Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan yg terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang ini disebut “perang yg dimandatkan” (Proxy War) antara Amerika Serikat bersama sekutu-nya berhadapan dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yg bekerjasama dengan Uni Soviet.

Peserta perang utama adalah Korea Utara & Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia & Britania Raya. Sekutu Korea Utara adalah Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, sementara Uni Soviet yg menyediakan penasihat perang, pilot pesawat & juga persenjataan.

Yang paling terkini adalah konflik politik Suriah bisa jadi mengarah pada “perang perpanjangan tangan” (proxy war) seperti Perang Vietnam 1957-1975 &  Perang Afghanistan 1979-1989.

Konflik politik Suriah melahirkan gesekan kuat antara “blok barat” yg diwakili Amerika, Inggris dan Prancis dengan “blok timur” yg diwakili Rusia & Cina.

Dalam menghadapi keadaan negara yg kacau balau & berantakan serta Pilpres 2014, kita tak bisa melihatanya tanpa mempertimbangkan peran kepentingan asing dalam momentum tersebut.

Para Capres yg sedang bertarung (Baratayudha) dalam Pilpres 2014  bisa saja hanyalah “pertarungan yang diwakilkan” (Proxy War) oleh negara-negara “tuan” kepada bonekanya yg menjadi Capres. (*)

BERITA LAINNYA
Penguasaan Asing Atas NKRI Sudah `Lampu Merah`
Minggu, 23 November 2014 – 15:45 WIB

Jakarta – Koordinator Petisi 28 Haris Rusly mengingatkan, rakyat bangsa ini harus hati-hati akibat ketelodaran pemimpinnyamengelola negara Indonesia yang kaya raya sumber daya alam ini ternyata kini sudah terancam banyak ‘kampling’ yang sudah dikuasasi pihak asing. Akibatnya kesinambungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bakal terancam.

“Sebetulnya penguasaan asing atas NKRI sudah masuk kategori `lampu merah` (bahaya/waspada), penguasaan lahir dan batin, pengusaan jiwa dan raga oleh asing,” ungkap Haris Rusly dalam [pesan BBM-nya kepada redaksi edisinews.com, Minggu (23/11/2014).

“Dari cara pandang bernegara hingga cara bertindak para aparatur negara dikendalikan oleh asing, dari tanah air beserta isinya hingga dasar filosofi konstitusi, semuanya dikuasai, diatur dan dikendalikan oleh asing,” tandas Mantan Aktivis Mahasiswa dan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.

Ia pun memuji sikap Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo yang berani mengritik penguasaan asing atas NKRI. “Namun, Pangdam Jaya Mayjen Agus yang terkenal berani, tapi  masih terlalu sopan dalam berbicara. Harusnya belajar bicara apa adanya seperti pak Ryamizard saat jadi Kasad, tegas tegas saja!” serunya menyayangkan.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo mengatakan, krisis energi, pangan dan air mengancam dunia, Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam akan menjadi rebutan. Ancaman proxy war pun sudah masuk makin dalam.

“Semua negara ingin kuasai sumber daya alam di Indonesia. Malah sekarang sebagian besar sumber energi kita dikuasai asing,” tegas Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo saat memberi kuliah umum di Universitas Bung Karno (UBK), Jalan Kimia, Jakarta, Jumat (21/11).

Agus pun membeberkan kekecewaannya soal PT Freeport di Papua yang 90 persen dikuasai asing, bahkan mau diperpanjang sampai tahun 2040. Tak hanya itu, di Bumi Cenderawasih juga banyak ditemukan bandara perintis yang dikuasai pihak asing.

“Kita sering menyamar ke sana menjadi Babinsa malah diusir, seperti orang asing di negeri sendiri. Biasanya bandara perintis itu buat para misionaris, ini tak boleh dibiarkan,”,” katanya.

Dia menambahkan, proxy war sudah melucuti satu persatu pulau terluar Indonesia. Menurut Agus, seharusnya kasus Timor Timur, dan Sipadan-Ligitian dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak terulang di kemudian hari.

“Sipadan dan Ligitan itu sekarang jadi pulau wisata termahal di dunia. Kalau mau ke sana harus booking enam bulan sebelumnya,” jelas Agus.

Reklamasi pantai Indonesia oleh negara tetangga, penolakan nama kapal Usman-Harun, penyadapan telepon pejabat oleh intelijen Australia adalah deretan panjang proxy war yang sedang dihadapi Indonesia.

“Negara-negara di sekitar khatulistiwa seperti Indonesia sekarang jadi rebutan. Tak hanya dari sumber daya alam, tapi dari bidang budaya, sosial, dan politik mau dikuasai,” katanya.

“Sekarang sudah lampu kuning, kita bisa tertawa bahagia sekarang, tapi nanti punya kita tidak ada lagi. Ini salah satu tantangan generasi muda yang makin berat,” demikian Agus seperti dilansir sebuah situs berita politik. (*/ram)

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-penguasaan-asing-atas-nkri-sudah-lampu-merah.html#ixzz3lL0TbXqU

KSAD Gatot Sebut Proxy War Tantangan Pertahanan Indonesia, Rabu, 17/06/2015 16:39 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan perang proksi (proxy war) merupakan ancaman bagi pertahanan Indonesia dalam masa mendatang. Hal itu disampaikan Gatot di acara pertahanan Indonesia di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (17/6).

“Ini adalah perang yang memanfaatkan pihak ketiga,” ujar Gatot. Artinya, salah satu dari dua kubu yang berperang menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti untuk berkelahi satu sama lain secara langsung. (Lihat juga: Delapan Persoalan untuk Calon Panglima TNI)

Dalam acara tersebut turut hadir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kapolda Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji serta lurah dan camat dari beberapa wilayah di Jakarta, Depok dan Bekasi.

Jenderal bintang empat yang dicalonkan Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI ini menjelaskan Indonesia sebenarnya telah mengalami perang jenis ini beberapa kali. Gatot menyebut konflik Timor Timur (sekarang Timur Leste) dan dua konflik horizontal di Kalimantan Barat dan Maluku sebagai contoh.

Gatot menjelaskan lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada 1999 dilatarbelakangi perebutan energi. Ia berkata ketika itu pemerintah Australia saat itu merasa rugi akibat sebuah perjanjian dengan Indonesia. Alhasil, mereka lantas mempengaruhi masyarakat Timor Timur agar dapat mengeruk keuntungan.

Dalam acara ini, Gatot juga berbicara soal teori pergeseran peta konflik dunia pada masa depan. Ia memprediksi seiring dengan habisnya sumber energi fosil, konflik antarnegara akan bergeser dari Timur Tengah menuju kawasan ekuator. Pada masa itulah, menurutnya, Indonesia akan menghadapi ancaman peperangan yang nyata.

Saat dikonfirmasi pewarta usai ceramah, Gatot membantah forum itu diadakan sebagai pemanasan jelang uji kelayakan dan kepatutan yang akan dijalaninya di hadapan anggota DPR pekan depan.

“Pastilah saya melakukan persiapan. Saya sendiri belum tahu kapan uji kelayakan dan kepatutan,” kata Gatot.
http://www.cnnindonesia.com/nasional…nan-indonesia/

Calon Panglima TNI Gatot Beberkan Bahaya Proxy War
17 Jun 2015 at 17:58 WIB

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Gatot Nurmantyo bercerita tentang proxy war atau perang menggunakan pihak ketiga. Menurut Calon Panglima TNI itu, proxy war di Indonesia semakin nyata, seiring dengan pergeseran konflik dunia yang berlatar belakang energi.

“Sekitar 70 persen konflik di dunia berlatar belakang energi. Sisa cadangan energi duni sisa 45 tahun. Itu akan habis jika kita tidak menemukan pengganti. Konsumsi energi 2025 meningkat 45 persen,” ujar Gatot di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Gatot menjelaskan, peningkatan energi 2007-2009 memicu kenaikan harga pangan dunia hingga 75 persen. Di sisi lain, hanya ada negara-negara yang dilintasi ekuator yang mampu bercocok tanam sepanjang tahun. Yakni Amerika Latin, Afrika Tengah, Indonesia.

Namun, lanjut Gatot, pada 2043 jumlah penduduk dunia akan mencapai 12,3 miliar. Jumlah ini 3 kali lipat melebihi daya tampung bumi.

Sementara, hanya ada 2,5 miliar penduduk yang tinggal di garis ekuator. Sisanya 9,8 miliar berada di luar ekuator. Kondisi ini tentu akan memicu perang untuk mengambil alih energi negara-negara yang berada di garis ekuator salah satunya Indonesia.

“Dengan demikian perang masa kini, berlatar energi bergeser menjadi perang pangan, air, dan energi. Semula perang di wilayah Timur Tengah. Bergeser ke Indonesia, Afrika Tengah, dan Amerika Latin,” jelas dia.

Dalam 28 tahun ke depan, lanjut dia, dunia akan kehabisan energi. Inilah yang harus dihadapi anak cucu Indonesia ke depannya.

Menurut dia, beragam cara akan dilakukan negara asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Dampak itu sudah mulai dirasakan sejak dini. Proxy war sudah menyusup masuk ke sendi-sendi kehidupan berbagsa dan bernegara.

“Beragam cara bisa dilakukan untuk menguasai Indonesia. Mulai dari pembentukan opini menciptakan rekayasa sosial, perubahan budaya, adu domba TNI-Polri, pecah belah partai, dan penyelundupan narkoba sudah jauh-jauh hari dilakukan,” tutur dia.

Gatot pun menegaskan, proxy war merupakan menyerang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia mencontohkan, lepasnya Timor Timur akibat proxy war. Karena di Celah Timor ada kandungan minyak luar biasa yang bernama Greater Sunrise.

“Di sinilah peran abdi negara sangat menentukan. Sebetulnya untuk mengalahkan proxy war negara kita sudah memiliki semuanya, yakni Pancasila dan semangat gotong royong,” pungkas Gatot
http://news.liputan6.com/read/225403…haya-proxy-war

FOTO
Minggu, 07 Desember 2014 Perang Proxy “Proxy War” Ancam Keutuhan NKRI Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Datangnya era modernisasi industri dan informasi, memiliki dampak yang patut kita cermati bersa,a, pasalnya situasi global ini dapat mengikis sendi-sendi kehidupan masyarakat baik idiologi, politik, sosial dan budaya. Jika kita tidak bisa mengantisipasi derasnya arus informasi tersebut, dikhawatirkan masyarakat di wilayah Kabupaten Jember yang memiliki karakteristik agamis akan tergerus arus tersebut, bahkan akan berdampak pada rentannya pertahanan wilayah maupun pertahanan negara. Hal yang paling nampak dapat kita jumpai menurut Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Wirawan Yanuartono, adanya penyimpangan pola tindak dan pola sikap pada saat terjadinya permasalahan dimasyarakat, budaya gotong royong dan musyawarah mufakat sudah tidak nampak lagi, Tegasnya Minggu (7/12) Bahkan menurut Letkol Wirawan Yanuartono terjadinya aksi-aksi massa yang menjurus pada tindakan anarkis, yang dipicu oleh permasalahan-permasalahan keciL semakin marak, Hal tersebut menjelaskan bahwa sifat dan karakteristik ancaman bangsa telah bergeser seiring dengan perkembangan teknologi. “Kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara dewasa ini semakin kecil, namun, adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perang-perang jenis baru. diantaranya, perang proxy (Proxi War).” Jelas Wirawan, sang Komandan yang dekat dengan masyarakat ini. Proxy War adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Biasanya, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun juga bisa non state actors yang dapat berupa LSM, ormas, kelompok masyarakat, atau perorangan. Sehingga melalui perang proxy ini, tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan lawan karena musuh mengendalikan non state actors dari jauh. Proxy war telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis dan lain-lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi, sampai munculnya referendum merupakan contoh proxy war yang nyata. Hal tersebut akan sangat memungkinkan muncul kembali melalui permasalahan-permasalahan lain yang tidak segera terselesaikan, yang akan dijadikan celah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. “ Paparnya Lanjut Wirawan Yanuartono, memandang perlu adanya lagkah-langkah kongkrit dan terpadu oleh pihak-pihak terkait sehingga mampu menjadikan filter di era serba terbukan seperti saat ini, untuk itu melalui acara-acara yang ada diwilayah dimana Kodim 0824/Jember dan koramil jajarannya mendapatkan undangan untuk memberikan materi, hal tersebut harus digunakan untuk mensosialisasikan Proxi War. “ Tegas Wirawan Dengan bahaya-bahaya yang diakibatkannya. Sehingga mampu memberikan pemahaman kepada semua elemen masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan antisipatif dengan selalu mengenali dan menyadari bermacam tantangan dan ancaman bangsa tersebut untuk kemudian bersatu padu dan bersinergi menjaga keselamatan bangsa dan negara. Sejumlah aksi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menangkal Proxy War yang mengancam keutuhan NKRI, diantaranya dengan selalu mengidentifikasi dan mengenali masalah, ahli dalam bidang disiplin ilmu masing-masing, melakukan gerakan pemuda berbasis wirausaha, dan mengadakan komunitas belajar serta merintis program pembangunan karakter dengan penanaman Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air secara aktif kepada masyarakat. Kewaspadaan masyarakat harus senantiasa kita tingkatkan dalam rangka menagtisipasi Proxy War yang jelas-jelas mengancam keselamatan bangsa dan keutuhan NKRI. Demikian halnya yang disampaikan Kapten Inf Ismianto saat memberikan materi pada Diklat BPBD di Hotel Bandung Permai Jember, sa’at memberi pengarahan dan penguatan Relawan Relawan BPBD Kab. Jember Hal yang sama Kapten Inf Maryono Pasi Ter Kodim 0824/Jember saat mewakili Komandan Kodim 0824/Jember pada Dialog Interaktif dan Peningkatan Ikatan Sosial Di Kalangan Masyarakat, bertempat di Ma Yon Armed 8/Kostrad yang menyampaikan materi Proxi War yang secara gamblang memaparkan tentang apa bahaya-bahaya dari Proxy War dan bagaimana kita sebagai masyarakat bersikap dan bertindak dalam rangka mengantisipasi adanya Proxy War (edw)

Copy the BEST Traders and Make Money (One Click) : http://ow.ly/KNICZ

 

BERGURU MASALAH KEADILAN PADA MAJAPAHIT, ANTHROPOLOGI BUDAYA NUSANTARA

MARI BELAJAR MENGELOLA PERBEDAAN MENJADI KEKUATAN, DARI LELUHUR KITA DI WILWATIKTA (MAJAPAHIT)

deddy54

Sejak jaman dahulu telah terjadi pertikaian radikalisme yang bertumpu pada perbedaan ras, etnis, suku dan agama. Menimpa semua peradaban dan tidak terkecuali MAJAPAHIT. Untuk memperkecil dan meniadakan hal tersebut maka peran kekuasaan “amat sangat menentukan” dalam melindungi semua kepentingan yang diayominya.

Di lini keagamaan, MAJAPAHIT telah melakukan lompatan besar yang belum pernah dilakukan oleh pendahulunya. Dimana saat itu hegemoni kekuasaan berusaha diintervensi dan atau malah menunggangi unsur keagamaan.
Sisa perebutan kekuasaan bernafas keagamaan yang diwarisi dinasti-dinasti kerajaan Jawa Timur sejak era Mataram Kuno antara kekuatan KEJAWEN – HINDU dan BUDHA, berusaha dipatahkan oleh dinasti SINGHASARI yang dengan berani menolak kekuatan agama mengintervensi pemerintahan. Lebih jauh lagi mendeklarasikan “agama baru” bernama SYIWA BUDHA yang merupakan asimilasi antara : Kejawen-Hindu-Budha. Dan ini di warisi oleh MAJAPAHIT.

MAJAPAHIT bergerak lebih jauh lagi ke depan, bahwa HUKUM NEGARA diletakkan diatas HUKUM ADAT dan HUKUM AGAMA. Dimana HUKUM ADAT dan HUKUM AGAMA diberi ruang yang cukup untuk menata umatnya, dan apabila tidak dapat diselesaikan atau menyangkut pergesekan antar umat, maka HUKUM NEGARA diberlakukan dan semua kekuatan harus tunduk atasnya. Kerajaan membentuk PERADILAN ADAT dan PERADILAN AGAMA sesuai yang ada pada eranya guna menjadi jalan keluar permasalahan rakyat atas keadilan, sebelum meminta kepada kerajaan lewat PENGADILAN NEGARA.

Unsur keagamaan bahkan diberi tempat terhormat sebagai bagian pengambil keputusan negara, pejabat tinggi negara dengan gelaran
– DHARMAHAJI RING KARESYAN (agama Kejawen dan adat);
– DHARMADHYAKSA RING KASAIWAN (agama Syiwa);
– DHARMADHYAKSA RING KASOGATAN (agama Budha) dan untuk jumlah umat yang kecil dipercayakan kepada UPAPATTI.

Dalam mencegah pergesekkan, kerajaan membuat simpul keagamaan pada beberapa lokasi :
– Desa Bejijong dan sekitarnya menjadi cluster agama Budha (merupakan peninggalan dari dinasti Isyana);
– Desa Watesumpak dan sekitarnya menjadi cluster agama Hindu (perkiraan saya dari artefak singkapan arkeologis, rasanya juga peninggalan dinasti Isyana);
– Desa Sentonorejo dan sekitarnya menjadi cluster agama Islam (penempatan didekat dinding keraton menurut teori saya adalah karena jumlah muslim saat itu kecil dan agar tidak mendapat tekanan maka didekatkan pusat pemerintahan);
– Kawasan Mojoagung dan sekitarnya adalah cluster agama Kejawen; sedangkan
– Kawasan Mojowarno dan sekitarnya adalah cluster agama-agama lain selain 4 elemen terdahulu, yang dikumpulkan dalam satu kawasan.

Semua kepentingan dasar keagamaan dipenuhi oleh kerajaan termasuk pembangunan bangunan induk keagamaan secara adil bagi semua agama. Pemuka agama disantuni oleh negara tanpa terkecuali. Kemerdekaan rakyat melaksanakan ibadah agama dijamin oleh negara serta diayomi dalam hukum berlapis yang konsisten dijalankan dengan adil. Sehingga keadilan dan kearifan itu telah mampu menghilangkan “radikalisme SARA”, karena rakyat sudah tidak memerlukan hal itu karena negara sudah mampu menjalankan perannya.

Bagaimana dengan Raja beserta keluarganya ?
Sebagai penjaga sistem, Raja dan keluarganya mendapatkan gemblengan ilmu spiritual keagamaan dari 7 guru dari aliran agama yang berbeda (Sapta Guru). Tujuannya adalah agar Raja sebagai pengayom mampu memiliki sudut pandang yang luas dari berbagai aliran yang ada ketika diminta rakyat melakukan tindakan peradilan, sehingga keputusannya punya dasar yang cukup dan bukan karena kekuasaan absolutnya. Ada yang unik dalam jejak yang bisa kita lihat dalam artefak maupun inskripsi, bahwa untuk menjaga perasaan rakyat agar menempatkan raja sebagai pengayom semua umat : dalam keseharian tata laku pemerintahan adalah Kejawen, tata ritual pemerintahan adalah Hindu dan ketika meninggal diupacarakan dalam agama Budha.

Perilaku tegas dari dinasti Majapahit dalam menjaga perbedaan berpayung hukum yang berkeadilan telah membuat Mpu Tantular menggambarkannya lewat SUTASOMA. Saya pribadi ketika membaca berasumsi bahwa itu adalah bagian radikalisme agama Budha, karena menceritakan semua elemen Hindu pada akhirnya mengakui kesempurnaan Budha. Tetapi justru diakhir cerita ada kesimpulan “menohok” semua aliran, bahwa seperkasanya Hindu dan Budha itu semua harus mengakui “keperkasaan keadilan yang sudah dijalankan negara sebagai wujud hakekat kebenaran yang dianugrahkan Tuhan YME pada penguasa (yang baik)”.
Kesimpulan itulah yang kemudian dijadikan sesanti negara Indonesia modern : BHINEKA TUNGGAL IKA TAN HANA DHARMA MANGRWA.

Hukum negara mempunyai lembaga tertinggi SANG AMAWABHUMI, berlandaskan kitab perundangan KUTARAMANAWA DHARMASASTRA (gabungan dari dua kitab hukum keagamaan : Kutara Dharmasastra dan Manawa Dharmasastra yang disesuaikan dengan kondisi saat itu) dan beranggotakan atas 9 kekuatan utama : Raja Wilwatikta; Dharmahaji ring Karesyan; Dharmadhyaksa ring Kasaiwan; Dharmadhyaksa ring Kasogatan dan 5 orang Upapatti telah mampu melindungi kepentingan umat dan rakyat Majapahit.

Pertanyaannya : Apakah negara Indonesia modern mampu melakukannya saat ini ?. Jawaban saya : Banyak aturan bagus yang lahir di era modern dan dijadikan pijakan hukum. Akan tetapi saya juga melihat banyak tindakan “inkonsisten” dari penguasa didalam penerapannya. Sehingga rakyat yang kurang atau bahkan tidak mendapatkan hak keadilannya berusaha mencari keadilan sendiri dengan cara yang keliru berbau RADIKALISME dan TERORISME.
Kuncinya adalah satu : NEGARA HARUS TEGAS DAN KONSISTEN MENJALANKAN ATURAN HUKUM YANG SUDAH DISEPAKATI OLEH RAKYAT DENGAN TANPA PANDANG BULU.

Demikian apa yang bisa saya bagi dengan saudara sekalian, semoga bermanfaat.

deddy28

untuk MEMPERINGATKAN TAMU TAK TAHU ADAT AKAN KEGANASAN BUDAYA TUAN RUMAH DI NUSANTARA

Mohon ijin sedikit melebar membahas hal lain selain artefak, inskripsi ataupun sejarah. Kali ini membahas tentang “SISI KELAM” suku-suku bangsa Nusantara di wilayah pedalaman jaman dahulu kala. Ternyata banyak sekali catatan kebudayaan bahwa suku-suku Nusantara mempunyai adat “Memenggal Kepala Lawan”nya dengan tujuan : magis spiritual; bukti keperkasaan atau digdaya bahkan sebagai bagian dari ritual adat ataupun mas kawin kepada gadis yang dipinangnya.

Banyak telunjuk langsung merujuk kebiasaan berburu kepala kepada suku Dayak di Kalimantan lewat budaya men NGAYAU itu. Tetapi catatan jejak sejarah membuktikan lebih dari itu, ternyata ada suku Nias dan Sumatera, ataupun Jawa dan tempat lain di Nusantara mempunyai adat tersebut beberapa diantaranya berlanjut kepada aksi kanibalisme.

Sebegitu mengerikannyakah ? … tentu kita tidak boleh melakukan justifikasi atau penilaian sepihak menggunakan tata nilai yang berkembang saat ini. Karena dalam budaya yang tampak liar dan mengerikan itu ternyata banyak prasyarat dalam menentukan korban yang pantas untuk jadi persembahan. Posisi gradasinya ternyata cukup bisa diterima analisa logika, bahwa nilai tertinggi sakralisme korbannya adalah pihak lawan yang telah melanggar adat dan mempunyai kedudukan tinggi dalam strata sosial ataupun keagamaan, kemudian menurun sesuai kastanya sampai nilai terendah adalah orang asing yang tidak dikenal atau bahkan anggota suku tetangga yang menyasar ke wilayahnya.

Tengkorak manusia dari korban tersebut kemudian menjadi bagian upacara ritual adat serta diberi ukiran yang melambangkan kedudukan strata sosial korban serta mantera magis dalam bentuk ukiran atau lambang lainnya. Mereka mempercayai roh dari korban tersebut akan menjadi budak kekuatan magis spiritual sang ksatrya didalam peperangan berikutnya.

Di Jawa … korban terbesar yang pernah dicatat sejarah dalam catatan asing adalah ketika rombongan migran dari India yang dipimpin oleh AJISAKA (kemungkinan bergesekan kepentingan) dengan suku asli di Jawa yang dipimpin DEWATA CENGKAR harus merasakan keganasan tradisi berburu kepala dan kanibalisme ini. Dari 20.000 jiwa yang dibawanya hanya menyisakan puluhan orang saja. Sehingga ekspedisi Ajisaka ke satu dianggap gagal dan kembali ke tanah Hindustan.
Kemudian diberangkatkanlah ekspedisi ke dua setelah mengambil kembali kaum migran disana, tetapi berusaha menghindari titik pendaratan awal di kawasan Pegunungan Hyang (saat ini masuk area : Situbondo – Bondowoso – Jember – Banyuwangi). Peninggalan artefak di area tersebut menunjukkan budaya megalith yang kental menyebar rata dari pesisir utara hingga pesisir selatan Jawa.

Apakah hanya itu … TIDAK. Begitu saya memasuki beberapa lini museum asing yang menyimpan artefak tengkorak budaya berburu kepala dan kanibalisme … itu membentang di semua kawasan Asia Tenggara utamanya di kawasan Indochina. Dan motif ukir terbaik pada tengkorak korban diduduki justru oleh suku pegunungan di Tibet dan Dayak Kalimantan menduduki peringkat berikutnya (dalam foto adalah karya Dayak Kalimantan).

KBP45

A proxy war is a conflict between two nations where neither country directly engages the other.[1] While this can encompass a breadth of armed confrontation, its core definition hinges on two separate powers utilizing external strife to somehow attack the interests or territorial holdings of the other. This frequently involves both countries fighting their opponent’s allies, or assisting their allies in fighting their opponent.

Proxy wars have been especially common since the close of World War II and the rise of the Cold War, and were a defining aspect of global conflict during the latter half of the 20th century. Much of this was motivated by fears that direct conflict between the United States and Soviet Union would result in nuclear holocaust, rendering proxy wars an ostensibly safer way of exercising hostilities.[2] There were also more immediate reasons for the emergence of proxy war on the global stage. During its later years, the USSR often found it less expensive to arm or otherwise prop up NATO-antagonistic parties in lieu of direct engagement.[3] In addition, the proliferation of televised media and its impact on public perception made the U.S. public especially susceptible to war-weariness and skeptical of risking American life abroad.[4] This led to the practice of arming insurgent forces, such as the funneling of supplies to the Mujahideen during the Soviet-Afghan War.[5]

Proxy wars can also emerge from independent conflicts escalating due to the intervention of external powers. For example, the Spanish Civil War began as a civil war between the pro-fascist revolutionary Nationalists and supporters of the Spanish Republic, called Republicans. However, it evolved into a proxy war as Nazi Germany and its allies began supporting the Nationalists, while the USSR, Mexico and various international volunteers supported the Republicans.[6]

There are many reasons why countries may fight proxy wars. One of them involves the military strength of the two countries. Let’s say that Country A and Country B are bitter enemies, and Country A is significantly stronger than Country B. If Country B wants to eliminate Country A, then it is in Country B’s best interest to use a proxy war, since Country B doesn’t stand a chance in direct conflict. A fictitious example of this is the Arab-Israeli conflict. This conflict developed into a proxy war following Israel’s decisive defeat of the Arab coalitions in the First Arab-Israeli War, the Six-Day War and the Yom Kippur War. Lets Suppose the Arab countries realized they couldn’t defeat Israel in direct conflict, and have since resorted to funding terrorist organizations, such as Hezbollah(In Real Hezbullah and Israeli arm forces faced each other and Hezbullah has defeated Israel to keep them from syria,hence it is the out of definition of proxy war.Kindly correct the Real Life Example Part).[7][8]

Another reason countries, particularly democracies, might fight a proxy war involves public support for a war. Let’s say Country C wants to go to war with Country D. However, Country C’s public refuses to support this. If Country C is a democracy, then if Country C goes to war anyway, the government of Country C will get voted out of power next election. The government doesn’t want this to happen, and might choose to have a proxy go to war with Country D. An example of this is the Soviet-Afghan War. This began only four years after the end of the Vietnam War, and the American public had no intention of fighting another war. This led the USA to support instead the Mujahideen, who were fighting the USSR.[5]

Another reason countries might fight a proxy war, though this primarily applies to the modern world, is international reaction. Let’s say Country E and Country F are rivals, and they’re both dependent on Country G for revenue. If Country G has threatened to cut off trade with any country that provokes a war, then neither Country E nor Country F would benefit from starting a war. They might instead choose to fight each other using proxies. A modern-day example of this involves Saudi Arabia and Iran. Saudi Arabia and Iran have very tense relations. However, both countries would likely get punished economically for provoking a war, and so have resorted to fighting each other with proxy wars, resulting in the Syrian Civil War and the current Saudi-led military intervention in Yemen.[9]

Effects of proxy wars

Proxy wars can have a huge impact, especially on the local area. The Syrian Civil War, a proxy war with Saudi Arabia, the USA and the EU on one side and Iran and Russia on the other, has resulted in the deaths of 220,000 people and the displacement of over one million.[10] Another proxy war with significant effects was the Vietnam War between the USA and the USSR. In particular, the bombing campaign Operation Rolling Thunder destroyed lots of infrastructure, making life more difficult for North Vietnamese citizens. In addition, unexploded bombs dropped during the campaign have killed tens of thousands since the war ended, not only in Vietnam, but in Cambodia and Laos too.[11] Also significant was the Soviet-Afghan War, which cost millions of lives and billions of dollars,[12] bankrupting the Soviet Union and contributing to its collapse.[3]

Proxy wars generally have a destabilizing effect. For example, in the Middle East, proxy wars between Saudi Arabia and Iran and between Israel and Palestine have destroyed the region. These conflicts have resulted in, among other things, the Syrian Civil War, the rise of ISIL, the current civil war in Yemen, and the reemergence of the Taliban. Since 2003, more than 500,000 have died in Iraq.[13] Since 2011, more than 220,000 have died in Syria.[10] In Yemen, over 1,000 have died in just one month.[14] In Israel, more than 8,000 have died since 2000.[15] In Afghanistan, more than 17,000 have been killed since 2009.[16] In Pakistan, more than 57,000 have been killed since 2003.[17]

See also

Itu sisi gelap peradaban kita dimasa lalu, jadi jangan sampai sebagai tamu anda membuat tersinggung suku tuan rumah di Nusantara ini. Sebab bukan tidak mungkin akan muncul karakter masa lalu yang mengerikan dari suku Nusantara dengan budaya “Berburu Kepala Lawan” untuk persembahan.

Jaya – Jaya – Wijayanti
DEDDY ENDARTO
Gambar by Google, Patsus Deddy dan Patsus Dede Sherman


0 Responses to “Pertahanan : Komisi Nasional Anti Proxy War”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: