24
Aug
15

Ketahanan Bangsa : Antisipasi Proxy War

KBP45

Proxy War (1)

Oleh: Azyumardi Azra
Proxy war atau secara lebih spesifik ‘proxy sectarian war’— perang proxy karena sektarianisme keagamaan. Secara singkat, ‘proxy war’ adalah ‘perang boneka di antara dua negara atau lebih tanpa melibatkan secara langsung negara-negara atau warga negara itu sendiri dalam perang terbuka di antara mereka. Perang justru terjadi dan berkobar di negara atau wilayah lain di antara kelompok pro dan anti masing-masing negara yang menjadi semacam ‘boneka’ karena mendapat bantuan dana, pelatihan dan persenjataan dari negara-negara yang bertarung.
Oleh karena itu, lazimnya proxy war terjadi dan sering berlangsung lama bukan di negara  yang berkontestasi. Biasanya proxy war terjadi di wilayah lain di luar kedua negara yang saling bermusuhan dan ingin menghancurkan lawannya.
Isyu proxy war menyelinap ke dalam pikiran penulis Resonansi ini ketika dalam beberapa konperensi dan seminar di tanahair yang diselenggarakan perguruan tinggi dan ormas Islam mendapat pernyataan dan pertanyaan berbau sektarianisme bernada perang tentang ‘bahaya’ Syi’ah di Indonesia. Dengan nada seperti itu, komunitas-komunitas agama berbeda, khususnya Islam Indonesia—sudah dekat pada proxy war.
Kecenderungan meningkatnya pernyataan dan pertanyaan tentang subyek ini terlihat di tanahair sedikitnya dalam masa sepuluh tahun terakhir. Peningkatan itu juga lebih jelas bisa disimak di dunia maya. Banyak sekali situs memprovokasi umat beragama melakukan tindakan yang tidak lain adalah proxy war.
Nada proxy war  bahkan sempat menyelinap dalam percakapan di sela-sela Muktamar NU dan Muktamar Muhammadiyah awal Agustus 2015. Meski pimpinan utama kedua ormas Islam telah dan terus menekankan pentingnya dialog dan rekonsiliasi Sunni-Syiah, tetap saja ada segelintir orang yang berbicara dengan nada proxy war.
Peningkatan sektarianisme bersemangat proxy war dewasa ini terkait banyak dengan terus meningkat kontestasi politik, ekonomi dan agama di antara Arab Saudi dengan Iran. Kontestasi ini bukan hal baru karena kedua negara telah terlibat dalam perebutan pengaruh selama lebih dari 30 tahun tidak hanya di Dunia Arab dan Asia Selatan atau Asia Barat Daya, tetapi juga di banyak bagian lain Dunia Islam, dan bahkan juga di antara komunitas Muslim yang berbeda etnis, tradisi sosial-budaya dan paham keislaman di Eropa dan Amerika Utara.
Pertarungan di antara kedua negara yang menghasilkan proxy wars di Timur Tengah dan Asia Selatan-Barat dalam masa kontemporer bermula sejak masa sukses revolusi Ayatullah Khomeini di Iran pada 1979. Keberhasilan ini mendorong pemerintah dan lembaga Iran mengekspor paham dan gerakan Syiah revolusioner guna menumbangkan rejim otokratik dan despotik di wilayah Dunia Muslim lain.
Pada saat berbarengan Arab Saudi bangkit menjadi negara kaya ‘petro-riyal’ berkat eksploatasi minyak besar-besaran sejak akhir 1970an. Dengan dana melimpah, Saudi tidak hanya menjadi salah satu negara terkuat di Timur Tengah, tetapi juga meningkatkan usaha penyebaran paham dan praksis Wahabisme di wilayah Dunia Muslim lain dan di kalangan komunitas Muslim di Barat.
Upaya kedua negara ini dalam penyebaran paham dan praksis Islam masing-masing ke lingkungan kaum Muslimin lain dapat dilihat dengan peningkatan bantuan dana untuk pembangunan masjid, Islamic Center, Sekolah dan Perguruan Tinggi dan Pusat Bahasa dan Kebudayaan; penyediaan beasiswa untuk belajar di Saudi atau Iran; pengadaan literatur untuk perpustakaan; penyelenggaraan konperensi atau seminar dan seterusnya. Melalui berbagai program dan kegiatan semacam itu, kelompok-kelompok Muslim yang pro dan anti masing-masing negara juga menguat —meningkatkan pertarungan Syiah versus Wahabisme.
Upaya akselarasi penyebaran kedua aliran ini mengalami kemunduran (setback) dengan terjadinya peristiwa besar seperti 9/11 pada 2001 di Amerika Serikat yang diikuti penyerbuan Afghanistan oleh AS dan sekutunya untuk menghabisi Taliban yang dianggap bertanggungjawab atas peristiwa ‘Nine-Eleven’. Afghanistan yang sejak masa pendudukan Uni Soviet paroan kedua dasawarsa 1980-an menjadi ajang proxy wars di antara komunitas agama berbeda yang mewakili kepentingan sektarianisme keagamaan di negara-negara lain. Akibatnya sampai sekarang Afghanistan masih terjerumus dalam lubang kelam tanpa dasar (abyss).
Ambruknya negara-negara kuat di Dunia Arab dan sejak jatuhnya Presiden Saddam membukakan ‘kotak pandora’ sektarianisme keagamaan sangat kompleks dan rumit. Ada konflik antara Sunni dan Syiah dan antara berbagai aliran Sunni atau Syiah. Sektarianisme keagamaan yang bersumber terutama dari kontestasi politik kian bernyala-nyala terkait pengalaman historis panjang konflik dan perang yang diberi justifikasi pemahaman dan praksis keagamaan tertentu.
Situasi kacau seperti itu memudahkan masuknya ‘tangan-tangan’ negara lain yang menggunakan berbagai pihak terlibat konflik untuk kepentingan politiknya. Hasilnya adalah proxy wars yang terus berlanjut, yang melibatkan kelompok radikal semacam Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, al-Qaedah dan terakhir sekali ISIS.
Apakah Indonesia bisa terjerumus ke dalam proxy war seperti terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Timur Tengah dan Asia Selatan-Barat? []

REPUBLIKA, 13 Agustus 2015

Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang sejarah dan anggota Council on Faith, World Economic Forum Davos

logo_BARPETA

Proxy War (2)

Oleh: Azyumardi Azra
Apakah Indonesia bisa terkena imbas proxy war yang terus berkecamuk di negara-negara di Dunia Arab dan Asia Selatan atau Asia Barat Daya? Seberapa besar potensi munculnya proxy war di Indonesia umumya dan intra-umat Islam Indonesia atau antar-agama di Indonesia?
KSAD Gatot Nurmantyo (kini Panglima TNI) berulang kali menyatakan tentang bahaya terjadinya proxy war di Tanah Air. Menurut Jenderal Gatot, cadangan enerji dunia kini tersisa untuk 45 tahun saja. Karena itu, berbagai negara berlomba menguasai sumber enerji yang kian langka. Ia melihat sekitar 70 persen konflik di dunia—yang sebagian menjadi perang terbuka—berlatarbelakang perebutan enerji. Indonesia yang masih kaya dengan sumber alam juga menjadi sasaran perebutan. Karena kini tidak mungkin lagi dilakukan kolonialisasi, cara yang mereka tempuh adalah melalui proxy war.
Dalam konteks itu, menurut Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, beragam cara dilakukan dalam proxy war untuk menguasai Indonesia. “Mulai dari pembentukan opini untuk rekayasa sosial, perubahan budaya, adu domba TNI-Polri, pecah-belah partai, dan penyelundupan narkoba”, tegasnya.
Terlepas dari pernyataan yang khas bernada sekuriti, substansi pesannya sudah jelas. Indonesia yang demikian besar—yang di luar dugaan dan mispersepsi banyak kalangan asing—telah mampu bertahan mencapai 70 tahun kemerdekaan pada 2015. Meski masih ada potensi disintegrasi, misalnya terkait Papua, belum  terlihat tanda dan indikasi meyakinkan tentang bahaya proxy war yang dapat menghancurkan Indonesia bersatu.
Walaupun demikian, bahaya proxy war tetap harus diwaspadai. Bahaya itu terkait tidak hanya dengan perebutan sumber enerji, peningkatan jumlah penduduk dunia, kerawanan cadangan pangan misalnya, tetapi juga dengan kehidupan keagamaan. Indonesia yang demokratis dan terbuka telah menjadi ruang terbuka lebar untuk kontestasi berbagai aliran agama—baik intra maupun antar-agama—yang jika tidak diwaspadai dapat menimbulkan proxy war.
Proxy war terkait sektarianisme aliran atau mazhab atau denominasi intra agama bukan tidak mungkin terjadi. Tidak ada agama manapun di Indonesia atau tempat lain di muka bumi yang bersifat monolitik. Sebaliknya terdapat bermacam aliran dan denominasi seperti misalnya bisa terlihat dalam Islam Indonesia dan Kristen (Protestan) yang bisa terlibat dan kontestasi yang disponsori negara asing.
Agama yang disebut terakhir mengandung banyak denominasi atau gereja berorientasi transnasional.  Ada gereja yang karena sejarah dan doktrin berorientasi ke negara-negara Eropa tertentu; juga ada yang berorientasi ke Protestanisme Amerika yang agresif. Kasus Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Tolikara yang juga menutup Gereja Advent—selain menyerang jamaah Muslim yang sedang shalat Idulfitri 1436–misalnya mengindikasikan kontestasi intra dan sekaligus antar-agama, yang memiliki warna transnasional yang mengandung warna proxy war.
Islam Indonesia juga jelas tidak monolitik, tetapi mengandung berbagai aliran paham dan praksis keislaman yang dalam batas tertentu berbeda satu sama lain. Meski ada perbedaan dan keragaman, umat Islam Indonesia hampir sepenuhnya mengikut  Sunni (ahl al-sunnah wa al-jama’ah). Belakangan sejumlah kecil Muslim  Indonesia juga menganut pemahaman dan prasis keislaman Syiah.
Perbedaan dalam pemahaman dan praksis di kalangan Sunni terwujud dalam ormas-ormas Islam cukup banyak di negeri ini sejak dari Muhammadiyah, NU, Jami’at Khair, al-Irsyad, DDII, al-Washliyah, Perti, Mathla’ul Anwar, PUI, Persis, Nahdlatul Wathan, al-Khairat, Hidayatullah dan sebagainya. Masing-masing ormas memiliki sektarianisme tertentu dalam pemahaman dan praksis keagamaan, meski lebih terkait hal bersifat furu’iyyah (‘ranting’), bukan hal  pokok (ushul).
Meski ada perbedaan dalam soal furu’iyah, para pendukung ormas-ormas Islam arus utama (mainstream) beserta jutaan Muslim Indonesia lain memegangi Islam wasathiyah—Islam jalan tengah yang inklusif, toleran dan damai. Tidak pernah terjadi konflik fisik yang lama dan luas di antara para anggota dan pendukung ormas-ormas jalan tengah satu sama lain. Islam Indonesia tidak memiliki sejarah perang sektarianisme keagamaan signifikan.
Walaupun demikian, ada pula kalangan Sunni Indonesia berorientasi trans-nasional yang berusaha mengubah tradisi Islam wasathiyah Indonesia. Mereka tergabung dalam berbagai kelompok Salafi dan Wahabi, Jamaat Tabligh dan semacamnya. Walau mereka belum berhasil secara signifikan, tetapi pendekatan dan cara dakwah mereka bukan tak menimbulkan ketegangan dan konflik yang jika tidak diwaspadai dapat bermuara pada proxy war.
Kelompok-kelompok terakhir ini bahkan memiliki potensi besar terlibat proxy war dengan kaum Syiah Indonesia. Beberapa kasus kekerasan terhadap pengikut Syiah di Bangil dan Sampang Madura memperlihatkan adanya nuansa proxy war di antara Iran (Syiah) dan Arab Saudi (Wahabisme).
Kaum Muslimin Indonesia sepatutnya mewaspadai bahaya proxy war  bernuansa agama. Semestinya pula, kalangan kaum Muslimin Indonesia tidak menjadi kaki tangan paham dan praksis keagamaan negara-negara lain; dan tidak menjadikan Indonesia sebagai kancah konflik dan kekerasan. Ini juga berlaku bagi kelompok aliran dan denominasi agama-agama lain di Tanah Air. []

REPUBLIKA, 20 Agustus 2015

Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang sejarah dan anggota Council on Faith, World Economic Forum Davos

REPINDO

 

Islam Nusantara adalah Islam Kaffah ala NU

Kamis, 20/08/2015 10:39

[image: Islam Nusantara adalah Islam Kaffah ala NU]

Jakarta, *NU Online*
Pengurus PCINU Amerika, Akhmad Sahal dalam Halaqah Kebangsaan bertajuk
Islam Nusantara di Kantor FPKB DPR RI Jakarta, Rabu (19/8) menyatakan,
bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang menyeluruh atau kaffah ala NU. NU
merupakan representasi Islam di Indonesia, bahkan di dunia yang
orientasinya kemaslahatan umat.

Kandidat Doktor Universitas Pennsylvania, AS ini mengatakan, itulah cara NU
menerapkan Islam. Penerapan Islam kaffah model NU ini bersandar pada ushul
fiqh dan fiqh. Merangkul budaya lokal, kemudian mengislamkannya.

“Jadi, dasarnya syariah, tapi tujuannya maslahah, dan syariat atau hukum
Islam ini sesungguhnya diturunkan untuk kebaikan manusia, bukan semata-mata
untuk kebaikan Allah,” ujarnya.

Sebab itu, menurutnya, pemahaman Islam Nusantara ini sangat penting untuk
menghadapi perubahan zaman sehingga Islam harus dipribumikan dengan syariat
tetap menjadi tujuannya.

“Syariat bersumber dari fiqh dan ushul fiqh, sehingga saya pun heran kepada
kelompok-kelompok di luar sana yang berteriak penegakkan syariat tetapi
tanpa dasar hukum, yaitu fiqh dan ushul fiqh sehingga tak sependapat dengan
Islam Nusantara,” jelas Sahal.

Lebih jauh, Sahal menerangkan, bahwa pemikiran ulama-ulama pesantren yang
selalu relevan dengan masa kini bukan menyandarkan diri dari pemikiran
orang-orang Barat. “Mereka tidak mengikuti teori Barat, tetapi fiqh dan
ushul fiqh melalui maslahah tadi. Sehingga Islam Nusantara bersifat
fleksibel (mutaghoirot), tidak statis (tsawabit),” terangnya.

Sahal menandaskan, bahwa Islam kaffah tanpa ushul fiqh, dengan demikian
sesungguhnya ber-Islam tanpa syariat. “Ushul fiqh dan fiqh bukan hanya
kaidah hukum, tetapi juga kaidah kehidupan. Islam Nusantara adalah Islam
yang membudaya, tidak statis, namun dinamis,” pungkasnya.

Selain Akhmad Sahal, hadir sebagai pembicara dalam halaqoh kebangsaan ini
Rais Aam PBNU, Dr KH Ma’ruf Amin, Ketua FPKB DPR RI, Dr Ir Helmy Faishal
Zaini, dan mantan Rais Syuriyah PCINU Jerman, Syafiq Hasyim PhD. *(Fathoni)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,61703-lang,id-c,nasional-t,Islam+Nusantara+adalah+Islam+Kaffah+ala+NU-.phpx

FOTO

Kesalahpahaman Islam Nusantara

Oleh: Syaiful Arif
Secara resmi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj memberikan klarifikasi tentang kesalahpahaman atas istilah Islam Nusantara (IN). Menurutnya, IN bukanlah sinkretisme yang memadukan Islam dengan “agama Jawa”, melainkan kesadaran budaya dalam berdakwah (Kompas, 4/7).

Klarifikasi ini menjadi penting, tidak hanya demi gagasan dan penggagasnya, yakni NU, melainkan bagi masa depan Islam di Indonesia secara umum. Hal ini memang dilematis, sebab baik para kritikus maupun pendukung belum benar memahami hakikat IN itu sendiri, akibat sifat gagasan ini yang cepat populer melampaui kematangan ilmiahnya.

Setidaknya terdapat beberapa kesalahpahaman atas IN tersebut. Pertama, dari sebagian besar warga nahdliyin sendiri yang menyamakan IN dengan “lokalisasi” atau Jawanisasi Islam. Pembacaan al-Qur’an langgam Jawa di Istana Negara pada peringatan Isra’ Mi’raj (15/5) yang digagas oleh Menteri Agama, menguatkan pemahaman ini. Dus, menjadi muslim Nusantara berarti menjadi muslim Jawa yang menolak kearaban.

Kedua, turunan dari pemahaman di atas; Islam Nusantara dianggap anti-tesa dari Islam Arab. Ini tentu menyulut kritikan kaum puritan yang menggangap IN merupakan aliran menyimpang sebab menolak kearaban, padahal Islam lahir di Arab. Ketiga, pesimisme dari pandangan modernis yang menempatkan INbersifat anti-kemajuan. Maka lahirlah kecurigaan bahwa IN mengajak muslim Indonesia kembali ke zaman Mataram, layaknya Sanusi Pane yang menolak ajakan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) untuk menjadikan Eropa sebagai kiblat bagi renaissans Indonesia pada Polemik Kebudayaan 1935. Ini yang membuat IN dianggap sebagai langkah mundur, terutama karena Islam di Indonesia telah lama melaju bersama kemodernan.

Kewajaran Konteks

Berbagai kesalahpahaman ini akan mengantar kita pada “kewajaran kontekstualisasi”yang melatari IN, baik sebagai realitas historis-kultural, maupun sebagai gagasan. Penyebab kesalahpamahan ini disebabkan pengetahuan IN sebagai produk, dan bukan sebagai metodologi. Inilah yang membuat IN dianggap sebagai kesalahan serius, padahal ia merupakan kewajaran yang hadir tidak hanya di negeri ini, tetapi di belahan dunia manapun.

Ini terjadi karena sebagai realitas historis, IN merupakan produk dari kontekstualisasi Islam. Meminjam istilah Taufik Abdullah, ia merupakan hasil dari “proses kimiawi” antara Islam dengan kultur lokal. Hanya saja bentuknya bukan sinkrestisme, pun juga Jawanisasi, melainkan perwujudan kultural Islam akibat penggunaan tradisi (‘urf) sebagai salah satu dalil perumusan hukum Islam. Inilah titik krusial dari IN itu.

Artinya, NU yang kini mewacanakan gagasan IN, berangkat dari metodologi yang wajar dalam perumusan hukum Islam. Sebab di dalam setiap perumusan ini, terdapat dalil sekunder -selain al-Qur’an dan hadist- yang merujuk pada; ijma’ (kesepakatan ulama), qiyas (analogi), istihsan (kebijaksanaan), saddu al-dzari’ah (menutup keburukan), dan ‘urf (tradisi). Dalil terakhir inilah yang menjadi landasan bagi pembentukan IN, berbasis pada kaidah fikih al-‘adah al-muhakkamah (adat bisa menjadi landasan hukum).

Hal ini terjadi karena perumusan hukum Islam selalu memiliki tujuan, yang oleh para fakih ditetapkan pada nilai kemaslahatan (mashlahat). Inilah yang menjadi tujuan syariah (maqashid al-syari’ah). Oleh NU, maqashid al-syari’ah ini diwujudkan melalui prinsip-prinsip syariah (mabadi’ al-syari’ah), salah satunya moderasi (wasathiyyah) sebagaimana firman Allah dalam al-Baqarah:143. Dalam praktiknya, prinsip moderat diterapkan melalui suatu realisme (al-waqi’iyyah), yang menempatkan realitas sebagai pijakan bagi pemikiran, perumusan hukum dan medan dakwah (Muhajir, 2015). Realisme ini yang membuat Walisongo menerima realitas masyarakat Nusantara, dan dari sana membangun Islam secara perlahan.

Oleh karenanya, IN bukan sinkretisme sebab dasar dan metodologinya berbasis pada syariah Islam. Ini dilakukan Walisongo ketika menggunakan wayang dalam berdakwah, yang dilakukan melalui “islamisasi nilai” di dalam bentuk budaya berepos Hindu tersebut.

Misalnya, dengan menambah tokoh Sang Hyang Tunggal sebagai pencipta para dewa, Sunan Kalijaga telah menegaskan monoteisme atas politeisme. Ini dilakukan tanpa perusakan artistik dan konflik teologis, sebab pembaruannya sangat halus dan substantif. Atau ketika Dewi Drupadi, yang dalam epos Mahabarata asli melakukan poliandri:isteri Pandawa lima, menjadi monogami: hanya menjadi isteri Yudistira (Sunyoto, 2012:358). Pembaruan kebudayaan ini dilakukan melalui transformasi struktur dalam (nilai), tanpa merubah sama sekali struktur luar (bentuk) kebudayaan. Ini yang membuat Islam diterima secara luas, karena ia datang dengan damai.

Dialektika Budaya

Dari sini, pelurusan atas kesalahpahaman terhadap IN perlu dilakukan dalam beberapa hal. Pertama, konteks persoalan IN bukan oposisi antara kearaban dan keindonesiaan, melainkan antara agama dan budaya. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia (Nusantara) melainkan juga di Arab dan belahan bumi manapun, ketika agama diamalkan.

Dalam konteks ini, kita perlu menengok kembali prinsip pribumisasi Islam yang merupakan proses alamiah, sosialisasi nilai-nilai agama. Artinya, bahkan di Arab-pun, pribumisasi Islam ke dalam budaya pra-Islam dilakukan oleh Muhammad SAW. Ini terkait dengan sifat dasar sosialisasi, dan sifat dasar dialektika agama dan budaya, yang saling independen dalam hubungan tumpang-tindih. Layaknya hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan, maka agama membutuhkan budaya sebagai media sosialisasi, meski agama bukan budaya.

Kedua, dengan demikian anti-tesa IN bukan Islam Arab, akan tetapi purifikasi agama dari budaya. Purifikasi ini oleh gerakan Wahabi akhirnya digerakkan demi imperialisme budaya Arab. Inilah yang ditolak IN, tanpa menolak sama sekali “Arabisme Islam”. Ini dibuktikan dengan al-Qur’an langgam Jawa, yang tetap dibaca dalam Bahasa Arab. Perawatan aspek Arab dalam rukun Islam menunjukkan bahwa IN, hanyalah pengamalan Islam dalam habitus masyarakat tanpa merusak sendiagama.

Ketiga, IN bukan langkah mundur. Ia justru langkah maju melalui pemijakan pada akar budaya Islam. Sebab jika gagasan Islam Indonesia memuat keharmonisan Islam dan negara-bangsa (nation-state), maka IN memuat keharmonisan Islam dengan budaya Nusantara. Karena sifat nasionalisme Indonesia yang perenialis (kesinambungan kultur-historis dan bangsa modern), maka IN menjadi dasar bagi nasionalisme Islam yang melandasi kebangsaan Indonesia. Ini membuat IN menjadi dasar bagi gagasan Islam Indonesia. []

Syaiful Arif, Dosen Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta

Logo Kerabat 45

Memahami Islam Nusantara dalam Bingkai Ilmu Nahwu

Oleh: Umar A.H.
Akhir-akhir ini banyak perdebatan muncul tentang “islam nusantara” yang jadi tema besar Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, pada 1 – 5 Agustus mendatang. Sebagian pakar setuju dengan konsep tersebut, namun tidak sedikit yang meragukan (baca : sinis) dengan gagasan tersebut karena dianggap bagian dari rangkaian proses sekularisasi, liberisasi pemikiran Islam yang telah digelorakan sejak tahun 80-an oleh Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid.

Sebagian lagi menilai bahwa gagasan Islam Nusantara juga berpotensi besar untuk memecah-belah kesatuan kaum Muslim, sehingga akan muncul istilah Islam Nusantara, Islam Amerika, Islam Australia, dan sebagainya. Gagasan Islam nusantara disinyalir akan memicu sikap saling menonjolkan kedaerahannya didalam eksistensinya ber-Islam. Seperti cara membaca Qur’an dengan langgam Jawa yang akan memunculkan berbagai egoisme Islam yang bersifat kedaerahan seperti gaya baca Sunda, Batak, Makassar, Aceh, Palembang.

Bagi pengusung ide “islam nusantara”, – sebagaimana dikatakan oleh Moqsith Ghazali- Ide Islam Nusantara datang bukan untuk mengubah doktrin Islam. Ia hanya ingin mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. Islam nusantara bukan sebuah upaya sinkretisme yang memadukan Islam dengan “agama Jawa”, melainkan kesadaran budaya dalam berdakwah sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu kita walisongo. Islam nusantara tidak anti arab, karena bagaimanapun juga dasar-dasar islam dan semua referensi pokok dalam ber-islam berbahasa Arab.

Terlepas dari perbedaan prespektif di atas, untuk memahami istilah islam nusantara  -bagi kami orang awam-, tidak diperlukan pembahasan yang jlimet, ruwet bin ndakik-ndakik sebagaimana yang dipaparkan oleh para cendekiawan, kiai, professor, tetapi dengan memahami kata dari term islam nusantara yang mana terdiri dari dua kata yang digabung menjadi satu, atau dalam kamus santri dinamakan idhafah yaitu penyandaran suatu isim kepada isim lain sehingga menimbulkan makna yang spesifik, kata yang pertama disebut Mudhaf (yang disandarkan) sedang yang kedua Mudhaf ilaih (yang disandari).

Imam ibnu malik, pakar nahwu dari Andalusia spanyol menyatakan :

نُوناً تَلِي الإعْرَابَ أو تَنْوِينَا # ممّا تُضِيفُ احْذِفْ كَطُورِ سِينَا

وَالثَّانِيَ اجْرُرْ وانو من أَوْ فِي إذا # لَمْ يَصْلُحِ الّا ذَاكَ وَالّلامَ خُذَا

لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ واخصص أولا # أو أعطه التعريف بالذي تلا

Terhadap Nun yang mengiringi tanda i’rob atau Tanwin dari pada kalimah yg dijadikan Mudhaf, maka buanglah! demikian seperti contoh: thuuri siinaa’

Jar-kanlah! lafazh yg kedua (Mudhof Ilaih). Dan mengiralah! makna MIN atau FI bilamana tidak pantas kecuali dengan mengira demikian. Dan mengiralah! makna LAM

pada selain keduanya (selain mengira makna Min atau Fi). Hukumi Takhshish bagi lafazh yg pertama (Mudhaf) atau berilah ia hukum Ta’rif sebab lafazh yg mengiringinya (Mudhaf Ilaih

Dari teori di atas dapat dipahami bahwa istilah islam nusantara merupakan gabungan kata islam yang berarti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad serta kata nusantara yang dalam KBBI merupakan nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia, penggabungan ini bertujuan untuk mencapai makna yang spesifik. Namun penggabungan kata ini masih menyisakan berbagai pemahaman, karena sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Malik diatas, bahwa penggabungan (idhafah) harus menyimpan Huruf Jar (harf al-hafd) yg ditempatkan antara Mudhaf dan Mudhaf Ilaih untuk memperjelas hubungan pertalian makna antara Mudhaf dan Mudhaf Ilaih-nya. Huruf-huruf simpanan tersebut berupa MIN, FI dan LAM.

Peng-Idhafah-an dengan menyimpan makna huruf MIN memberi faidah Lil-Bayan (penjelasan) apabila Mudhaf Ilaih-nya berupa jenis dari Mudhaf. Teori ini tidak bisa di aplikasikan pada susunan Islam nusantara karena nusantara bukan jenis dari kata islam, jika dipaksakan akan memunculkan pemahaman bahwa islam nusantara merupakan islam min (dari) Nusantara, toh pada kenyataannya Islam hanya satu yaitu agama yang dibawa oleh Rasul akhir zaman.

Peng-Idhafah-an dengan menyimpan makna huruf LAM berfaidah Kepemilikan atau Kekhususan (Li-Milki, Li-Ikhtishash). Memahami dengan teori ini akan memunculkan takhsis dalam terhadap islam, islam untuk orang nusantara, realitanya islam agama yang universal, bukan agama yang khusus golongan atau bangsa tertentu.

Sedangkan Idhafah dengan menyimpan makna huruf  FI berfaidah Li-Dzarfi apabila Mudhaf Ilaih-nya berupa Dzaraf  bagi lafazh Mudhaf. Teori ini merupakan yang paling tepat digunakan dalam memahami term islam nusantara, karena sebagaimana disebut di atas kata nusantara merupakan nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia, artinya Islam Fi Nusantara, agama islam yang berada dinusantara, yaitu agama islam yang dibawa oleh Nabi yang diimani oleh orang-orang nusantara. Makna kata islam disini tidak tereduksi karena di-idhafah-kan dengan kata nusantara, karena hubungan antara Mudhaf-Mudhaf ilaih disini sebatas menunjukan spesifikasi tempat atas Mudhaf ilaih.

Dari uraian singkat diatas, dapat dipahami bahwa term Islam Nusantara bukan merupakan upaya me-lokal-kan islam, atau bahkan membuat “agama” Islam Nusantara akan tetapi usaha dalam memahami dan menerapkan islam tanpa mengesampingkan tempat islam di imani dan dipeluk.

Wa Allahu ‘Alam bi al-Shawab. []

Umar A.H, santri ndeso

Advertisements

0 Responses to “Ketahanan Bangsa : Antisipasi Proxy War”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,148,769 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: