24
Aug
15

Benteng Pancasila : Mencipta Ulang Pemerintah

Logo Benteng Pancasila

Mencipta Ulang Pemerintah

Oleh: Daoed Joesoef

Dengan keluasan dan kemajemukannya, Indonesia is not an easy country to govern, apalagi kalau “to govern” diartikan sebagai “memerintah” yang berakar kata “pemerintah”. Kreasi politik yang dibanggakan oleh Era Reformasi ternyata tidak mampu mengintegrasikan kelompok-kelompok dan aneka pandangan divergen ke suatu pencarian kebenaran bersama-sama. Parpol yang menjamur malah menjadi ajang pertarungan antarkelompok, atas nama demokrasi dan Pancasila, masing-masing berjuang demi kemenangan absolut dan tidak puas terhadap apa pun kecuali penyerahan total lawannya.

Sementara itu, masalah kehidupan bersama yang menantang respons pemerintah terus menumpuk. Respons yang relevan dan tepat waktu tak akan bisa selama kita tidak berani membentuk sejenis baru “government”, dalam arti “pelaksana pemerintah”, jadi berupa kabinet yang mumpuni. Caranya dengan menciptakan ulang pemerintah, reinventing government.

Ide ini mungkin dianggap mengada-ada oleh orang-orang yang berpendirian bahwa perombakan (reshuffle) kabinet, pergantian menteri, sudah cukup. Padahal, mengubah menteri-menteri di kabinet selama ini hanya mengindikasikan bahwa politikus parpol yang bersangkutan sudah punya “jabatan” di pemerintah, bukan “berkarya” untuk negeri. Loyalitas mereka bukan pada negeri, tetapi pada parpol masing-masing sebab mereka, walaupun sudah di pemerintahan kabinet, tetap berfungsi sebagai “petugas partai”. Tak seperti yang pernah diucapkan Bung Karno, dengan mengutip kata-kata bijak dari Nehru, “when my loyalty to my country begins, my loyalty to my party ends”.

Efektivitas kinerja pemerintahan

Pada 70 tahun usia kemerdekaan ini mari kita berupaya mencipta ulang pemerintah demi efektivitas kinerja pemerintahan. Pertama, hentikan praktik kabinet parlementer dengan mengukuhkan kembali sistem kabinet presidensial, sesuai amanat konstitusional UUD 1945 bahwa Presiden RI adalah sekaligus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Kedua, tunjukkan bahwa kehadiran seorang wapres bukanlah sebagai “ban serep” belaka. Dia punya fungsi pemerintahan khas yang mendukung kelancaran tugas presiden. Walaupun natur politik kabinet adalah presidensial, bukan berarti presiden boleh mengabaikan ide politik parpol-parpol yang ada. Berarti, presiden melaksanakan “ideokrasi”. Maka demi keberhasilan kerja pemerintahan, wapres memusatkan perhatiannya pada “teknokrasi”, yaitu penanganan fakta. Dengan kata lain, ideokrasi dan teknokrasi perlu bersinergi, sebab penanganan fakta sering tidak memuaskan warga, termasuk pemuasan nalarnya. Mereka, adakalanya, mendambakan “kebenaran” setelah merasa memahami fakta.

Ketiga, kabinet bekerja selaku satu tim. Kinerja kabinet adalah hasil “team work”, bukan produk perorangan dengan bimbingan satu visi. Seseorang, apalagi sekelompok orang, bisa mencipta sesuatu hanya bila dia atau mereka punya visi tentang sesuatu tersebut. Keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi, a mission-driven government. Jenderal George Patton pernah berujar, “never tell people how to do things. Tell them what you want them to achieve and they will surprise you with their ingenuity”.

Kelima, pemerintah yang katalistik. Istilah “government” berasal dari kata Yunani “cratein”, yaitu mengemudi/mengarahkan. Tugas pemerintah mengemudi, bukan sekadar mendayung perahu.

Keenam, terkait erat dengan diktum kelima tadi, pemerintah yang antisipatif. Pemerintah diniscayakan melihat ke depan, to govern is to foresee. Berarti pemerintah harus mampu mengatakan kepada rakyat apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka sebelum mereka menyadarinya sendiri. Jadi terhadap masalah/fakta, pemerintah bertindak proaktif, bukan reaktif. Keputusan diambil bukan hasil judgement dari kebingungan, tetapi produk dari prakiraan yang ada.

Ketujuh, pemerintah yang bersemangat wirausaha, enterprising government. Karakteristik pokok dari pemerintah ini adalah “berperspektif investasi”, yaitu kebiasaan menanggapi hasil (return) dari pengeluarannya sebagai suatu investasi. Ini bukan soal mendapatkan uang, tetapi menghemat uang. Dengan menimbang hasil investasi seperti ini, pemerintah akan memahami betapa pengeluaran uang berujung pada penghematan uang.

“Zaken kabinet”

Bukankah sering terjadi, pemerintah menolak mengadakan “investasi” yang akan membuahkan hasil signifikan semata-mata atas perhitungan biaya sesaat. Ia terus menunda perbaikan jalan, misalnya, sampai jalan begitu rusak parah, bertabur lubang-lubang besar bagai kubangan kerbau, hingga perlu dibangun ulang dengan biaya tiga kali lipat daripada biaya penambalan lubang-lubang selagi masih kecil dan sedikit. Pemerintah menunda penggantian genteng yang retak di atap sekolah sampai saat seluruh atap itu ambruk hingga rekonstruksinya memerlukan biaya yang jauh lebih besar.

Bersamaan dengan desas-desus perombakan kabinet bermunculan harapan akan pembentukan suatu zaken kabinet, kabinet berkomposisi tenaga ahli. Tenaga ini, perdefinisi, adalah “spesialis”. Sistem pendidikan kita memang cenderung terus membanjiri pasaran kerja dengan spesialis di bidang-bidang tertentu. Pemerintah semakin lama mungkin semakin perlu dikelola oleh para spesialis.

Kemajuan (progress) memang menuntut adanya para spesialisasi. Namun, spesialis bisa mengabaikan banyak hal yang diniscayakan. Keadaan ini membahayakan kemajuan dan, akhirnya, peradaban. Bila demikian presiden, selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, harus pula berupa spesialis, tetapi seorang spesialis dalam keseluruhan konstruksi, desainer, dan seluruh kebijakan. Peradaban tidak tercipta oleh kekuatan-kekuatan yang cerai-berai, saling terpisah, dan tidak berkaitan satu sama lain.

Mencipta ulang pemerintah adalah suatu usaha kolektif, berupa perlakuan terhadap aksi-aksi pemerintahan di setiap kategori dan jenjang pemerintah selaku “tugas prioriter?”. Sebab hanya bila aksi-aksi itu dilakukan sesempurna mungkin pada waktunya, baru diperoleh kohesi sosial, kekuatan ekonomi, dan kapasitas pemerintahan yang diperlukan untuk menangani tantangan-tantangan baru yang bermunculan.

Kita perlu bersama-sama mencipta ulang pemerintah karena kita tidak menanggapi pemerintah sebagai “a necessary evil”. Kita sadar bahwa masyarakat yang manusiawi, adil dan beradab, tidak dapat berfungsi efektif tanpa suatu pemerintahan yang fungsional-efektif. []

KOMPAS, 19 Agustus 2015

Daoed Joesoef  ;   Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

FrontNas45

Kemerdekaan dan Persatuan

Oleh: Azyumardi Azra

Dalam pandangan pengamat Barat atau indonesianis, Indonesia adalah miracle, mukjizat atau keajaiban. Banyak juga dari mereka menyebut Indonesia improbable nation, (negara) bangsa yang tidak mungkin (bertahan). Bagi mereka, pluralitas Indonesia membuat tidak mungkin Indonesia dalam persatuan dan integrasi.

Sebut misalnya JS Furnivall, ahli dan administrator asal Inggris yang dalam karyanya, Netherlands East Indies: A Study of Plural Economy (1944), memperkenalkan konsep masyarakat plural dengan Indonesia jadi salah satu contoh paling mencengangkan. Menurut dia, masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri atas dua unsur atau lebih tatanan sosial yang hidup berdampingan, tapi tanpa bercampur dalam satu unit politik.

Bagi Furnivall, keadaan ini memburuk di Hindia Belanda menjelang Perang Dunia II karena pembagian kerja seperti kasta dengan kelompok etnis-agama memainkan peran ekonomi berbeda. ”Inilah ’segregasi sosial’ yang menghasilkan karakter politik paling tidak terselesaikan, yaitu kurangnya kemauan politik bersama,” tulis Furnivall.

Dengan keadaan itu, menurut dia, jika formula politik ’federalis’ gagal dirumuskan, pluralitas Indonesia berujung pada anarki mengerikan. Namun, doomed scenario Furnivall, alhamdulillah, tidak jadi kenyataan. Setelah Perang Dunia II, Hindia Belanda menjadi Indonesia merdeka. Kebangkitan sentimen etnoreligius dari waktu ke waktu di negeri ini gagal memecah belah Indonesia.

Furnivall boleh jadi terlalu pesimistis dan agaknya tidak melihat ada sejumlah faktor pemersatu di tengah pluralisme negeri ini. Namun, berbagai masalah yang mengancam persatuan dan integrasi Indonesia juga selalu muncul dari waktu ke waktu.

Indonesia telah 70 tahun menempuh kemerdekaan, melawan banyak kesulitan dan ketidakmungkinan, halangan dan rintangan. Akan tetapi, kecemasan terhadap masa depan Indonesia bersatu di tengah pluralitas tetap bertahan di kalangan pengamat dan banyak warga karena melihat peningkatan problem ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Dalam konteks itu terlihat signifikansi sejumlah poin yang dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam pidato tahunan, pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan RI, dan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2016. Presiden, misalnya, menyatakan, kunci mengatasi (berbagai) persoalan itu adalah persatuan. ”Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kunci untuk mengatasi (berbagai) persoalan tersebut adalah persatuan.”

Sayang, Presiden tidak memberikan kerangka konseptual, visioner, dan praksis bagaimana persatuan itu dapat diperkuat. Presiden hampir tidak menyinggung faktor fundamental yang membuat negara-bangsa Indonesia ini tetap bersatu.

Menurut analisis diksi tiga pidato Presiden menjelang peringatan 70 tahun proklamasi kemerdekaan, Presiden menyebut UUD 1945 hanya dua kali, NKRI dan Pancasila masing-masing satu kali, dan sama sekali absen menyebut Bhinneka Tunggal Ika atau kemajemukan dan keragaman Indonesia yang diikat persatuan dan kesatuan (Kompas, 15/8, halaman 5).

Presiden lebih banyak bicara tentang kemerosotan keadaban publik. Ia menyebut, sikap saling menghargai dan tenggang rasa dalam masyarakat dan institusi resmi, mulai dari lembaga penegak hukum, ormas, media massa, hingga partai politik, terus merosot.

Menurut Presiden, keadaan itu membuat Indonesia terjebak dalam lingkaran ego masing-masing yang akhirnya merugikan pembangunan, budaya kerja, dan karakter bangsa. ”Tanpa kesantunan politik, tata krama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme dan lamban mengatasi persoalan lain, termasuk tantangan ekonomi,” ujar Presiden.

Melalui ketiga pidatonya, Presiden mendorong kebangkitan kembali optimisme dengan kembali ke dasar fundamental ekonomi dan sosial bangsa Indonesia yang—menurut dia—masih kokoh.

Optimisme Presiden Jokowi perlu diapresiasi. Masalahnya, sejauh mana optimisme memiliki dasar dan alasan kuat? Jangan-jangan optimisme itu hanya ibarat ”menggantang asap”.

Hal ini terlihat dari komentar kalangan ahli dan pengamat yang menilai optimisme Presiden berlebihan. Itu berdasarkan kenyataan masih lambatnya kementerian dan lembaga (K/L) menyerap anggaran untuk realisasi pembangunan. Sampai akhir Juli 2015, penyerapan anggaran baru 32,8 persen dari yang ditargetkan APBN-P.

Sampai Presiden menyampaikan ketiga pidatonya, belum terlihat terobosan dari K/L yang memungkinkan akselerasi perbaikan keadaan ekonomi Indonesia yang disebut Presiden bakal menemukan momentum menjelang akhir tahun.

Oleh karena itu, sambil tetap berusaha keras dan berdoa agar keadaan Indonesia secara keseluruhan kembali membaik seperti optimisme Presiden, warga perlu meningkatkan kembali keadaban publik. Nilai dan perilaku semacam kesantunan, tata krama, dan solidaritas dapat mencegah Indonesia dalam doomed scenario seperti dikhawatirkan pengamat asing semacam Furnivall. []

KOMPAS, 18 Agustus 2015

Azyumardi Azra  ;   Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; Penerima MIPI Awards 2014 untuk Kategori Pemerhati Pemerintahan dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia

LOGO PARRINDO

Pintu Gerbang Kemerdekaan

Oleh: A. Helmy Faishal Zaini
Bangsa Indonesia genap berusia 70 tahun pada 17 Agustus 2015 ini. Usia yang panjang sekaligus matang bagi sebuah perjalanan bangsa.
Namun apakah di usianya yang ”matang” tersebut sekaligus menjadi jaminan bahwa perilaku berbangsa dan bernegara kita juga matang? Merdeka sebagaimana tercatat dalam kamus berarti berdiri sendiri serta tidak terikat serta tidak bergantung pada pihak lain. Dalam konteks kekinian, pertanyaan yang patut untuk dikemukakan kemudian adalah apakah benar kita sudah merdeka dalam arti yang sesungguhnya?
Kemerdekaan Indonesia, sebagaimana dicatat dalam sejarah, tidak diperoleh dengan cuma-cuma. Ada perjuangan, kematian pahlawan, cucuran darah, sekaligus kesedihan yang mewarnai perebutan kemerdekaan itu. Sejarah mencatat bagaimana heroiknya para pahlawan dalam mengusir para penjajah. Dengan pelbagai perjuangan yang tidak mudah itu, Indonesia akhirnya memperoleh kemerdekaannya tepat pada 17 Agustus 1945.
Dan teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno tepat saat pukul 10.35 WIB. Mengenai waktu pembacaan teks proklamasi tersebut, Dennys Lombard (1997) seorang guru besar sejarah dari Prancis dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya, mengatakan bahwa Pak Karno sengaja membaca saat pukul yang telah ditentukan olehnya.
Sebab Pak Karno adalah pembaca sejarah sekaligus futurolog yang baik, maka ia membaca teks Proklamasi searah jarum jam yang menggambarkan posisi Pulau Jawa dan Sumatra serta Gunung Krakatau sebagai as jarum jamnya. Sesungguhnya makna kemerdekaan yang sejati adalah tidak terkontaminasinya pola pikir manusia-manusia Indonesia oleh segala macam pemikiran yang bersifat kolonialis warisan para penjajah.
Makna kemerdekaan yang semacam ini sesungguhnya sering kali alpa dan tidak didasari oleh sebagian besar kita. Meminjam analisis Syakib Arsalan (2007), problem utama negara bekas jajahan dan kolonialisasi adalah ketidakberdayaannya untuk keluar dari falsafah dan pola pikir kolonial yang ditularkan oleh para penjajah. Saya sepakat dengan Anies Baswedan (2015) yang menyatakan bahwa problem utama kemerdekaan kita adalah ketidakmerdekaan pola pikir kita dari jeratan pola pikir kolonialisme.
Kita selalu berpikir eksploitatif terhadap sumber daya alam kita, tanpa pernah menyadari bahwa yang utama dan yang terutama dibangun adalah manusianya terlebih dahulu. Dalam hal pendidikan misalnya, sampai hari ini kita masih sibuk berurusan dengan kurikulum, sementara di pihak lain kita hampir abai sama sekai terhadap kualitas SDM atau guru-guru yang sesungguhnya merupakan kunci utama sebuah pendidikan.
Mengenai hal ini sesungguhnya ada sebuah adagium menarik yang patut untuk dijadikan pijakan bahwa ”metode pembelajaran lebih penting dibandingkan materi pelajaran itu sendiri, namun di antara keduanya, guru lebih penting keberadaannya”. Banyak segmen kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang sampai hari merupakan produk cara berpikir kolonialis yang cenderung eksploitatif tersebut.
Hal ini sesungguhnya sangat berbahaya, sebab meminjam analisis Tony Buzan (2014), bahwa yang utama pada seorang manusia adalah pikirannya. Cara berpikir yang sehat adalah kunci kemerdekaan sesungguhnya. Oleh karena itu, yang perlu dimerdekakan dalam konteks kekinian adalah pikiran manusia Indonesia. Dengan modal cara berpikir yang merdeka itulah kemerdekaan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, politik, dan juga kebudayaan bisa kita rengkuh dan kuasasi tanpa kita kehilangan jati diri.
Bung Karno dalam sebuah pidatonya pada HUT Kemerdekaan RI tahun 1966 mengatakan ”Apakah kelemahan kita: kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong”. Penjiplakan yang dimaksud oleh Bung Karno tentu saja termasuk penjiplakan pola dan cara berpikir.
Merengkuh Kepatutan Hidup
Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan setelah kita berhasil memerdekakan cara berpikir kita dari cengkeraman pola pikir kolonialis adalah memerdesakan raga. Memerdesakan raga yang saya maksud adalah memantaskan pembangunan yang bersifat fisik di negeri ini. Dengan rel pembangunan yang berorientasi memerdesakan raga berarti kita membangun Indonesia dengan frame work kepatutan dan kepantasan.
Sebab betapa hari ini kita melihat kekacauan tata kota misalnya, adalah bukti sahih bahwa pembangunan di Indonesia masih jauh dari kata laik, patut, dan merdesa. Frasa merdesa berarti frasa yang membawa kita setingkat melampaui dimensi hidup dasar nan dikotomis yang bernama benar salah. Jika pada frasa merdeka kita masih berbicara tentang benar dan salah dalam kehidupan ini, maka frasa merdesa ini berbicara satu tingkat di atasnya yakni soal kepantasan dan kepatutan.
Dimensi yang ingin digapai adalah dimensi estetik yang bermuara pada keindahan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdesaan atau kepatutan adalah dimensi tertinggi yang harus dijadikan cita-cita bersama bangsa Indonesia pasca meraih kemerdekaan yang bahkan sudah berjalan selama 70 tahun ini. Sebab hidup yang bermartabat adalah hidup yang laik dan berhiaskan kepantasan.
Sebaliknya hidup yang hina dina adalah hidup di negara yang merdeka namun penduduknya masih berkalang kemiskinan dan kebodohan. Alakullihal, merdeka jiwa adalah pekerjaan rumah kita bersama yang perlu kita renungkan dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
Di pihak lain, setelah kita berhasil benar-benar merdeka jiwa dan pikiran kita, hal terpenting yang harus dilakukan berusaha untuk merdesa raga dengan cara memantaskan martabat hidup seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Wallhu aWallhu alam bishowab. []

Koran SINDO, 18 Agustus 2015

A Helmy Faishal Zaini | Ketua Fraksi PKB DPR RI

Logo NasPan45

Revolusi Belum Selesai

Oleh: Mohamad Sobary
”Merdeka!” ”Merdeka!” Orang yang pertama kali berteriak” merdeka” tadi tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Orang yang menjawab ”merdeka” berikutnya adalah seorang pejabat negara, yang seluruh mentalitasnya tak bergeser satu inci pun dari jiwa Orde Baru. Ciri jiwa Orde Baru itu memutlakkan apa yang tidak mutlak. Kalau orang berpikir di luar garis itu dianggap subversif dan musuh Pancasila yang wajib dihabisi. Jiwa Orde Baru juga tampak selalu penuh semangat menyucikan apa yang tak suci.
Kalau sikap serbamutlak dan serbasuci ini diucapkan oleh orang yang pada zaman itu tinggi sekali kedudukannya, apalagi ”yang tertinggi”, jelas niatnya untuk meneguhkan ideologi pemerintah agar sepanjang masa dia berkuasa tidak muncul jenis ideologi lain yang dianggap mengancam kedudukannya. Sebaliknya, jika sikap itu tadi diucapkan oleh bawahan, boleh jadi dia bermaksud menjilat atasannya.
Di hari kemerdekaan kedua tokoh itu bersalaman dan saling mengucapkan selamat. Tiba-tiba muncul tokoh lain, akademisi, pemikir, aktivis yang kritis. Dia bertanya: ”Apa betul kita sudah merdeka?” Geledek menyambar di siang bolong musim kemarau yang terik. Orang lain tidak mendengarnya selain sang pejabat negara, yang segera naik pitam. Matanya berkilat-kilat penuh kejengkelan dan rasa dengki.
Kalau di depannya ada seonggok jerami kering, pastilah jerami itu terbakar oleh kilat di matanya. ”Saudara ini bangsa Indonesia apa bukan?” katanya. Ini jelas bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. ”Menurut Bapak bagaimana?” ”Sebagai orang Indonesia saudara itu tidak tahu diri,” sang pejabat negara memuntahkan kemarahannya. Tokoh PDIP itu seorang wartawan senior, yang tiba-tiba merasa memperoleh hiburan pada saat kita sedang merayakan hari kemerdekaan kita.
Tokoh ini tersenyum gembira melihat kedua orang itu bersitegang. ”Saya bertanya dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan,” jawab sang akademisi dan aktivis itu. ”Tanyalah pada sahabat kita ini,” sang pejabat menoleh ke arah tokoh PDIP di sebelahnya.
”Kepada dia saya tak perlu bertanya karena saya tahu bahwa bagi para tokoh PDIP teriak merdeka itu artinya bukan merdeka sebagaimana Anda maksudkan. Bagi orang seperti Anda, kata merdeka, atau teriak merdeka artinya merdeka sebagai kata keadaan. Bagi Anda merdeka ya merdeka. Apa yang Anda sebut kemerdekaan itu sesuatu yang sudah jadi, dan tak perlu dipertanyakan kembali.” ”Apa Anda kira bagi tokoh PDIP ini bukan begitu pula keadaannya?” sang pejabat makin marah.
”Lain. Jelas lain. Bagi dia kemerdekaan itu kata kerja. Dia berteriak merdeka bukan karena kita sungguh-sungguh sudah merdeka. Teriakannya berarti sebuah ajakan, agar kita terus bekerja, tak henti-hentinya, menciptakan kemerdekaan.” ”Apa lagi yang mau diciptakan, ketika kemerdekaan sudah di tangan?” sang pejabat makin menyerang.
”Menurut Anda, apa makna kata Bung Karno, ketika setiap kali pejuang bangsa ini menyatakan bahwa revolusi belum selesai?” Pejabat negara itu terdiam. Dia bingung. Itu bagus sekali karena seorang penerus Orde Baru yang memutlakkan apa yang tak mutlak tiba-tiba masih bisa merasa bingung. Sementara itu, tokoh PDIP tadi sungguh merasa tersanjung. Dia heran, kok ada orang yang bukan PDIP tapi tahu tentang PDIP sebaik ini.
***

Kini kita hidup di zaman kemerdekaan, kalau kita mau percaya bahwa relasi-relasi kekuasaan global yang penuh eksploitasi dan ancaman seperti ini bisa dianggap tatanan hidup manusia dan bangsa merdeka. Cengkeraman global abad ini memang tampil dalam wajah yang kelihatan serbaagung; penuh tawaran kesetaraan, keadilan, serbademokratis, dan hormat setinggi-tingginya pada hak-hak asasi manusia.
Sekarang, dunia sudah memiliki nabi-nabi, dan rasul-rasul baru yang berkhotbah tentang segenap kemuliaan dan keagungan manusia. Mereka mengajari kita cara-cara membangun peradaban yang nyaris sempurna, bahkan lebih sempurna dari ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul masa lalu yang tak lagi kita dengar suaranya. Apakah ini tanda kemerdekaan jiwa manusia dan suatu bangsa? Apakah teriak ”merdeka” berarti merdeka sebagaimana arti kata itu sendiri?
Bagi orang yang terlatih memutlakkan apa yang tak mutlak, pertanyaan ini haram untuk hadir di depan matanya. Ungkapan patriotik, ”revolusi belum selesai” baginya tak punya makna apa pun. Sebaliknya, bagi orang-orang yang menjalankan ajaran ”iqra ”, dia menganggap ungkapan ”revolusi belum selesai” menjadi makin relevan, makin menggugah semangat membela kepentingan bangsanya yang dicaplok buaya besar yang mulutnya menganga siang malam.
Di sekolah, seperti kita semua tahu, ada lagu Hari Merdeka (17 Agustus 1945) , yang dihafal luar kepala oleh setiap murid. Tapi Dr Anas Saidi dari LIPI mempunyai humor menyegarkan. Dia bilang, di suatu sekolahadaanakyangmenyanyidi depan kelas. Lagunya menyimpang dari kelaziman: ”16 Agustus tahun empat lima”.
Gurunya menoleh kaget dan membetulkannya. Tapi anak itu terus menyanyi lagi dengan caranya. Tapi guru itu orang bijaksana. Dibiarkannyamuridnyamenyanyi dengan pembukaan ”16 Agustus tahun empat lima. Besoknya hari kemerdekaan kita.” Sang guru dan murid-murid lain tertawa semua. Ini lelucon terbaik di dalam kelas, hasil sebuah kemerdekaan berkreasi.
Hanya manusia yang merdeka sejati yang berani berkreasi. Kalau segala persoalan sudah mutlak, kreasi tak diperlukan lagi. Kebebasan berkreasi malah dianggap ancaman dan subversi yang wajib dihabisi seperti disebut di atas. Guru ini mungkin memang tipe manusia merdeka semerdeka- merdekanya.
Sang murid kelak akan sebijaksana gurunya. Dia tak bakal memutlakkan apa yang nisbi, dan tak bakal menyucikan apa yang kotor, najis, dan penuh dosa seperti mentalitas Orde Baru. Ketika dia menyanyi besoknya hari kemerdekaan kita, baik untuk dicatat di sini bahwa merdeka baru akan terjadi besok, bukan sekarang. Jadi, hari ini baginya belum merdeka. Saya tidak tahu dari mana sumbernya sumber lagu kreatif ini.
Dr Anas Saidi hanya menceritakan kembali humor tersebut. Tapi kita tahu, humor tidak pernah berhenti hanya pada humor. Di balik humor ada kandungan serius dan mendasar. Merdeka yang baru akan terjadi besok itu apa bedanya dengan ungkapan serius seorang pejuang patriotik sejati: ”revolusi belum selesai?” []

Koran SINDO, 19 Agustus 2015

Mohamad Sobary | Budayawan

Advertisements

0 Responses to “Benteng Pancasila : Mencipta Ulang Pemerintah”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,148,335 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: