07
Aug
15

Ketuhanan Yang Maha Esa : Perihal Dasar Islam Nusantara

FrontNas45

Perihal Dasar Islam Nusantara

Oleh: Akh. Muzakki

DI AKHIR Ramadan lalu, saya ditanya seorang wartawan majalah Islam begini: Apa pentingnya NU mengusung tema Islam Nusantara dalam muktamar ke-33? Apakah tidak takut justru tema itu akan memecah belah Islam? Sebab, Islam itu kan satu. Kenapa harus ada embel-embel Nusantara segala macam?

Pertanyaan wartawan di atas sebetulnya tidak sendirian. Pertanyaan itu hanya mewakili perhatian sekian banyak individu atau kelompok tentang hakikat Islam Nusantara.

Serangkaian pertanyaan di atas sejatinya menyiratkan kegundahan tertentu atas konsep Islam Nusantara. Dasarnya macam-macam. Mulai tidak tahu, salah paham, hingga tidak mau tahu. Bagi kalangan yang mempertanyakan konsep tersebut, Islam itu ya satu. Lalu, kalau sampai dimunculkan Islam Nusantara, dikhawatirkan muncul Islam dalam berbagai varian: Islam Timur Tengah, Islam India, Islam Tiongkok, bahkan Islam Jawa, Islam Madura, dan seterusnya. Ada kekhawatiran, konsep tersebut akan memecah belah Islam.

Kepada wartawan itu, saya membuat ilustrasi sederhana. Saya memahamkannya melalui contoh makanan cepat saji (fast food) dengan ayam goreng sebagai komoditas utamanya. Saya mengambil kasus dua brand perusahaan ayam goreng terkenal asal Amerika. Dua brand tersebut telah menjelajah tanah air. Hampir semua orang pun sudah mengenal dua brand itu.

Lalu, saya tanya rekan wartawan tersebut: ’’Apa yang dijual dua brand makanan cepat saji asal Amerika itu?’’ Dia jawab: ’’ Ya, ayam goreng plus kentang goreng.’’

Saya kemudian bilang: Nah, itulah yang menjadi ciri khas dua brand makanan cepat saji asal Amerika itu. Di mana dan ke mana pun pergi, kita pasti akan mendapati counter dan stall dua brand tersebut menjual ayam goreng ( fried chicken) dan kentang goreng irisan (chips). Di negeri asalnya, Amerika, jualan dua brand tersebut ya ayam goreng dan kentang goreng irisan itu. Di Eropa, juga sama. Di Asia juga serupa, termasuk di Indonesia.

Tapi, di negeri kita ini, dua brand asal Amerika tersebut menjual ayam goreng dan kentang goreng irisan dengan disertai nasi sebagai tawaran menu. Mengapa begitu? Sebab, mereka tahu, orang Indonesia belum akan merasa makan jika belum makan nasi. Karena itu, nasi disertakan sebagai pendamping dari komoditas ayam goreng dan kentang goreng irisan.

Ini semua mereka lakukan agar jualan mereka bisa diterima masyarakat Indonesia. Caranya, menyesuaikan dagangan mereka dengan selera dan kecenderungan gaya kuliner lokal. Dengan begitu, masyarakat lokal merasa ayam goreng dan kentang goreng irisan yang menjadi jualan dua brand Amerika di atas juga menjadi kebutuhan mereka. Maka, di mana pun di negeri ini, kita bisa melihat begitu tingginya tingkat marketabilitas jualan dua brand tersebut.

Tapi, jangan pernah berharap dua brand di atas menjual nasi pecel atau nasi rawon sebagai komoditas. Sebab, mereka akan menyalahi ’’khitah’’ bisnis dan dagangannya. Identitas jualan (trademark) mereka dari awalnya adalah fried chicken dan chips.

Meski nasi pecel atau nasi rawon sangat populer di negeri ini, dua brand asal Amerika di atas tidak akan pernah menjual dua makanan lokal itu di counter atau stall mereka. Kalau itu mereka lakukan, mereka sudah keluar dari trademark -nya sebagai industri bisnis makanan cepat saji fried chicken dan chips. Begitulah kira-kira ilustrasi sederhana tentang Islam.

Dalam teori ’’Melintasi Batas Kultural’’ (Crossing Cultural Boundaries), John R. Bowen (Religions in Practice, 2005:164) menegaskan, dua hal penting pasti terjadi tatkala sebuah agama mengalami persebaran meluas ke berbagai belahan dunia. Pertama, penerjemahan (translating) elemen-elemen keagamaan dari sebuah bahasa dan budaya asal munculnya agama tersebut kepada sebuah bahasa dan kultur baru. Kedua, penyesuaian diri (adapting) agama dimaksud dengan lingkungan baru.

Meski begitu, (maaf) untuk kepentingan simplifikasi, kecenderungan pergerakan Islam sama halnya dengan dua brand makanan cepat saji asal Amerika di atas: melakukan proses penerjemahan dan penyesuaian. Tapi, proses ini tidak sampai membuat pemahaman dan praktik muslim di negeri mana pun kehilangan ajaran dasar (core teaching) Islam itu sendiri.

Islam Nusantara yang diusung NU dalam muktamar ke-33 pun juga tidak akan pernah keluar dari lingkaran ajaran dasar Islam. Yang dilakukan hanya untuk memperkuat kembali cara keberagamaan muslim Indonesia yang santun, toleran, damai, dan moderat penuh respect atas perbedaan sebagai model bagi peradaban dunia.

Ini semua penting di tengah buruknya representasi Islam di dunia. Kehidupan dunia global-modern yang mendambakan praktik hidup kosmopolitan penuh kesantunan, toleransi, kedamaian, moderasi, dan respect atas perbedaan tidak menemukan referensinya pada pengalaman hidup, termasuk kalangan muslim. Pasalnya, konflik dan pertumpahan darah lebih kerap mengemuka daripada praktik hidup dimaksud. Timur Tengah dan Asia Selatan contoh sebagiannya.

Maka, Islam Nusantara dihadirkan untuk memperjelas contoh konkret dari konsep Islam rahmatan lil ‘alamin. Islam memang tidak lahir di negeri ini. Tapi, Islam di negeri ini bisa menjadi referensi dan model bagi tatanan kehidupan dan peradaban global yang baik. []

JAWA POS, 27 Juli 2015

Akh. Muzakki ;  Sekretaris PW NU Jawa Timur; Profesor Sosiologi Pendidikan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

PKP 1945 _03

Pribumisasi Islam

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid
Islam, Budaya dan Pribumisasi Agama (Islam) dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya mempunyai wilayah tumpang tindih. Bisa dibandingkan dengan independensi antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Orang tidak bisa berfilsafat tanpa ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah filsafat. Di antara keduanya terjadi tumpang tindih dan sekaligus perbedaan-perbedaan.
Agama (Islam) bersumberkan wahyu dan memiliki norma-normanya sendiri. Karena bersifat normatif, maka ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia, karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya. Maka muncullah tari ‘seudati’, cara hidup santri, budaya menghormati kyai dan sebagainya, dengan wawasan budaya dari agama secara langsung diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat tanpa mempersoalkan dalilnya. Umat Islam abangan yang menjauhi ‘ma lima’ (mabuk, berjudi, mencuri, berbuat amoral, mengisap ganja) belum tentu dengan alasan keagamaan tetapi sangat boleh jadi karena alasan-alasan budaya, misalnya ketaatan kepada kyai atau orang tua.
Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus-menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya akan memungkinkan adanya persambungan antara berbagai kelompok atas dasar persamaan-persamaan, baik persamaan agama maupun budaya. Upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan pada fitrah rasionalnya, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya.

Sebagai contoh adalah redanya semangat ulama dalam mempersoalkan rambut gondrong. Jika sebuah stadion sebaiknya mempunyai mushalla, meskipun kecil, bukan berarti untuk mencegah tabrakan antara shalat dengan sepak bola, akan tetapi karena pada kenyataannya pertandingan sepak bola hampir selalu diadakan ketika waktu shalat Asar masuk. Jadi akomodasi ini bukan dilakukan karena terpaksa akan tetapi adalah sesuatu yang timbul secara alami, menandai terjadinya proses pribumisasi.
Masjid Demak adalah sebuah contoh yang konkret dari upaya rekonsiliasi atau akomodasi itu. Ranggon atau atap yang berlapis pada masjid tersebut diambilkan dari konsep ‘Meru’ dari masa pra-Islam (Hindu-Budha) yang terdiri dari sembilan susun. Sunan Kalijaga memotongnya menjadi tiga susun saja, melambangkan tiga tahap keberagamaan seorang muslim, iman, islam dan ihsan. Pada mulanya orang baru beriman saja, kemudian ia melaksanakan islam ketika telah menyadari pentingnya syari’at. Barulah ia mamasuki tingkat yang lebih tinggi lagi (ihsan) dengan mendalami tasawuf, hakekat dan ma’rifat.

Pada tingkat ini mulai disadari bahwa keyakinan tauhid dan ketaatan kepada syari’at mesti berwujud kecintaan kepada sesama manusia. Mengasihi diri sendiri dengan melepaskan kecintaan kepada materi dan menggantinya dengan kecintaan kepada Allah adalah bentuk rasa kasih yang tertinggi. Pada tahap berikutnya, datanglah bentuk masjid ala Timur Tengah, dengan bentuk kubah dan segala ornamennya. Terjadilah kemudian proses arabisasi, meskipun pada mulanya bentuk masjid baru ini ditolak oleh Masjid Ngampel dan Pakojan. Bentuk kubah lambat laun menjadi sesuatu yang normatif dan harus. Sedangkan semangat pribumisasi menganggap kedua model ini sama saja.
Bahaya dari proses Arabisasi atau proses mengidentifikasikan diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan. Pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya ini tidak hilang. Inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tak terhindarkan.
Sebagai titik tolak dari upaya rekonsiliasi ini adalah meminta agar wahyu difahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Dalam proses ini pembauran Islam dengan budaya tidak boleh terjadi, sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat Islamnya. Al-Qur’an adalah harus tetap dalam bahasa Arab, terutama dalam shalat, sebab hal ini telah merupakan norma. Sedang terjemahan al-Qur’an hanyalah dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan al-Qur’an sendiri.
Pribumisasi Islam bukanlah ‘jawanisasi’ atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa menambah hukum itu sendiri. Juga bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap memberikan peranan kepada Ushul Fiqh dan Qaidah Fiqh. Sedangkan sinkretisme adalah usaha memadukan teologia atau sistem kepercayaan lama tentang sekian banyak hal yang diyakini sebagai kekuatan gaib berikut dimensi eskatologisnya dengan Islam, yang lalu membuat bentuk panteisme. Sinkretisme hal ini bisa dicontohkan dengan kuil 1000 dewa di India, Iran dan Timur Tengah zaman dahulu. Setiap penjajah yang masuk menambahkan tuhan yang baru untuk disembah bersama-sama dengan tuhan-tuhan yang lama. Pada suatu tahap akhirnya manusia pun dipertuhan dan bahkan pula malaikat (seperti pada agama Kong Hu cu). Malaikat bisa didekati agar melakukan intervensi terhadap kekuasaan tuhan, sehingga ia pun lebih berkuasa dari tuhan sendiri.
Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah ini membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan kemudian dimasuki lagi oleh kali cabangan sehingga sungai ini semakin membesar. Bergabungnya kali baru, berarti masuknya air baru yang menambah warna air yang telah ada. Bahkan pada tahap berikutnya, aliran sungai ini mungkin terkena ‘limbah industri’ yang sangat kotor. Tapi toh, tetap merupakan sungai yang sama dan air yang lama. Maksud dari perumpamaan ini adalah bahwa proses pergulatan dengan kenyataan sejarah tidaklah merubah Islam, melainkan hanya merubah manifestasi dari kehidupan agama Islam.
Sebagai contoh, pada mulanya ditetapkan haramnya berjabatan tangan antara laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Ketentuan ini merupakan bagian dari keseluruhan perilaku atau akhlak orang Islam. Ketika ketentuan ini masuk ke Indonesia, masyarakatnya telah memiliki berbagai kebudayaan. Misalnya, adat Sunda mempunyai jabatan tangan ‘ujung jari’. Setelah berjalan sekian abad, masuk pula budaya Barat dengan jabatan tangannya yang tegas dan tak pilih-pilih. Hasilnya di masyarakat Islam saat ini adalah  sebagian mereka, termasuk para birokrat dalam bidang agama dan para pemimpin organisasi, melakukan jabatan tangan dengan lawan jenis, sedang para Kyai yang hidup dengan fiqh secara tuntas tetap bertahan untuk tidak melakukannya.
Lalu apakah dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Islam telah mengalami erosi di Indonesia? Jawabnya adalah ‘tidak’, sebab Islam sebagai sebuah totalitas tetap berjalan seperti sedia kala. Karena para pemeluknya tetap melakukan shalat, pergi ke masjid, membayar zakat, pergi ke madrasah dan sebagainya. Dengan kata lain, secara kultural kita melihat adanya perubahan pada partikel-partikel dan tidak pada aliran besarnya. Umat Islam tetap melihat berpacaran bebas model Barat sebagai tidak Islami dan berusaha agar anak-anak mereka tidak melakukannya.
Fiqh dan Adat
Di dalam Ilmu Ushul Fiqh dikenal kaidah al ‘adah muhakkamah (adat istiadat bisa menjadi hukum). Di Indonesia telah lama terjadi bahwa pembagian waris antara suami-istri mendapatkan masukan berupa dua model yang berasal dari adat, yaitu adat perpantangan di Banjarmasin dan gono gini di Yogyakarta-Solo yang pada perkembangannya juga menyebar di Jawa Timur. Keduanya adalah respon masyarakat adat yang berada di luar lingkup pengaruh kyai terhadap ketentuan nash dengan pemahaman lama yang merupakan pegangan para kyai itu. Harta rumah tangga dianggap sebagai perolehan suami-istri secara bersama-sama, yang karenanya mesti dipisahkan dulu sebelum diwariskan, ketika salah satu suami/istri meninggal.

Separoh dari harta itulah yang dibagi kepada para ahli waris menurut hukum waris Islam, sedang separoh lainnya adalah milik dari suami/istri yang masih hidup. Teknik demikian adalah perubahan mendasar terhadap hukum waris, dan bentuk-bentuk penyesuaian seperti ini berjalan sementara para ulama merestuinya, walaupun (seraya) tidak menganggapnya sebagai cara pemecahan utama. Sebab pemecahan utama justru adalah yang seperti ditentukan oleh syara’ secara apa adanya. Letak kemajuannya adalah bahwa penyesuaian-penyesuaian seperti ini bukan hanya tidak diharamkan tetapi bahkan dianggap sebagai adnal qaulaini (pendapat dengan mutu nomor dua) dan tidak dipersoalkan sebagai sesuatu yang mengganggu prinsip.
Dalam kaitannya dengan pernikahan misalnya, sebenarnya rukun bagi sahnya hubungan suami istri sangat sedikit, yaitu ijab, qabul, saksi dan wali. Sedang selebihnya diserahkan kepada adat, misalnya tentang pelaksanaan upacara peresmiannya. Di sini adat berperan sebagai penghubung pola-pola perilaku baru dengan tetap berpijak kepada aturah normatif dari agama. Pola hubungan agama dan adat seperti ini sehat sekali. Bahwa pakaian pengantin Jawa menampakkan bagian bahu mempelai wanita, orang Islam tidak memandang hal itu sama rusaknya dengan zina, durhaka kepada orang tua dan kejahatan-kejahatan berat lainnya. Kekurangan seperti itu umumnya bisa dimaklumi sebagai bagian dari adat, selama syarat-syarat keagamaan dari nikah dan pengaturan hubungan selanjutnya, seperti soal nafkah dan kewajiban-kewajiban rumah tangga; masih datur secara Islam Sedangkan manifestasi kulturalnya diserahkan kepada adat. Hal ini sudah berjalan beberapa abad dan memang selalu ada perubahan-perubahan tanpa banyak menimbulkan reaksi karena berjalan secara sendiri-sendiri, Pola hubungan ini ditampung dalam al ‘adah muhakkamah, sehingga adat istiadat bisa disantuni tanpa mengurangi sahnya perkawinan.
Akan tetapi harus disadari bahwa penyesuaian ajaran Islam dengan kenyataan hidup hanya diperkenankan sepanjang menyangkut sisi budaya. Dalam soal wali nikah, ayah angkat tetap bukan wali nikah untuk anak angkatnya Ketentuan ini adalah norma agama, bukan kebiasaan. Ini jelas berbeda dengan cara penempatan siswa di sekolah-sekolah Timur Tengah. Di sana, siswa laki-laki dan perempuan tingkat SD, SMP dan SMA ditempatkan di ruangan terpisah dan baru boleh disatukan di tingkat perguruan tinggi. Keputusan ini didasarkan atas anggapan bahwa para remaja umumnya kurang memiliki pertimbangan dan sangat dipengaruhi nafsu. Kelemahan-kelemahan ini telah bisa diatasi oleh mereka yang telah mengalami kedewasaan dan kematangan, yaitu pada usia memasuki perguruan tinggi.

Cara ini bukanlah ketentuan agama, tapi logika agama, yaitu campuran hukum agama dan logika. Dari sini bisa muncul adat istiadat, dan adat pengaturan penempatan siswa seperti itu memang lalu mengeras di Timur Tengah. Sebaliknya di Indohesia, ulama melihat dari sudut Iain, yaitu bahwa tidak ada tempat yang lebih aman daripada sekolah, meskipun belum sama sekali memadai. Sehingga para ulama memperbolehkan dimasukinya sekolah, meskipun siswa dan siswi duduk dalam satu kelas (ko edukasi).
Mengembangkan Aplikasi Nash
Karena adanya prinsip-prinsip yang keras dari Hukum Islam, maka adat tidak bisa merubah nash itu sendiri melainkan hanya merubah atau mengembangkan aplikasinya saja, dan memang aplikasi itu akan berubah dengan sendirinya. Misalnya, Nabi tidak pernah menetapkan beras sebagai benda zakat, melainkan gandum. Lalu ulama yang mendefinisikan gandum sebagai qutul balad, makanan pokok. Dan karena definisi itulah, gandum berubah menjadi beras untuk Indonesia.
Kasus lain yang kontemporer dari pengembangan aplikasi nash ini adalah pemahaman ayaf al-Qur’an tentang bolehnya menikah dengan maksimal empat wanita dan kalau tidak bisa menegakkan keadilan, wajib hanya menikah dengan seorang wanita saja (Q.S. 4:3). Pada mulanya keadilan ini diukur dengan keseimbangan jatah giliran menginap dan nafkah. yang berarti hak menambah jumlah istri adalah mutlak di tangan suami. Akan tetapi sekarang sudah terasa perlunya mempertanyakan “mengapa begitu simplistiknya konsep keadilan itu, bagaikan Islam menghargai wanita hanya dengan ukuran-ukuran biologis. Semakin terdengar kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman terhadap nash itu menjadi keadilan yang dirasakan oleh obyek dari tindakan poligini (permaduan) itu, di mana laki-laki dan wanita sama-sama didudukkan sebagai subyek hukum. Sebab pelaksanaan poligini saat ini selalu dirasakan oleh kaum wanita sebagai tidak adil, kecuali dalam keadaan yang ekstrim dan langka.

Dengan demikian, jika tadinya wanita hanya menjadi obyek pasif yang tidak ikut menentukan, sehingga secara umum dihukumi menerima permaduan, maka dengan tampilnya wanita sebagai subyek, secara umum mereka dihukun menolak. Dengan rumusan singkat, pemahaman nash itu menjadi “kawini’ seorang wanita saja, dan perkawinan kedua dan seterusnya hanya bisa dilaksanakan jika ada keperluan yang bisa disetujui oleh istri”. Dan inilah yang telah dirumuskan di dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia No. 1 tahun 1974. Tampaklah dalam kasus ini, perubahan pemahaman menjadi sesuatu yang tak terelakkan, dengan melihat bahwa para ulama menerima penyantuman pemahaman seperti itu di dalam Undang-undang.
Masalahnya sekarang adalah bagaimana mempercepat pengembangan pemahaman nash seperti itu dan agar berjalan lebih sistematik lagi, dengan cakupan yang lebih luas dan argumentasi yang lebih matang. Kalau keinginan ini terlaksana, maka inilah yang dimaksudkan dengan pribumisasi Islam, yaitu pemahaman terhadap nash dikaitkan dengan masalah-masalah di negeri kita.
Sebuah kasus di Mesir pada tahun 1930-an, ketika Dewan Ulama Tertinggi al- Azhar memutuskan bahwa guna menghilangkan selisih yang banyak antara bagian ahli waris wanita dan pria akibat adanya ketentuan ‘’bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian wanita’’, maka digunakan apa yang dinamakan ‘washiyah wajibah’. Konsep washiyah wajibah (wasiat wajib) ini menganggap seakan-akan almarhum telah berwasiat. Jumlah maksimal wasiat yang diperkenankan (sepertiga dari harta peninggalan) diambil terlebih dahulu untuk dibagikan secara merata kepada ahli waris. Barulah sisanya, dua pertiga, dibagi menurut ketentuan nash, yaitu dua berbanding satu untuk laki-laki. Kenyataan bahwa modifikasi-modifikasi seperti itu ditolerir oleh para ulama dan sampai saat ini tetap berlaku menunjukkan vitalitas Islam, artinya adanya kelenturan yang tidak sampai meninggalkan pegangan dasar. Cara aplikasi semacam ini bisa banyak dilakukan dalam fiqh.
Sebagai contoh di dalam  sebuah musyawarah ulama terbatas muncul soal sterilisasi. Pertanyaan mendasar pun muncul tentang pemilik hak menciptakan anak, Tuhankah atau manusia Jawaban yang diberikan adalah bahwa hak menciptakan anak dan meniupkan ruh dalam rahim adalah milik Tuhan, sebagai tanda kekuasaan-Nya. Karena itu semua bentuk intervensi terhadap hak ini, yaitu dalam bentuk menghilangkan kemampuan seorang ibu untuk melahirkan, berarti melanggar wewenang Tuhan. Dengan demikian mafhum mukhalafah (implikasi kebalikannya) adalah diperbolehkanya pembatasan kelahiran dengan cara membuat sterilisasi yang tidak permanen. Dengan demikian pula, melaksanakan vasektomi yang oleh dokter dijamin akan bisa dipulihkan kembali, tanpa mempersoalkan prosentase jaminan itu, hukumnya diperbolehkan. Misalnya dengan pemakaian Cincin Jung yang bisa dilepas kembali. Kepada seoarang ulama sepuh diterangkan bahwa menurut kalangan medis, kemungkinan kepulihan itu baru sekiatar 30 persen.  Ulama itu menjawab bahwa asal pada prinsipnya bisa pulih, maka besar kecilnya kemungkinan itu tidak menjadi soal, terserah kepada kehendak Allah.
Sebuah hadis Nabi memerintahkan umat beliau agar memperbanyak pernikahan dan kelahiran, karena di hari kiamat beliau akan membanggakan mereka di hadapan Nabi-nabi yang lain. Pada mulanya, kata “banyak” dipahami sebagai jumlah, karena itu memang zaman penuh kesulitan dalam memelihara anak. Dengan tingginya angka kematian anak, maka ada kekhawatiran bahwa jumlah umat Islam akan dikalahkan oleh jumlah umat yang lain. Akan tetapi alasan demikian pada saat ini tidak bisa dipertahankan lagi, ketika penonjolan kuantitas sudah tidak dibutuhkan. Jumalah anak yang terlalu banyak justru akan menimbulkan bahaya, ketika kemampuan masyarakat untuk menampung mereka ternyata tidak memadahi. Maka terjadilah perubahan, ukuran-ukuran itu dititik beratkan pada kualitas. Perubahan pemahaman seperti ini membawa kepada rumusan pemahaman nash yang baru, “Kawinlah akan tetapi jangan terlalu banyak anak dan aturlah jumlah keluarga anda”.
Konsekuensi lebih jauh dari perubahan pemahaman ini dapat menyangkut soal usia perkawinan. Perintah memperbanyak anak tentulah bermakna pula perintah untuk segera menikah. Apalagi ternyata ada hadis yang memerintahkan para pemuda untuk segera melangsungkan perkawinan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan amoral. Akan tetapi tinjauan lalu dikembalikan kepada konteks semula, bahwa hadis itu disabdakan pada waktu tingkat kematian bayi sangat tinggi dan angka harapan hidup sangat rendah. Dengan kawin muda, maka kesempatan untuk membesarkan anak lebih lama. Jadi hadis ini sesuai dengan tanggung jawab berkeluarga pada waktu itu. Situasi telah berubah.

Pada saat ini pemuda yang berusia 15 tahun tentu belum mampu memenuhi kebutuhan bagi sebuah perkawinan dan konsekuensi hukumnya. Situasi lapangan pekerjaan sudah tidak sesederhana dulu, karena saat ini untuk memasuki pasaran kerja memerlukan persyaratan yang kompleks. Dengan demikian, tuntutan kualitas sebagai hasil dari perubahan pemahaman nash menghendaki pula perubahan batas terendah usia perkawinan. Maka Undang-undang Perkawinan pun menetapkan umur 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahuh untuk wanita, sambil tidak menutup kemungkinan bahwa batas usia terendah ini bisa dinaikkan, menurut keperluan. Batas ini ternyata tidak ditentang ulama.
Sejumlah kaidah fiqh pun ikut terlibat. Dalam kasus tersebut jelas telah dipergunakan kaidah dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil-mashalih (menutup kemungkinan bahaya harus didahulukan sebelum upaya memperoleh kemaslahatan). Memang lebih baik seorang pemuda segera menikah daripada terjerumus kepada perbuatan a-moral. Perkawinan akan membuat dirinya sadar tentang arti hidup. Akan tetapi perkawinan pada usia ini juga mengandung bahaya yang besar, karena penanggung jawab anak hasil perkawinan akan tidak jelas, di saat lingkup tanggung jawab keluarga modern akan semakin kecil. Misalnya tak ada lagi kepala suku atau kepala klan yang mengurusi soal-soal bersama. Bahaya inilah yang harus dicegah terlebih dahulu sebelum upaya menuju kebaikan, yaitu maslahat berkeluarga.
Lebih jauh lagi adalah dalil al-hajah tanzilu manzilah al-dlarurah (ke-butuhan setara dengan keadaan darurat), sedangkan dalil lain berbunyi adl-dlarurah tubihul-mahdhurah (keadaan darurat memungkinkan dihalalkannya dilarang). Dengan demikian, gabungan dari dua dalil ini akan membentuk kesimpulan bahwa hajah (keadaan membutuhkan) bisa menghalalkan yang haram; karena faktor kebutuhan setara dengan keadaan darurat. Musyawarah ulama terbatas tadi menyimpulkan adanya kebutuhan meningkatkan batas usia terendah bagi perkawinan, mencegah kelahiran dini dan secara makro mengatur keseimbangan antara penduduk dengan sumberdaya alam. Yang dibutuhkan bukanlah asal kelangsungan hidup masyarakaf terjamin tapi dengan mengorbankan banyak hal, termasuk soal pendidikan, ketika misalnya semua biaya dicurahkan untuk penyediaan lapangan kerja.
Dengan kata lain, ledakan penduduk menimbulkan hajah. Kalau demikian timbullah pertanyaan tentang wewenang merumuskan hajah tersebut ketika menyangkut soal-soal makro. Ternyata musyawarah terbatas tersebut memutuskan bahwa kebolehan sterilisasi yang bisa dipulihkan kembali bisa diputuskan oleh tim yang terdiri dari para ahli dari berbagai bidang: ahli demografi, ekonomi, fiqh, psikologi dan dokter medis. Rumusan ini jelaslah merupakan perubahan besar dalam konsep-konsep dasar fiqh. Hal-hal seperti ini harus disadari sebagai proses budaya menuju pengembangan implikasi atau konotasi hukum dan nash untuk membentuk hukum baru, suatu kebutuhan untuk menghadapi kemungkinan munculnya pertimbangan-pertimbangan terbaru yang tampak menggugat pemahaman lama.

Dalam soal bank misalnya, tidak kurang dari seorang alim semacam Dr Yusuf Al Qardlawi menempatkan bahwa larangan terhadap riba disebabkan oleh berlebihannya pengembalian hutang (adl’afan mudla’afah) dalam jumlah yang merugikan peminjam. Kerugian ini sampai menutup kemungkinan produktivitas akibat  beban bunga hutang, sebagaimana praktek rentenir. Adapun bunga bank (interest) yang dimaksudkan sebagai biaya administrasi dan sekedar untuk pengembalian modal kepada penanam uang bisa ditolerir selama tidak mengganggu produksi. Dengan kata lain, keuntungan yang diperkirakan dari pengusahaan uang pinjaman itu lebih besar daripada tingkat suku bunga yang harus dibayarkan, sehingga tidak ada unsur eksploitasi.
Pendekatan Sosio-Kultural
Ada sebuah soal yang sangat penting setelah pembicaraan seputar soal pemahaman nash di atas, yaitu pendekatan sosio-kultural. Sosial-budaya adalah perkembangan budaya dalam konteks kemasyarakatan. Saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami transisi dari masyarakat feodal/agraris menuju masyarakat modern. Perkembangan yang terjadi ternyata bersifat dualistik; di satu pihak telah tercapai modernitas, termasuk upaya menciptakan infra-struktur ekonomi, dan perilaku di segaia bidang telah lebih rasional, sampai terkadang dengan mengorbankan norma-norma agama, tetapi di pihak lain perilaku feodal masih dipergunakan sebagai alat untuk mencari akar ke masa lampau. Dalam situasi perkembangan dualistik menuju modernitas (keadaan sarwa-modern) ini, maka hukum Islam akan berfungsi dengan baik apabila ia dikaitkan dengan  perubahan pada struktur masyarakat itu sendiri.
Dengan demikian, sasaran perubahan itu bukanlah pada sistem pemerintahan atau sistem politik, akan tetapi pada sub-sub sistemnya. Misalnya, tanpa mempersoalkan ‘sistem’ ekonomi Indonesia yang tak jelas bentuknya ini, diambillah langkah-langkah untuk mencari model-model ideal dari pengorganisasian koperasi, suatu bentuk usaha yang ide dasarnya dipercayai bisa menjembatani  antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Misalnya dengan mencobakan bentuk-bentuk usaha bersama yang pada masa lalu sebenarnya-banyak dilakukan. Sementara itu, perubahan politik memang suatu keharusan, tetapi untuk keperluan itu sistem kepartaian yang ada—termasuk hadirnya fraksi ABRI—masih tetap bisa dipergunakan. Persoalannya kemudian bagaimana sub-sub sistem yang ada bisa menjadi demokratis, mandiri dan sebagainya. Misalnya mengusahakan kemandirian Golkar mesti dimulai dengan menyadari kenyataan bahwa ketidak mandirian itu terletak pada dominasi orang-orang birokrasi pemerintahan di dalamnya. Di sini pendekatan sosio-kultural mengambil peranan penting dalam merubah perilaku tanpa merubah bentuk-bentuk lahiriah Iembaga  pemerintahan itu sendiri.
Di antara contoh konkret yang bisa disebut adalah apa yang terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU). NU yang ada sekarang adalah NU tahun 1926 dengan perangkatnya: Tanfidziyah dan Syuriyah, bahkan lebih keras lagi dengan adanya sistem Mustasyar Akan tetapi sekaligus NU sekarang bukanlah NU yang dulu. Karena di dalam tubuhnya telah berkembang pemikiran-pemikiran makro, cakrawala pandang yang lebih luas, pemikiran yang jauh ke depan dan cara kerja yang lebih administrates. Perubahan-perubahan dalam kultur ini masih dalam konteks kelembagaannya semula. Karena terjadi perubahan pada segi budaya, maka berubah pulalah konteks masyarakatnya. Dengan demikian, untuk konteks Indonesia secara umum, tantangan umat Islam sebenarnya adalah bagaimana mengisi Pancasila. Negara Kesatuan RI dan sistem politiknya dengan wawasan Islam yang secara kultural bisa merubah wawasan hidup orang banyak dengan memperhatikan konteks kelembagaan masyarakat tadi.
Pendekatan sosio-kultural terkadang disalah pahami sebagai hanya bersudut pandang budaya atau politik saja, suatu pandangan yang menyesatkan. Pendekatan politik selalu mempersoalkan segi kelembagaan, Sedangkan pendekatan kultural berbicara tentang perilaku masyarakat dan usaha pencerahan. Kemudian persoalannya mengaitkan lembaga dengan perilaku masyarakat adalah  persoalan mempengaruhi perilaku lembaga. Di sinilah letak peranan dari pendekatan sosio-kultural. Sementara itu kalangan yang tampak menggebu-gebu dengan pendekatan struktural sering terjerumus dalam pembicaraan tentang perilaku budaya suatu lembaga, bukan bagaimana merombaknya. Apalagi perincian yang dikemukakan dalam rangka pendekatan struktural itu ternyata adalah cara-cara sosial budaya. Dus, sebenarnya telah terjadi kerancuan semantik.
Pendekatan sosio-kultural menyangkut kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa, dan bukan berusaha memaksakan agendanya sendiri. Kalau yang terakhir ini terjadi, maka yang berlangsung sebenarnya hanyalah proses pelarian (eskapisme). Umat Islam menuntut syarat-syarat yang terlalu idealistik untuk menjadi muslim yang baik. Lalu tidak diakuilah kemusliman orang yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat itu, seperti orang-orang yang baru bisa melaksanakan ibadah haji dan zakat sementara belum mampu melaksanakan shalat dan puasa dengan baik. Kecenderungan  formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan Islamisasi dalam bentuk manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan karena hanya akan menimbulkan kekeringan substitusi. Karena itu patut diusulkan agar terlebih dahulu Islam menekankan pembicaraan tentaing keadilan, demokrasi dan persamaan. Dengan demikian, peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa ini akan lebih efektif dan perilaku mereka akan lebih demokratis.
Weltanschauung Islam
Ajaran Islam bisa dibedakan antara yang merupakan nilai dasar dan kerangka operasionalisasinya. Nilai dasar adalah nilai-nilai yang mendasari kehidupan masyarakat, yang intinya adalah (menurut Dr. Muhammad Abu Zahrah dan diperkuat oleh ahli-ahli lain) keadilan, persamaan dan demokrasi (syura). Prinsip operasionalisasi nilai-nilai dasar ini sudah dirumuskan dalam kaidah fiqh ‘tasharruful imam ‘ala ra ‘iyyatihi manuthun bil mashlahah’ (tindakan pemegang kekuasaan rakyat ditentukan oleh kemaslahatan dan kesejahteraan mereka). Dengan bahasa sekarang, harus dijunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan persamaan di muka undang-undang. Jadi Weltanschauung Islam sudah jelas, yaitu bahwa Islam mengakomodasi kenyataan-kenyataan yang ada sepanjang membantu atau mendukung kemaslahatan rakyat. Prinsip ini harus mewarnai segala wujud, baik bentuk kelembagaan maupun produk  hukum.
Andaikan telah terjadi kesepakatan (sekurang-kurangnya oleh mayoritas) tentang Weltanschauung Islam, niscaya pekerjaan telah selesai. Sayangnya, kesepakatan ini belum pernah terjadi, sebab orang Islam baru pada tahap membuat komponen-komponen Weltanschauungs Islam sendiri. Proses yang terbalik ini menyebabkan kesalahan dalam penyusunan skala prioritas kepedulian. Pada ujungnya, muncullah keruwetan-keruwetan seperti dalam soal ada tidaknya negara Islam, masyarakat bersyariat ataupun masyarakat berhukum sekular, bahkan masih ditambah lagi dengan soal-soal kecil seperti apakah sebuah Undang- undang Pendidikan Nasional harus menyebutkan pendidikan agama dalam pasal-pasalnya ataukah tidak. Upaya sejumlah intelektual muslim, seperti Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Yusuf Qardlawi dan intelektual lainnya untuk menyusun prioritas yang benar, ternyata tidak mendapatkan sambutan, karena kaum muslimin sedang mengalami krisis identitas yang ditandai oleh kegairahan mempersoalkan manifestasi simbolik dari Islam. Identitas diri mesti tampil secara visual. Inilah yang mempakan sebab mengapa umat Islam sibuk dengan masalah-masalah semu atau hanya bersifat pinggiran (periferal).
Apa yang disebut dengan islamisasi pada umumnya barulah pada arabisasi budaya, yaitu semakin banyaknya dipakai terminologi Arab yang berasal dari nash. Sebutan ‘saudara-saudara’, ‘kelompok’ atau ‘kolega’ diganti dengan ‘ikhwan’. Istilah ‘sembahyang’ yang telah berabad-abad dipakai di negeri ini yang sebenarnya telah berkonotasi Islam, walaupun kata itu sendiri berasal dari ‘nyembah Sang Hyang’, diganti dengan ‘shalat’, sambil berpendirian bahwa sembahyang bukanlah shalat. Dan ‘langgar’ pun dirubah menjadi ‘mushalla’. Hal-hal yang bersifat ’embel-embel’ malahan menjadi perhatian pokok. Kecenderungan ini akan berlanjut terus selama proses identifikasi diri kaum muslimin belum terselesaikan dengan baik.
Di hadapan itu semua tampak ada semacam quasi weltanschauung (syibh nadha-riyyah ‘anil haryah), yang lalu menjadi ideologi semu. Misalnya munculnya ideologi tertentu. Padahal ujung dari ungkapan ‘Islam sebagai alternatif’ yang seakan merupakan manifestasi dari suatu ideologi tertentu. Padahal ujung dari ungkapan ini juga masih mempersilahkan masing-masing negara untuk menentukan corak ideologinya sendiri.
Dengan sikap  demikian, sebenarnya yang ditawarkan bukanlah alternatif, karena toh tetap berpendirian bahwa tidak ada alternatif yang universal. Terus terang satu-satunya penulis yang secara konsisten tetap mendambakan Islam sebagai alternatif adalah Abul A’la al Maududi. Semua ahli lain, bahkan Abul Hasan An Nadawi apalagi Sayyid Quthb, telah merubah pendirian mereka. Terlihat jelas pula bahwa jawaban-jawaban yang diberikan, baik oleh Khomeini maupun Ziaul-Haq, masih bersifat semu. Idealisme mereka begitu tinggi, sehingga tidak bisa mendarat dalam kehidupan; gagal menemukan prinsip-prinsip operasional dari nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat. Seringakali percobaan-percobaan untuk keperluan itu berujung pada bentuk-bentuk kekuasaan Imam. Padahal prinsip-prinsip operasional itu semestinya senafas dengan yang telah disebutkan, yaitu ‘tasharruful-imam ‘ala raiyatih manuthun bil-mashlahah’, ‘laa dlarara wa laa dlirar’ (tidak dibenarkan terjadinya segala bentuk perbuatan yang merugikan)  dan sebagainya.
Selama problem krisis identitas kaum muslimin belum terpecahkan, maka langkah-langkah belum bisa diambil untuk membentuk Weltanschauung Islam.  Dan selama masih dalam keadaan demikian, yang ada barulah weltanschauung Islam yang semu dan baru pada tahap semangat keislaman saja atau sekadar slogan-slogan islami kosong. Jalan yang terbaik adalah melakukan upaya rekonstruksi hukum agama secara parsial sesuai dengan kebutuhan atau bersifat ad-hock sejalan dengan situasi ad-hock yang tengah berlangsung. Tentu saja tawaran ini datang dari cara pandang sarwa-fiqh. Fiqh adalah alat yang paling efektif untuk mengatur kultur umat Islam dan bisa dikatakan sebagai kunci kemajuan atau kemunduran mereka.
Tiga pilar dasar; keadilan, persamaan, dan demokrasi (weltanschauung) itu diejawantahkan kedalam sikap hidup yang mengutamakan Islam, kebangsaan dan kemanusiaan. Prinsip operasional ‘tasharruful imam ‘ala ra’iyyatihi manuthun bil-mashlahah’ dirinci dalam sub-sub prinsip hingga menjadi kerangka operasioanal dari Weltanschauung Islam tersebut. Di sinilah kultur Islam hendaknya diisikan.
Agenda Prioritas
Apa yang harus dikerjakan pertama kali adalah menciptakan kesadaran masyarakat tentang apa yang harus dilakukan oleh Islam. Dari sini kemudian tersedia lahan bagi masuknya pendekatan sosiokultural yang sifatnya mampu menampung kebutuhan-kebutuhan pengembangan dan perubahan. Tapi kerja ini tidak bisa begitu saja dilakukan. Dengan kata lain, betapapun pentingnya perubahan-perubahan formalistik hukum fiqh, ternyata masyarakat tidak menunggu rumusan-rumusan formal itu dalam menentukan apa yang hendak mereka lakukan. Jika demikian, seharusnya masyarakat dirangsang untuk tidak terlalu memikirkan manifestasi simbolik dari Islam dalam kehidupan, akan tetapi lebih mementingkan esensinya.
Hal ini berarti penciptaan Weltanschauung dengan pembinaan atau pembentukan tiga nilai dasar tadi, lalu mencari prinsip operasionalisasinya dan penjabaran prinsip itu ke dalam kerangka operasionalisasi, dan baru sesudah itu prioritas lainnya akan muncul dengan sendirinya. Inti persoalannya adalah membangun etika masyarakat yang baru. Hubungan yang lebih egaliter, kebebasan berpendapat dan ketundukan kepada hukum adalah inti keadilan, yang akan membentuk perilaku masyarakat secara berangsur-angsur menuju budaya baru. Prioritas ini dibarengi dengan prioritas transformasi budaya-budaya yang ada, seperti penertiban kehidupan koperasi dan budaya politik. Budaya politik orang Jawa yang pasif (menunggu dawuh dari atas) harus diubah menjadi budaya kreatif yang serba berinisiatif. Ini penting sekali, karena Pancasila sendiri masih dalam taraf mencari bentuk atau  masukan, untuk mengoperasionalkan nilai-nilai dasar bangsa. Di sini Islam bisa masuk tanpa perlu formalisasi, tetapi lebih dengan membawa Weltanschauung yang khas dari dirinya.
Tidak perlu ada kekhawatiran bahwa dengan kesediaan meninggalkan formalitas itu Islam akan larut dan kalah. Karena, meskipun nilai-nilai keadilan, persamaan dan demokrasi sebenarnya bukan hanya milik Islam tetapi juga adalah milik dari ke-manusiaan, tetapi wawasan, lingkup, watak, sasaran dan tujuannya tetap berbeda. Perbedaan ini segera bisa dikenali manakala rincian dan nilai-nilai dasar itu diungkap kembali dari perbendaharaan keilmuan Islam yang sangat kaya itu.
Dalam soal keadilan misalnya, Islam mengenal apa yang dinamakan al-kulliyyat al-khams (lima jaminan dasar); jaminan atas keselamatan fisik/pribadi, jaminan atas keselamatan keyakinan agama, jaminan atas kesucian keluarga, jaminan atas keselamatan hak milik dan jaminan atas keselamatan profesi. Di luar Islam tentu saja terdapat juga konsep tentang jaminan-jaminan dasar seperti ini, akan tetapi kuantitas dan kualitasnya pasti berbeda. Dalam bidang ekonomi akan terlihat perbedaan nyata antara Islam dengan Kristen. Seorang muslim yang baik dengan sendirinya adalah anti kapitalisme karena salah satu kewajiban yang harus ditunaikannya yaitu zakat pada hakekatnya memang bersifat anti-kapitalistik. Prinsip zakat adalah bahwa di dalam harta yang dimiliki seseorang, terdapat sebagian yang bukan miliknya sendiri. Terlepas dan soal besar dan kecilnya, tetapi zakat mengisyaratkan prinsip membersihkan harta dan anti penumpukan harta serta kebebasan individu yang berlebihan.
Begitu pun dalam bidang-bidang lain, Islam tetap memiliki kekhasannya. Bahwa ia bisa dikembangkan menjadi sistem alternatif adalah soal lain. Dengan  melihat kenyataan bahwa Islam tidak sistemik, maka agaknya kemungkinan Itu tak ada. Sebab Islam ‘hanya’ mengandung wawasan-wawasan yang bisa diterapkan pada sistem apa pun, kecuali sistem thaghut (tiranik), yaitu sistem yang bertentangan dengan unsur-unsur utama Weltanschauung Islam sendiri yaitu persamaan, keadilan dan demokrasi.
Jembatan Baru
Salah satu persoalan yang sangat perlu pemecahan adalah keterpisahan antara dua komponen dalam sistem keyakinan Islam yaitu keyakinan akan keimanan yang sangat pribadi, sebagaimana yang tercantum dalam Rukum Iman dan dimensi sosialnya sebagaimana tercantum dalam Rukun Islam. Pada dimensi individu ukuran keimanan bersifat sangat pribadi dan merupakan urusan seseorang dengan Allah sendiri (hablun minallah). Sedang pada dimensi sosialnya  syahadat yang tampak bersifat sangat pribadi itu ternyata berwawasan sosial, arena pengucapannya harus dilakukan di muka orang banyak, seperti dalam persaksian perkawinan. Apalagi tentang Rukun Islam yang lain. Shalat, apalagi berjamaah, berfungsi mencegah perbuatan keji dan munkar, yang berarti berorientasi menjaga ketertiban masyarakat. Sementara zakat telah jelas sebagai ibadah sosial, puasa adalah keprihatinan sosial dan ibadah haji adalah saat berkumpulnya kaum muslimin dari segala penjuru dengan berbaju ihram yang sama tanpa memandang pangkat dan kedudukan.
Persoalannya kini adalah bagaimana dimensi pribadi ini bisa diterjemahkan secara sosial. Karena di dalam Islam ternyata mungkin untuk menjadi mukmin yang baik dan sekaligus menjadi makhluk asosial dan sebaliknya bisa terbentuk pula sikap hidup yang begitu sosial tetapi tanpa keimanan. Usaha menjembatani kedua bentuk keberagamaan yang ekstrem ini adalah sebuah keharusan, sedangkan al-Qur’an telah memberikan petunjuknya (Q.S. 2:177). Ayat ini menerangkan bahwa struktur masyarakat yang adil harus ditandai dengan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan orang-orang yang menderita dan pengerahan dana untuk membela kaum lemah. Secara epistemologis, konsep ini belum pernah dirumuskan dan disepakati sebagai soal teologi, melainkan dianggap sebagai soal politik.

Dengan demikian yang masih diperlukan adalah, pengembangan akidah Islamiyyah yang mempunyai komponen rukun iman dan sekaligus rukun islam dalam bentuk yang terjembatani. Usaha menjembatani ini mempakan pekerjaan besar yang harus ditempuh melalui dialog dengan semua pihak. Apa yang ada tetap dipertahankan tetapi mesti ditambah dan diperjelas dengan wawasan-wawasan baru. Dengan kata lain semua kelompok masyarakat bertanggung jawab terhadap proses pribumisasi Islam dalam arti mengokohkan kembali akar budaya kita, dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama. []
Tulisan ini disusun dari wawancara lisan Abdul Mun’im Saleh dengan Gus Dur, dimuat di Islam Indonesia Menatap Masa Depan, (Jakarta: P3M, 1989). Bisa juga dibaca di Buku Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, Depok: Desantara, 2001.

REPINDO

NU-Muhammadiyah sebagai Jangkar Etika

Oleh: Yudi Latif

Muktamar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berlangsung di tengah kemarau etika-spiritual yang melanda kehidupan bernegara. Kebebasan demokratis selama 15 tahun terakhir mempercanggih politik sebagai teknik, tetapi memundurkan politik sebagai etik. Politik dan etika terpisah seperti terpisahnya air dengan minyak. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan bangsa, seperti keadaban, responsibilitas, keadilan, dan integritas, runtuh.

Semua mata menunggu dengan harap-harap cemas bagaimana muktamar kedua ormas keagamaan terbesar itu berjalan. Masih adakah sumur keteladanan yang tersisa di tengah dahaga jutaan rakyat yang menanti tetes-tetes air harapan?

Tidak berlebihan jika kita berharap banyak dari NU-Muhammadiyah. Keduanya dapat dikatakan sebagai reservoir etika republik. Keduanya berinvestasi banyak dalam menyemai benih kehidupan etis sebelum republik berdiri. Keduanya juga menempatkan wakilnya dalam perumusan dasar negara dan konstitusi negara pertama.

Wakil dari kedua ormas dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan gigih memperjuangkan prinsip ketuhanan sebagai salah satu sila yang harus diutamakan dalam dasar negara. Tentu jadi pertanyaan, mengapa untuk urusan negara modern, prinsip ketuhanan yang bersifat meta-rasional perlu dilibatkan dalam urusan publik yang semestinya bersifat rasional?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menoleh ke buku A Study of History karya sejarawan Inggris, Arnold Toynbee. Lewat buku ini, ia melacak faktor kebangkitan dan kejatuhan sekitar 20 peradaban. Pada setiap kasus, Toynbee mengaitkan disintegrasi peradaban dengan proses melemahnya visi spiritual peradaban tersebut. Singkat kata, bangunan negara (dan peradaban) tanpa landasan etika-spiritual ibarat bangunan istana pasir.

Studi Toynbee itu mengisyaratkan ada hubungan erat nilai-nilai spiritual keagamaan dengan kemajuan bangsa dan peradaban. Samuel Huntington dalam Who Are We? menunjukkan hal menarik mengenai keberlangsungan Amerika Serikat (AS) sebagai negara adikuasa dibandingkan Uni Soviet. Di AS, urainya, ”Agama telah dan masih menjadi sesuatu yang sentral dan barangkali identitas yang paling sentral bagi bangsa Amerika” (Huntington, 2004:20). Huntington juga menunjukkan (2006), geografi peradaban yang mampu bertahan adalah yang berbasis keyakinan/ketuhanan. Dalam kaitan antara corak keagamaan dan politik, Alexis de Tocqueville (1835/1998) dan Robert Putnam (2006) mewakili ahli yang menunjukkan peran nilai-nilai keagamaan dalam memengaruhi demokrasi.

Ada faktor budaya yang dipengaruhi agama yang jadi rintangan bagi kemajuan. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan, faktor keyakinan memberi kontribusi penting dalam proses demokrasi. Banyak faktor yang ikut memengaruhi sehingga dalam konteks mana agama menjadi rintangan dan dalam konteks mana menjadi pendorong kemajuan jadi hal yang harus dipertimbangkan.

Dalam kaitan itu, hendaklah disadari bahwa agama sebagai pedoman hidup yang berkaitan dengan yang suci (sacred) sedari awal memang mengandung kekuatan yang ambivalen: menakjubkan dan menghancurkan. Kata sacred (Latin, sacer) itu bisa berarti karunia atau kutukan, suci atau cercaan.

Modus beragama yang berhenti sebagai pemujaan eksterioritas formalisme peribadatan, tanpa kesanggupan menggali interioritas nilai spiritualitas dan moralitas, hanyalah berselancar di permukaan gelombang bahaya. Tanpa menyelam di kedalaman pengalaman spiritual dan moralitas, keberagamaan jadi mandul, kering, dan keras; tak memiliki sensitivitas-kontemplatif. Tanpa penghayatan etika-spiritual yang dalam, orang akan kehilangan apa yang disebut penyair John Keats sebagai negative capability, yakni kesanggupan untuk berdamai dengan ketidakpastian, misteri, dan keraguan dalam hidup. Tanpa menghikmati misteri, manusia memaksakan absolutisme sebagai respons ketakutan atas kompleksitas kehidupan dunia yang menimbulkan penghancuran ke dalam dan ancaman ke luar.

Pemulihan krisis kehilangan basis kepercayaan saat agama yang seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, keluhuran budi pekerti, kasih sayang, dan perawatan justru sering kali memantulkan rasa keputusasaan, keserakahan, dan kekerasan zaman dalam bentuk terorisme, pragmatisme, permusuhan, dan intoleransi.

Pada titik ini, Muktamar NU-Muhammadiyah merupakan pertaruhan besar tentang jangkar kehidupan etis di negara ini. Kebanggaan tentang wajah Islam Nusantara yang ramah, etis, dan estetis harus dibuktikan agar tidak berhenti sebagai pepesan kosong dan agar bangsa ini masih bisa menanti datangnya hujan di tengah krisis kemarau etika yang berkepanjangan.

Untuk keluar dari krisis, suatu bangsa tidak hanya memerlukan transformasi institusional, tetapi juga transformasi etika-spiritual. Dalam proses transformasi ini, seperti ditekankan Karen Amstrong dalam The Great Transformation (2006), persoalan agama tidak berhenti pada apa yang kita percaya, tetapi pada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menempatkan moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan agama dan publik. []

KOMPAS, 4 Agustus 2015

Yudi Latif | Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pendapat Pribadi

logo_BARPETA

Islam Nusantara, Dari NU untuk Dunia

Oleh: Dawam Multazam
Akhir-akhir ini panggung diskusi publik kita diramaikan oleh tema Islam Nusantara, terutama sejak kejadian pembacaan al-Qur’an dalam sebuah acara di Istana Negara oleh seorang qori’ yang juga dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Qiro’ah tersebut menjadi buah bibir masyarakat karena, sebagaimana disebutkan oleh pembawa acara, menggunakan langgam khas Nusantara, tilawah (cara membaca) al-Qur’an yang kurang lazim didengar oleh sebagian masyarakat.

Setelah kejadian tersebut, tak pelak timbul pro-kontra yang cukup panjang, apalagi Pemerintah, melalui Presiden Jokowi dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan dukungannya terhadap tilawah tersebut. Dukungan yang diberikan Pemerintah sebenarnya tidak hanya terhadap qiro’ah berlanggam Nusantara, tetapi lebih besar daripada itu, yakni dukungan terhadap Islam Nusantara. Menurut Presiden Jokowi, ia mendukung Islam Nusantara, karena merupakan “Islam kita, yang penuh sopan santun, tata krama, dan toleransi” (BBC Indonesia, 14/6).

Ramainya panggung diskusi publik seputar Islam Nusantara ini juga seiring dengan rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadikan tema Muktamar NU ke-33 di Jombang, 1-5 Agustus 2015, berbunyi“Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”. Menurut Ketua Muktamar tersebut, H Imam Aziz, dipilihnya tema tersebut tidak terlepas dari agenda jam’iyyah NU menjelang seabad usianya. Islam Nusantara, sebagai model keislaman yang dianut oleh Nahdliyin (warga NU), perlu untuk ditunjukkan posisi strategisnya sebagai “agen” Islam rahmatan lil alamin di Indonesia dan di seluruh dunia. Terkait peran NU di Indonesia, tentu saja sudah menjadi pengetahuan umum bahwa NU yang lahir pada tahun 1926 merupakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, sehingga sudah barang tentu memiliki peran yang signifikan bagi perjalanan bangsa dan negara ini.

Kemudian, mengenai kiprah NU di panggung dunia, selain beberapa kali pengurusnya hadir dalam beberapa forum pro-perdamaian dan pro-toleransi Internasional,  NU juga menginspirasi, antara lain, ulama Afghanistan untuk membentuk organisasi masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Berawal dari pertemuan dengan PBNU pada 2013, saat ini ulama Afghanistan sudah membentuk Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA), organisasi masyarakat yang berprinsip tawasut (moderat), tawazun (seimbang-equal), adalah (keadilan), tasamuh (toleran), dan musyarokah (serikat-persatuan). Sebagaimana diketahui, prinsip yang dianut oleh NUA tersebut mengadopsi prinsip-prinsip yang dianut oleh NU berdasarkan petunjuk para ulama salaf (pendahulu).

Tanggung Jawab NU untuk Umat

Berangkat dari kesadaran atas perannya yang signifikan bagi masyarakat, tampaknya NU juga menyadari bahwa ada tanggung jawab yang lebih besar. Akhirnya, dengan menghilangkan sekat organisasi masyarakat yang dimilikinya, NU kemudian memunculkan tema Islam Nusantara. Pemunculan frasa Islam Nusantara ini sebenarnya bukan merupakan penemuan aliran atau ajaran Islam yang baru. Karena, menurut Dr H Eman Suryaman, Ketua PWNU Jawa Barat, Islam Nusantara merupakan “sebuah model keislaman yang berdasarkan demografi-sosiologis” (NU Online, 9/6).

Selain ia bukan merupakan aliran atau ajaran, ia juga bukan hal yang baru (saja) dilahirkan oleh NU. Memang betul bahwa NU adalah pihak pertama yang dewasa ini begitu gencar memunculkan istilah ini, tercatat pada tahun 2008 lalu, Taswirul Afkar (Jurnal yang diterbitkan oleh Lakpesdam NU), mengangkat tema “Islam Nusantara” sebagai bahan kajian di edisi ke-26.Kemudian, sejak tahun 2013 di lingkungan perguruan tinggi NU (Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, STAINU, Jakarta) sudah dibuka program pascasarjana Sejarah Kebudayaan Islam yang berkonsentrasi pada Islam Nusantara. Tetapi sejatinya Islam Nusantara sudah eksis sejak pertama kali dakwah Islam hadir dan berkembang di Tanah Air Nusantara ini, meskipun tentu saja belum dirumuskan dalam frasa Islam Nusantara.

Begitu dua kata yang tersusun dari entitas agama dan budaya ini ramai dibincangkan, barulah para tokoh NU berikhtiar merumuskan definisinya. Prof Isom Yusqi, Direktur Program Pascasarjana STAINU Jakarta, misalnya, menyebutkan bahwa Islam Nusantara merupakan “istilah yang digunakan untuk merangkai ajaran dan paham keislaman dengan budaya dan kearifan lokal Nusantara yang secara prinsipil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam” (NU Online, 25/6). KemudianKH Afifuddin Muhajir, Katib Syuriyah PBNU dan Guru Utama Fiqh-Ushul Fiqh di Pesantren Sukorejo, Situbondo, memaknai Islam Nusantara sebagai “pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fiqih mu’amalah sebagai hasil dialektika antara nash, syari’at, dan ‘urf, budaya, dan realita di bumi Nusantara” (NU Online, 27/6). Begitu juga Abdul Moqsith Ghozali, menyebut Islam Nusantara sebagai “Islam yang sanggup berdialektika dengan kebudayaan masyarakat” (NU Online, 29/6).

Aneka definisi yang diberikan para tokoh NU tersebut, semakin melengkapi tujuan mengingatkan umat untuk kembali meneladani perjuangan para ulama yang telah berhasil mendakwahkan Islam sehingga dapat tersebar secara kuat dan luas di bumi pertiwi. Keberhasilan dakwah para ulama tersebut, menurut Agus Sunyoto (2012), setelah mereka – para ulama, khususnya Walisongo pada abad ke-15, dapat memahami bagaimana cara mengenalkan Islam secara tepat kepada masyarakat asli Nusantara. Keberhasilan dakwah ala Walisongo tersebut, seperti hujan yang datang setelah kemarau panjang; tak kurang dari tujuh abad semenjak Muslim pertama datang di Aceh, Walisongo “hanya” perlu waktu kurang dari satu abad untuk menemukan “formula dakwah jitu” dan menyebarkan Islam di hampir semua pulau besar di Nusantara. Kekayaan, kekhasan, dan keunikan Islam Nusantara inilah yang hendak dieksplorasi oleh para mahasiswa Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta untuk kemudian dipublikasikan pada dunia internasional (STAINU Jakarta, 2013).

Nusantara, Tidak Hanya Jawa

Namun sayangnya, di tengah diskursus yang menarik tersebut, masih ada kesalahpahaman dari sementara kalangan, terutama pihak yang kontra terhadap topik Islam Nusantara ini. Menurut masyarakat yang tampaknya masih awam terhadap pengertian Islam Nusantara, misalnya, Islam Nusantara dianggapsesat dan menyesatkan, karena dikira anti-Arab dan hendak melakukan pribumisasi-nusantarasasi Islam yang bermuara pada sinkretisme. Dalam pemahaman mereka, sinkretisme yang ada dalam Islam Nusantara diwujudkan dalam, misalnya, wudhu dengan air kembang; membenci bahasa Arab sehingga adzan dan shalat dengan bahasa Indonesia; mengkafani jenazah dengan kain batik; arah kiblat dan pergi haji ke gunung atau candi di Indonesia;  dan beragam tuduhan menggelikan lainnya.

Terhadap tuduhan kelompok ini, Rijal Mumazziq Zionis, Dosen Pendidikan Anti Korupsi IAIN Jember, menyatakan bahwa Islam Nusantara tidak mungkin anti-Arab (Suara-Islam, 18/6). Menyitir pendapat sastrawan Remi Sylado yang menyebut bahwa 9 dari 10 kosakata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Asing, ia menegaskan bahwa masyarakat pesantren, pendidikan khas Islam Nusantara, masih menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab. Sehingga, terlepas dari tidak mungkinnya beragam tuduhan tadi dijalankan oleh umat Islam, sikap anti-Arab merupakan hal yang mustahil.

Sedangkan sanggahan yang lebih baik datang dari sebagian pihak yang lebih memiliki pemahaman, tetapi menolak Islam Nusantara – terutama, menurut hemat penulis, semata karena alasan berbeda afiliasi organisasi. Bagi kelompok ini, Islam Nusantara perlu ditolak karena terlalu Jawa-sentris, sehingga ketika dipaksakan justru dapat memicu disintegrasi antar sesama muslim di Indonesia.Menurut mereka, adanya Islam Nusantara yang Jawa-sentris dapat memicu juga lahirnya Islam Minang, Islam Aceh, Islam Makassar, Islam Lombok, dan lain-lain, sebagai sikap ketidakpuasan terhadap Islam Nusantara. Selain itu, Islam Nusantara juga dapat memantik munculnya Islam Malaysia, Islam China, Islam Eropa, Islam Amerika, dan lain-lain.

Kelompok terakhir ini sepertinya belum mengetahui, atau sekurangnya lupa, bahwa terdapat jaringan ulama Nusantara yang membentang luas secara geografis dari seluruh wilayah Indonesia saat ini, hingga Malaysia, Brunei Darussalam, dan Patani (Thailand). Pada masa Tanah Hijaz belum dikuasai oleh Kerajaan Saudi Arabia yang didukung oleh ulama Wahabi, ulama Nusantara berperan cukup penting di sana. Banyak ulama Nusantara yang belajar di tanah kelahiran Islam tersebut, dan tak sedikit pula yang menjadi pengajar di sana. Sebagai identitas terhadap orang-orang yang datang dari kawasan yang kini Asia Tenggara tersebut, diberikan nisbah sesuai negeri asalnya, al-Jawi. Bagi yang pernah membaca sekilas sejarah yang menyebut nama ulama al-Jawi ini, barangkali mengira bahwa yang dimaksud sebagai “Jawi” adalah Pulau Jawa saja.

Padahal, sebutan al-Jawi ini berlaku untuk semua orang yang berasal dari kawasan geografis yang membentang di Asia Tenggara kini. Sebagai contohnya, ada nama besar Syeikh Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansuri al-Singkili di Aceh, Syekh Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Falimbani di Palembang, dan Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani al-Jawi di Patani (Thailand). Semuanya memakai nisbah al-Jawi sekalipun tidak berasal ataupun tinggal di Pulau Jawa. Selain itu, Ahmad Baso (2012), mengungkapkan sejarah jaringan kyai-santri, guru-murid, baik secara langsung maupun melalui tulisan,terjalin secara luas mulai dari wilayah-wilayah yang penulis singgung di atas, bahkan hingga ke daerah Kepala Burung dan Fakfak di Pulau Papua. Luasnya cakupan geografis ini, sejak zaman dahulu memang lazim disebut sebagai “Jawi”, “Negeri Bawah Angin”, dan “Nusantara” – terma yang menjadi bahan diskusi hangat kali ini.

Selain dari aspek kesejarahan yang menihilkan sangkaan Jawa-sentris terhadap Islam Nusantara, secara esensial pun Islam Nusantara tidak hendak melakukan Jawanisasi. Dalam ukhuwwah (persaudaraan) yang terjalin antara ulama dari berbagai daerah di Nusantara, pada zaman dahulu maupun saat ini, tidak tampak adanya upaya radikal dari ulama Jawa untuk melakukan Jawanisasi di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera, misalnya, Islam sudah lebih dahulu berkembang daripada di Pulau Jawa, sehingga motif melakukan Jawanisasi Sumatera tidak menemukan bentuknya. Di Banjar Kalimantan, meskipun Islam masuk di sana sebagai syarat yang diberikan Sultan Demak atas dukungan politik pada Raja Banjar, tidak juga didapati upaya Jawanisasi Banjar yang berlebihan. Demikian juga di Lombok, yang mana Islamnya memiliki “citarasa” tersendiri dalam wujud Islam Wetu Telu, atau di Makassar, yang baru masuk Islam di awal abad ke-17 tetapi langsung gigih dalam menyebarkan agama tauhid tersebut. Sepanjang sejarah, harus diakui bahwa tidak ada upaya Jawanisasi terhadap model beragama yang ada di Nusantara.

Sebagai sebuah model keislaman, tentunya Islam Nusantara menjadi payung bagi “submodel” Islam Aceh, Islam Minang, Islam Jawa, Islam Lombok, Islam Banjar, Islam Makassar, Islam Melayu, Islam Patani, dan Islam-Islam “yang lain” di wilayahnya. Sebagai payung, Islam Nusantara akan menaungi dan mengayomi model keislaman yang berangkat dari tradisi dan kearifan lokal dalam koridor agama Islam, di manapun ia berada. Islam Nusantara bersifat lentur tetapi teratur. Terhadap hal ini, Zastrouw al-Ngatawi (2015), menyatakan bahwa sebenarnya Islam Nusantara tidak terbatasi oleh batasan-batasan geografis, karena ia dapat menjadi semacam “school of thought” dalam aspek apapun. Oleh karena itu, jika nantinya Islam Nusantara memancing lahirnya model keislaman yang lain, seperti Islam Arab, Islam Amerika, Islam Eropa, Islam Tiongkok, dan lain sebagainya, tidaklah menjadi persoalan sepanjang tetap di dalam kerangka Islam sesuai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW.Wallahu a’lam. []

*) Dawam Multazam, Santri Islam Nusantara STAINU Jakarta

FOTO
Islam Indonesia Berkelanjutan

Oleh: Azyumardi Azra

Bahwa Islam Indonesia dipandang kian banyak kalangan mancanegara lebih memberikan harapan agaknya semakin sulit terbantahkan. Berbeda dengan Islam Arab atau Islam Asia Selatan yang terus bergolak dalam konflik, kekerasan dan perang, Islam Indonesia tetap damai. Ekstremisme dan radikalisme yang terus meruyak di berbagai kawasan dunia Muslim lain tidak menjadi gejala signifikan di Indonesia.

Oleh karena itu, tidak heran jika hal ini menjadi pemikiran Perdana Menteri Inggris David Cameron. Dalam kunjungan ke Jakarta, berdialog dengan lima figur Islam Indonesia (Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, tokoh NU Alwi Shihab, Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid, Ketua Pengurus Masjid Sunda Kelapa Aksa Mahmud, dan penulis artikel ini), Cameron menyatakan ingin mempelajari kenapa Islam Indonesia menolak ekstremisme dan radikalisme.

PM Cameron menyebut, dari 255 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 500 orang yang ikut Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). ”Sementara Inggris yang memiliki hanya sekitar 2,5 juta Muslim, lebih dari 1.000 orang bergabung dengan NIIS. Apa kunci keberhasilan Indonesia mengatasi paham (dan gerakan) radikalisme; meredammeluasnya pengaruh dan keterlibatan warga Indonesia dengan paham NIIS?” (Kompas, 29/7/2015).

Islam Nusantara, Islam Indonesia

Tak ragu lagi, salah satu kunci utama keberhasilan itu adalah eksistensi dan hegemoni ormas-ormas Islam wasathiyah (”jalan tengah”) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dua ormas Islam Indonesia terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kini sedang melaksanakan hajatan besar; NU dengan muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur (1/8/2015), dan Muhammadiyah dengan muktamar ke-47 di Makassar (3/8/2015). Muktamar NU dan Muhammadiyah tak lain merupakan momentum penguatan Islam wasathiyah untuk Islam berkemajuan dengan peradaban Islam rahmatan lil ’alamin—rahmat bagi alam semesta.

Islam wasathiyah yang jadi paradigma dan praksis pokok Muhammadiyah dan NU telah menjadi tradisi panjang Islam Nusantara. Istilah ”Islam Nusantara” dalam dunia akademis mengacu kepada ”Southeast Asian Islam” yang terdapat di wilayah Muslim Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani (Thailand selatan), dan Mindanau (Filipina selatan).

Wilayah Islam Nusantara dalam literatur prakolonial disebut ”negeri bawah angin” (lands below the wind). Lebih spesifik dalam literatur Arab sejak akhir abad ke-16, kawasan Islam Nusantara disebut ”bilad al-Jawi”, negeri ”Muslim Jawi”—yaitu Asia Tenggara. Umat Muslimin Nusantara biasa disebut sebagai ”ashab al-Jawiyyin” atau ”jama’ah al-Jawiyyin”.

Wilayah Islam Nusantara atau bilad al-Jawiyyin adalah salah satu dari delapan ranah religio-cultural Islam. Tujuh ranah agama-budaya Islam lain adalah Arab, Persia/Iran, Turki, Anak Benua India, Sino-Islamic, Afrika Hitam, dan Dunia Barat. Meski memegangi prinsip pokok dan ajaran yang sama dalam akidah dan ibadah, setiap ranah memiliki karakter keagamaan dan budayanya sendiri.

Validitas Islam Nusantara tidak hanya secara geografis-kultural. Keabsahannya juga pada ortodoksi Islam Nusantara yang terdiri atas teologi Asy’ariyah, fikih Syafi’i, dan tasawuf Al-Ghazali. Kepaduan ketiga unsur ortodoksi ini membuat Islam Nusantara jadi wasathiyah; teologi Asy’ariyah menekankan sikap moderasi antara wahyu dan akal, fikih Syafi’i bergandengan dengan tasawuf amali/akhlaqi membuat ekspresi Islam jadi inklusif dan toleran.

Ortodoksi Islam Nusantara dengan kepaduan ketiga unsur tersebut terbentuk menjadi tradisi yang terkonsolidasi, mapan dan dominan sejak abad ke-17, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah ahlus sunnah wal-jamaah (Sunni). Meski praktis hampir seluruh Muslim Indonesia adalah pengikut ahlus sunnah wal-jamaah, terdapat perbedaan tekanan. NU dengan penekanan pada tradisi ulama menyebut diri pengikut ”Aswaja”; istilah ini kemudian jadi brand name NU. Sementara Muhammadiyah sebagai pengikut ahlus sunnah wal-jamaah lebih menekankan pada aspek modernisme-reformisme dan ijtihad.

Pasca Perang Dunia II, baik secara istilah maupun substansi, Islam Nusantara agaknya hanya valid untuk Indonesia. Islam Nusantara kini harus dipahami sebagai Islam Indonesia. Perbedaan posisi dan hubungan Islam dengan negara dan politik membuat ekspresi Islam di negara-negara Asia Tenggara menjadi berbeda; apakah tetap inklusif atau malah menjadieksklusif, misalnya.

Dalam konteks itu, Islam tidak menjadi agama resmi atau agama negara di Indonesia. Oleh karena itu, Islam Indonesia bukan menjadi bagian dari politik dan kekuasaan. Sementara di Malaysia, Islam menjadi agama resmi negara dan karena itu ia menjadi bagian integral kekuasaan.

Karena itu, di Malaysia, hanya Islam yang boleh disiarkan di ranah publik dan bahkan nama ”Allah” hanya boleh digunakan kaum Muslim. Sementara di Indonesia semua agama dapat tampil di ranah publik dan, selain kaum Muslimin, umat Kristiani juga memakai ”Allah” untuk menyebut Tuhan.

Berkemajuan bagi peradaban

Islam Indonesia, seperti diwakili antara lain oleh NU dan Muhammadiyah, memiliki hampir seluruh potensi untuk berkemajuan guna mewujudkan peradaban rahmatan lil alamin. Modal terbesar untuk berkemajuan adalah sifat dan karakter ormas-ormas Islam yang independen vis-a-vis negara dan kekuasaan. Mereka punya tradisi tak tergantung pada—apalagi menjadi—alat kekuasaan dengan membiayai dan mengatur diri sendiri.

Modal besar lain adalah kekayaan dan keragaman lembaga yang dimiliki NU dan Muhammadiyah mulai dari masjid dan mushala, sekolah, madrasah, pesantren, perguruantinggi, rumah sakit dan klinik, panti penyantunan sosial, koperasi, hingga usaha ekonomi lain. Tak ada bagian dunia Muslim lain yang memiliki ormas dengan karakter dan kekayaan lembaga seperti Muhammadiyah dan NU.

Banyak kalangan asing sejak akhir 1980-an, semisal Fazlur Rahman, Guru Besar Universitas Chicago, AS, melihat potensi besar Islam Indonesia untuk berdiri terdepan memajukan peradaban Islam global. Dengan peradaban Islam wasathiyah, Islam Indonesia dapat memberikan kontribusi bagi peradaban dunia lebih damai danharmonis.

Harapan semacam itu pada Islam Indonesia kian meningkat di tengah berlanjutnya konflik di negara-negara Muslim di dunia Arab, Asia Selatan, Asia Barat, dan Afrika. Untuk itu, NU dan Muhammadiyah beserta ormas-omas Islam wasathiyah lain tidak hanya perlu meningkatkan pemikiran dan amal usaha di dalam negeri, tetapi juga mesti lebih ekspansif menyebarkan Islam wasathiyah ke mancanegara. Dengan begitu, Islam Indonesia dapat berdiri paling depan dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. []

KOMPAS, 3 Agustus 2015

Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Ketua Asian Muslim Action Network (AMAN), Bangkok, Thailand

Logo Kerabat 45
Urgensi Pertegas Independensi NU

Oleh: M Aminudin

 

Muktamar Nahdlatul Ulama, 1-5 Agustus  2015, merupakan momentum strategis untuk melakukan retrospeksi perjalanan yang telah dilalui. Semenjak kelahirannya pada 1926, NU dirancang pendirinya sebagai organisasi sosial keagamaan Islam, bukan organisasi politik.

 

Sebagai organisasi sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) terbukti berhasil menciptakan dukungan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Paling tidak, menurut survei LSI tahun 2013, jumlah warga nahdliyin mencapai 36,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, yang menarik dari sepanjang sejarah NU ketika terseret ke dalam politik praktis, dari Pemilu 1955 hingga 2009, suara NU tidak pernah melebihi 19 persen perolehan suara nasional.

 

Kembali (lagi) ke “khittah”

 

Pertanyaan yang patut diajukan: kenapa? Ada kesenjangan yang lebar antara realitas masyarakat yang 36,5 persen lebih mengaku sebagai orang NU dan perolehan suara partai politik yang mengklaim dirinya NU. 

 

Ada banyak faktor yang bisa menjelaskan realitas ini, di antaranya data di atas menunjukkan bahwa kekuatan besar NU bukan di  kekuatan politik partai, melainkan pada jaringan kekuatan kultural. Itu artinya, mayoritas massa NU  memiliki sikap politik relatif otonom dalam pilihan politiknya.  Upaya melakukan penggiringan massa NU ke dalam satu partai tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga ternyata kurang banyak manfaatnya bagi masyarakat NU yang masih cukup banyak berada dalam garis kemiskinan.

 

Mayoritas warga nahdliyin tinggal di pedesaan, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS per September 2014, Jatim dan Jateng merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, masing-masing 4,74 juta orang dan 4,56 juta orang. Dari 4,74 juta orang miskin di Jatim, yang merupakan basis utama pendukung NU, sebanyak 3,21 juta orang atau 68 persen tinggal di pedesaan.

 

Gambaran itu sedikit banyak menunjukkan, sebagian besar warga NU kini terjerat kemiskinan. Upaya Gus Dur (alm) mendirikan partai yang mewadahi orang-orang NU di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1999 tepat dalam konteks upaya mencoba merespons perubahan politik kepartaian yang semakin menguat seiring bergulirnya reformasi demokrasi 1998. Namun, setelah empat kali pemilu, ternyata suara PKB bukannya meningkat, melainkan justru cenderung merosot dibandingkan awal berdirinya pada 1999.

 

Dalam konteks realitas masyarakat NU yang semakin cerdas dan kritis, kini salah satu agenda mendesak yang harus dijadikan prioritas pengambilan keputusan adalah mengembalikan NU ke rel perjuangannya yang telah dipatri oleh KH Hasyim Asy’ari dan para pendiri NU lainnya, yang disebut Khittah 26. Ketetapan Khittah NU 26 menggariskan bahwa berpolitik adalah pribadi warga NU. Dengan demikian, NU tak terkait secara organisatoris dengan partai politik mana pun. Upaya sebagian pihak yang tetap berusaha menyeret NU ke dalam satu partai tidak hanya telah mengkhianati semangat para pendiri NU, tetapi juga akan mengecilkan citra NU sebagai kekuatan ormas terbesar di Indonesia.

 

Kerugian NU jika terus-menerus “dibajak” satu partai bukan hanya akan makin mengerdilkan pengaruh politiknya di pentas Indonesia, melainkan juga berisiko misi utamanya sebagai organisasi sosial keagamaan untuk mengurusi pemberdayaan umatnya di bawah jadi telantar. Harus diakui, dalam era demokrasi “semiliberal” saat ini, saat hampir semua pemilihan jabatan politik dilakukan langsung oleh rakyat, NU mengalami godaan politik sangat besar. 

 

Semenjak bertiup demokrasi partisipatoris pasca 1998, para pemimpin NU disibukkan oleh perebutan kekuasaan dari pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan DPR/DPRD. Sementara kerja-kerja sosial NU untuk melayani umat yang merupakan misi utama NU, seperti pemberdayaan bidang pendidikan, pesantren, dan dakwal bil-hal, kurang mendapat porsi memadai.

 

Secara sederhana, kondisi NU ketika berusaha dieksploitasi ke satu partai pasca reformasi saat ini, kue politik dan ekonomi sebagian besar hanya dinikmati kalangan elite, tetapi kurang dinikmati kaum alit (umat di bawah). Ini bukti nyata warga NU hanya dijadikan komoditas pengepul suara dalam pemilu oleh partai yang sering melakukan pencitraan di media dan publik sebagai “Partainya Orang NU”.

 

Atas dasar berbagai pertimbangan di atas, menegaskan kembali Khittah 26 serta mengambil jarak yang sama ke semua partai politik dalam muktamar di Jombang, 1-5 Agustus  2015, adalah keniscayaan yang tak bisa ditawar. Itu kalau NU tak ingin di masa depan semakin tergelincir ke jurang perpecahan politik dan krisis kepercayaan di kalangan umatnya yang di bawah.

 

Namun, dalam situasi “partai politik sebagai panglima” saat ini, mengharapkan NU hanya sebagai organisasi puritan semata mengurus kegiatan sosial juga tak realistis. Para pemimpin NU hasil muktamar di Jombang nanti harus tetap memiliki inisiatif melakukan kontak-kontak ke semua partai. NU harus menjadi payung bagi kadernya yang menyebar ke semua partai yang ada dan harus bersikap tegas terhadap pemimpin partai yang berusaha melakukan manipulasi sebagai wadah tunggal aspirasi NU seperti iklan Pemilu 2014 dan 2009.

 

Hanya dengan mempertegas independensi politik NU dan secara bersamaan tetap kreatif merajut kadernya di semua partai, kebangkitan kembali NU secara menyeluruh akan bisa dicapai. Penyebaran kader NU ke semua lini, termasuk partai, akan lebih menguntungkan karena tidak hanya memudahkan NU agar tidak mudah terkena “limbah konflik” partai, tetapi NU juga akan menjadi sandaran semua kelompok partai politik.

 

Reorientasi peran NU

 

Reorientasi peran politik NU ke depan juga harus lebih banyak diarahkan untuk menjadi garda moral bagi umat dan bangsa. NU bisa tetap berpolitik, tetapi lebih banyak sebagai moral force  seperti yang sering diistilahkan salah satu tokoh NU terkenal, KH Achmad Sidiq. Sebagai suatu kekuatan moral, NU tidak perlu terseret ke dalam pusaran perebutan kekuasaan. Namun, NU harus bersikap dalam upaya penegakan,  yang dalam bahasa NU lebih mudah dikenali dengan istilah kekuasaan yang amanah. Dalam bingkai ini, NU tidak boleh diam dan berpangku tangan terhadap penyimpangan kekuasaan atau kekuasaan korup.

 

Jargon NU yang terkenal semenjak berdirinya sebagai kekuatan penyeimbang (tawassuth) hanya akan menjadi idiom yang sulit diimplementasikan jika para pemimpin NU nanti masih berorientasi ke perebutan kekuasaan, apalagi hanya menjadi tunggangan ambisi salah satu pemimpin partai politik. Independensi politik NU akan membuatnya lebih bisa berkonsentrasi mengurusi umatnya yang justru memiliki implikasi positif dalam jangka panjang.

 

Posisi ini memungkinkan NU berkembang sebagai kekuatan sosial yang semakin besar dan berpengaruh di masa depan. Sebab, semua kelompok politik akan membutuhkan dukungan dari organisasi berbasis pesantren dan kiai ini.  Kebutuhan legitimasi semua partai besar dan calon pemimpin Indonesia yang ada di Tanah Air itu akan membuat NU mendapat berkah bantuan dari banyak pihak. Sebaliknya, jika NU dalam muktamar di Jombang ini tetap tak bisa menegaskan independensi atau menjaga jarak ke salah satu parpol, akan banyak kerugian yang didapat. Semoga peserta Muktamar NU bisa menahan godaan pragmatisme sehingga bisa mengambil keputusan terbaik bagi NU. []

 

KOMPAS, 28 Juli 2015

M Aminudin ;  Direktur Institute for Strategic and Development Studies; Pengurus Pimpinan Pusat GP Ansor 2001-2013

Tipikal Kiai-Kiai NU

Muktamar NU merupakan konsolidasi para kiai yang ada di Nusantara bahkan mancanegara. Menarik untuk disimak ragam tipikal para kiai penerus perjuangan para nabi tersebut. Kajian ini memang “tidak ilmiah” karena hasil dari perenungan dan pengalaman saya sendiri.
Sengaja saya tidak merujuk Zamakhsyari Dhofier atau Martin van Bruinessen. Saya amati dari kacamata awam saya sendiri. Berikut hasilnya.

  1. Kiai Panggung

Kiai ini sebagian waktunya habis di jalan dan ceramah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam berdakwah, kiai NU terkenal dengan bahasa yang santun, humoris dan dalam. Pembahasannya pun tidak melangit; hujan dalil quran dan hadits, namun dengan perumpamaan, tradisi, budaya dan komunikasi yang apik dan mengena.

  1. Kiai Dampar

Kiai ini sebagian waktunya habis untuk mengajar santri-santrinya. Ia rajin muthalaah kitab kuning dan fasih berbicara agama sampai akar-akarnya, substansinya. Biasanya, karena sudah menikmati dan mencintai ilmu, para santri atau orang kepercayaan yang diminta menggarap sawah, ladang atau tokonya. Kiai seperti ini jarang terlihat di panggung, namun ia menjadi sumber rujukan dan alim dalam pemahaman.

  1. Kiai Mistik

Kiai yang masuk tipikal ini adalah kiai yang tahu babakan mistik dan ilmu kedigdayaan. Ia jadog, nggak mempan dibacok. Masyarakat yang sedang sakit apapun biasanya datang ke sang kiai untuk minta air yang sudah di jopa-japu. Kiai tipikal ini masih banyak, bahkan masih sering mengisi “kekuatan” ketika Banser di baiat.

  1. Kiai Politisi

Kiai ini tersebar di beberapa partai, parlemen atau menjadi pemimpin. Ini wajar mengingat pesantren juga banyak mengkaji urusan politik, seperti ushul fiqh/ fiqh siyasah, mantiq (logika), filsafat dan maqashidus syariah. Kitab politik yang terkenal antara lain Muqaddimah milik Ibnu Khaldun. Jangan heran kalau banyak kiai juga ikut berpolitik praktis sebagai jalan ibadah dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karena baginda nabi pun demikian, ikut serta dalam pemerintahan.

  1. Kiai Budayawan

Kiai dengan tipikal ini biasanya disukai kalangan jalanan dan anak muda. Ia pandai bergaul, berpuisi dan menyampaikan pesannya lewat sastra atau seni dan budaya.

  1. Kiai Kharismatik

Ini adalah kiai yang sudah mencapai maqam tertentu. Kiai dalam kategori ini sudah cerai dengan dunia. Ia tidak mencari dunia, namun dunialah yang mendekat kepadanya. Ia sangat dihormati karena karamahnya. Biasanya kiai yang masuk kategori ini “weruh sak durunge winaruh”, mengerti sebelum kejadian.
Itulah beberapa tipikal kiai. Kadang, bahkan tipikal itu menjadi satu dalam sosok kiai, atau memiliki mampuan ganda. Ada juga yang memiliki ahli bidang-bidang tertentu seperti pertanian, arsitektur, ilmu alat (nahwu/sharaf), falaq dan lain sebagainya.
Itulah kiai-kiai NU, mengajari dan memberi teladan kepada masyarakat. Tanpa digaji negara. Mereka ada saat masyarakat membutuhkan, mulai dari pernikahan, kelahiran, sunatan, kematian, mengaji, cari hutang, ada konflik sampai soal-soal besar kebangsaan dan kenegaraan.
Kiai-kiai ini mendapat gelar bukan karena ijasah, bukan pula memproklamirkan diri. Namun peran mereka diakui masyarakat sebagai pengayom dan pelindung. Mereka mengajari santri dan masyarakat dengan tulus. Mendoakan tiap habis shalat, dan tidak pernah putus hubungannya hanya karena santri sudah tamat.
Kiai-kiai NU memang jarang terlihat di tivi, oleh karena media sudah dikapitalisasi. Namun, peran mereka begitu terasa, di sekitar kita, ditarikan nafas kita dan mengalun indah nasehatnya dalam langkah kita.
Selamat bermuktamar, para kiai NU se dunia. Umat selalu menunggu hadirmu membimbing menuju cahaya. []
Kiriman Ahmad Naufa Khoirul Faizun, Wakil Ketua PW IPNU Jawa Tengah (2013-2016)

Logo PKP 17845 jpeg

Meneguhkan Islam Nusantara

Oleh: Zuhairi Misrawi

Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan digelar 1-5 Agustus di Jombang, Jawa Timur, mengangkat tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”. Tema ini diangkat dalam rangka meneguhkan posisi NU sebagai ormas Islam yang menjunjung tinggi moderasi dan toleransi dalam rangka memperkukuh solidaritas keindonesiaan dan kemanusiaan universal.

Tema ini jadi sangat penting karena dua hal. Pertama, konteks global. Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) jadi momok global yang makin menakutkan. Di tengah protes keras dunia terhadap NIIS, mereka tidak menyusutkan aksi brutalnya. Bulan Ramadhan yang hakikatnya suci dan mulia justru digunakan NIIS untuk menebarkan teror di Kuwait, Tunisia, dan Mesir.

Bahkan, saat takbir Idul Fitri berkumandang sebagai simbol kemenangan dan kebahagiaan, NIIS justru terus melancarkan aksi untuk membunuh warga sipil di Irak. Hari suci nan bahagia disulap oleh NIIS menjadi hari kelabu nan nestapa dengan membunuh sesama Muslim yang merayakan kebahagiaan Idul Fitri.

Konteks global ini harus jadi keprihatinan bersama karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah dicemarkan sedemikian rupa oleh NIIS, dan kelompok ekstrem lain, dengan menampilkan wajah Islam yang beringas dan menyeramkan. Mereka menganggap hanya paham dan kelompok mereka yang paling benar, sedangkan paham dan kelompok lain dianggap sesat dan kafir sekalipun sesama Muslim. Kelompok ini kemudian dikenal dengan al-takfiriyyun.

Kedua, konteks nasional. Harus diakui konteks global tersebut juga menjalar ke ruang republik. Secara ideologis dan teologis, paradigma “Negara Islam” bukanlah hal yang baru dalam perjalanan sejarah republik. Mereka yang mengamini ideologi tersebut sudah tumbuh benih-benihnya sejak lama dan terus berkembang meskipun secara sembunyi-sembunyi.

Dalam era internet yang kian memudahkan seseorang dan kelompok menyebarluaskan ideologi “Negara Islam”, sudah hampir dipastikan ideologi ini akan terus membahana di jagat republik ini. Faktanya, mereka relatif berhasil memasarkan ideologi “Negara Islam” sehingga mampu merekrut para remaja yang belum mempunyai pemahaman keislaman yang kokoh, sebagaimana layaknya kalangan pesantren.

Kedua konteks tersebut cukup menjadi alasan kuat bagi NU agar mencari terobosan untuk menegaskan identitas keislaman yang dapat memberikan harapan bagi Indonesia dan dunia.

Islam Arab

Tak bisa dimungkiri Islam agama yang lahir di Arab dan kitab sucinya berbahasa Arab. Bahkan, kitab klasik yang diajarkan di pesantren umumnya berbahasa Arab. Di dalam tradisi NU, salah satu ukuran untuk disebut sebagai ulama adalah apabila ia menguasai bahasa Arab dengan baik.

Namun, bukan berarti kita harus menelan mentah-mentah seluruh wacana yang bersumber dari Arab, khususnya wacana kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Ibarat lautan yang sangat luas, Arab juga menyimpan sejarah dan realitas kekinian yang kelam.

Menurut Marwan Muasher dalam The Second Arab Awakening and the Battle for Pluralism, kegagalan dunia Arab dalam melakukan perubahan lebih disebabkan oleh menguatnya anasir-anasir ekstremisme dan melemahnya anasir-anasir pluralisme. Hal inilah yang menyebabkan dunia Arab mengalami kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan dan perpecahan yang menyejarah itu.

Kelompok-kelompok yang menghalalkan kekerasan dan pembunuhan atas nama Tuhan  di dunia Islam bukan hanya isapan jempol. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut pada hakikatnya bertujuan memecah belah umat Islam.

Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita dalam hadisnya, “Nanti akan muncul di antara umatku kaum yang membaca Al Quran, bacaan kamu tidak ada nilainya dibandingkan bacaan mereka, dan shalat kamu tidak ada nilainya dibandingkan shalat mereka, dan puasa kamu tidak ada artinya dibandingkan puasa mereka, mereka membaca Al Quran sehingga kamu akan menyangka bahwasanya Al Quran itu milik mereka saja, padahal sebenarnya Al Quran akan melaknat mereka. Tidaklah shalat mereka melalui kerongkongan mereka, mereka itu akan memecah agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya” (HR Sahih Muslim/2467, Sunan Abu Daud/4748).

Perihal kelompok Khawarij yang selalu mengampanyekan kedaulatan Tuhan (hakimiyatullah), Imam Ali bin Abi Thalib memberikan pernyataan menarik. Bahwa sebenarnya kampanye kedaulatan Tuhan yang kerap dikampanyekan mereka pada hakikatnya bertujuan untuk kebatilan. Sebab, paham mereka terbukti telah menumpahkan darah dan perpecahan di tengah-tengah umat.

Terobosan

Apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dan Imam Ali bin Abi Thalib tersebut seakan menemukan momentum dalam konteks keindonesiaan dan global pada masa-masa mutakhir ini.  Perlu terobosan untuk merekonstruksi keberislaman yang mencerminkan identitas Islam sebagai agama yang ramah bagi seluruh penghuni dunia (rahmatan lil alamin).

Islam Nusantara yang dijadikan tema muktamar NU kali ini pada hakikatnya salah satu ijtihad para ulama agar Islam dapat dipahami dan diamalkan untuk kemaslahatan bangsa dan dunia. Sebab, ekspresi keberislaman yang datang dari dunia Arab mutakhir-khususnya Al Qaeda dan NIIS-sangat meresahkan.

Islam yang berkembang di negeri ini sudah teruji mampu membangun kebersamaan sebagai bangsa, bahkan terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan, di tengah perkembangan wacana modern, seperti demokrasi, pluralisme, jender, dan hak asasi manusia, kelompok Muslim mampu beradaptasi dengan baik. Kalangan NU sendiri mampu mentransformasikan wacana modern tersebut dengan terma-terma pesantren. Demokrasi menjadi fiqh al-syura, pluralisme menjadi fiqh al-‘addudiyyah, jender menjadi fiqh al-nisa,  dan hak asasi manusia menjadi fiqh huquq al-insan.

Diskursus Islam Nusantara kian kokoh melalui sebuah kaidah yang sangat populer di kalangan pesantren, “mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru/kemodernan yang lebih baik” (al-muhafadhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah).

Maka dari itu, Islam Nusantara bukanlah sesuatu yang baru dalam khazanah keislaman republik ini, melainkan khazanah yang sudah berlangsung lama. Ijtihad para ulama ini dimunculkan kembali untuk meneguhkan identitas kita sebagai umat Islam yang hidup di negeri ini dan peran yang harus dilakukan untuk menjaga kedamaian, merawat kebinekaan, dan mewujudkan keadilan sosial.

Puncaknya, para ulama NU berharap agar wajah Islam yang ramah dan toleran di negeri ini dapat jadi sumber inspirasi bagi dunia Islam yang sedang dirundung petaka akibat proliferasi ideologi NIIS. Para ulama NU menyerukan kepada dunia Islam di mana pun, saatnya kaum Muslim di dunia Arab dan Barat berkiblat ke Indonesia untuk menjadikan Islam sebagai jalan kedamaian dan kerahmatan.

Dengan demikian, Islam Nusantara bertujuan untuk mengingatkan kembali pentingnya moderasi dan toleransi dalam Islam. Namun, pada saat yang sama Islam Nusantara harus mampu mewarnai dunia sehingga Islam tidak selalu diidentikkan kekerasan dan terorisme. Semoga muktamar NU kali ini dapat melahirkan pemikiran yang genuine untuk proliferasi Islam Nusantara di negeri ini dan dunia. []

KOMPAS, 01 Agustus 2015

Zuhairi Misrawi ;  Intelektual Muda Nahdlatul Ulama; Ketua Moderate Muslim Society

gunungan

MUKTAMAR KE-33 NU

Ini Rekomendasi Keumatan, Kebangsaan dan Internasional

Selasa, 04/08/2015 21:03

 

Jombang, NU Online
Komisi F (Rekomendasi) Muktamar ke-33 NU yang dipimpin Wakil Sekjen PBNU Masduqi Baidlawi menghasilkan beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Rapat komisi ini digelar di lantai 3 gedung KH M Yusuf Hasyim Pesantren Tebuireng Jombang, Selasa (4/8).

Cak Duqi, panggilan akrabnya, mengatakan hasil rapat komisi akan dibawa ke sidang pleno III tentang pengesahan hasil sidang komisi. “Komisi kami membahas tiga isu utama. Keumatan, kebangsaan, internasional,” ujarnya kepada NU Online di Pesantren Madrasatul Quran, seberang jalan Pesantren Tebuireng.

Terkait keumatan, rekomendasinya antara lain, pertama, NU di semua tingkatan baik Jam’iyah maupun jamaah harus menjadi pelopor dalam mewujudkan masyarakat yang toleran, moderat, ramah, mengarifi budaya, dan terbuka terhadap gagasan-gagasan baru yang selaras dengan karakter Islam Nusantara.

Kedua, Pemerintah harus tegas mencegah dan menindak berbagai kelompok yang bertujuan merongrong dan mengubah konsensus nasional (Mu’ahadah Wathaniyah) yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

NU mengingatkan bahwa ancaman yang merongrong dan mengubah konsensus nasional (Pancasila dan NKRI) bisa terdapat di setiap agama. NU mengajak seluruh lembaga-lembaga keagamaan untuk bekerja sama menangkal radikalisme berbasis agama.

Ketiga, Umat Islam perlu melakukan strategi dakwah yang produktif dan memperkuat eksistensi NKRI, bukan dakwah yang menimbulkan reaksi negatif agama lain yang justru merugikan umat Islam sendiri. Prinsip Mabadi Khairu Ummah (As Shidqu, al Amanah wal Wafa Bil Ahd, al Adalah, at Ata’awun, al Istiqomah) harus menjadi landasan dalam pelaksanaan Dakwah Islam.

Keempat, Terkait kasus intoleransi dan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah termasuk di Tolikara Papua, beberapa waktu lalu, NU mengecam dan tidak dapat membenarkan dengan alasan apapun. Pemerintah harus memberikan jaminan rasa aman kepada semua Warga Negara Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Pemerintah harus menyelesaikan secara tuntas akar persoalan tersebut dengan melakukan penegakan hukum kepada semua pihak yang bersalah dan menfasilitasi resolusi konflik agar terjadi penyelesaian secara menyeluruh. Seiring dengan hal itu pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan kajian ulang terhadap regulasi diskriminatif yang menjadi sumber tindakan intoleransi, konflik dan kekerasan.

Kelima, NU mengharapkan relasi mayoritas-minoritas sebagai fakta sosial hendaknya tidak digunakan sebagai alat menghegemoni, mendiskriminasi dan mengontrol kelompok lain. Harus disadari, tindakan keagamaan yang mengancam eksistensi kelompok lain di sebuah wilayah akan cepat menyebar dan menimbulkan aksi balasan di tempat lain.

Keenam, NU mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. “Kami harap, rekomendasi komisi F bisa disahkan pada sidang pleno ketiga nanti malam,” pungkas Cak Duqi. (Musthofa Asrori/Abdullah Alawi)

 

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,61388-lang,id-c,nasional-t,Ini+Rekomendasi+Keumatan++Kebangsaan+dan+Internasional-.phpx

NU dan Tradisi Saintifik

Oleh: Donny Syofyan

Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) 1-5 Agustus 2015 di Jombang, Jawa Timur ingin menjadikan Islam Nusantara sebagai semboyan kepemimpinan organisasi muslim terbesar di dunia ini, kini, dan esok. Pilihan ini dianggap sebagai upaya besar NU untuk mencegat menguatnya gerakan muslim transnasional yang dituduh radikal. Beberapa petinggi nahdliyin NU menduga kuat bahwa kekuatan muslim transnasional tidak hanya bertentangan dengan wajah Islam Indonesia yang ramah. Dia juga menarik banyak sumber daya manusia NU sendiri untuk bergabung seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir atau Jemaat Tabligh.

Terlepas dari kontroversi dan resistensi terhadap magnetisme gerakan Islam transnasional, NU tampak melupakan ihwal signifikan yang selama ini relatif terabaikan oleh jamiyah tersebut, kurangnya para teknokrat. Ini merupakan persoalan SDM amat serius di NU. Mau tidak mau, ini pada gilirannya bakal menimbulkan persoalan kaderisasi kepemimpinan dan keseimbangan SDM. Di tengah persaingan global yang tak terhindarkan, ditandai pragmatisme, NU perlu mempersiapkan basis teknokratnya.

Secara demografis NU memiliki SDM melimpah karena beranggotakansekitar 60 juta orang. NU berpotensi luar biasa untuk pembangunan dan berkontribusi dalam bidang teknologi. Selama ini NU dikenal memiliki figur-figur kepemimpinan sosial dan religius secara nasional maupun internasional. Mereka antara lain mendiang Abdurrahman Wahid, Hasyim Muzadi (mantan Ketua PBNU), Nadirsyah Hosen (Rais Syuriah PCI NU Australia-Selandia Baru), Shamsi Ali (Imam Mesjid dan Pusat Kebudayaan Islam, New York), almarhum Moeslim Abdurrahman (antropolog), dan Mustofa Bisri (ulama, penyair dan pelukis).

Terlepas dari banyak universitas dan lembaga sosial yang sudah didirikan NU sendiri, tampaknya jamiyah menimati SDM berlimpah dalam ilmu-ilmu agama dan sosial, tapi bukan sains. Komposisi ini jelas tidak produktif bagi keseimbangan kekuatan tenaga dan keragaman minat intelektual NU.

Bila kekuatan SDM sangat instrumental menghindari diskrepansi lapangan pekerjaan yang lebih luas, keragaman minat intelektual berperan mengakrabkan para nahdliyin dengan tradisi saintifik. Ini seharusnya juga menjadi identitas intelektual kalangan NU. Ketimpangan sumber daya hanya akan menjadikan NU terjebak atau berorientasikan administratif, bukan kinerja.

Seseorang yang memiliki cara pikir saintifik bahkan terbiasa bekerja lewat pola-pola yang terukur dan jelas. Lewat sokongan kalangan teknokrat, NU tak akan lagi terbuai dan terjebak dengan hal-hal yang bersifat semu. Contoh banyaknya jumlah anggota, tapi bergerak kepada yang lebih praktis dan berorientasikan kinerja. Seiring dengan usaha kolektif untuk menjembatani kesenjangan besar SDM jamiyah, kaum teknokrat fungsional mempercepat transformasi sosial yang diprakarsai NU.

Kini harus diakui bahwa beberapa tokoh muda NU lebih dikenal seperti Ulil Abshar Abdalla dan Zuhairi Misrawi. Dilihat dari konteks kebebasan berekspresi dan perspektif komunikasi publik, memang tidak ada yang salah dengan dinamika internal intelektual muda NU. Tetapi , gesekan intelektual yang berlarut-larut, suka atau tidak, merugikan jamiyah bagi terwujudnya pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Merebaknya pikiran dan terobosan kontroversial yang disuarakan para aktivis muda NU sesungguhnya amat berkorealasi linear dengan pendekatan antagonis yang digunakan, sesuatu yang amat dihindari kalangan teknokrat. Bila pendekatan antagonis mencoba melihat orang lain lewat kaca mata ‘siapa musuh,’ pendekatan teknokratis bekerja berdasarkan prinsip ‘apa yang bisa dilakukan segera.’

Mitra Kerja

Logika teknokratik mendorong orang untuk mencari solusi dari masalah, terlepas apa pun ideologinya. Pendekatan ini mElihat orang lain sebagai mitra kerja. Prinsipnya bekerja sama dan bertoleransi dalam perbedaan. Logika teknokratis berfungsi mempercepat transformasi sosial. Sebab hubungan sosial lebih dipandang sebagai kerja sama daripada kompetisi, praktikalitas alih-alih filosofi.

Para teknokrat memainkan peran penting dalam memperkaya pemahaman skriptural kaum nahdliyin akan pemahaman teks-teks keagamaan. Mengingat komposisi anggota NU yang sebagian besar terdiri dari aktivis serta ilmuwan sosial, budaya, dan keagamaaan, interpretasi mereka akan kitab suci cenderung bersifat moralis dan normatif. Cara ini, tidak selalu memberi pemahamaan yang tepat ketika berhubungan dengan kebutuhan menafsirkan teks-teks suci dengan isyarat-isyarat ilmiah.

Tafsiran saintifik dari ayat-ayat Alquran akan jauh lebih otoritataif tatkala dilakukan oleh mufasir dengan keterampilan atau pengetahuan tingkat tinggi akan saintifik. NU sangat membutuhkan para saintifis yang berkaliber seperti Bruno Guiderdoni, seorang muslim dan ahli astrofisika Perancis. Dia berupaya memberi pemahamaan dan kesadaran kepada umat muslim secara lebih mendalam menyangkut ayat-ayat ilmiah.

NU adalah aset tak ternilai bangsa ini. Orang akan mengakui keberadaannya bukan karena profil kuantitatif, tetapi lebih dari kontribusinya yang berkualitas untuk kepentingan bangsa yang terbebas dari kepentingan pribadi atau kelompok yang ingin kuat menikmati kepentingan kekuasaan jangka pendek.

Siapa pun yang akan terpilih sebagai ketua umum PBNU, dia harus mampu menghadirkan wajah jamiyah yang menjadikan Islam bukan saja saintifik, tapi juga sebagai sistem keyakinan yang membebaskan serta memberdayakan.

Kuasa agama dan jamiyah yang kelewat pragmatis seperti memprioritaskan pencapaian kursi dan posisi kekuasaan, sangat memungkinkan terjadi pembunuhan karakter agung keberagamaan. Tak akan adal lagi kemerdekaan berkehendak dalam penafsiran dan menggerakkan keagamaan. NU bakal menggapai puncak kejayaannya manakala para pemimpinnya mampu menyuguhkan keseimbangan indah antara kebebasan dan tanggug jawab, keterbukaan dan keterkendalian. []

KORAN JAKARTA, 06 Agustus 2015

Donny Syofyan | Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Upaya Memahami Islam Nusantara

Oleh: Moh Faiz Maulana
“Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi ana, sampeyan jadi antum, sedulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita, kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya…” (Gus Dur)

Mengenai apa yang disebut Islam Nusantara, dan ketakutan oleh sebagian kelompok masyarakat terhadap pemaknaan Islam Nusantara ini, penulis pikir sangat berlebihan. Kekhawatiran yang memunculkan pemikiran dan berujung pada sekularisasi, pendistorsian, pendangkalan makna Islam, bahkan ada yang menganggap ide Islam Nusantara ditunggangi oleh liberalisme, kapitalisme, maupun radikalisme. Anggapan yang tidak berdasar.
Pandangan peyoratif Islam Nusantra ini perlu dijelaskan. Pertama ingin penulis sampaikan bahwa jauh sebelum mencuatnya ide Islam Nusantara, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah lebih dahulu muncul dengan konsep keislaman yang “membudaya” atau kita kenal dengan konsep Pribumisasi Islam. Islam bersifat shalihun li kulli zaman wa makan. Artinya kira-kira adalah “relevan untuk segala zaman dan tempat”. Keislaman yang mengakomodasi dan dapat diserap budaya lokal.
Kedua, bahwa Islam memang secara de facto turun di tanah Arab, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bukan “Arabnya” yang terpenting melainkan nilai keislamannya yang perlu dikaji lebih mendalam –seperti  apa yang tertulis pada ungkapan di atas. Islam datang bukan untuk mengganti budaya kita dengan budaya Arab, namun tak lantas juga kita menyerukan sikap anti budaya Arab. penulis hanya ingin mengatakan, budaya Arab itu ya budaya, sama seperti budaya-budaya lain di dunia. Tak identik dengan Islam. Artinya, anda tak lantas lebih Islami hanya karena telah berjubah, bersorban, berjenggot atau pakai antum, akhi, milad, atau ahad dalam keseharian. Islam Nusantara hadir sebagai kritik terhadap tradisi Arab yang pada satu sisi terlanjur disalahpahami sebagai pokok nilai keislaman.
Ketiga, munculnya ide Islam Nusantara sendiri bertitik tolak dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman sejarah berkembangnya Islam di Nusantara sebagian masyarakat. Hingga mengakibatkan munculnya gerakan Islam radikal di Nusantara ini. Islam mampu berkembang dan tersebar luas di tanah Nusantara tentu tidak dengan pedang, parang, amarah dan marah-marah, bukan? Islam mampu bertahan sampai detik ini di Nusantara justru karena adanya sinergi positif antara budaya dan agama, bukan malah menyalahkan dan mendustakan budaya sebagai biang keladi kekufuran dan kekafiran.
Ini sama seperti apa yang dikatakan Kuntowijoyo, bahwa memang sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (parennial) dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat bekembang sebagai agama pribadi. Tetapi tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.
Interaksi antara agama dan kebudayaan, masih menurut Kuntowijoyo dapat terjadi dengan, pertama, agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, nilainya adalah agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Contohnya adalah bagaimana shalat mempengaruhi bangunan. Kedua, agama dapat mempengaruhi simbol agama. Dalam hal ini kebudayaan Indonesia mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari padepokan dan hajar. Lalu ketiga, kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama.
Baik agama dan budaya, keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol yang saling keterkaitan. Di Indonesia agama memberikan warna (spirit) pada kebudayaan, sedangkan kebudayaan memberikan kekayaan terhadap agama. Jadi tak bisa disamaratakan keislaman yang ada di Indonesia dengan keislaman yang ada di Arab, misalnya. Sebab Islam di Arab telah melebur dengan budaya Arab, dan budaya Arab dengan budaya Indonesia tentu sangat berbeda –sebagaimana Gus Dur menegaskan wajah “Islam Indonesia” untuk muslim Indonesia, Tariq Ramadan menekankan “Islam Eropa” untuk muslim Eropa- Pribumisasi Islam telah menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan dan menyalahkan, melainkan berwujud dalam pola yang sejajar dengan nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuknya yang otentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya.
Maka Islam Nusantara ini hadir adalah sebagai bentuk penanaman nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan jati diri bangsa. Konsep yang membebaskan puritanisme, otentifikasi, dan segala bentuk pemurnian Islam sekaligus juga menjaga kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas normatif Islam. Islam nusantara adalah cara berislam yang mempertimbangkan perbedaan lokalitas ketimbang ideologi kultural yang memusat, yang hanya mengakui ajaran agama tanpa interpretasi. Sehingga dapat tersebar di berbagai wilayah tanpa merusak kultur lokal masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak akan ada lagi praktik-praktik radikalisme yang ditopang oleh paham-paham keagamaan ekstrem, yang selama ini menjadi ancaman bagi terciptanya perdamaian.
Dalam pengertian, Islam menjadi ajaran yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan etnik. Maka Islam menjadi tidak kaku dan rigid dalam menghadapi realitas sosial masyarakat yang selalu berubah. Dan itu artinya penegasan tentang Islam Indonesia untuk kaum muslim Indonesia, bukan Islam Arab. Hanya dengan cara itulah justru terbukti Islam itu shalih li kulli zaman wa makan, relevan untuk setiap masa dan tempat. []
Moh. Faiz Maulana, Mahasiswa Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta.

Logo Mapindo

Arab Pegon Aksara Islam Nusantara

Selasa, 11/08/2015 12:29

Arab Pegon Aksara Islam Nusantara

[image: Arab Pegon Aksara Islam Nusantara]

Subang, *NU Online*
Dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang beberapa hari lalu, KH Mustofa Bisri
atau yang akrab disapa Gus Mus menyatakan tidak bersedia untuk memegang
jabatan Rais Aam melalui surat yang ia tulis secara manual. Uniknya surat
itu ditulis menggunakan aksara Arab Pegon.

Arab Pegon, kata A Hisyam Karim, mahasiswa Pascasarjana STAINU Jakarta,
adalah aksara Islam Nusantara warisan ulama-ulama Nusantara yang saat ini
tetap bertahan.

“Arab Pegon ini unik karena aksara itu perpaduan antara aksara arab dan
beberapa huruf lokal yang bunyinya tidak ada dalam bahasa arab seperti
huruf C (چ), E (اي), NY(پ), NG (ڠ), GA (ݢا), sampai sekarang arab pegon
masih dipakai di pesantren-pesantren dalam melogat kitab kuning,” kata
Hisyam dalam pengajian NU Caracas, Ahad (9/8) malam.

Menurut Hisyam, adalah berlebihan jika ada anggapan bahwa konsep Islam
Nusantara itu anti Arab. Sebaliknya Islam Nusantara tetap cinta dan bangga
dengan Arab, bahkan sebagian rukun Islam tidak bisa lepas dari hal-hal yang
berbau Arab.

“Islam Nusantara tetap bangga dengan Arab karena dari sana lah Islam
datang, Islam Nusantara syahadatnya tetap dengan Bahasa Arab. Begitu pun
adzan, iqomat, sholat juga pakai bahasa Arab, niat dan doa buka puasa
kadang pakai bahasa arab juga, haji dan umroh juga ke Arab, bukan ke
Eropa,” tegas Ketua NU Caracas ini.

Ditambahkannya, hanya zakat saja yang agak berbeda, karena zakat di Arab
menggunakan gandum atau kurma, sementara di Indonesia menggunakan beras
atau uang rupiah, karena makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi
yang dihasilkan dari padi.

“Karena di sini tanaman yang cocok adalah padi, maka para leluhur membuat
istilah juga ‘jadilah seperti padi’ semakin berisi semakin merunduk, karena
yang sering dilihatnya padi,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dalam memahami Islam Nusantara harus membedakan mana yang
sifatnya sakral dan mana yang profan. Karena, kalau yang sakral ini
ditambahkan dengan unsur lokal maka akan berakibat menjadi bid’ah dhalalah.

“Jadi Islam Nusantara bermain dalam tataran yang profan ini, yang bukan
prinsipil, contohnya Arab Pegon itu,” tutupnya. (*Aiz Luthfi/Alhafiz K*)

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,2-id,61532-lang,id-c,daerah-t,Arab+Pegon+Aksara+Islam+Nusantara-.phpx

Nasionalis 45

Inilah Kriteria Khas Aswaja NU Rumusan Muktamar Ke-33

Selasa, 11/08/2015 10:41

[image: Inilah Kriteria Khas Aswaja NU Rumusan Muktamar Ke-33]

Jakarta, *NU Online*
Kian menjamurnya sejumlah kelompok berseberangan yang mengaku mengaku paham
Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) mendorong Nahdlatul Ulama merumuskan dan
menegaskan ulang sejumlah kriteria khas Aswaja yang dipegang NU pada
Muktamar Ke-33 NU 1-5 Agustus 2015 lalu.

Menurut KH Afifuddin Muhajir, ketua Komisi Bahtsul Masail Diniyah
Maudliuiyah yang membahas persoalan ini, rumusan tersebut penting diangkat
agar masyarakat mengerti kriteria Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah yang
mengedepankan ketersambungan ajaran kepada Rasulullah dan sikap moderat.

Dengan mendasarkan diri pada berbagai dalil dari al-Qur’an, Hadits, dan
pendapat ulama, sidang komisi Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudliuiyah
yang dihadiri para kiai dari PCNU dan PWNU se-Indonesia serta PCINU ini
akhirnya menetapkan 14 butir kriteria istimewa. Hasil sidang komisi
disahkan pada sidang pleno Muktamar Ke-33 NU, Rabu (5/8). Berikut kutipan
selengkapnya:

Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah *firqah* yang memiliki *khashaish*
(kekhususan) yang membedakan dengan berbagai *firqah* yang lain di dalam
Islam. *Khashaish* itu merupakan berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh
berbagai *firqah* yang lain. *Khashaish* sebagai keistemewaan itu, antara
lain:

1. Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah merupakan satu-satunya *firqah* (golongan)
di antara berbagai *firqah* di dalam Islam yang disebut oleh Nabi SAW
sebagai *firqah* ahli surga. Mereka adalah para shahabat Nabi SAW. yang
dikenal dengan sebutan *As-Salafush Shalih* yang senantiasa berpegang
teguh pada sunnah Nabi. SAW. dan dilanjutkan oleh *tabi’in* dan *tabi’it
tabi’in*, dua generasi yang memiliki keutamaan sebagaimana dinyatakan
oleh Nabi SAW. Kemudian diikuti oleh para pengikutnya sampai sekarang.
2. Menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai dua sumber pokok syari’at
Islam, dan menerima dua sumber yang lahir dari keduanya, yakni *ijma’*
dan *qiyas*.
3. Memahami syari’at Islam dari sumber Al-Qur’an dan As-Sunnah melalui:
1. sanad (sandaran) para shahabat Nabi SAW. yang merupakan pelaku dan
saksi ahli dalam periwayatan hadits serta *manhaj* seleksinya, dan
berbagai pemikiran yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas
*tasyri’* (penetapan hukum syar’i) setelah beliau wafat. Mereka
terutama empat shahabat yang disebut oleh Nabi SAW. sebagai *Al-Khulafa’
al-Rasyidun* telah menyaksikan langsung dan memahami dengan cermat
pelaksanaan *tasyri’* yang dipraktikkan oleh Nabi SAW.
2. sanad dua generasi setelah shahabat, yakni *tabi’in* dan tabi’it
tabi’in yang telah meneladani dalam melanjutkan tugas *tasyri’*.
Mereka telah mengembangkan perumusan secara kongkrit mengenai
prinsip-prinsip yang bersifat umum, kaidah-kaidah *ushuliyyah* dan
lainnya. Mereka adalah para Imam mujtahid, Imam hadits dan lainnya.
4. Memahami Al-Qur’an dan As-Sunnah secara menyeluruh berdasarkan
kaidah-kaidah yang teruji ketepatannya, dan tidak terjadi *mu’aradlah*
(pertentangan) antara satu nash dan nash yang lain. Dalam hal, diakui dan
diterima:
1. empat Imam mujtahid termasyhur sekaligus Imam madzhab fiqh dari
kalangan tabi’in dan tabi’it tabi’in yang telah merumuskan kaidah-kaidah
*ushuliyyah* dan menerapkannya dalam melaksanakan *tasyri’* yang
kemudian menjadi pedoman bagi generasi berikutnya sampai sekarang. Empat
mujtahid besar itu; a. Imam Abu Hanifah An-Nu’man ibn Tsabit (80-150 H.),
b. Imam Malik ibn Anas (93-173 H.), c. Imam Muhammad ibn Idris
Asy-Syafi’i
(150-204 H.), dan Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H.).
2. para Imam madzhab aqidah, seperti Abul Hasan Al-Asy’ari (260-324),
dan Abu Mansur Al-Maturidi (W.333 H.).
3. keberadaan tashawwuf sebagai ilmu yang mengajarkan teori *taqarrub*
(pendekatan) kepada Allah SWT. melalui aurad dan dzikir yang
diwadahi dalam
*thariqah* sebagai madzhab, selama sesuai dengan syari’at Islam.
Dalam hal ini menerima para Imam tashawwuf, seperti Imam Abul Qasim
Al-Junaid al-Baghdadi (W.297H.) dan Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H.).
5. Melaksanakan syari’at Islam secara *kaffah* (komprehensif), dan tidak
mengabaikan sebagian yang lain.
6. Memahami dan mengamalkan syari’at Islam secara *tawassuth* (moderat),
dan tidak *ifrath* dan *tafrith*.
7. Menghormati perbedaan pendapat dalam masalah *ijtihadiyah*, dan tidak
mengklaim bahwa hanya pendapatnya yang benar, sedangkan pendapat lain
dianggap salah.
8. Bersatu dan tolong menolong dalam berpegang teguh pada syari’at Islam
meskipun dengan cara masing-masing.
9. Melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dengan *hikmah*
(bijak/arif), dan tanpa tindak kekerasan dan paksaan.
10. Mengakui keadilan dan keutamaan para shahabat, serta menghormatinya,
dan menolak keras menghina, mencerca dan sebagainya terhadap mereka,
apalagi menuduh kafir.
11. Tidak menganggap siapa pun setelah Nabi SAW. adalah *ma’shum*
(terjaga) dari kesalahan dan dosa.
12. Tidak menuduh kafir terhadap sesama mukmin, dan menghindari berbagai
hal yang dapat menimbulkan permusuhan.
13. Menjaga *ukhuwwah* terhadap sesama mukmin, saling tolong menolong,
menyayangi, menghormati, dan tidak saling memusuhi.
14. Menghormati, menghargai, tolong menolong, dan tidak memusuhi pemeluk
agama lain.

*(Red: Mahbib)*

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,61530-lang,id-c,nasional-t,Inilah+Kriteria+Khas+Aswaja+NU+Rumusan+Muktamar+Ke+33-.phpx

Advertisements

0 Responses to “Ketuhanan Yang Maha Esa : Perihal Dasar Islam Nusantara”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,193,053 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: