06
Jul
15

Kenegarawanan : Dekrit Pancasila 5 Juli 2015

KBP45

Suara Pembaca :

DEKRIT PANCASILA 5 Juli 2015

Memaknai peringatan Dekrit Presiden 5 juli 1959 tentang kembali ke Undang Undang Dasar 18 Agustus 1945, adalah bermakna pulalah ada Dekrit Pancasila 5 Juli 2015 tentang kembali tegakkan Ketuhanan Yang Maha Esa khususnya Firman Allah SWT QS 11 : 69-83, QS 35 : 11, QS 53 : 45-46, QS 75 : 37-39 diatas Hukum Buatan Manusia seperti Hak Azasi Manusia (HAM) terkait berita-berita sebagai berikut :

[18:10 03/07/2015] Maneger Nasution:
http://www.rmol.co/read/2015/07/03/208779/Perkawinan-Sejenis-Tidak-Sesuai-dengan-HAM-yang-Adil-dan-Beradab-

[18:14 03/07/2015] Maneger Nasution:
http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/03/nqw4pw-komnas-ham-bantah-adakan-sidang-legalisasi-pernikahan-sejenis&ei=vlv3YKWL&lc=id-ID&s=1&m=972&ts=1435921974&sig=AG8Ucum5VFD5v-CUSTpTVx-BxlQln_EBVA

[18:15 03/07/2015] Maneger Nasution:
http://m.detik.com/news/berita/2959500/komnas-ham-perkawinan-sejenis-tak-sesuai-dengan-ham-yang-beradab

http://pribuminews.com/01/07/2015/ledek-penghalalan-lgbt-robert-mugabe-ajak-obama-menikah/

Jakarta 5 Juli 2015

Pandji R Hadinoto, KelBes Pejoang45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia PKPI
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Berikut ini teks Dekret Presiden (ejaan sesuai aslinya):

DEKRET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG

KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa,KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANGDengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANGMenetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959
Atas nama Rakjat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO

ISI DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 LENGKAP

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dipersiapkan untuk merumuskan undang-undang dasar konstitusi yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Pada tanggal  20 November 1956 Dewan Konstituante memulai persidangannya dengan pidato pembukaan dari Presiden Soekarno. Sidang yang akan dilaksanakan oleh anggota-anogota Dewan Konstituante adalah untuk menyusun dan menetapkan Republik Indonesia tanpa adanya pembatasan kedaulatan. Sampai tahun 1959, Konstituante tidak pemah berhasil merumuskan undang-undang dasar baru.

Keadaan seperti itu semakin mengguncangkan situasi Indonesia. Bahkan masing-masing partai politik selalu berusaha untuk mengehalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Sementara sejak tahun 1956 situasi politik negara Indonesia semakin buruk dan kacau. Hal ini disebabkan karena daerah-daerah mulai bengolak, serta memperlihatkan gejala-gejala separatisme. Seperti pembentukan Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, Dewan Garuda. Dewan Lambung- Mangkurat dan lain sebagainya. Daerah-daerah yang bergeolak tidak mengakui pemerintah pusat, bahkan mereka membentuk pemerintahan sendiri.

Seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI di Sumatra dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara. Keadaan yang semakin bertambah kacau ini dapat membahayakan dan mengancam keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Suasana semakin bertambah panas sementara itu, rakyat sudah tidak sabar lagi dan menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang Konstituante. Namun Konstituante ternyata tidak dapat diharapkan lagi.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kegagalan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar baru, menyebabkan negara Indonesia dilanda kekalutaan konstitusional. Undang-undang dasar yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu itu, pada bulan Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan suatu konsepsi.

Konsepsi Presiden menginginkan terbentuknya kabinet berkaki empat (yang terdiri dari empat partai terbesar seperti PNI, Masyumi NU, dan PKI) dan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional yang berfungsi sebagai penasihat pemerintah. Ketua dewan dijabat oleh presiden sendiri. Konsepsi yang diajukan oleh Presiden Soekarno itu ternyata menimbulkan perdebatan. Berbagai argumen antara pro dan kontra muncul. Pihak yang menolak konsepsi itu menyatakan, perubahan yang mendasar dalam sistem kenegaraan hanya bisa dilaksakanakan oleh Konstituante.

Sebaliknya yang menerima konsepsi itu beranggapan bahwa krisis politik hanya bisa diatasi jika konsepsi itu dilaksanakan. Pada tanggal 22 April 1959, di depan sidang Konstituante Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Menanggapi pemyataan itu, pada tanggal 30 Mei 1959, Konstituante mengadakan sidang pemungutan suara. Hasil pemungutan suara itu menunjukkan bahwa mayoritas anggota Konstituante menginginkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar Republik Indonesia.

Namun jumlah anggota yang hadir tidak mencapai dua pertiga dari jumlah anggota Konstituante, seperti yang dipersyaratkan pada Pasal 137 UUDS 1950. Pemungutan suara diulang sampai dua kali. Pemungutan suara yang terakhir diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 1959, tetapi juga mengalami kegagalan dan tidak dapat memenuhi dua pertiga dari jumlah suara yang dibutuhkan. Dengan demikian, sejak tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (istirahat). Untuk menghindari terjadinya bahaya yang disebabkan oleh kegiatan partai-partai politik maka pengumuman istirahat Konstituante diikuti dengan larangan dari Penguasa Perang Pusat untuk melakukan segala bentuk kegiatan politik.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa tokoh partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut.

  • Pembubaran Konstituante.
  • Beriakunya Kembali UUD 1945.
  • Tidak berlakunya UUDS 1950.
  • Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit Presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indone-sia, sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI-AD untuk mengamankan Dekrit Presiden.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan urnurn 1955, dipersiapkan untuk merumuskan UUD (konstitusi) baru sebagai pengganti UUDS 1950. Sejak tahun 1956 konstituante merumuskan UUD yang baru. Akan tetapi hingga tahun 1959 Badan Konstituante tidak pernah dapat merumuskan UUD yang baru. Dalam sidang-sidangnya, selalu diwarnai adanya benturan-benturan antara partai politik dan golongan, mereka lebih mementingkan kelompoknya sendiri sehingga mengabaikan kepentingan nasional. Kegagalan Konstituante merumuskan UUD sebagai pengganti UUDS 1950 menyebabkan negara dilanda kekalutan konstitusional, sehingga mengganggu dan membahayakan stabilitas Nasional dengan persatuan bangsa Indonesia. Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang dikenal dengan Konsepsi Soekarno, dengan isi pokoknya adalah sebagai berikut :

  • Sistem Demokrasi Parlementer secara berat tidak cocok dengan kepribadian bangsa  Indonesia, sehingga harus diganti dengan demokrasi terpimpin.
  • Dibentuk Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari semua partai dan organisasi masyarakat lainnya.
  • Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat.

Dalam konsepsi ini presiden juga mengusulkan perlunya dibentuk kabinet ke empat yaitu PNI, Masyumi NU dan PKI. Beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PIR tidak menyetujuinya karena perubahan sistem pemerintahan menjadi wewenang Badan Konstituante. Pada tanggal 25 April 1959 dihadapan sidang konstituante, Presiden Soekarno menganjurkan agar kembali kepada UUD 1945 Anjuran ini diperdebatkan dalam sidang konstituante, kemudian diputuskan untuk mengadakan pemungutar suara (voting). Sebagai gambaran hasil-hasil pemungutar suara waktu itu adalah sebagai berikut:

  • Pada tanggal 30 Mei 1959, 269 suara setuju dan 199 suara menolak
  • Pada tanggal 1 Juni 1959, 263 suara setuju dan 203 suara menolak
  • Pada tanggal 2 Juli 1959, 264 suara setuju dan 204 suara meniolak

Meskipun mayoritas suara setuju kembali pada UUD 1945, namun karena jumlahnya tidak mencukup dua pertiga anggota konstituante seperti yang diisyaratkan dalam pasal 137 UUDS 1950, maka tidak dapat diambil keputusan atas anjuran Bung Karno tersebut. Pada tanggal 3 Juni 1959 Badan Konstituante memasuki masa reses (Istirahat tidak mengadakan sidang) dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan berbagai fraksi dalam konstituante menyatakar tidak akan menghadiri sidang. Sementara pada tanggal yang sama pemerintah mengeluarkan larangan kegiatan politik dengan peraturan nomor Prt/PEPERPU/040/1959. Kegagalan Badan Konstituante mencapai kesepakatan untuk kembali ke UUD 1945, masa reses yang tidak menentu dan pernyataan berbagai fraksi yang memboikot untuk menghadiri sidang, menyebabkan Presiden Soekarno mengambil langkah ­melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 isinya sebagai berikut :

  1. Pembubaran Badan Konstituante
  2. Berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS.[gs]
LATAR BELAKANG LAHIRNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 A.
Latar Belakang
1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh bangunnya kabinet dan  persaingan partai politik yang semakin menajam.
2. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang dasar
3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata di daerah-daerah
B. Konsepsi
 Konsepsi Demokrasi terpimpin Presiden Soekarno yang disampaikan pada tanggal 21 Februari I957 berisi:
1. Bahwa Demokrasi Liberal secara barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena itu harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin
2. Dibentuknya kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil-wakil dari partai-partai ditambah dengan golongan fungsional. 3. Dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil partai dan golongan fungsional dari masyarakat
C. Keluarnya Dekrit
 Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdiri dari:
1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
2. Pembubaran Badan Konstitusional
3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara
D. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
1. Bentuk pemerintahan Presidensial Ir. Soekamo sebagai Presiden dan Perdana menteri dengan kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja.
2. Pembentukkan MPR sementara dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 583 anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan 200 wakil-wakil golongan.
3. Pembentukkan DPR sementara berdasarkan penetapan Presiden No.3 tahun 1959 yang diketuai oleh Prcsiden dengan 45 orang anggotanya.
4. Pembentukkan Front Nasional melalui penetapan Prcsiden No.13 tahun 1959. tertanggal 31 Desember 1959. Tujuan Front Nasional adalah:
a. Menyelesaikan Revolusi Nasional  
b. Melaksanakan pembangunan semesta nasional
c. Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Front Nasional banyak dimanfaatkan oleh PKI dan simpatisannya sebagai alat untuk mencapai tujuan  politiknya.
5. Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959 melalui penetapan Presiden No.3 tahun 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu sebagai gantinya melalui penetapan Presiden No.4 tahun I960 Presiden membentuk DPRGR yang keanggotaannya ditunjuk oleh Soekarno.
6. Manipol USDEK Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) adalah isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA Manipol dijadikan GNHN dengan Ketetapan MNPRS No. 1 MPRS/I960, Menurut Presiden Soekano intisari dari Manipol ada lima yaitu : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Disingkat menjadi USADEK. Berkembang pula ajaran Presiden Soekano yang dikenal dengan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis).
7. Berdasarkan Keputusan Presiden No.200 dan 201 tahun 1960 Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan parea pemimpin partai tersebut mendukung  pemberontakan PRRI/Permesta.
E. Keadaan Ekonomi
Mengalami Krisis, terjadi kegagalan produksi hampir di semua sector. Pada tahun 1965 inflasi mencapai 65 %, kenaikan harga-harga antara 200-300 %. Hal ini disebabkan oleh
a). penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak terkontro.  
b). adanya proyek merealisasikan dan kontroversi.
F. Politik Luar Negeri
1. Indonesia berpartisipasi aktif dalam mcrintis pendirian Gerakan Non Blok sehingga terlaksana KTT Non Blok 1 di Beograd Yugoslavia pada tahun 1961.
2. Pelaksanaan politik luar negeri NEFO (New Emerging Forces). Politik NEFO-OLDEFO ditempuh Presiden Soekarno dengan Menlu Dr. Soebadrio bertujuan melakukan konfrontasi terhadap OLDEFO (Old Established Forces). Indonesia dan Negara-negara komunis termasuk Blok NEFO berhadapan dengan Negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang termasuk Blok OLDEFO.
3. Konfrontasi dengan Malaysia, Presiden Soekarno mengumandangkan Dwi Komando Rakyat pada 3 Mei 1934 yang isinya (1) Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia
(2) Bantu perjuangan rakyat Malaysia membebaskan diri dari Nekolim Malaysia. Akibat Konfrontasi dengan Malaysia Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB pada 7 Januari 1965.
PEMILU PERTAMA
 1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang semula telah direncanakan akan dilaksanakan pada  bulan Januari 1946 belum terlaksana terus karena setelah Indonesia merdeka negara dihadapkan pada ancaman baik dari NICA maupun gangguan dari dalam negeri. Setelah kita berdaulat secara penuhpun Pemilu belum juga dapal dilaksanakan karena mengalami kesulitan untuk melaksanakanya akibat sering berganti-gantinya cabinet. Baru pada masa  pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap Pemilu dapat dilaksanakan.
2. Sistem yang dipergunakan menurut UU No. 7 tahun 1953 adalah sistem proporsional dasar pemikirannya adalah untuk memberikan kesempatan kcpada partai-partai politik yang ada terutama partai politik kecil untuk memperoleh kursi di DPR dan Konstituante.
3. Dalam Pemilu I dilakukan dua kali pemungutan suara yakni :
a). untuk memilih anggota DPR dan
b). memilih Konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar.
Kampanye Pemilu 1955 sudah dilakukan sejak kabinet Ali Sastroamidjojo
1 berkuasa atau dua tahun sebelum Pemilu dilaksanakan. Tema kampanye yang diketengahkan didominasi oleh perdebatan antara partai pemerintah dengan partai-partai oposisi dan  persoalan-persoalan mengenai ideology kepartaian. 5.Pada 29 September 1955 diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR untuk diperebutkan 272 Kursi. Dengan perhitungan bahwa satu orang anggota DPR mewakili 300.000 orang penduduk. Pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan Pemilu untuk memilih anggota Konstituante yang berjumlah 542 orang.
6.Dalam Pemilu 1 ini muncul empat partai politik yang meraih suara terbanyak yaitu :  Nama Partai Jumlah Kursi DPR Konstituante PNI 57 119 Masyumi 56 112  NU 45 91 PKI 45 80
KONFRENSI ASIA AFRIKA
 
 
Konferensi
 
Pendahuluan
 1. Konferensi Kolombo dilaksanakan pada 28 April– 20 Mei 1954. Membicarakan  perjuangan rakyat Vietnam melawan penjajahan Perancis.
2. Konferensi Bogor, dilaksanakan pada 28-29 Desember 1954. Tercapai kesatuan  pandangan untuk mengadakan Konferensi bangsa-bangsa Asia Afrika di Bandung.
 
 
Latar Belakang KAA
1.Terjadinya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur
2.Masih banyaknya Negara-negara di kawasan Asia Afrika yang belum merdeka
3.Lemahnya persatuan dan solidaritas antar negara-negara yang berkembang
Pelaksanaan KAA
1.Dilaksanakan dari tanggal 18-25 April 1955 di Bandung
2.Pembukaan KAA dimulai pukul 09.00 WIB tanggal I8 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung oleh Presiden Soekarno.
3.Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi yakni Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.
4.Peserta yang diundang sebanyak 30 negara yang hadir sebanyak 29 negara dari kawasan Asia Afrika.
5.Menghasilkan piagam yang disebut Dasa Sila Bandung (Bandung Declaration)
 
Pengaruh KAA
1.Mengilhami Negara-negara yang masih terjajah untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan mempengaruhi pendapat internasional di PBB.
2.Meningikatnya kerjasama dan semangat solidaritas di kalangan bangsa-bangsa Asia Afrika
3.Mendasari terbentuknya Gerakan Non Blok
PROGRAM BENTENG
1.Pembatasan Impor dan pemberian lisensi bagi importir Indonesia
2.Pemberian kredit bagi importir Indonesia
3.Perusahaan Benteng harus memiliki modal minima 70% dari pengusaha pribumi
4.Import Benteng diseleksi melalui menteri perekonomian :
-Pengusaha Baru di sektor impor
-Mempunyai status hokum
-Modal minimal Rp.100 000 menjadi Rp.250.000 (1953)
-Mempunyai kantor dan pegawai yang memadai
Dua Fase Program Benteng Fase pertama,
masa kekuasaan tiga kabinet pertama yang terdiri dari golongan moderat (Masyumi, PNI danPSI)
1. Rasionalitas dan Realitas dalam merencanakan kebijakan
2. Efisiensi memperkecil pengeluaran dan anggaran belanja secara realitas
3. Konsolidasi Bank dan menggalakkan Koperasi 4. Pembangunan industri-Impor
Fase kedua
, terbentuknya kabinet yang didominasi oleh sayap nasionalis radikal dari PNl (Kabinet Ali Sastroamidjojo)
1.Menaikkan posisi Indonesia
2.Indonesiasi yang lebih tegas dengan menaikkan alokasi impor 80-90% dari hanya 37,9%.
3.Munculnya Model Ali Baba– Korupsi.
4.Pengangkatan pegawai negeri dari Jawa ditempatkan di luar Jawa.
5.Pcngusaha Benteng hanya 700 pada masa Kabinet Natsir Mulai tahun 1954 Infalasi meningkat tinggi, mata uang Indonesia mengalami peningkatan  jumlah yang tidak proposional. Nilai di pasar bebas merosot tajam, laju inflasi rata-rata Rp. 1140 terhadap Dolar AS menjadi Rp. 2350 pada bulan Juni 1953, Rp.2700 pada bulan Juni 1954 dan Rp.4600 pada bulan Juni 1955. Indeks harga dari 44 jenis barang impor di Jakarta meningkat sekitar 59,5%. Harga beras melonjak 42,3% antara bulan Agustus 1953-Juni 1955. Selain itu juga harga komoditi ekspor utama yaitu karet dan minyak. Banyaknya pasar gelap dan  pembiayaan Operasi Militer.
 
Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Dekrit Pancasila 5 Juli 2015”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,146,480 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: