04
Jul
15

Infrastructural Watch Indonesia : Dana Asing Rp 465,5 T

r

http://id.beritasatu.com/home/nilai-proyek-infrastruktur-yang-didanai-pinjaman-luar-negeri-capai-rp-4655-triliun/121242

Nilai Proyek Infrastruktur yang Didanai Pinjaman Luar Negeri Capai Rp 465,5 Triliun
Jumat, 3 Juli 2015 | 17:12

Proyek infrastruktur. Foto ilustrasi: nusantarainfrastructure.com

Proyek infrastruktur. Foto ilustrasi: nusantarainfrastructure.com

Berita Terkait

  • Gapensi Harapkan Januari 2016 Semua Proyek Sudah Dimulai
  • Penyertaan Saham Masyarakat dalam Lahan Infrastruktur Butuh Legalitas
  • Rakyat Bisa Miliki Saham di Proyek Infrastruktur
  • Kadin: Pembiayaan Proyek Infrastruktur Masih Minim
  • Percepatan Proyek Infrastruktur Butuh Payung Hukum

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan nilai proyek infrastruktur yang akan ditawarkan untuk didanai oleh pinjaman luar negeri senilai 35 miliar dolar AS atau Rp 465,5 triliun dari total nilai Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (DRPHLN) atau “Blue Book” 2015-2019 sebesar 38 miliar dolar AS.

“Untuk proyek infrastruktur, dari hasil perumusan, mencakup 92 persennya atau 35 miliar dolar AS,” kata Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Suryabrata di Jakarta, Jumat (3/7).

Wismana menjelaskan proyek infrastruktur itu mencakup proyek waduk, jalan, jembatan, pembangkit dan transmisi listrik, air minum, pengolahan sampah, dan juga beberapa infrastruktur sosial.

Sebagian besar, proyek infrastruktur dalam DRPHLN itu, atau 50 persennya di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sisanya ditangani Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan beberapa kementerian teknis lainnya.

Dia menjelaskan, pemerintah cukup selektif memilih proyek yang dapat didanai pinjaman luar negeri. Selain proyek tersebut merupakan proyek prioritas yang membutuhkan kepastian keberlanjutan pembiayaan, pinjaman luar negeri juga dipertimbangkan terhadap proyek yang mayoritas menggunakan bahan baku impor.

Menurut Wismana, paling cepat semua proyek yang menggunakan pinjaman ini akan mulai dikerjakan tahun depan. Tahun ini, saat DRHPLN atau Blue Book itu dirilis, pemerintah akan menawarkan dahulu kepada mitra asing, baik itu lembaga multilateral maupun bilateral.

“Selanjutnya jika ada kecocokan, kita akan bicarakan lebih lanjut, eksekusi proyeknya paling cepat 2016,” kata dia.

Hingga saat ini, ujar Wismana, tiga lembaga multilateral yakni World Bank, Asian Development Bank dan Islamic Development Bank sudah melakukan penawaran untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

World Bank menjadi lembaga dengan penawaran terbesar yakni 14 miliar dolar AS. “Kedua ADB dan selanjutnya IDB,” kata dia seperti dikutip Antara.

IDB dalam kesepakatan kerja sama Kerangka Kemitraan Strategis Negara Anggota dengan Indonesia menawarkan pinjaman lima miliar dolar AS.

Selain tiga lembaga keuangan multilateral tersebut, tidak tertutup kemungkinan penawaran akan datang dari bank infrastruktur Asia yang digagas Tiongkok, yakni Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). (ID/ths)

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Jakarta, Jubi/Antara – Pengamat ekonomi, Enny Sri Hartati, mempertanyakan skema dan sasaran masyarakat yang dituju pemerintah dalam rencana implementasi kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat, yang ditujukan untuk memudahkan pembebasan lahan.

Menurut Enny, di Jakarta, Jumat (19/6/2015), partisipasi masyarakat dalam bentuk penyertaan saham di lahan proyek infrastruktur, membutuhkan legalitas kedudukan masyarakat tersebut.

Dia mengatakan dari sejumlah regulasi terkait infrastruktur, legalitas kedudukan masyarakat tersebut harus berbentuk badan usaha.

Misalnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, disebutkan badan usaha yang bekerja sama dengan pemerintah, bisa berupa Perseroan Terbatas hingga Koperasi.

“Maka dari itu, apakah maksud wacana PPPP (public-private people partnership) ini , masyarakatnya dalam bentuk koperasi atau bagaimana,” kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini.

Menurut Enny, jika legalitas kedudukan masyarakat tersebut dapat ditetapkan, wacana penerapan PPPP tersebut cukup prospektif untuk membuat masyarakat partisipatif dalam proyek infrastruktur.

“Partisipatif itu dalam bentuk masyarakat bisa mengawasi manfaat dan kegunaan proyek infrastruktur ini. Selama ini, pembebasan lahan kepada masyarakat kan hanya dalam bentuk ganti rugi saja,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Arifin Rudiyanto, mengatakan terdapat wacana improvisasi dari skema kerja sama pemerintah-swasta (public-private partnership), untuk melahirkan skema kerja sama antara pemeritah-swasta-masyarakat (public-private people partnership/PPPP).

“Jadi wacananya, tidak semua lahannya dibeli oleh swasta dari masyarakat, tapi sebagian berupa penyertaan saham. Ada sisi ekonomisnya yakni dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang kerap menghambat pembangunan infrastruktur selama ini.

Wacana PPPP tersebut mengemuka dari rencana pengembangan pelabuhan oleh investor asal Jerman di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil pembicaraan antara pemerintah provinsi NTB dan investor tersebut, timbul usulan untuk menawarkan kepemilikan saham kepada masyarakat.

“Karena lahan yang dibutuhkan sangat luas, timbul keinginan agar rakyat setempat juga dapat ikut menikmati hasilnya. Kemungkinan di lahan itu juga dibangun industri pengolahan,” katanya.

Hingga saat ini, Pemprov NTB dan investor tersebut masih menyusun kerangka kerja untuk skema PPPP tersebut.

Hal-hal yang sedang dimatangkan adalah besaran saham, komisi, dan besaran investasi untuk proyek infrastruktur tersebut. (*)

Dewi Wulandari

Rakyat Bisa Miliki Saham di Proyek Infrastruktur

Oleh : | Rabu, 17 Juni 2015 | 00:30 WIB

Rakyat Bisa Miliki Saham di Proyek Infrastruktur

INILAHCOM, Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melontarkan wacana mengenai penerapan program kerja sama pemeritah-swasta-masyarakat, di mana masyarakat dapat memiliki saham di lahan-lahan yang dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur.

Program tersebut adalah wacana kerja sama antara pemeritah-swasta-masyarakat (public-private-people partnership/PPPP) yang merupakan perluasan dari skema kerja sama pemerintah-swasta.”Jadi wacananya, tidak semua lahannya dibeli oleh swasta dari masyarakat, tapi sebagain berupa penyertaan saham. Ada sisi ekonomisnya yakni dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, Arifin Rudiyanto di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Menurut dia, skema tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang kerap menghambat pembangunan infrastruktur selama ini.

Wacana PPPP tersebut, kata dia, mengemuka dari rencana pengembangan pelabuhan oleh investor asal Jerman di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil pembicaraan antara pemerintah provinsi NTB dan investor tersebut, kata dia, timbul usulan untuk menawarkan kepemilikan saham kepada masyarakat.

“Karena lahan yang dibutuhkan sangat luas, timbul keinginan agar rakyat setempat juga dapat ikut menikmati hasilnya. Kemungkinan di lahan itu juga dibangun industri pengolahan,” ungkap dia.

Hingga saat ini, ujar dia, Pemprov NTB dan investor tersebut masih menyusun kerangka kerja untuk skema PPPP tersebut.

Hal-hal yang sedang dimatangkan, kata Arifin, adalah besaran saham, komisi dan juga besaran investasi untuk proyek infrastruktur tersebut.

“Kebutuhan payung hukumnya juga sedang dibicarakan. Intinya agar semua pihak untung dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur itu,” tutur dia.

Arifin mengharapkan jika proyek ini berhasil, skema PPPP dapat dikaji untuk diterapkan pada proyek-proyek infrastruktur dan lokasi lainnya.

Sebelumnya, dalam mengatasi kendala lahan, pemerintah telah mewacanakan pembentukan bank tanah (Land Bank).

Land Bank ini bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Sederhananya, ketika proyek pembangunan siap direalisasikan, Land Bank telah meyiapkan lahan yang menjadi lokasi pembangunan tersebut, baik secara legal dan administrasi. [tar]

Rakyat Bisa Miliki Saham di Proyek Infrastruktur

Rubrik Infrastruktur

17 Juni 2015 08:44:00 WIB

WE Online, Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melontarkan wacana mengenai penerapan program kerja sama pemeritah-swasta-masyarakat, di mana masyarakat dapat memiliki saham di lahan-lahan yang dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur.

Program tersebut adalah wacana kerja sama antara pemeritah-swasta-masyarakat (public-private-people partnership/PPPP) yang merupakan perluasan dari skema kerja sama pemerintah-swasta.

“Jadi wacananya, tidak semua lahannya dibeli oleh swasta dari masyarakat, tapi sebagain berupa penyertaan saham. Ada sisi ekonomisnya yakni dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, Arifin Rudiyanto di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Menurut dia, skema tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang kerap menghambat pembangunan infrastruktur selama ini.

Wacana PPPP tersebut, kata dia, mengemuka dari rencana pengembangan pelabuhan oleh investor asal Jerman di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil pembicaraan antara pemerintah provinsi NTB dan investor tersebut, kata dia, timbul usulan untuk menawarkan kepemilikan saham kepada masyarakat.

“Karena lahan yang dibutuhkan sangat luas, timbul keinginan agar rakyat setempat juga dapat ikut menikmati hasilnya. Kemungkinan di lahan itu juga dibangun industri pengolahan,” ungkap dia.

Hingga saat ini, ujar dia, Pemprov NTB dan investor tersebut masih menyusun kerangka kerja untuk skema PPPP tersebut.

Hal-hal yang sedang dimatangkan, kata Arifin, adalah besaran saham, komisi dan juga besaran investasi untuk proyek infrastruktur tersebut.

“Kebutuhan payung hukumnya juga sedang dibicarakan. Intinya agar semua pihak untung dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur itu,” tutur dia.

Arifin mengharapkan jika proyek ini berhasil, skema PPPP dapat dikaji untuk diterapkan pada proyek-proyek infrastruktur dan lokasi lainnya.

Sebelumnya, dalam mengatasi kendala lahan, pemerintah telah mewacanakan pembentukan bank tanah (Land Bank).

Land Bank ini bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Sederhananya, ketika proyek pembangunan siap direalisasikan, Land Bank telah meyiapkan lahan yang menjadi lokasi pembangunan tersebut, baik secara legal dan administrasi. (Ant)

Editor: cipto

Foto: Sufri Yuliardi

EKONOMI

Berandil dalam Proyek Infrastruktur
Rabu, 17 Juni 2015 Penulis: MI/ANASTASIA ARVIRANTY

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melontarkan wacana improvisasi program kerja sama pemerintah-swasta yang memungkinkan masyarakat dapat memiliki saham di lahan-lahan yang dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur.

Program tersebut merupakan wacana kerja sama pemerintah-swasta-masyarakat (publicprivatepeople partnership/PPPP) yang merupakan perluasan dari skema kerja sama pemerintah-swasta.

“Jadi wacananya, tidak semua lahannya dibeli oleh swasta dari masyarakat, tapi sebagian berupa penyertaan saham. Ada sisi ekonomisnya, yakni dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Arifin Rudiyanto di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, skema tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang kerap menghambat pembangunan infrastruktur selama ini. Wacana PPPP tersebut, kata dia, mengemuka dari rencana pengembangan pelabuhan oleh investor asal Jerman di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari hasil pembicaraan antara pemerintah provinsi (pemprov) NTB dan investor tersebut, muncul usulan untuk menawarkan kepemilikan saham kepada masyarakat.

“Karena lahan yang dibutuhkan sangat luas, timbul keinginan agar rakyat setempat juga dapat ikut menikmati hasilnya. Mungkin di lahan itu juga dibangun industri pengolahan,” ungkapnya. Hingga saat ini, ujar dia, Pemprov NTB dan investor tersebut masih menyusun kerangka kerja untuk skema PPPP tersebut.

Hal-hal yang sedang dimatangkan, kata Arifin, ialah besaran saham, komisi, dan juga besaran investasi untuk proyek infrastruktur tersebut.

“Kebutuhan payung hukumnya juga sedang dibicarakan. Intinya agar semua pihak untung dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur itu,” tutur dia.

Arifin mengharapkan jika proyek itu berhasil, skema PPPP dapat dikaji untuk diterapkan pada proyek-proyek infrastruktur dan lokasi lainnya.

Dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir mengatakan wacana Bappenas itu perlu dipikirkan masak-masak agar tidak terjadi distorsi. Ia pun menekankan perlunya kejelasan siapa rakyat yang dimaksud.

“Pertama kali, harus jelas rakyatnya itu siapa. Saya rasa definisi rakyat di sini juga harus diklarifikasi,” kata dia saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Revrisond berharap skema yang kelak dihasilkan ialah yang betul-betul bisa menjangkau masyarakat kecil, bukan hanya yang menengah ke atas.

Merasa miskin
Dalam kesempatan terpisah, Chief Economist & Strategic Investments IGIco Advisory, Martin Panggabean meminta pemerintah mendorong belanja produktif, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Menurutnya, dengan belanja pemerintah yang terealisasi, investor atau masyarakat akan lebih optimistis menanamkan modal mereka. Ujung-ujungnya, laju pertumbuhan ekonomi diharapkan mengencang.

Saat ini, ujar Martin, banyak orang tengah merasa miskin. Itulah yang menyebabkan permintaan akan barang dan jasa semakin menurun dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang melambat.

“Konsumen harus merasa lebih kaya agar permintaan meningkat, kalau sekarang dengan pendapatan yang segitugitu saja tapi harga barang yang naik turun, kontraksi di perbankan, masyarakat jadi berubah sikap,” jelasnya. (Ant/Ire/E-2)

Advertisements

0 Responses to “Infrastructural Watch Indonesia : Dana Asing Rp 465,5 T”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,223,884 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: