08
Jun
15

Kenegarawanan : Merayakan 70 Tahun Pancasila, Nahdlatul Ulama, Pancasila, dan Nasionalisme

 ina-flag

Franz: Merayakan 70 Tahun Pancasila

Social

Merayakan 70 Tahun Pancasila

Oleh: Franz Magnis-Suseno

Pidato Soekarno muda pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah salah satu pidato politik paling penting di abad ke-20.

Bukan hanya karena isinya cemerlang. Pidato itu meletakkan dasar persatuan bagi Indonesia yang meski dengan segala macam pengalaman gelap dan kegagalan, merupakan salah satu kisah keberhasilan (success story) terbesar di antara negara-negara dunia dalam 70 tahun terakhir. Bayangkan saja akibat global andai kata negara terbesar kelima di dunia ini kacau betul. Namun, Indonesia-masih-mantap. Karena itu, sudah sepatutnya bahwa pidato historis itu diingatkan kembali dalam sekian renungan.

Tulisan ini mau mengangkat dua unsur hakiki di dalamnya: kebangsaan Indonesia dan Pancasila itu sendiri.

Kebangsaan

Dalam pidatonya, Soekarno mengingatkan sesuatu yang merupakan kunci untuk mengerti mengapa Indonesia masih berdiri kokoh. Yaitu bahwa kebangsaan Indonesia berwujud perasaan kebersamaan yang lahir dari pengalaman sejarah bersama. Kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan alami, seperti kebangsaan Korea atau Jerman, yang berdasarkan kesatuan etnik dan bahasa. Kebangsaan alami semacam itu memang kuat, tetapi rawan menjadi syovinistik dan agresif.

Kebangsaan Indonesia, sebaliknya, merupakan kebangsaan etis: Artinya, perasaan kebersamaan berdasarkan cita-cita etis luhur yang dimiliki bersama. Pengalaman bersama akan ketertindasan dan keterhinaan karena keadaan terjajah melahirkan solidaritas bangsa melampaui perbedaan suku, etnik, dan agama. Kesadaran kebersamaan itu semakin  menguat dalam perjuangan bersama untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Namun, kebangsaan Indonesia ada segi yang khas. Di tidak sedikit negara bekas jajahan, rasa kebangsaan perlu dipompa dari atas ke dalam masyarakat oleh elite politik, ya elite yang menerima kekuasaan dari penjajah, sesudah negara itu menerima kemerdekaan. Tak jarang lantas inti kebangsaan itu adalah, sebenarnya, nafsu dominasi suatu mayoritas. Dengan akibat bahwa minoritas-minoritas sulit beridentifikasi dengannya. Di sekian banyak negara, situasi ini bahkan melahirkan perang saudara berkelanjutan.

Namun, di Indonesia kebangsaan sudah nyata 17 tahun sebelum kelahiran negara. Sumpah Pemuda 1928 membuktikan bahwa perasaan “kami ini bangsa Indonesia” sudah betul-betul merasuk ke hati rakyat Indonesia.

Kekuatan rasa kebangsaan itu membuktikan diri tahun 1998. Omongan sesudah runtuhnya Orde Baru tentang bahaya disintegrasi-mirip Uni Soviet dan Yugoslavia-tidak pernah punya dasar nyata (dengan kekecualian dua provinsi di ujung barat dan timur Indonesia yang memang sudah lama membawa masalah). Memang, kita kemudian mengalami banyak (terlalu banyak!) konflik, tetapi konflik-konflik itu biasanya dengan tetangga dan bukan dengan Indonesia.

Kekuatan kesadaran kebangsaan kelihatan dari kenyataan bahwa mainstream agama-agama di Indonesia kokoh nasionalis. Berhadapan dengan radikalisme agama yang meremehkan kebangsaan dan semakin juga segala rasa kemanusiaan, kenyataan itu merupakan modal sosial amat penting bagi masa depan Indonesia. Lihat saja Muhammadiyah, Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, tetapi juga misalnya Perkumpulan Katolik, mereka semua terbentuk dalam dinamika kebangkitan nasional. Mereka dengan sendirinya sekaligus agamis dan Indonesia.

Pancasila

Akan tetapi, rasa kebangsaan hanya akan dapat dipertahankan kalau satu syarat dipenuhi. Yaitu bahwa kita bersedia saling menerima dan saling mengakui dalam kekhasan kita masing-masing.

Indonesia hanya dapat tetap kuat apabila saudara sebangsa yang Muslim tidak perlu kurang Muslim, yang Katolik tidak perlu kurang Katolik, yang Toraja tidak kurang Toraja, dan penganut Kejawen tidak perlu menyembunyikan penghayatannya karena mereka semua bangsa Indonesia.

Kesediaan untuk saling menerima dalam perbedaan itulah merupakan komitmen inti bangsa Indonesia dalam Pancasila. Di sini izinkan sebuah catatan. “Pemerasan Pancasila” oleh Soekarno menjadi “Ekasila”, yaitu “gotong royong”, disalahpahami seakan-akan “gotong royong” sudah cukup, lalu tak perlu selalu menyebut lima sila.

Kiranya yang dimaksud Soekarno adalah yang kebalikan: “Gotong royong” atau kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia bisa justru menjadi nyata karena kita memberikan komitmen kepada lima sila Pancasila.

Akan tetapi, Pancasila sekarang dalam bahaya. Kalau Ketuhanan Yang Maha Esa dikebiri berlaku hanya bagi “enam agama yang diakui”-Pancasila tidak mengenal “agama yang diakui”-dan yang berkeyakinan lain oleh negara dibiarkan diganggu, diuber-uber, dan bahkan dibunuh, kalau kampanye politik memanfaatkan perbedaan antara “penduduk asli” dan “pendatang”, kalau orang karena beribadat berbeda dicap “ajaran sesat”, roh Pancasila dilanggar keras dan kesatuan Indonesia terancam.

Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut agar kita menghormati keyakinan religius segenap tumpah darah Indonesia, entah kita sendiri setuju dengan keyakinan itu atau tidak. Dalam hal keyakinan berhadapan dengan Yang Mutlak tak ada mayoritas-minoritas. Dan, negara wajib melindungi semua.

Aktualitas Pancasila

Pertimbangan ini sudah memperlihatkan bahwa Pancasila hanya akan menjalankan fungsinya kalau kita tidak memperlakukannya sebagai pusaka kuno yang disimpan dalam lemari. Aktualitas Pancasila tampak begitu kita menghadapkannya terhadap tantangan-tantangan yang dialami bangsa Indonesia sekarang. Kita harus konsisten.

Kita bicara Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi kita dikelilingi oleh kekerasan, ancaman, kebrutalan, intoleransi, oleh kesombongan yang mau memaksakan kepada saudaranya bagaimana ia harus berketuhanan dan bagaimana tidak. Tekad untuk selalu membawa diri secara beradab mesti merasuk ke dalam keyakinan, hati, dan perasaan kita.

Kita sudah memasukkan hak-hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar supaya harkat kemanusiaan kita semua terlindung dalam hidup bersama kita, tetapi kita masih mengizinkan hak-hak kemanusiaan paling dasar dilanggar.

Sila tengah, Persatuan Indonesia, semakin terancam oleh ekstremisme keagamaan di satu pihak dan di lain pihak oleh hedonisme konsumeristik yang mendesak ke samping solidaritas dan rasa keadilan serta melupakan komitmen pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita telah membangun demokrasi sesudah 39 tahun pemerintahan otoriter, tetapi sekarang kelas politik yang menguasainya semakin dipersepsi sebagai sebuah elite feodal yang, seperti dulu, melayani diri dari milik bangsa dan hasil keringat rakyat.

Pancasila sebagaimana dicetuskan 70 tahun lalu oleh Soekarno adalah suatu masterpiece, tetapi masterpiece itu hanya dapat mempersatukan bangsa Indonesia kalau kita memberi komitmen tanpa ragu kepada tuntutan-tuntutannya. []

KOMPAS, 5 Juni 2015

Franz Magnis-Suseno | Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta

 

NU, Pancasila, dan Nasionalisme

Oleh: A. Helmy Faishal Zaini.


WALAU problem filosofis yang kita hadapi hari ini masih kabur dan belum kunjung jernihnya mendudukkan dua terminologi yang sesungguhnya berbeda, tetapi cenderung kita anggap sama. Dua terminologi yang dimaksud ialah bangsa dan negara.


Secara epistemik, dua terminologi tersebut sesungguhnya jika direnungkan memiliki makna berbeda. Bangsa ialah sebuah kelompok masyarakat yang terikat sebab memiliki rasa kesamaan antara satu dan yang lain. Sementara negara ialah organisasi pada sebuah wilayah yang memiliki supremasi tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.


Jika terma pertama merujuk pada rasa, terma kedua lebih bernuansa administratif dan legal formal. Kejelasan epsitemik dua terma tersebut akan berguna bagi kita untuk menjawab sebuah pertanyaan, sesungguhnya Indonesia sebagai sebuah negara yang kita kenal sampai hari ini, siapakah yang melahirkan serta membidaninya?


Jawabannya tentu saja bukan bangsa Indonesia. Jawabannya ialah bangsa Ambon, Maluku, Jawa, Sumatra, dan semua ras yang bersemangat, serta memiliki kesamaan nasib kala itu ingin terbebas dari penjajahan.


Semua ras tersebut meminjam sejarawan Agus Sunyoto (2013) bisa diringkus dalam sebuah terma, yakni bangsa Nusantara.


Dalam perjalanan ‘melahirkan’ Indonesia, penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu modal penting, sebab suatu transformasi budayalah yang tidak mudah untuk memadupadankan sekaligus menyatukan adanya kepelbagaian. Bahkan, jika melihat fakta-fakta historis, bangsa Nusantara telah memiliki modal sosial yang sangat berharga, suatu karakter kepribadian yang khas.


Karakter itu tecermin dari adanya kekayaan etnisitas, suku, ras, agama, dan golongan yang begitu plural. Indonesia memiliki lebih dari seribu suku bangsa, dengan dua suku besar Jawa dan Sunda, dan suku-suku besar lainnya, tetapi kita mampu membangun suatu kerukunan antarumat beragama yang telah menjadi teladan dunia.


Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara yang mengikuti dinamika perkembangan modernitas sebagai sebuah tuntutan global. Dengan demikian, keunikan dari karakter kepribadian Nusantara yang khas ini dapat menggabungkan tiga pilar penting, yakni pertama, Islam sebagai sistem nilai dan agama yang dianut oleh mayoritas.


Kedua, adanya sistem demokrasi Pancasila yang menjamin adanya kedaulatan di tangan rakyat sepenuhnya, dan ketiga tantangan adanya modernitas di sisi yang lain. Sekali lagi, penggabungan tiga aspek penting dalam suatu harmoni kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tidaklah mudah.

KH Mahfudz Siddiq (1906-1944) pada 1935 menginisiasi suatu konsep yang sangat menarik terkait dengan karakter kepribadian Nusantara. Konsep itu ia namakan mabadi’ khairi ummah (pilar-pilar masyarakat ideal).


Pada awalnya, konsep tersebut hanya mencakup tiga pilar. Kemudian pada masa sesudahnya dikembangkan menjadi lima pilar, yaitu ash-shidqu (pilar kejujuran dan kebenaran), al-amanah walwafa’ bil ‘ahdi (pilar kesetiaan dan komitmen), al-‘adalah (pilar keadilan), at-ta’awun (pilar solidaritas), serta al-istiqamah (pilar kedisiplinan dan konsistensi).

Melalui organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan tempatnya bernaung dan mendarmabaktikan diri, Mahfudz Shiddiq mengampanyekan pembentukan karakter bangsa yang bersendi pada pilar-pilar tersebut.

Jalan terjal

Sekali lagi kita patut untuk bersyukur atas ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila pada hakikatnya ialah kontrak sosial dan titik temu di antara para pendiri bangsa. Itu tecermin dari pidato Soekarno pada Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.

Ia menyatakan, “Kita bersama-sama mencari persatuan philoshopisce grondslag, mencari satu weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang Saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang saudara Sanoesi setujui, yang saudara Abikoesno setujui, yang saudara Liem Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui.”

Jauh setelah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara tersebut, kita tahu banyak jalan terjal yang harus dilalui. Aneka riak-riak ketidaksetujuan yang disebabkan kekurangdalaman memahami sebuah persoalan, menyebabkan banyak gerakan-gerakan yang berusaha untuk merongrong Pancasila.

 

Sebut saja gerakan sporadis Kartosoewirjo dengan Darul Islamnya atau juga gerakan-gerakan ormas Islam yang mengajak untuk mendirikan sistem khalifah yang masih kita rasakan denyutnya, bahkan sampai hari ini, termasuk di dalamnya ialah NIIS (Negara Islam Irak dan Syiria).

NU sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia didasari pemahaman yang jernih dengan sangat lantang mengatakan bahwa NKRI ialah bentuk final dan Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Dua keputusan tersebut sesungguhnya tidak lepas dari alasan historis bahwa pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari ialah pencetus dan penggerak resolusi jihad.


Pada titik ini sesungguhnya nasionalisme NU tidak bisa diragukan lagi. Bahkan, pada muktamar ke-27 1984 di Situbondo, secara tegas NU memutuskan bahwa NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 ialah bentuk final perjuangan umat Islam Indonesia.

Lebih jauh, dalam menjaga nasionalisme tersebut, Kyai Ahmad Shiddiq (1926-1991) kemudian merumuskan tiga model ukhuwwah yang sangat terkenal, yaitu ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan umat Islam), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan bangsa), dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan umat manusia).

Ketiga model ukhuwah yang diformulasikan ulama Nusantara ini patut kita renungkan dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Dalam pada itu, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, dalam artikelnya ‘Mendahulukan Cinta Tanah Air’ mengatakan bahwa ukhuwwah wathaniyah (persaudaraan bangsa) harus didahulukan di atas ukhuwwah islamiyyah.

Hal ini sesungguhnya merupakan pernyataan retorik sekaligus penegasan sikap bahwa cinta Tanah Air dan menjunjung tinggi nasionalisme serta menjaga warisan peninggalan kesepakatan founding fathers ialah hal yang tidak bisa ditawar lagi, apalagi di tengah pelbagai isu gerakan yang semakin hari semakin berusaha untuk menggerogoti nasionalisme kita. NU, sekali lagi berkomitmen mempertahankan, menjaga, sekaligus merawat warisan luhur tersebut.


Walhasil, pada momentum muktamar ke-33 yang akan dihelat di Jombang pada 1-5 Agustus mendatang yang mengusung tema ‘Meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia’, sekali lagi, ialah hal yang patut untuk ditunggu apa terobosan serta sikap NU dalam merespons fenomena kebangsaan mutakhir yang sedang kita alami hari ini.


Hal ini penting untuk dikemukakan, sebab pada momentum-momentum besar seperti inilah NU kerap dan acap tampil dengan pandangannya yang sejuk, dinamis, serta berkomitmen dalam menjaga NKRI. Wallahualam bissawab. []

 

MEDIA INDONESIA, 27 Mei 2015

A Helmy Faishal Zaini, Ketua LPPNU Anggota Komisi X DPR RI

Ketua MUI: Pancasila Jerih Payah Umat Islam + Dibandingkan Islam, Kita Kesulitan Mencari Figur Teladan Hasil Ajaran Pancasila

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/06/03/71079/ketua-mui-pancasila-jerih-payah-umat-islam.html

Rabu, 3 Juni 2015 – 16:57 WIB

Pancasila, lanjut Cholil, tak perlu dipertentangkan apalagi dibenturkan dengan ajaran agama

KH Cholil Nafis

 Hidayatullah.com–Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Cholil Nafis menilai Pancasila bukanlah agama, melainkan falsafah negara yang memayungi agama-agama di Indonesia.

“Pancasila bukan agama, tetapi ‘kesaktian’ nya terbukti dapat menyatukan agama-agama yang hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Cholil dalam rilis yang diterima hidayatullah.com, Selasa (02/06/2015) sore.

Menurut Cholil, lahirnya Pancasila yang jatuh 1 Juni 70 tahun silam ini merupakan jerih payah umat Islam yang mayoritas. Umat Islam telah merelakan egonya untuk berbagi kebaikan yang terkandung dalam ajaran Islam dan menyingkirkan potensi perpecahan.

“Kewajiban anak bangsa sekarang ini adalah memelihara kerukunan antar umat dan internal umat beragama, juga memaksimalkan potensi diri untuk mengisi kemerdekaan yang digali dari spirit dan nilai-nilai agama,” ungkap Cholil.

Pancasila, lanjut Cholil, tak perlu dipertentangkan apalagi dibenturkan dengan ajaran agama. Sebab agama lebih luas cakupannya dan komprehensif sedangkan Pancasila adalah kebutuhan sebagai falsafah dan dasar negara.

“Orang yang agamis pastinya adalah pancasilais,” tandas Cholil.*

Rep: Ibnu Syafaat

Editor: Cholis Akbar

+++++

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/06/06/71307/dibandingkan-islam-kita-kesulitan-mencadi-figur-teladan-hasil-ajaran-pancasila.html

Sabtu, 6 Juni 2015 – 08:04 WIB

Islam memiliki figur Nabi Muhammad sebagai uswah yang mengisi seluruh ruang kehidupan karena ada contoh dan petunjuk

Dr. Abas Mansur Tamam

Hidayatullah.com–Dosen Pascasarjana Pendidikan Islam Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Dr. Abas Mansur Tamam mengatakan adanya pemahaman yang keliru ketika sebagian masyarakat mencoba membenturkan ajaran Islam dengan Pancasila dalam kehidupan  umat Islam di negara Indonesia.

Pernyataan itu Abas sampaikan menyikapi maraknya wacana pemikiran liberal yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Kasus terbaru adalah adanya wacana Islam Nusantara dan Islam kedaerahan.

“Tidak ada yang perlu dipermasalahkan apalagi dibenturkan. Sebab Islam adalah agama dan panduan hidup umat Islam. Sedang Pancasila itu hanya sebagai dasar Negara,” ungkap Abas Tamam di hadapan puluhan mahasiswa Program Magister Pendidikan Islam UIKA, belum lama ini.

Menurut Abas, di antara kelemahan Pancasila ketika hendak dipaksakan menjadi pegangan hidup adalah karena ajaran Pancasila itu tidak memiliki model atau figur yang bisa ditiru dan dijadikan teladan.

“Kira-kira siapa orang Indonesia yang dianggap paling paham dengan Pancasila dan sudah menjalankan semua ajaran Pancasila?” ucap Abas yang menamatkan seluruh jenjang akademiknya di Universitas al-Azhar Kairo tersebut.

Menurut Abas, inilah perbedaan mendasar Pancasila dengan syariat Islam sebagai agama dan petunjuk hidup seorang Muslim.

Agama Islam memiliki figur Nabi Muhammad sebagai uswah yang mengisi seluruh ruang kehidupan umat Islam.

“Orang Islam itu bisa meniru secara nyata apa yang telah dijalani oleh Nabi beserta keluarga dan para sahabatnya dahulu. Semua sudah ada petunjuk dan contohnya sekaligus,” terang Abas yang menulis disertasi S3 berjudul “Tren Liberal dalam Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia” ini.

Untuk itu Abas mengingatkan agar masyarakat tak perlu membenturkan dua persoalan tersebut. Sebab ketika seorang Muslim sudah menjalankan agama Islam dalam kesehariannya, niscaya nilai-nilai Pancasila itu sudah masuk dengan sendirinya.

“Orang yang menjalankan agama, berarti ia menjalankan sesuatu yang lebih universal dan holistik serta mencakup segala urusan di dalamnya,” ungkap Abas melanjutkan.

“Semua kandungan Pancasila sudah termuat dalam agama Islam,” imbuh Abas kembali.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung KH. Sholeh Iskandar, Kampus UIKA tersebut, Abas juga menyoroti pendidikan modern yang banyak diadopsi dari pendidikan barat tersebut.

Menurut Abas, salah satu kelemahan pendidikan Barat saat ini ketika mereka menghilangkan peran guru sebagai teladan bagi murid-muridnya.

“Dampak yang paling terasa adalah murid kehilangan figur yang bisa diteladani dalam pendidikan akhlak dan adab,” ujar Abas.

“Ironis ketika pendidikan itu hanya dimaknai sebagai transfer pengetahuan semata dan mengabaikan keteladanan akhlak dan adab.” Pungkas Abas mengakhiri.*/Masykur Abu Jaulah

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Merayakan 70 Tahun Pancasila, Nahdlatul Ulama, Pancasila, dan Nasionalisme”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,311,278 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: