19
May
15

Kepemimpinan : 17 Tahun Reformasi, Harapan Baru Untuk Indonesia

Senin, 18 Mei 2015
17 Tahun Reformasi, Harapan Baru untuk Indonesia
Presiden Joko Widodo (Ist)Presiden Joko Widodo (Ist)JAKARTA- Pada 21 Mei 1998, tepat 17 tahun lampau, Presiden Soeharto dipaksa mengundurkan diri oleh gerakan mahasiswa dan rakyat. Peristiwa itu menjadi momentum dimulainya reformasi dalam segala bidang: politik, ekonomi, hukum dan birokrasi. Selama 17 tahun terakhir, upaya mendorong progres reformasi terus dilakukan namun juga banyak kekutan lama yang terus membendung perubahan. Seringkali, gerakan reformasi mengalami pesimisme.
Terpilihnya Presiden Joko Widodo menjadi Presiden RI ke-7 telah membangkitkan lagi optimisme akan perubahan yg sempat mati suri selama 17 tahun. Para aktivis 1998 yang masih memegang teguh cita-cita reformasi kembali bersemangat. Memang, tidak mudah bagi Presiden untuk mewujudkan perubahan. Banyak tantangan dan hambatan untuk mewujudkan Nawacita. Tapi, kami percaya niat baik dan kerja keras Presiden akan berbuah manis bagi rakyat di masa depan.
“Menerjemahkan cita-cita reformasi dalam bentuk Nawacita hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yg tanpa beban masa lalu. Beliau pasti bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan bagi bangsa ,” kata Budi Arie Setiadi, aktivis 1998 Universitas Indonesia dan Ketua Umum DPP Projo kepada Bergelora.com di Jakarta,  Senin (18/5).
Dalam 6 bulan pemerintahan Presiden Jokowi ini memang belum langsung terlihat dan di rasakan rakyat. Tapi batu-batu pondasi perubahan telah ditanamkan presiden seperti perumahan buruh, rumah rakyat DP 1%, pembangunan infrastruktur, pembangunan kabel optik bawah laut Sulawesi-Maluku-Papua Cable System, pembangunan pasar-pasar di Papua, pembukaan ratusan ribu lahan pertanian padi di Papua, pembagian Kartu Idonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera, pembangunan pembangkit listrik 30 ribu Megawatt,  pembangunan ribuan kilo meter Trans Sumatera dan sebagainya.
Baca Lengkap:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

Selasa, 19 Mei 2015
JokoWi Khianati Cita-cita Reformasi 1998
Demikian Kordinator Forum Aktifis 98 Sumatera Utara, Muhammad Ikhyar Velayati (Ist)‏Demikian Kordinator Forum Aktifis 98 Sumatera Utara, Muhammad Ikhyar Velayati (Ist)‏MEDAN- Tujuh bulan pemerintahan Joko Widodo telah mengembalikan program dan kultur Orde Baru dalam kebijakan ekonomi, politik dan sosial budaya. Dalam bidang Politik, pemerintahan Jokowi telah sukses mengintervensi dan memecah 2 Parpol yang merupakan lawan politik Jokowi. Demikian Kordinator Forum Aktifis 98 Sumatera Utara, Muhammad Ikhyar Velayati kepada Bergelora.com di Medan, Selasa (19/5).
“Ini mengingatkan kita pada kebijakan Soeharto pada masa Orde baru terhadap rival rival politiknya, yaitu PDI Mega danPPP.  Selain itu, kita juga melihat kriminalisasi terhadap KPK, sehingga sekarang KPK tidak punya kekuatan dan dukungan politik. Padahal KPK merupakan lembaga dan smbol program reformasi di bidang penegakan hukum yang di perjuangkan rakyat dalam gerakan reformasi tahun 1998, ujarnya berkaitan dengan peringatan 17 tahun Reformasi 1998 pada 21 Mei.
Baca Lengkap:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

Selasa, 19 Mei 2015
Jaringan 98 : Reformasi Telah Mati !
Juru Bicara Jaringan '98 Lampung Ricky Tamba. (Ist)‏
Juru Bicara Jaringan ’98 Lampung Ricky Tamba. (Ist)‏BANDARLAMPUNG – Semangat untuk menciptakan Indonesia baru saat reformasi 1998 yang menggulingkan kekuasaan Orde Baru telah gagal dan mati sendiri. Nasib rakyat dan bangsa Indonesia kembali dicengkeram dominasi neoliberalisme yang menguasai sendi-sendi elit politik dalam pemerintahan Indonesia dari rezim Habibie, Megawati, Soesilo Bambang Yudhoyono sampai Presiden Joko Widodo. Hal ini ditegaskan Juru Bicara Jaringan ’98 Lampung Ricky Tamba, kepada Bergelora.com di Bandarlampung, Selasa (19/5).
“Reformasi 1998 telah mati, yang diwariskan tinggal kebebasan semu, yang ternyata tidak mampu mengangkat hajat hidup rakyat banyak,” ujarnya.
Ricky menuturkan 17 tahun reformasi telah melahirkan kebebasan, tetapi gagal menuntaskan agenda perjuangan terpenting menyangkut kesejahteraan rakyat seperti kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan. Selain itu musuh utama perjuangan Gerakan Reformasi 1998 yakni korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), semakin merajalela.
Baca Lengkap:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

On 05/18/2015 10:33 PM, Awind wrote:

http://news.detik.com/read/2015/05/19/001922/2918094/10/bertemu-presiden-jokowi-para-mahasiswa-bahas-soal-ham-hingga-harga-bbm?991101mainnews

Selasa, 19/05/2015 00:19 WIB
Bertemu Presiden JokoWi, Para Mahasiswa Bahas Soal HAM Hingga Harga BBM
Ray Jordan – detikNews
                                                                                                       Halaman 1 dari 2
Bertemu           Presiden Jokowi, Para Mahasiswa Bahas Soal HAM hingga Harga           BBM

Jakarta – Mahasiswa dari beberapa BEM kampus di Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apa yang dibahas dalam pertemuan itu?

Presiden BEM Universitas Triksakti, Muhammad Puri Andamas mengatakan, para perwakilan BEM berbagai kampus melakukan dialog langsung dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Ada yang merasa puas di beberapa hal, namun ada juga yang tidak puas.

“Kami berdialog langsung, diskusi. Karena ini momen langka. Kita rindu bertemu langsung dengan pemimpin negara. Setiap kampus diberikan kesempatan untuk sampaikan agenda apa saja. Dan hari ini sudah dapat jawaban langsung, tapi ada juga yang belum puas,” ujar Puri di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015) malam.

Puri mengatakan, dari pertemuan itu, didapat titik terang mengenai kasus pelanggaran HAM. Tuntutan yang diajukan oleh kampus Trisakti dan Atma Jaya ditanggapi serius oleh Jokowi.

“Hari ini ada titik terang kasus HAM. Karena seluruh rekomendasi yang kami sampaikan dari Trisakti dan Atma Jaya, dan beliau berjanji untuk follow up minggu depan. Lima tuntutan benar-benar dianggap sebagai tuntutan serius,” terang Puri.

“Diskusi hari ini buat kami dapat jawaban dari Presiden Jokowi sebagai harapan baru untuk Indonesia, untuk menyempatkan waktu berdialog dengan mahasiswa. Beliau berjanji bahwa kesempatan ini bukan yang terakhir. Selain HAM dan pendidikan, lalu juga dibahas masalah BBM,” tambah Puri.

Sementara itu, Presiden BEM Universitas Indonesia (UI) Andi Aulia Rahman mengaku belum puas saat bisa berdialog langsung dengan Presiden Jokowi.Next

http://news.detik.com/read/2015/05/19/001922/2918094/10/2/bertemu-presiden-jokowi-para-mahasiswa-bahas-soal-ham-hingga-harga-bbm

Selasa, 19/05/2015 00:19 WIB
Bertemu Presiden JokoWi, Para Mahasiswa Bahas Soal HAM Hingga Harga BBM
Ray Jordan – detikNews

                                                                                                 Halaman 2 dari 2

“Banyak yang harus diperbaiki pemerintah. Banyak isu, dan jawaban presiden yang buat kami tidak puas soal kasus itu. Ada beberapa jawaban, bahwa hari ini tidak miliki hasil. Presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan janjikan transparansi, berapa triliun yang dialihkan ke kesehatan dan infrastruktur,” jelas Andi.

“Terkait kenaikan BBM, negara keluarkan kebijakan harga batas atas dari harga BBM yang sudah naik turun. Nanti presiden akan keluarkan aturan lewat Kementerian ESDM,” tambahnya

Andi juga menegaskan, pihaknya tidak akan mengurungkan niat untuk melakukan aksi unjuk rasa terhadap Jokowi pada 20 Mei 2015 nanti, meski sudah bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.

“Setelah hari ini, mahasiswa tidak akan diam dalam hal kritik. 20 Mei, mahasiswa akan turun ke jalan, bahwa apa yang kami tuntut hari ini, ternyata banyak yang belum selesai,” kata Andi.

“Kami tidak akan paparkan masalah, karenan sekeliling presiden banyak menteri, dirjen yang paparkan. Kedatangan kami adalah respons pemerintah,” tambahnya.

Selain Trisakti dan UI, hadir juga Ketua BEM dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjajaran (Unpad), Telkom University, Universitas Parahiyangan (Unpar) dan IISIP. Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden.

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

Yayasan Pelopor 98 Siap Advokasi Rakyat

Senin, 18 Mei 2015
Daftar foto korban yang masih hilang dalam perjuangan rakyat Mei 1998 (Ist)‏
Daftar foto korban yang masih hilang dalam perjuangan rakyat Mei 1998 (Ist)‏BANDARLAMPUNG- Ratusan mantan aktivis mahasiswa akan mendeklarasikan Yayasan Pelopor 98 , pada Rabu (20/5) mendatang  sekitar pukul 13.00 WIB. Deklarasi yang mengundang berbagai tokoh mantan aktifis 98, mahasiswa, petani, NGO, dan berbagai ormas ini akan digelar di Kantor Yayasan Pelopor 98, Jl. Way Sekampung No. 27 Pahoman, Bandarlampung.
Ketua Panitia Pelaksana Sukma Mulyana menjelaskan setelah acara deklarasi akan digelar diskusi bertajuk “Refleksi 17 Tahun Reformasi” dan penyampaian testimoni dari beberapa mantan aktivis 98.
Menurutnya, mengapa Yayasan Pelopor 98 ini dibentuk untuk  menumbuhkan komunikasi dan silaturrahmi yang baik diantara pelaku gerakan reformasi 98.
“Selain itu  untuk menumbuhkan komunikasi yang baik dengan stakeholder,  Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Perguruan Tinggi, LSM, dan Organisasi Rakyat serta memperoleh informasi terkait masa depan reformasi. Kelak Yayasan Pelopor  98 siap mengawal dan mengadvokasi persoalan rakyat,” jelasnya.
Dijelaskan Sukma, sejarah panjang pergerakan kaum muda angkatan 98 pro demokrasi yang secara radikal dan terorganisir memelopori perlawanan terhadap sistem otoritarian Orde Baru.
Baca Lengkap:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

INDIKATOR DAN FAKTA KERUSAKAN SISTEM KETATANEGARAAN KITA.
Oleh : M.Hatta Taliwang
Dir Institut Ekonomi Politk Soekarno Hatta (IEPSH).l
Banyak intelektual yg msh percaya bahwa Jokowi akan mampu atasi masalah2 besar yg dihadapi bangsa. Kami yg sejak awal kritis terhadap Jokowi dianggap underestimate thdp Jokowi dan sering dikuliahi oleh pembela2 Jokowi. Berkali kali kami katakan bahwa persoalan bangsa kita bukan semata pada FIGUR PEMIMPIN/PRESIDEN tapi ada masalah berat pada sistem. Kami sering menganalogikan dg mobil. Sebagus apapun SUPIRnya mobil Indonesia ini ada masalah di MESIN, DI AC dll. Jadi yg dibutuhkan SUPIR dg TIM MONTIR yg membenahi sistem mobil ini.Apakah SUPIR JOKOWI BISA MERANGKAP MONTIR? Kami sangsi karena SIM B saja mungkin belum punya. Itulah esensi yg membedakan cara pandang kami dg sebagian teman terhadap JOKOWI. Jadi tak ada ketidak sukaan pribadi kami terhadap JOKOWI.
Beberapa waktu yg lalu kami pernah tulis fakta/ indikasi bahwa ADA MASALAH SERIUS DLM SISTEM KETATANEGARAAN KITA YG SANGAT MEMPENGARUHI OUTPUT KITA SEBAGAI BANGSA. Dan juga tentu mempengaruhi KINERJA PRESIDEN.
Fakta/Indikasi yg aneh :
1. Banyak orang orang pintar dan baik tetapi TIDAK TERSERAP oeh SISTEM KENEGARAAN KITA. Tapi banyak orang yg biasa2 saja bahkan bermasalah bisa mendapat POSISI MENENTUKAN. Salah satu sebabnya karena ada yg kurang baik dlm SISTEM KEPARTAIAN (kaderisasi, rekruitmen, promosi dll).
2.Sdh belasan tahun kita punya LEMBAGA TINGGI NEGARA seperti DPD RI. Bukan salah anggotanya mereka tidak berfungsi optimal tetapi SISTEM nya yg tidak jelas sehingga praktis kita(NEGARA) mengeluarkan biaya utk tugas simbolik saja.Seperti ketimun bongkok masuk karung tidak dihitung diluar karung juga tak dianggap.
3.Pada saat PEMILU LEGISLATIF, semua caleg bernyanyi TINGGI GUNUNG SERIBU JANJI. Karena memang LIDAH TAK BERTULANG. Mereka dipilih langsung OLEH RAKYAT. Sampai di SENAYAN yg dominan diperjuangkan adalah SUARA PARTAI karena disetel oleh LEMBAGA FRAKSI. Partainya disetel oleh PEMILIK MODAL. Sehingga kami pernah tulis DEMOKRASI KITA : Dari Rakyat, Oleh Rakyat Untuk Konglomerat. Tak ada yg salah dg kader partai dan caleg tapi lagi2 sistemnya. Lebih gila lagi WAKIL RAKYAT BISA DI GUSUR DARI SENAYAN OLEH PARTAI. Tentu saja semua situasi tsb mempengaruhi output DPR yg berkaitan dg fungsi PENGAWASAN, LEGISLASI DAN ANGGARAN. Tentu saja sangat MERUGIKAN RAKYAT, BANGSA DAN NEGARA secara keseluruhan sbg sebuah SISTEM.
4.DPR punya kewenangan lain : melakukan fit and proper test terhadap calon HAKIM AGUNG, calon GUB BI, calon KAPOLRI, Calon Panglima TNI, calon Dubes, calon KPK dll. Padahal rekruitment calon anggota DPR saja oleh partai msh dipertanyakan kualitasnya. Tiba tiba mereka menjadi PENGUJI utk jabatan2 strategis negara. Sehingga yg terjadi SANDIWARA dibiayai negara. Tak ada yg salah dg anggota DPR, tapi SISTEM itu ANEH. Dan utk keanehan itu NEGARA mesti membayar.
5. Secara teoritis PRESIDEN butuh grip yg kuat ke Propinsi dan Daerah utk mensukseskan program yg disampaiklan saat kampanye. Oleh sistem otonomi dan demokrasi liberal Presiden bisa berbeda partai dg Gubernur/Bupati/Walikota. Dlm banyak kasus kadang Gub atau Bupati lbh loyal kepada Ketua Partai drpd ke Presiden. Atau Bupati sering mengabaikan arahan Gubernur dll. Bgmana bisa menjadi PRESIDEN EFEKTIF atau GUBERNUR EFEKTIF kalau situasinya seperti itu.Lagi lagi ini masalah kesisteman.
6. Setelah amandemen UUD45 tidak dikenal lagi LEMBAGA TERTINGGI NEGARA yaitu MPR RI. Semua menjadi Lembaga Tinggi Negara(LTN). Praktis LTN seperti Lembnaga Kepresidenan, MA,BPK, DPR,DPD, MK, KPK dll jadi “KERAJAAN” masing2. Egocentrisme lembaga mengental. MPR sbg tempat mempertanggung jawabkan tugas dimasa akhir jabatan tidak diperlukan. Rakyat tidak tahu apa kerja mereka, tahu tahu bubar jalan. Presiden yg memimpin 250 juta rakyat cukup di SK kan oleh KPU. Selesai tugasnya tidak merasa perlu pamit secara terhormat di depan MPR. Ya aneh saja.Sistem ini hemat kami TIDAK MEMBANGUN RASA BERTANGGUNG JAWAB. Mau berhasil atau gagal.Tidak ada reward dan punishment Tidak ada yg perlu dirisaukan. Malah bisa ikut Pilpres atau kontes lagi.
7. Belum lagi bila bicara SISTEM EKOMOMI YG SUPER LIBERAL. Sejak LoI ditandatangani hingga lahir lk 115 UU yg diarahkan asing(Bank Dunia dkk) INDONESIA praktis tidak berdaulat lagi dlm SDA, Perbankan, Tanah, Air , Retail dll. Ambil contoh perbankan klo Pemerintah mau membangun proyek besar, sementara bank bank dikuasai asing, apa mungkin bisa dpt supporting dana. Padahal bank asing kerjanya menyedot sumber daya keuangan rakyat Indonesia bagaikan vacum cleaner menyedot debu.
Seratus disedot paling banyak 18 yg diputar di Indonesia lagi. Selebihnya diputar di negeri yg lbh
menguntungkan.
Sistem ekonomi Neoliberal merusak
sistem politik negara berdaulat. Mekanisme dan institusi demokrasi, seperti pemilihan umum, lembaga perwakilan rakyat, dan partai politik, dimanipulasi sedemikian rupa sekedar sebagai alat menciptakan konsensus dengan rakyat. Sementara proses pengambilan keputusan politik secara real diambil alih oleh institusi-institusi global yang tidak pernah mendapat mandat rakyat, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, dan lain-lain.
Kalau saya bertanya apakah bergabungnya Indonesia ke Masyarakat Ekonomi ASEAN atas persetujuan rakyat? Pasti jawabannya bingung. Sejak kapan rakyat ditanya.Dlm kampanye Pemilupun tak ada caleg yg
bertanya. Tahu2 rakyat dicemplungin aja. Entah akan jadi apa rakyat Indonesia di MEA, ora mikir !
Kalau saya tulis semua tentang KEANEHAN2 DAN MASALAH SISTEM KETATANEGARAAN PASCA REFORMASI ini pasti tidak cukup 50 halaman. Saya tidak tahu apakah para Profesor perancang amandemen UUD45 menyadari atau tidak fakta fakta ini. Kami sdh mencoba mengumpukan ahli2 tatanegara utk mendiskusikan dan mencari SOLUSI atas problem SISTEM KONSTITUSI INI tp mengundang ahli2 Tatanegara itu bagaikan mengangkat batu besar ke atas bukit.Hanya sedikit Profesor Tata Negara yg rendah hati dlm urusan ini. Problem konstitusi ini yg berat mengganjal kinerja Presiden, sehebat apapun Presiden itu. Inilah agenda prioritas klo Indonesia sungguh mau berubah.Saya kira perlu kebesaran jiwa pendukung Jokpwi utk memahami kompleksitas masalah ini, agar tdk membabi buta membela tanpa memahami masalah besar(SISTEM) yg dihadap Presiden. MHT 09/05/15.
__._,_.___

Posted by: “K. Prawira” <k.prawira@ymail.com>

 

CIBUBUR – Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi telah menghasilkan
lima poin berisi maklumat, yang kemudian diserahkan langsung kepada
Presiden Joko Widodo di Bumi Perkemahan, Cibubur, Sabtu (16/5).

Berikut Isi Maklumat Relawan Jokowi, Sabtu (16/5) malam.

1. Tanpa konsolidasi di bidang politik maka situasi negara akan menjadi
tidak kondusif yang pada akhirnya menyulitkan pembangunan ekonomi.
Tanpa konsolidasi birokrasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk
menjadi birokrasi yang efisien, efektif, melayani dan profesional maka
program pemerintah tidak akan dapat berjalan dengan baik.

2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak
mendukung implementasi Tri Sakti dan Nawacita, yang menjadi mandat bagi
pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan harus segera disempurnakan dan
terobosan-terobosan harus segera diambil agar janji-janji perubahan dan
kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

3.Mendesaknya kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan penguatan terhadap
kabinet agar dapat bekerja secara efektif dan sejalan dengan semangat
Tri Sakti dan Nawacita. Relawan berharap agar evaluasi terhadap kabinet
memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika sosial dan politik yang
berkembang saat ini dan kebutuhan untuk melakukan akselerasi terhadap
kinerja pemerintahan di masa depan.

4. Perlunya dipastikan agar pembangunan ekonomi dan percepatan
proyek-proyek infrastruktur dilakukan dalam semangat berdiri di atas
kaki sendiri. Dimana modal asing diletakkan sebagai pelengkap terhadap
kekuatan modal nasional, bukan sebagai sumber utama.

5. Perlunya sesegera mungkin dilahirkan berbagai kebijakan dan program
yang mendorong produktivitas rakyat, sebagai penyangga ketahanan
ekonomi dan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu
distribusi atau pemerataan terhadap sumber dan alat produksi bagi
rakyat adalah keharusan yang tidak dapat ditawar. Realisasi Tanah untuk
rakyat, alat pertanian untuk tani dan alat tangkap untuk nelayan serta
modal usaha untuk usaha mikro sudah sangat mendesak agar pembangunan
infrastruktur memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Maklumat ini ditandatangani 15 organisasi Relawan Jokowi yang hadir di
acara Jambore, yakni Cemara 19, BARA JP, Pospera, Kawan Jokowi, Relawan
Merah Putih, Gerakan Nasional Rakyat, Sekber Jokowi, Kebangkitan
Indonesia Baru, Seknas Jokowi, Rakyat Merah Putih, Cakra Naga, Gerakan
Relawan Indonesia, Arus Bawah Jokowi, Srikandi Jokowi, dan EP For
Jokowi.

__._,_.___

Posted by: “Lusi D.” <lusi_d@rantar.de>


0 Responses to “Kepemimpinan : 17 Tahun Reformasi, Harapan Baru Untuk Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,880 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: