18
Apr
15

Ketatanegaraan : Perpres No 26 Tahun 2015 Digugat, JK Serahkan ke MA

http://sp.beritasatu.com/nasional/perpres-no-26-tahun-2015-digugat-jk-serahkan-ke-ma/84231

Perpres No 26 Tahun 2015 Digugat, JK Serahkan ke MA
Selasa, 14 April 2015 | 19:47

Inilah Trio Macan Istana yakni Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Seskab Andi Widjajanto. [Google]

Inilah Trio Macan Istana yakni Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Seskab Andi Widjajanto. [Google]

Berita Terkait

  • Djaja: Pengangkatan Staf Kepresiden Adalah Hak Prerogatif
  • Empat Deputi Staf Kepresidenan Resmi Dilantik
  • Kepala Staf Kepresidenan Gelar Gladikotor Pengamanan KAA
  • Pakar: Tugas Staf Kepresidenan Tidak Boleh Berlebihan
  • Pakar: Perpres Kepala Staf Kepresidenan Janggal

[JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyerahkan sepenuhnya perihal uji materi Perpres No.26 tahun 2015 yang merubah Unit Staf Kepresiden berubah menjadi Kantor Staf Presiden, kepada Mahkamah Agung (MA).

Selaku Wapres, JK mengaku tidak akan memberikan dukungan kepada pihak manapun, terkait uji materi tersebut.

“Aduh, masa mau dukung-dukung. Saya juga tidak paham (uji materi itu),” kata JK yang ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/4).

JK hanya menyindir bahwa apapun bisa digugat di negeri ini. Sehingga, bukan hal baru jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ataupun MA.

“Banyak sekali ke MK uji materi. Itu (uji materi Perpres No.26 Tahun 2015) urusan MA. Tidak mengerti saya,” ujarnya.

Seperti diberitakan, empat orang aktivis yang mengaku mantan relawan Jokowi, yaitu Arief Rachman, Erfandi, Victor Santoso, dan Tezar Yudhistira mengajukan judicial review atau uji materi ke MA terkait Perpres Nomor 26 Tahun 2015.

Uji materi tersebut dilakukan keempatnya karena menilai Perpres tersebut bertabrakan dengan pasal 13 UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pasal 4 ayat 2 UU 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara.

Menurut keempatnya, kantor staf kepresidenan tergolong kementerian karena kewenangan yang dimilikinya sudah mirip bahkan melampuai seorang menteri. Salah satunya, dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu.

Oleh karena itu melanggar UU kementerian negara yang jelas mengatur hanya boleh membentuk 34 kementerian.

Ditambah lagi, Perpres juga menegaskan bahwa Kepala Staf Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan menteri. Padahal, tugas pengendalian lintas menteri sudah ditangani menko dan itu sudah punya anggaran tersendiri.

Seperti diketahui, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres No.26 tahun 2015 memang dianggap kontrofersial. Sebab, secara tidak langsung menambah kewenangan seorang Kepala Staf Kepresidenan yang dijabat Luhut Panjaitan.

Luhut disebut tidak hanya bertugas memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepada presiden dan wakil presiden. Namun, juga melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.

Sehingga, memungkinkan membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu. Sebagaimana, tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1).

Bahkan, Kantor Staf Kepresidenan nantinya dapat bebas masuk ke semua kementerian, termasuk kementerian koordinator jika dianggap ada hambatan dari kementerian dimaksud dalam melaksanakan program-program prioritas nasional.

Dengan penambahan kewenangan tersebut, Luhut dianggap memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Wapres dalam hal pengawasan dan penilaian kinjera menteri. [N-8/N-6]

Apr15 pada 1:56 AM

http://www.antaranews.com/berita/490703/luhut-pandjaitan-dinilai-sudah-mirip-pelaksana-tugas-presiden?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_campaign=news

Luhut Pandjaitan dinilai sudah mirip pelaksana tugas Presiden

Selasa, 14 April 2015 12:49 WIB | 3.277 Views

Pewarta: Rangga Jingga

Luhut Pandjaitan dinilai sudah mirip pelaksana tugas presiden

Dokumentasi Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, (kedua kanan) dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil (kedua kiri) berbincang dengan, serta Mensesneg, Pratikno (kiri) saat inspeksi dan geladi kotor persiapan peringatan ke-60 Konfrensi Asia Afrika di Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/4/15). Pandjaitan memastikan semuanya berjalan baik. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

… bahkan melampaui kewenangan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi…

Jakarta (ANTARA News) – Relawan pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai posisi Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan (LP), dengan berbagai kewenangannya saat ini, sudah mirip pelaksana tugas presiden.

“Pak Luhut memiliki sejumlah kewenangan yang besar, setara, bahkan melampaui kewenangan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi. Pak Luhut lebih mirip sebagai pelaksana tugas presiden,” kata Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara, M Adnan Rarasina, melalui siaran pers , di Jakarta, Selasa.

Rarasina menilai kewenangan Pandjaitan yang begitu besar dapat mengganggu jalannya pemerintahan karena kewenangannya tumpang-tindih dengan wakil presiden, menteri koordinator, sekretaris negara, dan sekretaris kabinet. Secara populer, sudah lebih daripada konsep three-in-one.

“Contoh kecilnya dapat dilihat besarnya peran Pak Luhut dalam persiapan Konferensi Asia Afrika yang melebihi menteri luar negeri. Belum lagi soal penempatan jabatan di pemerintahan dan BUMN,” kata dia.

Menurut dia, hal tersebut mencerminkan janji kabinet ramping dan birokrasi efektif yang pernah dijanjikan Jokowi-JK pada masa kampanye, faktanya kini ibarat “jauh panggang dari api.”

Dia memandang Pandjaitan seolah memanfaatkan pengalaman kenegaraan Jokowi yang minim untuk mengambil alih pengelolaan negara bak pelaksana tugas presiden.

Editor: Ade Marboen

+++++

http://www.antaranews.com/berita/489886/inilah-petuah-politik-megawati-kepada-jokowi?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news

Inilah petuah politik Megawati kepada Jokowi

Kamis, 9 April 2015 14:24 WIB |

Pewarta: Riza Harahap

Inilah petuah politik Megawati kepada Jokowi

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato politik saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Kamis (9/4). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

… bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai…

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan petuah politik kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, soal hubungan antara partai politik pengusung pemerintah dan pemerintah yang diusungnya.

Megawati menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden sangat wajar menjalankan kebijakan partai politik pengusung.

Megawati-lah yang “menemukan” dan mengorbitkan Jokowi dalam percaturan politik nasional berujung pada kemenangan Jokowi-Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Pasangan Jokowi-Kalla hanya menang pas sesuai syarat minimal kemenangan dalam UU Pemilu dari rivalnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

“Pekerjaan rumah lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya,” kata Megawati, dalam pidato politik pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis.

Jokowi dan Kalla hadir, sebagaimana sejumlah menterinya, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, putri sulung Megawati sekaligus Menko Pembangunan Manusia dan Perempuan, Puan Maharani, dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Hadir juga Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura, Wiranto, Ketua Umum PKPI, Soetiyoso, Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy.

Menurut Megawati, hal ini penting mengingat hubungan keduanya adalah amanah konstitusi dan prinsip dalam demokrasi.

Landasan konstitusionalnya pun , kata dia, sangat jelas, yakni UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengamanatkan presiden dan wakil presiden dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik.

“Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai,” katanya.

“Untuk itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan partai,” katanya.

Presiden kelima Indonesia itu menjelaskan, prinsip demokrasi inilah yang dia jalankankan sebagai ketua umum partai politik pengusung pemerintahan.

Penjelasan ini, kata dia, sangat relevan, mengingat ada sementara pihak dengan mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi.

“Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Di sinilah kritik dan otokritik kami jalankan,” katanya.

Ia menambahkan, ada yang pihak mengatakan partai politik hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekedar alat tunggangan kekuasaan politik. Itu sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat.

Megawati menegaskan, sikap politik dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi-Kalla, sesuai amanah konstitusi.

“Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” katanya.

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2015

http://sinarharapan.co/news/read/150413122/staf-kepresidenan-jangan-munculkan-kesan-presiden-tak-percaya-wapres

Staf Kepresidenan Jangan Munculkan Kesan Presiden Tak Percaya WaPres

Banyak alat bantu presiden seperti kementerian, wantimpres, TNI, dan Polri yang sudah disiapkan oleh konstitusi.

13 April 2015 19:24 Dany Putra Politik

inShare

Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas, di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Antara /

JAKARTA – Staf Kepresidenan yang diatur dalam Perpres No 26 Tahun 2015, dinilai tidak lagi mengarah kepada kebutuhan politik. Melainkan mengarah pada persoalan serius dalam konteks hukum. Akibatnya, rumah tangga kepresidenan bisa goyah. Oleh karena itu, hanya presiden sendiri yang bisa menjawab urgensi pembentukan staf kepresidenan. Ini penting agar jangan sampai muncul kesan presiden tidak percaya terhadap alat bantu presiden.

“Ini masalah serius,” kata pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, saat diskusi bertajuk, Ngobrol Konstitusi, di  Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Dia melanjutkan, banyak alat bantu presiden seperti kementerian, wantimpres, TNI, dan Polri yang sudah disiapkan oleh konstitusi. Sehingga, Staf Kepresidenan tidak diperlukan lagi. “Alat bantu konstitusional yan disipakan UUD sudah banyak sekali. Siap membantu sehari-hari,” ujarnya.

Irman menjelaskan, sejak reformasi alat bantu presiden merupakan jabatan politik. Frame yang sudah terbentuk itu membuat pemerintahan yang berkuasa berkreasi membentuk lembaga-lembaga yang tidak memiliki urgensi. “Jadi dibentuk karena ada kebutuhan politik. Bisa jadi haram kalau bertentangan dengan kosntitusi. Kalau tidak ya halal-halal saja,” tuturnya.

Namun, ternyata pembentukan Staf Kepresidenan belakangan terkesan mengganggu Wakil Presiden. Terlebih kewenangan Staf Kepresidenan sejatinya bisa dilakukan Wakil presiden, misalnya evaluasi menteri. “Sebenarnya kalau mengkordinasi menteri-menteri saja juga diberkan ke Menko, institusi wapres juga bisa melakukan itu,” tuturnya.

Menurutnya, dari apa yang terpapar ke publik, wajar jika masyarakat bertanya-tanya apakah presiden sudah tidak percaya terhadap wakilnya. “Jadi kalau menteri dan wapres terganggu. Sekali perpres ini perlu diuji agar memberikan jaminan kepastian konstitusional. Jangan sampai ada persoalan hukum kedepannya,” imbuhnya.

+++++

http://sinarharapan.co/news/read/150310082/jokowi-tak-percaya-para-menteri

 JokoWi Tak Percaya Para Menteri

Pembentukan Kantor Staf Kepresidenan melanggar UU No 39/2008 yang menetapkan jumlah kementerian maksimal 34.

10 Maret 2015 18:50 Diamanty Meiliana Politik

inShare

Antara / Foto

IKUT RATAS-Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan (kedua kanan) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jabar, Senin (16/2). Rapat tersebut membahas pengembangan pariwisata Indonesia yang saat ini dinilai belum dikembangkan secara maksimal.

JAKARTA – Keberadaan Kantor Kepresidenan yang dikepalai Luhut Panjaitan menuai kritik berbagai pihak. Dengan kewenangan itu, Luhut dinilai sudah menjadi setengah presiden, bahkan melebihi wakil presiden (wapres).

“Melihat kewenangannya seperti itu, susunannya menjadi setelah presiden, ada Luhut dan wapres,” kata pengamat politik dari Univeristas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Andar Nubowo, kepada SH di Jakarta, Senin (9/3).

Ia menilai, penambahan kewenangan kepada Kepala Staf Kepresidenan berpotensi menimbulkan koordinasi yang berlebihan. Akhirnya, koordinasi yang berlebihan ini berpotensi menciptakan kesimpangsiuran koordinasi pemerintahan.

“Ini menimbulkan opini kurang nyaman bagi Presiden Jokowi. Ia tidak percaya kepada para menterinya,” ucapnya.

Kewenangan itu, Andar menyampaikan, akan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dalam cabinet sehingga bisa memperburuk kinerja pemerintah. Kewenangan yang berlebihan seakan menganaktirikan Wapres Jusuf Kalla dan tidak percaya kepada para menterinya dalam menjalankan semua program prioritas.

Ia melihat, Jokowi memberikan mandat tersebut lantaran Luhut saat ini merupakan orang terdekat Jokowi. Luhut bahkan bisa menjauhkan komunikasi Jokowi dengan Megawati, bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti kehilangan anaknya atau petugas partainya.

“Saya melihat Luhut semakin kuat dan semakin bisa mengambil hati presiden. Jokowi ini memang orang baik. Tapi, dia bukan manajer yang baik sehingga dimanfaatkan orang-orang di sekelilingnya,” ucapnya.

Pengamat politik Djayadi Hanan menilai, Kepala Staf Kepresidenan seharusnya hanya bersifat membantu presiden terhadap hal-hal yang belum terkaver presiden, wapres, dan kabinet. Kepala Staf Kepresidenan juga harus bisa memastikan dukungan terhadap presiden.

“Nah, yang saya lihat, tim kepresidenan saat ini belum maksimal dalam menjaga komunikasi dan menjaga dukungan terhadap presiden,” ujarnya.

Menurutnya, Kepala Staf Kepresidenan dalam segi fungsi harus mampu menjalin komunikasi dengan DPR, partai politik (parpol) pendukung maupun koalisi, dan publik untuk menjaga dukungan terhadap presiden. Tapi, jangan mengambil kewenangan yang ada di tangan para menteri dan wapres.

“Kalau di Amerika Serikat (AS), Kepala Staf Gedung Putih tugas utamanya memastikan presiden masih mendapat dukungan di DPR atau Kongres dan memastikan dukungan di senat. Jadi, ya fungsinya harus seperti itu, jangan melebihi,” tuturnya.

Bagi Porsi

Wapres Jusuf Kalla menegaskan, Kantor Kepresidenan dibentuk untuk mengatur koordinasi antara para menteri dan pemimpin lembaga. Hal ini dikatakannya seusai bertemu Luhut Panjaitan di kantor Wapres, Senin siang.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Jusuf Kalla, Luhut melaporkan hasil kunjungannya ke Amerika. “Pak Luhut melaporkan tentang kunjungannya ke Amerika,” ujarnya.

Jusuf Kalla mengaku tidak diajak membahas Peraturan Presiden (Perpres) No 26/2015 tentang Kantor Staf Presiden. Namun, akhirnya membahas hal tersebut dalam pertemuannya dengan Luhut pada kesempatan tersebut.

Ia menolak anggapan keberadaan kantor kepresidenan adalah upaya membagi porsi kewenangan antara kantor presiden, wapres, dan kementerian/lembaga. “Nggak ada pembagian porsi. Masak pembagian porsi? Tetap saja yang menjaga koordinasi menko (menteri koordinator) ke menterinya, wapres ke ini, membantu presiden,” tuturnya.

Kendati demikian, ia melanjutkan, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai pejabat struktural di kantor yang baru dibentuk itu.

Keberadaan Kantor Staf Kepresidenan dianggap inkonstitusional sehingga digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Koalisi Penegak Konstitusi (KPK) selaku penggugat juga menganggap, kantor itu berfungsi tumpang tindih. Menurut Tezar Yudhistira, salah satu anggota KPK, ada dua peraturan yang dilanggar, yaitu UU Nomor 12/ 2011 dan UU Nomor 39/ 2008.

Dalam UU itu disebutkan, kementerian hanya dibatasi 34 unit . Namun, penambahan Kantor Kepresidenan yang disetarakan dengan menteri membuat jumlah kementerian menjadi 35. Perpres ini juga tidak memiliki dasar penerbitan berupa UU atau peraturan pemerintah. (Dany Putra/Nofanolo Zagoto)

Advertisements

0 Responses to “Ketatanegaraan : Perpres No 26 Tahun 2015 Digugat, JK Serahkan ke MA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,306,039 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: