14
Apr
15

Konferensi Asia Afrika 2015 : Harapan Rakyat Atau Hanya Ilusi Pemerintah

FOTO

Konperensi Asia Afrika 2015 : Harapan Rakyat Atau Hanya Ilusi Pemerintah

Oleh: Rudi HB Daman

BAK terompet sangkakala atau lonceng raksasa, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) 60 tahun silam, berhasil menggemparkan dunia di tengah memanasnya perang dingin seusai Perang Dunia ke II (PD II).

KAA merupakan forum konsolidasi pertama di dunia yang mempertemukan negara-negara terjajah dan baru merdeka, dengan prinsip dan semangat yang mulia, untuk “Membebaskan diri (negara-negara Asia dan Afrika) dari cengkraman kolonialisme dan melawan Neo-kolonialisme, membangun kedaulatan, menciptakan kesejahteraan dan memerangi kemiskinan, serta membangun Solidaritas dan kerjasama Internasional yang adil dan Setara”.

Forum tersebut (KAA) tentu tidak akan pernah bisa terhapus begitu saja dari sejarahnya. Seusai PD-II di periode awal tahun 1940-an, kemudian berlanjut akibat perang dingin yang masih berlangsung hingga periode 1950-an, rakyat dunia masih belum sepenuhnya bebas dari penjajahan, kemiskinan dan, ancaman perang.

Perang ideologi dan upaya perebutan pengaruh antara blok barat yang dipimpin Imperialisme Amerika Serikat (AS) dan blok timur pimpinan Uni Soviet di masa itu, terus menebar ketakutan bagi rakyat, terutama di negara-negara yang baru merdeka maupun yang masih terjajah di Kawasan Asia dan Afrika.

Atas perkembangan situasi umum dunia tersebut, tepat pada tanggal 19-24 April 1955 KAA untuk kali pertama digelar di Bandung. Dengan semangat melawan kolonialisme dan imperialisme serta untuk mewujudkan “Kemerdekan dan Kedaulatan” semua bangsa, KAA berhasil menerbitkan sebuah deklarasi bersama (Dasa Sila Bandung) sebagai acuan prinsipil dalam membangun hubungan kerjasama Internasional, khususnya kerjasama antarnegara dan kawasan di Asia dan Afrika.

Aspirasi tersebut bahkan berjalan semakin kuat, ditandai dengan lahirnya gerakan non-blok (GNB) pada tahun 1961, yang menegaskan diri untuk tetap membangun dan menjalankan hubungan kerjasama Internasional secara independen dan melawan setiap bentuk intervensi dari pihak manapun.

Namun, seusai perang dingin dan dengan berbagai upaya intervensi dan perluasan pengaruh yang ditebar oleh imperialisme Amerika Serikat (AS) saat itu, muncul pula berbagai perdebatan antaranggota di internal GNB tentang relevansi KAA dan GNB, untuk tetap dijadikan sebagai garis politik negara-negara di Kawasan Asia dan Afrika dalam membangun hubungan diplomatik dan kerjasama Internasional.

Dengan demikian, sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi kemudian mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Selanjutnya, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) mengadakan serangkaian pertemuan, guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan “Tata Ekonomi Dunia Baru” (New International Economic Order).

Bersamaan dengan situasi tersebut, pemerintah-pemerintah “boneka” (puppet regime) ciptaan imperialisme AS di berbagai negeri, terutama di negara-negara kedua kawasan tersebut beramai-ramai mempromosikan ilusi “kerjasama internasional yang adil dan setara antara negeri-negeri Selatan dan Utara”, disertai dengan berbagai celotehan bohongnya yang menyatakan bahwa “Kolonialisme sudah mati”.

“We are often told “Colonialism is dead.” Let us not be deceived or even soothed by that.  I say to you, colonialism is not yet dead. How can we say it is dead, so long as vast areas of Asia and Africa are un-free.

…And, I beg of you do not think of colonialism only in the classic form which we of Indonesia, and our brothers in different parts of Asia and Africa, knew. Colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, intellectual control, and actual physical control by a small but alien community within a nation. It is a skillful and determined enemy, and it appears in many guises. It does not give up its loot easily. Wherever, whenever and however it appears, colonialism is an evil thing and one which must be eradicated from the earth. . . .”

“The U.S. and Europe are able to do monopoly through binding policies, to dominate the world economy and make developing countries become dependent. One way to expand U.S. and European monopoly, through propaganda by establishing sub-regional and multilateral, commonly called the group (G)”. 

Artinya bahwa, semangat KAA 1955 hingga GNB 1961, kini dalam perkembangannya telah banyak diselewengkan. Di bawah dominasi dan Intervensi imperialisme pimpinan AS, KAA maupun GNB telah dijadikan sebagai forum konsolidasi dan perluasan pengaruh bagi imperialisme, dengan berbagai ilusi dibalik isu kedaulatan, pembangunan, kesejahteraan, keamanan dan demokrasi palsu, yang dipromosikan melalui pemerintahan-pemerintahan bonekanya di dalam keanggotaan KAA.

Sejak peringatan ke-II pada tahun 2005, KAA bahkan telah dideklarasikan dalam bentuk baru yang sarat dengan agenda dan program neoliberal, yakni Kemitraan Strategis Asia-Afrika Baru (New Asian and Africa Strategic Partnership-NAASP).

Pada tahun ini, dalam momentum 60 tahun KAA dan 10 tahun NAASP, tepat pada tanggal 19-24 April mendatang, KAA kembali akan digelar di Indonesia (Jakarta dan Bandung) di bawah sokongan dan intervensi AS.

Pada penyelenggaraan KAA kali ini, dengan tema ilusifnya, “Perkuat kerjasama dan pembangunan Selatan-selatan” akan dibagi dalam tiga segmen untuk membahas “utamanya” berbagai kerjasama ekonomi dan keamanan, yakni Senior Official Meeting (SOM), Konferensi tingkat Menteri (KTM) dan, Konferensi Tingkat Tingggi (KTT).

Isu-isu utama yang akan dibahasa dalam setiap segmen tersebut diantaranya, isu lingkungan, investasi, forum ekonomi dunia, pendanaan pembangunan, infrastruktur dan, keamanan serta isu mengenai kemerdekaan Palestina. Selanjutnya, seluruh rangkaian acara akan ditutup dengan agenda ceremoni napak tilas ke Musium KAA di Bandung, dimana KAA pertama kali diselengarakan.

Meskipun hari ini imperialisme sudah tidak lagi memfokuskan kekuasaannya dengan cara kolonisasi, atau pendudukan secara langsung atas wilayah-wilayah koloni, imperialisme melakukan penjajahan dan penghisapan di berbagai negeri dengan melakukan intervensi atas kebijakan suatu negara melalui borjuasi komprador di dalam negeri, terutama di negara-negara Asia dan Afrika.

Sementara itu, selain mendorong dan memanfaatkan peran aktif pemerintahan yang “dipengaruhinya” untuk meyakinkan rakyat dengan berbagai kebohongan dan program ilusif, Amerika Serikat juga terus mengefisiensikan peranan seluruh instrumen ekonomi, budaya dan politiknya, untuk menebar pengaruh, menciptakan ketakutan dan ketergantungan, bahkan Agresi dan perang.

Lembaga-lembaga keuangan semacam bank dunia (World Bank), IMF, ADB, maupun lembaga kerjasama macam WTO dan lain sebagainya, tiada bukan selain untuk memperhebat dominasi, mempererat intervensi dan ketergantungan Negara-negara berkembang.

Demikian juga dengan pembangunan dan pemanfaatan berbagai forum dan kerjasama Internasional, baik bilateral maupun multilateral tingkat regional maupun global seperti: G-7 (1976), G-2, G-8 (1998), G-20, G-33 (2003), ASEAN (sekarang telah semakin diintegrasikan dengan berbagai perkembangannya), East Asia Community, APEC, NAFTA, TPPA, PPP dan lain sebagainya. Dalam skema tersebut, tidak terkecuali lembaga persatuan terbesar dunia seperti PBB ataupun kerjasama keamanan seperti NATO tetap sebagai alat intervensi dan pemaksa bagi imperialisme AS dan Uni Eropa.

Namun bagaimanapun jua, skema-skema tersebut tidak akan pernah mampu menutup mata rakyat, atas kenyataan penghisapan dan penindasannya (imperialisme) baik dilapangan ekonomi, politik dan kebudayaan yang tidak kalah bar-bar dan kejamnya dengan bentuk penindasan di masa kolonial. Rakyat sadar bahwa, sungguh tidak terkira, berbagai bentuk penghisapan dan penderitaan yang dialaminya telah dan semakin hebat dan menyakitkan.

Indonesia sendiri, semenjak 1965, secara faktual didominasi rezim tak independen terhadap kepentingan AS. Bahkan, pola itu justru semakin matang hingga rezim yang berkuasa saat ini (Jokowi-JK). Seperti rezim pendahulunya, juga tanpa sedikitpun keraguan terus menghisap ekonomi dan menindas kehidupan politik rakyat.

Rezim yang bahkan belum genap setahun berkuasa ini, sejak awal kekuasaanya terus menghujani rakyat dengan berbagai kebijakan anti-rakyatnya. Pemangkasan upah buruh, intensifikasi perampasan dan monopoli tanah serta alih fungsi lahan, perdagangan tenaga kerja, kriminalisasi, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM dan, privatisasi, sehingga Indonesia telah semakin terjebak dalam ketergantungan pada utang dan investasi.

Situasi demikian saat ini, terus mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber-sumber penghidupan rakyat lainnya. Problem-problem tersebut adalah sederet kenyataan pahit yang tidak akan pernah bisa berubah manis, dengan “setumpuk kartu sakti Ala-Jokowi, seperti: Kartu sehat, kartu pintar, kartu sejahtera” ataupun Ilusi pembangunan yang tertuang dalam program Nawacitanya, yang tak berbeda dengan program pemerintahan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan tersebut, bahkan telah diperparah dengan berbagai perampasan hak rakyat, melalui kebijakan penghapusan subsidi, penaikkan harga BBM, Listrik, Gas, beras dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.

Berpijak pada pendirian dan pandangan tersebut, maka perjuangan nasional untuk membebaskan diri dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme, yang mendasari diadakannya KAA, masih tetap merupakan perjuangan yang belum selesai sampai sekarang. Semangat dan prinsip tersebut (KAA dan Deklarasinya), tentulah masih sangat relevan dan harus terus dijalankan hingga sekarang, mengingat keadaan kongkrit rakyat yang sampai hari ini masih belum terbebaskan dari penjajahan yang telah tampil dalam wujud barunya, melalui berbagai skema politik, ekonomi, kebudayaan dan keamanan yang dijalankan oleh imperialism AS sebagai pimpinan tunggal Imperialis saat ini.

Hal tersebut semakin objektif dengan kenyataan penghidupan rakyat yang terus terperosok kedalam jurang kemiskinan dan kemelaratan, juga menyadari bahwa mayoritas negara-negara di Asia dan Afrika saat ini, masih merupakan negara-negara setengah jajahan, yang tunduk sepenuh hati pada dominasi kekuatan imperialisme. Dengan demikian, KAA dibawah intervensi imperialisme AS saat ini, sesungguhnya telah mengkhianati semangat anti-kolonialisme dan anti imperialisme di negeri-negeri Asia-Afrika, yang telah lama berjuang menuju pembebasan nasional.

Namun demikian, peringatan 60 tahun KAA ditengah krisis imperialism yang semakin parah dan krisis kronis diberbagai negeri saat ini, bagi rakyat harus dapat dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk “membongkar hakekat KAA: Dahulu, Kini dan Harapan kedepannya”, memperkuat persatuan dan menyatakan perlawanan terhadap diskriminasi, penindasan, kemiskinan, dan perbudakan, yang telah lama menimpa rakyat, khususnya bagi Rakyat Indonesia maupun rakyat di seluruh kawasan Asia dan Afrika, serta rakyat dunia secara umum. Momentum ini-pun adalah momentum yang tepat untuk menyerukan solidaritas internasional dan persatuan rakyat, menuju gerakan pembebasan nasional melawan dominasi imperialisme dan rejim-rejim boneka di berbagai negeri.

Dengan sederet peristiwa dan keadaan yang dialami oleh rakyat saat ini, baik secara sektoral, nasional maupun Internasional, maka tepatlah jika rakyat terus konsisten membangun dan memperkuat persatuannya melalui organisasi-organisasi sebagai alat perjuangannya, Secara khusus mengenai KAA, Front Perjuangan Rakyat (FPR) tengah mempersiapkan serangkaian Kampanye untuk merespon agenda pemerintah dalam peringatan 60 tahun KAA saat ini. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seperti: Konferensi Rakyat Anti Imperialisme, Peoples Speak Out dan Parade Rakyat serta serangkaian agenda lainnya, adalah kegiatan yang diinisiasi untuk sebagai ruang konsolidasi gerakan rakyat, guna membongkar hakekat KAA dahulu, kini dan harapan kedepannya.

Melalui agenda-agenda tersebut, sekaligus sebagai ruang untuk menyatukan pandangan, sikap dan rencana aksi bersama persatuan rakyat anti-imperialisme, kini dan dimasa-masa yang akan datang. (*)

Rudi HB Daman adalah Koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR)


0 Responses to “Konferensi Asia Afrika 2015 : Harapan Rakyat Atau Hanya Ilusi Pemerintah”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,088,137 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: