16
Jan
15

Politik : Rekomendasi PerPres ManiPol Ekonomi Konstitusi

HUT PKPI – Rekomendasi PerPres Manifestasi Politik Ekonomi Konstitusi

Rabu, 14 Januari 2015 – 01:24 WIB


Pandji R Hadinoto. (kiri)

Suara Pembaca :
HUT PKPI – Rekomendasi PerPres Manifestasi Politik Ekonomi Konstitusi

Mencermati dilema/kontroversi ditataran praktek politik ekonomi Indonesia terkini yang ditandai oleh opini-opini seperti diungkap oleh http://m.berdikarionline.com/editorial/20150109/pro-pasar-atau-pro-rakyat-2.html dan http://teropongsenayan.com/4979-duh-rizal-ramli-bilang-jokowi-jualan-trisakti-kelakuan-neolib
serta http://obsessionnews.com/bukan-depan-harga-bbm-premium-bisa-turun-rp5-500/

Maka memperhatikan Manifesto Politik Rakyat Indonesia 17 Oktober 2014 [ http://m.edisinews.com/berita-manifesto-politik-manipol-rakyat-indonesia.html ] dan Manifesto Politik Trisakti 20 Oktober 2014 [ http://edisinews.com/berita-manifesto-politik-trisakti-20102014.html ], dirasa perlu meluruskan navigasi politik kenegaraan Indonesia melalui Peraturan Presiden tentang Manifesto Politik Ekonomi Konstitusi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 per Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 guna menghindari situasi dan kondisi kearah keterpurukan ekonomi (economy crash).

Pelurusan navigasi politik kenegaraan ini sebetulnya analog saja dengan kebijakan pelurusan perijinan penerbangan pasca peristiwa crash pesawat terbang AirAsia QZ8501 di selat Karimata Kalimantan Tengah 28 Desember 2014 ybl. Artinya, Politik Ekonomi Indonesia yang lebih luas cakupan kiprahnya dapat juga merujuk ke peristiwa AirAsia QZ8501 itu sehingga crash di sektor ekonomi Indonesia terhindarkan. Sedangkan ketentuan dari Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 itu yang digunakan dengan alasan sebagai “original intent” daripada Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 yang penting ditaatazasi khususnya bagi sektor/ bidang pembangunan ekonomi Indonesia, selain tidak ada ketentuan konstitusional yang menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 itu tidak diberlakukan.

Dengan kata lain, pelurusan ini memastikan kiprah “original intent” itu sehingga para
pemangku kenegaraan Indonesia merasa lebih terakomodasi kepentingannya sesuai konstitusi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Adapun rekomendasi Peraturan Presiden tersebut dimaksudkan juga sebagai turut bertekad meneguhkan 100 hari pemerintahan JokoWi-JK demi penguatan Ketahanan Bangsa dan peningkatan Kesejahteraan Rakyat, yang bijak diutarakan dalam rangka HUT Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 15 Januari 2015 mengingat legitimasi PKPI Benteng Pancasila karena nama PKPI melekat sila ke-5 dan sila ke-3 Pancasila sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 selain PKPI bermotto Bekerja Untuk Rakyat.

Jakarta, 13 Januari 2015

Dewan Pakar PKPI,
Pandji R Hadinoto, Advokator PolKum
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – PorosKonstitusiProklamasi17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com


0 Responses to “Politik : Rekomendasi PerPres ManiPol Ekonomi Konstitusi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: