02
Dec
14

MiGas : Obligasi Infrastruktur Saja, Cabut Subsidi Silang BBM ke Infrastruktur

Div of Oil and Gas Logo

http://obsessionnews.com/obligasi-infrastruktur-saja-cabut-subsidi-silang-bbm-ke-infrastruktur/

Obligasi Infrastruktur Saja, Cabut Subsidi Silang BBM ke Infrastruktur

Posted on 01/12/2014 | 06:57 by FiraJakarta – Kalau mengikuti logika BBM (bahan bakar minyak) ekonom senior Kwik Kian Gie, maka logika BBM Jokowi (Joko Widodo) yang berdalih mengalihkan sebagian dari pendapatan negara lewat mekanisme kenaikan harga BBM Rp2.000 itu, sebenarnya adalah subsidi silang BBM ke sejumlah mata anggaran produktif seperti infrastruktur.“Artinya, rakyat bayar Rp2.000 per liter BBM untuk subsidi pembiayaan sector-sektor produktif. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung saja pemerintah menarik dana rakyat Rp2,000 itu melalui mekanisme penggalangan dana semisal obligasi infrastruktur, sehingga tidak akan terjadi dampak bola salju seperti kenaikan biaya-biaya transportasi, pangan dan seterusnya berujung heboh gejolak sosial,” ungkap Inisiator Parlemen Rakyat Indonesia (PARRINDO) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH kepada Obsession News, Senin (1/12/2014).Apalagi, lanjutnya, apabila tidak ada bantahan setara dari Presiden Jokowi melalui Menko Perekonomian terhadap logika BBM Kwik Kian Gie: “Istilah ‘BBM Bersubsidi’ adalah Pembohongan Publik!”Berapa sebenarnya keuntungan Pemerintah dari minyak (asumsi bensin premium)? 1 barel = 159 liter1 USD = Rp12.000. Menurut Kwik, biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) + biaya pengilangan (refining) + biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin adalah 10 USD, atau jika dalam Rupiah 10 : 159 x 12.000 = Rp754,7 (dibulatkan) = Rp755/liter.

Jadi, tegas Pandji, sebenarnya dengan menjual premium Rp6.500/liter, Pemerintah sudah untung sebesar 6.500 – 755= Rp5.745/liter. “Sekarang tinggal dikalikan berapa liter kebutuhan (konsumsi) dalam negeri, itulah ‘keuntungan’ yang diperoleh Pemerintah dari hasil jualan bensin premium pada rakyatnya sendiri! Minyak dari perut bumi sendiri!” beber pendiri Poros Koalisi Proklamasi 17845 ini.

Menurut UUD’45 Pasal 33 untuk kesejahteraan rakyat Indonesia: ditanggung Pemerintah. Gratis…???!!!, malah rakyat disuruh beli dengan harga Rp6.500?. Pemerintah mau ambil untung berapa rupiah lagi dengan menaikkan BBM menjadi Rp9.500? Subsidi itu ada kalau Pemerintah merugi, artinya harus ‘nombokin’ (memberi bantuan tunai).

“Kenyataannya dengan menjual Rp6.500 per liter, Pemerintah masih untung ‘untung besar’. Lantas, di mana letak subsidinya? Pemerintah selalu bilang ‘rugi, tekor, dan lain-lain…!’ Di mana ruginya? Di mana tekornya?” tanya Pandji yang juga mahasiswa teladan ITB tahun 1973.

Istilah ‘BBM bersubsidi’ adalah pembohongan publik! Sekarang yang juga menjadi pertanyaan adalah “Adakah negara-negara di dunia ini yang menjual minyaknya (untuk konsumsi dalam negerinya) dengan harga di bawah harga pasar (harga New York Mercantile Exchange/NYMEX)?”

Jawabnya ada! Beberapa negara yang menjual minyak di bawah harga NYMEX, di antaranya Venezuela Rp585/liter, Turkmenistan Rp936/liter, Nigeria Rp1.170/liter, Iran Rp1.287/liter, Arab Saudi Rp1.404/liter, Libya Rp1.636/liter, Kuwait Rp2.457/liter, Qatar Rp2.575/liter, Bahrain Rp3.159/liter, Uni Emirat Arab Rp4.300/liter.

“Selama bertahun-tahun, rakyat cuma ‘dikibulin’ Pemerintah! Akan terus berlanjut pada masa pemerintahan Jokowi-JK,” tandas Pandji yang juga Koordinator BaMus NasPan45 dan Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia. (Ars)

Jakarta, 1 Desember 2014
Pandji R Hadinoto, BaMus NasPan45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Oil & Gas Plants

On 12/01/2014 10:56 PM, Awind wrote:

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/01/078625552/Tiga-Kebijakan-Jokowi-Ini-Menuai-Kecaman

Senin, 01 Desember 2014 | 09:10 WIB

Tiga Kebijakan Jokowi Ini Menuai Kecaman

Presiden Joko Widodo saat mengumumkan 34 nama menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. Jokowi memberi nama kabinetnya Kabinet Kerja. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Sebulan lebih menjadi Presiden Indonesia, Joko Widodo membuat berbagai terobosan dan kebijakan baru. Banyak kebijakan baru yang dipuji, tapi ada pula yang menuai banyak kecaman dari berbagai pihak.

Kecaman terhadap kebijakan Jokowi datang dari berbagai kalangan, dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga aktivis hukum. Berikut ini beberapa kebijakan Jokowi yang kontroversial:

1. Menaikkan harga BBM bersubsidi

Pada 7 November 2014, Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kini, harga bensin Premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sementara solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Jokowi beralasan, sebagian subsidi BBM dicabut karena lebih baik digunakan untuk mengembangkan infrastruktur. Namun sebagian kalangan menolak kebijakan ini. Mahasiswa menggelar unjuk rasa di berbagai daerah, sebagian di antaranya berujung kerusuhan. Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan kebijakan ini tidak pas sebab harga minyak dunia sedang turun. (Baca: Eks Wakil Jokowi Segera Demo Kenaikan Harga BBM)

2. Mengangkat Jaksa Agung dari partai

Pada 21 November 2014, Presiden Joko Widodo mengangkat M. Prasetyo, anggota DPR dari Partai NasDem, sebagai Jaksa Agung. (Baca: 3 Dosa Jokowi Saat Pilih Jaksa Agung Prasetyo) Hal ini mengundang kecaman, terutama dari aktivis hukum. Koordinator Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, misalnya, merasa pemilihan Prasetyo merupakan titipan partai, sehingga Kejaksaan Agung rawan diintervensi. Emerson menyarankan Jokowi memasang target kerja 6-12 bulan bagi Prasetyo sebagai acuan penilaian. (Baca: (Baca: Politikus NasDem Jadi Jaksa Agung, Aktivis Berduka)

3. Melarang menteri datang ke DPR

Pada 4 November 2014, Presiden Joko Widodo menerbitkan surat yang melarang menteri datang ke DPR. Alasan Jokowi kala itu adalah kondisi DPR tengah tidak kondusif akibat persaingan antarkoalisi yang berebut kekuasaan. Keputusan Jokowi ini mengundang protes dari anggota DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon merasa Jokowi malah merugikan pemerintahnya sendiri karena, tanpa DPR, para menteri tidak akan mendapat anggaran. “Angggarannya dari mana? Dari langit?” Belakangan, partai anggota Koalisi Indonesia Hebat mendapat pemberitahuan bahwa larangan itu telah dicabut. (Baca: Seskab: Larangan Menteri ke DPR Masih Berlaku)

80b24-minyakjadibbm

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-
Meski memiliki seluruh saham PT Pertamina, namun pemerintah memiliki hutang Rp 46 Triliun kepada BUMN migas ini. Tahun 2015 hutang ini harus dikembalikan karena sudah jatuh tempo. Nah lho.

Menurut Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, hutang sebesar itu adalah dana pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi selama periode 2013-2015. Penggunaan dana PT Pertamina untuk pengadaan BBM bersubsidi nyaris berlangsung bertahun-tahun.

Akibat beban seperti inilah PT Pertamina mengalami kesulitan untuk membangun infrastruktur migas. Padahal ketersediaan infrastruktur migas ini sangat dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan atau konsumsi BBM di dalam negeri.

“Ini ke depannya kita harapkan segera diperbaiki, dan sehingga komunikasi semua pihak bisa jelas. Alhamdulillah pemerintahan Jokowi sesama menteri saling terbuka,” kata Rini dalam rapat dengan DPD dikomplek parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/14).

Tak hanya itu, akibat beban hutang pemerintah serta kesulitan membangun infrastruktur migas ini menjadikan PT Pertamina terhambat mengembangkan bisnisnya. Sebab, dana perusahaan yang seharusnya untuk investasi digunakan oleh negara.

“Bagaimana Pertamina dapat mengalahkan Petronas, keuntungan Pertamina dimasukkan ke dalam devisa negara,” ujar Rini yang juga mantan Presiden Direktur PT Astra Internasional Tbk ini.(ris)

res : Hadiah tahun baru 2015 makin meluas-luas, dimana titik luas ini berhenti?

 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/10/113100826/Siap-siap.1.Januari.2015.Harga.Elpiji.12.Kg.Naik.Lagi

Siap-siap, 1 Januari 2015 Harga Elpiji 12 Kg Naik Lagi

Rabu, 10 September 2014 | 11:31 WIB

Tabung ElPiJi
 

:KOMPAS/HERU SRI KUMORO Buruh menata tabung elpiji ukuran 12 kilogram di kapal yang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta,beberapa waktu lalu.

Terkait

  • Gunakan Saluran Pipa, Konsumen PGN Tak Terkena Dampak Kenaikan Elpiji
  • Harga Elpiji 12 Kg Naik, Elpiji 3 Kg Kena Dampaknya
  • Ini Cara Bisnis Katering Siasati Kenaikan Harga Elpiji
  • Elpiji 12 Kg Naik, Warga Buru Elpiji 3 Kg

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budyo mengumumkan kenaikan harga elpiji non subsidi 12 kilogram sebesar Rp 1.500 per kilogram atau Rp 18.000 per tabung. Lazimnya, kenaikan harga elpiji dilakukan setiap 6 bulan.

Hanung mengatakan, pihaknya menaikkan harga elpiji pada 1 Januari dan 1 Juli. Akan tetapi, pada Juli lalu Pertamina tidak menaikkan harga elpiji lantaran bersamaan dengan hari raya Idul Fitri.

“Kenaikan di 1 Juli itu kita undur karena pertimbangan ada Idul Fitri. Jadi kita baru bisa naikkan tanggal 10 September ini,” kata Hanung dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (10/9/2014).

Oleh karena itu, lanjut Hanung, Pertamina akan kembali menaikkan harga elpiji 12 kilogram pada 1 Januari 2015 mendatang. Adapun kenaikan harga tersebut dikatakannya sebesar Rp 1.500 per kilogram, sama seperti kenaikan pada hari ini.

Dalam menyongsong kenaikan harga elpiji, ujar Hanung, Pertamina juga melakukan sosialisasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan dan pengguna elpiji secara berkelanjutan.

“1 Januari 2015 kita naikkan kembali sekitar Rp 1.500 per kilogram. Karena Pertamina merupakan BUMN yang sahamnya seluruhnya dimiliki pemerintah dan dampak penggunaan elpiji ke masyarakat luas bisa berdampak ke inflasi, kami akan informasikan dan konsultasi dulu ke pemerintah,” papar Hanung.

Adapun penyesuaian harga elpiji sebesar Rp 1.500 per kilogram yang diberlakukan mulai hari ini menurut Hanung akan dapat mengurangi kerugian elpiji Pertamina sebesar Rp 452 miliar untuk tahun ini. Sementara itu, prognosa kerugian Pertamina dari gas non subsidi akan turun dari Rp 6,1 triliun menjadi Rp 5,7 triliun.
baca juga: Mulai Hari Ini, Harga Elpiji 12 Kg Naik Rp 18.000 Per Tabung


0 Responses to “MiGas : Obligasi Infrastruktur Saja, Cabut Subsidi Silang BBM ke Infrastruktur”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: