30
Nov
14

Maritim : Terlalu Lama Kita Punggungi Laut [MenKP Susi P]

can-stock-photo_csp17923787
KAMIS, 27 NOVEMBER 2014 | 13:33 WIB

Menteri Susi: Terlalu Lama Kita Memunggungi Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memaparkan visi dan misi kementeriannya dalam diskusi bersama pimpinan media massa di Jakarta, Jumat 7 November 2014. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.COSurabaya – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta para nelayan agar tidak saling ngototmempertahankan perairannya masing-masing. Susi prihatin dengan masih terjadinya bentrok antarnelayan di tengah laut hanya gara-gara merambah ikan hingga perairan yang diklaim merupakan wilayah nelayan setempat.

“Masalah seperti ini perlu dipikirkan karena laut kita laut Republik Indonesia, bukan milik perorangan,” ujar Susi saat memberi sambutan pada acara penganugerahan Otonomi Award 2014 Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi di Empire Palace Surabaya, Rabu malam, 26 November 2014. (Baca berita lainnya: Menteri Susi Bakal Larang Alih Muatan Barang di Laut)

Selain Susi, acara tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, dan para bupati/wali kota atau pejabat yang mewakilinya se-wilayah Jawa Timur.

Menurut Susi, klaim nelayan di sebuah daerah bahwa ikan di perairan tersebut menjadi hak nelayan setempat tidak bisa dibenarkan. Sambil berseloroh, Susi mengatakan bahwa ikan bisa datang dari mana saja. “Apakah perlu ikan tersebut ditanya KTP-nya?” ujar Susi, disambut tawa hadirin. (Baca:Tak Lulus SMA, Menteri Susi Ajari Mahasiswa)

Susi menambahkan, luas perairan Indonesia nomor dua di dunia. Namun ironisnya, ujar dia, ikan yang dihasilkan malah nomor lima di ASEAN. Susi mengatakan hal seperti itu bisa terjadi karena Indonesia terlalu lama memunggungi laut. “Sudah waktunya kita menghadap ke laut agar seluruh potensinya bisa tergarap dengan baik,” ujarnya.

Karena memunggungi laut, tutur Susi, banyak kekayaan perairan Indonesia justru diambil oleh nelayan asing. Dengan perubahan mind-set ini, ia berharap kekayaan laut Indonesia dapat dinikmati oleh nelayan lokal dan menyejahterakan kehidupan mereka. “Selama ini ikan-ikan kita tak sekadar diambil oleh nelayan asing, tapi sudah dikeruk,” ujar Susi. (Baca juga: Takut Menteri Susi, Thailand Hati-hati Tangkap Ikan)

KUKUH S. WIBOWO


Berita Terpopuler:

On 11/28/2014 11:06 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/ekonomi-1/102287-ini-cara-perbankan-tertarik-membiayai-pembudidaya-ikan.html

Ini Cara Perbankan Tertarik Membiayai Pembudidaya Ikan

  • Print
  • Email
Created on Friday, 28 November 2014 00:34
alt

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA/Wahyu Putro)

Semarang, GATRAnews-Pembudidaya ikan di Tanah Air mesti menyimak pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tentang pemubudidaya harus mandiri. Artinya pembudidaya tidak sekadar sukses di bidangnya tapi harus mampu menggunakan produk-produk dalam negeri, mulai dari penggunakan benih induk unggul lokal hingga produk lokal lain.
Selama ini yang dilakukan terhadap pembudidaya dengan memberikan bantuan agar tumbuh menjadi lebih besar. Tapi dengan kebijakan menteri yang baru sudah saatnya pembudidaya ini didorong untuk ke arah mandiri.

“Kemandirian bukan berarti pembudidaya mandiri usahanya, kelompok,dan kawasannya mandiri, tapi input produksinya juga mandiri, peralatan dan lain-lain sudah bisa diproduksi di dalam negeri,” ujar Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dihadapan peserta Forum Evaluasi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya di Semarang, Kamis (27/11).

Apalagi, lanjut Slamet, peningkatan produksi sektor perikanan ditargetkan peningkatan dua kali lipat pada tahun 2019 sebesar 40 juta ton, sekitar 82,5 % berasal dari perikanan budidaya.

“Target yang ditetapkan ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan dicapai. Pemerintah akan terus mendorong pencapaian peningkatan produksi perikanan budidaya ini melalui penerapan teknologi yang efisien, efektif dan ramah lingkungan. Di samping itu juga mendorong munculnya wirausaha baru di bidang perikanan budidaya, karena usaha di bidang perikanan budidaya merupakan usaha yang menjanjikan,” tambah Slamet.

Sejak 2011-2013, sebanyak 9.730 paket PUMP Perikanan Budidaya telah disalurkan dan 85 % berhasil memunculkan wirausahawan baru di bidang perikanan budidaya. Ke depan, pola pemberdayaan wirausaha pembudidaya ikan akan di arahkan menjadi wirausaha yang mandiri dan tangguh.

“Wirausahawan pembudidaya ikan ini merupakan pelaku bisnis perikanan budidaya dan akan diarahkan untuk mengembangkan Bisnis Akuakultur yang Mandiri dan Tangguh,” lanjut Slamet.

Ke depan bantuan ke budidaya dalam bentuk ke arah kemandirian, seperti dalam bentuk sarana produksi, pelatihan tenaga (SDM), termasuk mengawal pasarnya hingga pengolahannya sampai tuntas. Yang tak kalah pentingnya adalah mendekatkan pada pihak perbankan ataupun lembaga keuangan untuk memperkuat pembudidaya.

Agar perbankan tertarik terhadap pembudidaya dalam pembiayaan dengan melihat langsung uhasa perikanan yang menguntungkan. Sedangkan pihak pemerintah akan mencari pembudidaya yang sudah mapan untuk direkomendasikan mendapatkan bantuan dari perbankan.

“Kita sodorkan satu usaha yang sudah pasti berhasil, seperti budidaya lele  yang komoditasnya cukup bagus. lalu udang yang menggiurkan dan rumput laut yang bisa mendatangkan keutungan. Bisinis-bisnis perikanan harus paham betul, temasuk kita tunjukkan titik-titik kritis di mana faktor yang menyebabkan kerugian dan perbankan juga harus tahu itu,” kata Slamet.

Kemandirian usaha saat ini sangat diperlukan agar produk perikanan budidaya mampu bersaing di pasar bebas. Mandiri untuk menggunakan induk dan benih sendiri, mandiri untuk memasarkan produk secara mudah dan mandiri untuk mengelola kawasan usaha perikanan budidaya.


Penulis: Arief Prasetyo

On 11/28/2014 11:22 PM, Awind wrote:

http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/akhiri-pencurian-ikan/70149

 

Akhiri Pencurian Ikan

 

Jumat, 28 November 2014 | 6:00

Petugas             menangkap sejumlah nelayan asing yang mencuri ikan di             perairan Papua. [Antara] Petugas menangkap sejumlah nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Papua. [Antara]

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serius menempatkan sektor kelautan, terutama perikanan, sebagai salah satu sektor yang diharapkan menjadi andalan penerimaan negara. Selain mendorong pembangunan infrastruktur kelautan melalui tol laut, pemerintah juga mempertajam kinerja sektor perikanan, antara lain dengan memerangi pencurian ikan (illegal fishing) di perairan nasional oleh kapal nelayan asing. Angka pencurian ikan di Indonesia cukup tinggi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, setahun rata-rata ada 100 kapal ikan asing yang ditangkap, baik karena mencuri ikan maupun izinnya tidak lengkap. Bahkan, hingga Oktober tahun ini, sudah 115 kapal yang ditangkap.

Dampak pencurian ikan jelas merugikan perekonomian nasional. Organisasi Pangan Internasional (FAO) mencatat, nilai kerugian yang dialami Indonesia bisa mencapai Rp 300 triliun. Jumlah sebesar itu mencakup kerugian langsung berupa kehilangan ikan, hilangnya potensi penerimaan pajak, serta hilangnya potensi nilai tambah jika ikan-ikan yang ditangkap tersebut diolah.

Melihat data tersebut, membuktikan betapa pencurian ikan di perairan nasional sudah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan dan sudah saatnya diakhiri.

Indonesia, dengan luas wilayah perairan 3,2 juta kilometer persegi, menjadi habitat paling ideal bagi satwa dan biota laut untuk hidup dan berkembang biak. Dengan garis pantai 95.181 kilometer dan merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai Rp 3.000 triliun per tahun.

Potensi sebesar itu tentu sangat menggiurkan. Tak mengherankan jika pemerintah telah mengeluarkan 630.000 izin kapal ikan berbobot di bawah 30 gross ton (GT), dan sekitar 5.300 izin kapan ikan besar berbobot di atas 30 GT.

Ironisnya, dengan perairan yang mahaluas dan potensi ekonomi kelautan yang demikian besar, Indonesia hanya memiliki 27 kapal pengawas perikanan dan 490 unit kapal patroli penjaga pantai dan laut. Artinya, satu kapal patroli penjaga pantai dan laut menjaga wilayah perairan dan pantai seluas 6.673 kilometer persegi.

Hal tersebut diperparah dengan kondisi 70 kapal patroli milik TNI Angkatan Laut, yang bisa beroperasi hanya 10%, dan setiap hari hanya dioperasikan 30% atau hanya tiga kapal patroli. Hal itu akibat terbatasnya anggaran operasional, terutama untuk pengadaan bahan bakar minyak. Kondisi tersebut jelas membuat upaya pengamanan wilayah perairan nasional dari praktik penangkapan ikan secara ilegal menjadi tidak efektif.

Tak hanya dari sisi jumlah yang minim, teknologi kapal patroli jauh tertinggal dibandingkan kapal-kapal asing pencuri ikan. Akibatnya, penegakan hukum di laut nasional selalu terhambat. Kapal-kapal asing pencuri ikan dengan cepat mampu meloloskan diri ke perairan internasional sehingga tak terjangkau oleh hukum Indonesia.

Dengan segala keterbatasan itu, pemerintahan Jokowi-JK bertekad menegakkan hukum di laut teritorial dari penjarah ikan. Salah satu yang akan dilakukan adalah menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan yang tertangkap. Selain itu, juga memproses hukum para nelayan dan anak buah kapal yang tertangkap.

Gagasan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan ternyata menyulut kontroversi. Pemerintah diingatkan, langkah itu sangat berpotensi mengganggu hubungan dengan negara pemilik kapal.

Namun, di sisi lain langkah tegas itu didukung banyak pihak. Sebab, selain bagian dari upaya penegakan hukum dan menyelamatkan potensi ekonomi kelautan dari penjarah, langkah tersebut juga bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap nelayan tradisional.

Pada kenyataannya, selama ini banyak kapal ikan besar yang berbobot di atas 30 GT, yang semestinya mencari ikan di laut lepas, justru menangkap ikan di laut pesisir. Padahal, sesuai aturan hanya nelayan tradisional yang diizinkan mencari ikan di pesisir.

Pelanggaran-pelanggaran seperti inilah yang hendak ditertibkan oleh pemerintah. Sehingga, ada azas keadilan dan demokrasi ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Langkah tegas menenggelamkan kapal pencuri ikan sejatinya sudah ada payung hukumnya. UU 45/2009 tentang Perikanan, pada Pasal 69 ayat (4) menyatakan, dalam menjalankan fungsinya, penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Langkah tegas dimaksud tentu agar ada efek jera bagi para pencuri ikan. Terbukti, saat pemerintah mulai mewacanakan rencana penenggelaman kapal pencuri ikan, sejumlah negara mengingatkan para nelayannya agar berhati-hati saat mencari ikan di perairan Indonesia.

Kita berharap, pemerintah tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas terhadap para penjarah laut kita. Tentu langkah tegas itu dibarengi prosedur hukum, agar tidak ada gugatan dari negara pemilik kapal kepada pemerintah.

Kita menyadari, langkah itu sangat berpotensi mengusik hubungan dengan negara lain. Namun, kepentingan nasional tetap di atas segala-galanya. Pemerintah harus menunjukkan kewibawaan di laut. Sebab, hanya dengan cara itu, semua pihak akan menghormati kedaulatan wilayah kita, baik secara politik maupun ekonomi. ***

 

Soal Penenggelaman Kapal Asing, Kedaulatan Negara Tak Bisa Ditawar

Jumat, 28 November 2014 | 05:30 WIB
KOMPAS/Agustinus HandokoIlustrasi: Kapal nelayan asing yang disita.

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketegasan pemerintah menghadapi kapal asing ilegal yang masuk dan mencuri ikan di perairan Indonesia menuai berbagai reaksi berbeda. Bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ketegasan tersebut adalah upaya Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan negeri ini tidak bisa dibeli.

“Masalah kita sekarang, seolah (negara) bisa dibeli. Keinginan komitmen pemerintah saat ini untuk menegakkan law enforcement tanpa bisa dibeli sebenarnya merupakan titik awal awal (agar Indonesia) bisa dihormati oleh bangsa lain,” ujar Retno.
“Masalah kedaulatan merupakan masalah yang tidak bisa ditawar!” tambahnya.
Dalam Sidang Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di Gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (27/11/2014), Retno menceritakan bahwa beberapa hari ini pewarta kerap mempertanyakan kebijakan pemerintah mengenai tindak tegas kepada kapal asing ilegal.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Retno menjawab bahwa sebenarnya langkah yang diambil jajarannya itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
“Intinya sebenarnya yang kita lakukan adalah sesuatu yang dilakukan semua negara mengenai law enforcement. Ini tidak begitu saja. Ini merupakan hal yang harus dilakukan semua negara. Negara akan dihormati jika bisa menegakkan hukumnya,” kata Retno.
Hal serupa dialami pula oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Senada dengan Retno, Susi juga tegas menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan apa yang seharusnya selama ini sudah dilakukan.
So, we just do what we have to do as a country. Ibu Menteri Luar Negeri bilang, kedaulatan itu tidak boleh dibeli. Saya bilang, kedaulatan itu tidak ada harganya, tidak dijual dan tidak dapat (dibeli). Kalau untuk kedaulatan, anything necessary to do to be done, it has to be done. Nothing else. So?” ucap Susi di pelataran Gedung KKP.
Susi kemudian mengeluhkan wartawan yang bertanya kepadanya. Menurut hemat Susi, seharusnya yang dipertanyakan adalah seberapa perlunya nelayan Indonesia ditangkap dan kapalnya ditenggelamkan di Malaysia dan Australia.
“Anda harus bilang, oh tidak, sekarang kita bangkit sebagai bangsa yang berdaulat!” ujar Susi.
Lantas, mengenai potensi konflik yang terjadi antara Indonesia dan negara asing akibat keputusan pemerintah, Susi pun tidak ambil pusing. Sekali lagi, dia menekankan bahwa kedaulatan negara tidak boleh dilecehkan oleh negara lain.
“Kalau karena kedaulatan lalu kita bentrok dengan negara tetangga, ya kenapa tidak? Kan tidak boleh kedaulatan dilecehkan oleh negara,” ucapnya.

Baca juga: Menteri Susi: Nelayan Asing Mulai “Ketar-ketir” Masuk ke Indonesia
 images Maritime

http://www.antaranews.com/berita/466865/tol-laut-turunkan-biaya-logistik-15-persen

Tol laut turunkan biaya logistik 15 persen

Sabtu, 29 November 2014 22:09 WIB |
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Satoto Ship
ilustrasi Penyiapan Tol Laut Kapal barang curang kering “Ocean Satoko” berbendera Panama berbobot 100.000 DWT yang mengangkut biji besi turun jangkar untuk melakukan bongkar muat, di Pelabuhan PT Pelindo II Cabang Banten, di Ciwandan, Cilegon, Selasa (26/8). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Tapi tergantung efektifnya tol laut, tapi kalau sesuai perencanaan bisa turun biaya logistik, presentasenya 10 sampai 15 persen,”

Yogyakarta (ANTARA News) – Tol laut atau Pendulum Nusantara diyakni akan menurunkan biaya logistik 10-15 persen, kata Sekretaris Tim Ahli Sistem Logistik Nasional, Nofrisel.Nofrisel saat ditemui di Yogyakarta, Sabtu mengatakan, bahkan tol laut bisa menekan biaya “overhead” perusahaan sebesar 14 persen.”Tapi tergantung efektifnya tol laut, tapi kalau sesuai perencanaan bisa turun biaya logistik, presentasenya 10 sampai 15 persen,” ucapnya.

Dia mengatakan biaya logistik selama ini menyumbang 18-22 persen dari biaya produksi, sementara itu, biaya logistik nasional masih menyumbang 26 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan laporan Indeks Kinerja Logistik (LPI) pada 2014, Indonesia menempati posisi 53 dengan nilai rata-rata 3,08, sementara negara-negara ASEAN, menempati urutan yang lebih kompetitif, seperti Singapura peringkat lima, Malaysia 25, Thailand 35 dan Vietnam 48.

Nofrisel mengaku optimistis dengan adanya tol laut dengan rencana pembangunan 24 pelabuhan akan mengurangi biaya logistik, meskipun saat ini sistem yang diterapkan adalah transportasinya terlebih dahulu diadakan, baru industrinya dibangun atau “ships promote the trade” bukan sebaliknya “ships follow the trade”.

“Seperti di Shanghai, dulu kan dibangun dulu jalurnya, industrinya enggak ada. Begitu ada pelabuhan, pemerintahnya paksa industri untuk dibangun di sana,” tegasnya.

Namun, dia menekankan tentunya tol laut harus didukung dengan adanya konektivitas yang terpadu antarmoda transportasi atau sistem multimoda.

“Barang itu dari laut atau pun udara pasti balik lagi ke darat, ini dibutuhkan konektivitas transportasi yang membuat proses barang, tanpa menimbulkan biaya tinggi,” tuturnya.

Dia mencontohkan seperti pelayaran jarak dekat atau “short sea shipping” yang harus didukung dengan sistem multimoda terintegrasi.

“Artinya, dengan adanya ini tidak menimbulkan tambahan biaya baru,” tukasnya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2014








0 Responses to “Maritim : Terlalu Lama Kita Punggungi Laut [MenKP Susi P]”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: