18
Nov
14

Politik Ekonomi : Harga BBM Naik Kebijakan Pemerintah Blunder

Harga BBM Naik Kebijakan Pemerintah Blunder

Selasa, 18 November 2014 – 08:07 WIB

Suara Pembaca:
Harga BBM Naik Kebijakan Pemerintah Blunder

Terkait Ekonomi Bahan Bakar Minyak, maka kompetensi Tim Menteri Koordinator JokoWi dipertanyakan karena rendah kepekaan terhadap perUUan Politik Ekonomi dan rezim Ekonomi Minyak Mentah Dunia.

Opini diatas patut dikemukakan karena MenKo Ekonomi tidak berkeringat di PilPres 2014 hingga kepekaan terhadap Pro Rakyat relatif rendah.

Kami sebagai kader senior PKP Indonesia yang pendukung Salam 2 Jari jelas layak berpendapat seperti diatas mengingat PKP Indonesia bersemangat Bekerja Untuk Rakyat sesuai Kongres Nasional tahun 2010.

Dan kami berpendapat juga bahwa JokoWi-JK menjadi dipersulit mengemban amanat hasil PilPres 2004 karena opini Sdr Salamuddin yang pengamat Politik Ekonomi adalah relevan yaitu bahwa KEBIJAKAN JOKOWI ILEGAL !

Kebijakan Jokowi tentang kenaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR adalah tidak sah, ilegal, inkonstitusional. Jokowi melakukan pelanggaran terhadap terhadap UU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

Dalam Pasal 14 Ayat (13) Anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.

Sementara saat ini harga minyak mentah dunia jatuh, bahkan telah berada dibawah 80 US$/ barel. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah Jokowi Menaikkan harga BBM.

Kewajiban pemerintah Jokowi-JK meminta persetujuan DPR jika menaikkan harga BBM kembali diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Dalam Pasal 13 ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah. (4) Dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

Sehingga keputusan Jokowi menaikkan harga BBM seolah “kesurupan” selepas kunjungannya ke luar negeri menghadiri pertemuan APEC CEO Summit, ASEAN Summit, dan G20 Summit, ditenggarai merupakan hasil deal deal Jokowi dengan perusahaan multinasional dan Negara maju yang mendesak liberalsiasi migas.

Keputusan Jokowi yang menaikkan harga Preimium menjadi  Rp. 8.500 dan Solar menjadi Rp. 7.500 adalah kebijakan illegal dan Jokowi dapat di impeach oleh DPR.

Salam Gigit 2 Jari,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita–harga-bbm-naik-kebijakan-pemerintah-blunder.html#ixzz3JPBwLDqt

“Subsidi Rakyat di APBN/APBD” :

BAPPENAS dan BANGGAR DPRRI saatnya kini menghitung berapa besaran Subsidi Rakyat di APBN dan APBD untuk mata2 anggaran pengeluaran seperti : 1) tarif pajak ekspor dan tarif impor negara tujuan ekspor hasil laut ke luar negeri [ temuan Menteri KKP http://m.detik.com/finance/read/2014/11/14/123537/2748340/4/ ], 2) beda biaya impor minyak mentah LN terhadap pendapatan ekspor minyak mentah DN [mengingat volume impor LN meningkat vs volume produksi DN menurun], 3) proyeksi2 kerugian illegal logging, illegal fishing, illegal trading baik di laut bebas maupun lintas batas, 4) pembiayaan rutin eksesif birokrasi, 5) biaya penyimpangan program kerja infrastruktur dlsb

Tradisi hitungan Subsidi Rakyat di APBN ini bisa dikembangkan pula oleh pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA dan BANGGAR DPRD untuk keperluan transparansi APBD.

Dengan demikian baik Revolusi Mental JokoWi dkk maupun Bina Mental Anti Korupsi Abraham Samad dkk akan lebih terarah dan menemukan jalannya lebih tepat sasaran ketika dioperasikan di praktek keseharian penyelenggaran negara dan daerah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat peduli pemerintahan bersih dan akuntabel menuju kearah Indonesia Mulia 2015-2025 sebagai tumpuan Indonesia Bermartabat 2025-2035 dan rintisan kearah Indonesia Sejahtera Lahir Batin 2035-2045 untuk menggapai Indonesia Jaya 2045 dst.

Jakarta, 17 November 2014

Pandji R Hadinoto
Pandji R Hadinoto, BaMus NasPan45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com


0 Responses to “Politik Ekonomi : Harga BBM Naik Kebijakan Pemerintah Blunder”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: