09
Nov
14

patriotisme : trisapta indonesia sehat 10nop2014

FOTO

TRISAPTA INDONESIA SEHAT

Pendapat para pesohor politisi seperti berita [ http://www.bergelora.com/nasional/penegakan-hukum/1443-jokowi-berpotensi-langgar-disiplin-anggaran.html dan http://www.bergelora.com/nasional/kesra/1441-3-kartu-sakti-tidak-dianggarkan-apbn.html ]
seharusnya tidak terjadi bilamana mereka menghayati 7 (tujuh) kata semangat bagi penyelenggara negara amanat Penjelasan UUD45 yang tetap patut dirujuk karena memang tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh Amandemen UUD45 tahun 2002 yang hanya berbentuk Risalah Paripurna dan tidak terdaftar di Berita Negara. Artinya, program Kenegarawanan seperti Kartu Sakti JokoWi adalah Legal dan Manfaat sepanjang Pro Penjelasan dan Pro Pembukaan UUD45 apalagi Pro Bonum Publicum bahkan Pro Tri Sapta Indonesia Sehat sebagai berikut :

Strategi 7 Sehat Negara Bangsa [Pandji R Hadinoto]

Tubuh Negara-Bangsa
1. Sehat Bermasyarakat
2. Sehat Berbangsa
3. Sehat Bernegara
4. Sehat Politik Hukum Perundang-undangan

Tubuh Manusia
5. Sehat Logika/Nalar
6. Sehat Rohani/Jiwa
7. Sehat Jasmani/Raga

Strategi 7 Ketahanan Bangsa [alm HR Soeprapto]

1. Kehidupan Agama tidak Rawan
2. Kehidupan Ideologi tidak Retak
3. Kehidupan Politik tidak Resah
4. Kehidupan Ekonomi tidak Ganas
5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar
6. Kehidupan HanKamNas tidak Lengah
7. Kehidupan Lingkungan tidak Gersang

Strategi 7 Kemenangan Hidup [Gus Sholeh]

1. Yang tetap Sejuk ditempat yang Panas
2. Yang tetap Manis ditempat yang Pahit
3. Yang tetap Merasa Kecil walau telah menjadi Besar
4. Yang tetap Tenang ditengah Badai yang Dahsyat
5. Yang tetap berSyukur atas segala Karunia-Nya
6. Yang tetap Istiqomah di Jalan-Nya
7. Yang tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhannya

Demikianlah rekomendasi Strategi kiprah Revolusi Mental ini bagi motor2 penggerak negara bangsa qq Penyelenggara Negara dan Kaum Nasionalis Pancasila Indonesia, saat H+15 Kabinet Kerja ketika Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2014 guna warisi pentingnya sikap patriotisme ataupun heroisme Roh Indonesia Merdeka yakni Jiwa Semangat dan Nilai-nilai 45 terutama dalam siasati isu2 terkini seperti kepemimpinan ganda di DPRRI, kenaikan harga BBM tatkala harga minyak mentah dunia justru menurun, dlsb.

Jakarta, 9 Nopember 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

Hukum

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar tidak  melanggar disiplin anggaran. Undang-Undang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) menetapkan bahwa konsekuensi biaya dari semua program dan kegiatan pemerintah harus dikonsultasikan dan disetujui DPR. Hal ini disampaikan oleh, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (8/11).

 

“Penerbitan dan pembiayaan tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo otomatis berstatus ilegal karena tak pernah dikonsultasikan dan disetujui DPR. Termasuk kalau Presiden berkilah bahwa itu dana CSR atau alasan lain yang dicari-cari sebagai dana yang bisa digunakan dari BUMN. Hal itu tetap saja pelanggaran karena dilakukan tanpa landasan hukum yang benar,” ujarnya.

Menurutnya karena berstatus ilegal, pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia  Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa menjadi bukti untuk mendakwa presiden dengan tuduhan melanggar disiplin anggaran.

“Bagaimana pun, penerbitan dan pembagian tiga kartu yang telah dilakukan Presiden  berada dalam ranah program dan kegiatan pemerintah dengan konsekuensi biaya yang tidak kecil,” tegasnya.

Bambang Soesatyo mempertanyakan dengan dana dari mana Presiden Joko Widodo akan membiayai KIS, KIP dan KKS itu.

“Harap diingat bahwa APBN 2015 tidak memasukan mata anggaran untuk pembiayaan KIS, KIP dan KKS. Ekstrimnya, APBN tahun mendatang tidak mengenal program KIS, KIP dan KKS itu. Sebab, DPR tak pernah diajak berkonsultasi mengenai program-program yang terkandung dalam ketiga kartu itu,” ujarnya.

Kalau presiden memaksakan penggunaan dana APBN 2015 untuk membiayai program dalam ketiga kartu itu, maka presiden otomatis melanggar disiplin anggaran. Kalau ini yang terjadi, konsekuensi hukumnya sangat serius bagi Presiden.

“Jaminan sosial dalam tiga kartu sakti presiden Jokowi sama baiknya dengan program BPJS. Bedanya, BPJS itu legal, sedang tiga kartu sakti  Presiden Jokowi itu ilegal jika dikaitkan dengan UU APBN,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklaim bahwa program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Indonesia Pintar telah memiliki payung hukum dan anggarannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil presiden menjelaskan bahwa, payung hukum untuk Kartu Indonesia Sehat ada di dalam Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  Sedangkan payung hukum Kartu Indonesia Pintar ada di bawah Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan Kartu Keluarga Sejahtera di bawah Kementerian Sosial.

Menurutnya untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah ada anggarannya di bawah Kementerian Sosial sebesar Rp 5 triliun. Untuk kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah termasuk dalam  20 persen yang ditentukan Undang-undang pada Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah ada alokasi dari APBN untuk pelaksanaan Badan Pelaksana Jamaninan Sosial (BPJS). (Tiara Hidup)

JAKARTA- Pendanaan 3 Kartu Sakti Presiden Joko Widodo tidak ada dalam APBN 2014 sehingga tidak bisa dibiayai oleh negara.

Hal ini ditegaskan oleh mantan staff khusus Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (7/11) membantah pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan ketiga karu tersebut memiliki anggaran dalam APBN.

“Setahu saya tak dianggarkan oleh APBN 2014. Wong Program Jokowi masak SBY yang menganggarkan,” ujarnya.

Menurutnya aneh kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan ketiga kartu sakti itu bisa menggunakan anggaran dari APBN.

“KPK susah sih, seperti ayam sayur. Abraham Samad dan petinggi KPK lain inferior terhadap Jokowi,” tegasnya.

Ia meminta KPK juga memeriksa Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang tak ada anggarannya di APBD 2013.

“Cobalah diperiksa APBD nya. Ini bukan benci, bukan asal jeplak. Ini fakta koq,” katanya.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah program kartu sakti Jokowi tidak memiliki landasan hukum. Menurutnya, penerbitan tiga kartu sakti oleh Jokowi-JK dilandasi dasar hukum yang jelas. Bahkan anggarannya sudah dialokasikan dalam APBN 2014 yang disusun pemerintahan SBY-Boediono.

“Itu kan kalau dalam rangka BPJS. Itu kan ada payung hukumnya. Kartu Indonesia Pintar kan sudah terjadi sebelumnya. Wajar 12 tahun. Itu di dukung oleh APBN. Itu undang-undang lho,” jelas Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Kamis (6/11) kemarin.

Sementara itu, Mensesneg Pratikno mengatakan pembiayaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat ini menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN, bukan APBN. Karenanya, tidak memerlukan persetujuan DPR.

“Satu itu kan sudah jalan, dan itu juga kan bantuan dari berbagai pihak. Itu CSR dan lain-lain, iya CSR dari BUMN. Tidak masuk APBN. Jadi nggak usah ribut-ribut dulu, kita fokus ini,” katanya kepada wartawan di Makassar, Rabu (5/11) lalu.

Program kesejahteraan yang telah terdapat dalam APBN 2014 adalah BPJS. Menurutnya, sampai saat ini pemerintah tengah mengkonsolidasi berbagai dana yang ada. Namun, ke depan, program kesejahteraan tersebut akan dimasukan ke dalam APBN 2015.

BPJS Merampok

Sementara itu Pengurus Nasional Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Tutut Herlina kepada Bergelora.com mengatakan bahwa keluhan pasien dari daerah menyebutkan bahwa untuk memiliki Kartu Indonesia Sehat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pasien diminta untuk memiliki rekening bank.

“Ini kan syarat memaksakan pasien berhutang lagi untuk buka nomor rekening, minimal Rp 500 ribu. Apakah semua rakyat kita bisa punya uang sebesar itu untuk buka rekening,” ujarnya terpisah.

Bukan itu saja, ia menjelaskan bahwa jika seseorang sakit dan harus memiliki KIS maka BPJS mewajibkan seluruh anggota keluarga untuk ikut mendaftarkan diri ke BPJS.

“Jadi kalau anggota keluarga ada empat orang maka keluarga itu harus menyiapkan uang dua juta rupiah agar si pasien bisa ditangani,” jelasnya.

Selain harus menyediakan uang untuk membuka rekening bank, keluarga itu juga harus membayar iuran Rp 25.500/ bulan.

“BPJS minta pembayaran untuk 6 bulan kedepan. Jadi untuk empat orang dalam satu keluarga harus ada uang Rp 612.000. Ditambah dengan buka rekening jadinya Rp 2.612.000. Kalau sakit harus bayar lagi. Ini namanya merampok bukan menjamin,” jelasnya. (Dian Dharma Tungga)


0 Responses to “patriotisme : trisapta indonesia sehat 10nop2014”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: